<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/Revisi-UU-ITe-3236587462-2173805690-3632635441.jpeg" alt="Ketua Panja RUU perubahan kedua UU ITE Abdul Kharis memberikan salinan RUU ITE kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.(ANTARA/Livia Kristianti)." width="100%">
<figcaption>Ketua Panja RUU perubahan kedua UU ITE Abdul Kharis memberikan salinan RUU ITE kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.(ANTARA/Livia Kristianti).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Keamanan transaksi keuangan digital kini telah memperoleh kepastian hukum dengan disetujuinya revisi kedua UU ITE menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2024 silam. Pasal 17 Ayat 2a dalam revisi kedua UU ITE tersebut, menegaskan pentingnya mengamankan legalitas kontrak atau persetujuan pengguna dan menghindari risiko pencurian identitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terutama dalam transaksi elektronik yang berisiko tinggi, di antaranya transaksi keuangan digital. Menindaklanjuti aturan tersebut, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan penggunaan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik bagi seluruh transaksi keuangan yang tidak dilakukan dengan tatap muka secara fisik, khususnya bagi penyelenggara fintech peer-to-peer lending dan multifinance.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam surat edaran resmi nomor S-13/PL.01/2024 dan S-14/PL.01/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengimbau untuk para penyedia jasa keuangan seperti Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Khusus serta Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau lebih dikenal dengan istilah fintech lending untuk menggunakan TTE tersertifikasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014490593/menteri-panrb-sebut-banyak-instansi-tak-usulkan-formasi-auditor-di-seleksi-casn-2024-padahal-kekurangan">Menteri PANRB Sebut Banyak Instansi Tak Usulkan Formasi Auditor di Seleksi CASN 2024, Padahal Kekurangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Khusus OJK Ahmad Nasrullah menyebutkan bahwa OJK telah mengambil langkah dalam pengaturan P2P Lending, termasuk untuk model bisnis Buy Now Pay Later (BNPL) dan transaksi keuangan tanpa tatap muka lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, OJK telah berkomunikasi dengan Kominfo terkait interpretasi dari aturan Pasal 17 ayat 2a UU No.1 Tahun 2024 dan bersepakat bahwa setiap kontrak elektronik dalam transaksi keuangan yang tidak melakukan tatap muka fisik, wajib menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan oleh sertifikat elektronik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini yang selanjutnya akan ditindaklanjuti OJK khususnya bagian pengaturan P2P lending dan model bisnis Buy Now Pay Later. Untuk itu, para penyelenggara jasa keuangan khususnya fintech lending perlu melihat daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang secara resmi terdaftar Kominfo,&rdquo; ujar Nasrullah melalui keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014490592/simak-dan-pahami-11-tanda-liver-anda-membutuhkan-detoks-nomor-7-ada-masalah-kulit">Simak dan Pahami 11 Tanda Liver Anda Membutuhkan Detoks, Nomor 7 Ada Masalah Kulit</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan terpisah, sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) pertama yang mendapatkan pengakuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Privy mengaku mendukung terlaksananya pengamanan transaksi keuangan digital melalui Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi sebagaimana diamanatkan oleh UU ITE yang baru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejak berdiri pada 2016 sampai dengan saat ini, TTE tersertifikasi Privy telah digunakan untuk mengamankan lebih dari 150 juta dokumen elektronik. Marshall Pribadi, CEO Privy mengungkapkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi dalam transaksi keuangan, khususnya peer-to-peer lending (P2P Lending) bukan hanya menjadi solusi terkait keabsahan dokumen elektronik namun juga memberikan nilai tambah sehubungan dengan manajemen dokumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Layanan Privy bukan hanya terbatas pada menjamin legalitas kontrak elektronik dengan kekuatan pembuktian yang tidak dapat diganggu gugat, namun juga mencakup platform manajemen dokumen elektronik yang bisa diurutkan dan dilihat secara detail di kemudian hari," tutur Marshall.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/014490589/pelita-air-raih-penghargaan-dari-regulator-dan-stakeholder-industri-aviasi"> Pelita Air Raih Penghargaan dari Regulator dan Stakeholder Industri Aviasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya melanjutkan, setiap dokumen yang telah ditandatangani menggunakan TTE tersertifikasi Privy akan memiliki audit trail yang memuat informasi tentang para pihak penandatangan, waktu penandatanganan serta detail dokumen yang ditandatangani.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, kami juga sedang mengembangkan fitur Electronic Registered Delivery Services (ERDS) yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah terkait detail tanggal dan waktu pengiriman serta penerimaan dokumen elektronik,&rdquo; ungkap Marshall.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">TTE tersertifikasi sangat penting untuk industri fintech dan juga konsumen, agar keamanan tetap terjaga dan sah secara hukum. Privy sendiri mengklaim telah dipercaya oleh lebih dari 3.600 perusahaan yang di antaranya penyelenggara fintech, bank, asuransi, multifinance, dan berbagai penyelenggara jasa keuangan lainnya dalam memverifikasi total 47 juta pengguna individu dan menerbitkan Sertifikat Elektronik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014490586/prabowo-akan-letakan-lukisan-karya-sby-di-istana-kepresidenan">Prabowo akan Letakan Lukisan Karya SBY di Istana Kepresidenan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya meningkatkan keamanan transaksi keuangan digital ini juga mendapat sambutan baik dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang berkomitmen untuk turut meningkatkan prosedur keamanan dan perlindungan konsumen, terutama dalam layanan teknologi keuangan (fintech) untuk pinjaman uang.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;AFPI sebagai asosiasi yang memayungi fintech P2P Lending Indonesia, berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Tentunya kami mendukung implementasi UU ITE ini yang sejalan dengan komitmen kami untuk mendorong persaingan yang sehat dan etis, sekaligus memastikan perlindungan yang kuat bagi anggota dan pengguna,&rdquo; ujar Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014490573/3-kesalahan-yang-sering-dilakukan-infp-pada-pasangan-mereka-jadi-salah-satu-alasan-retaknya-hubungan">3 Kesalahan yang Sering Dilakukan INFP Pada Pasangan Mereka, Jadi Salah Satu Alasan Retaknya Hubungan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk memenuhi kebutuhan akan TTE tersertifikasi dan sebagai bagian dari upaya meningkatkan awareness akan pentingnya identitas digital dan tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam bertransaksi di dunia digital, Privy sebagai PSrE berinduk ke Kominfo mulai bulan April akan menyediakan fasilitas tanda tangan elektronik unlimited dengan sistem subscription per tahun bagi penggunanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tanda tangan digital Privy bisa didapatkan langsung dari ponsel/web Privy, serta melalui merchant / platform yang telah terintegrasi. Masyarakat pun bisa langsung melakukan proses tanda tangan elektronik dalam setiap transaksi digital.</div> </div>

Keamanan transaksi keuangan digital kini telah memperoleh kepastian hukum dengan disetujuinya revisi kedua UU ITE menjadi Undang-Undang.

Revisi UU ITE Disahkan, Beri Jaminan untuk Keamanan Transaksi Keuangan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/Revisi-UU-ITe-3236587462-2173805690.jpeg" alt="Ketua Panja RUU perubahan kedua UU ITE Abdul Kharis memberikan salinan RUU ITE kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.(ANTARA/Livia Kristianti)." width="100%">
<figcaption>Ketua Panja RUU perubahan kedua UU ITE Abdul Kharis memberikan salinan RUU ITE kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.(ANTARA/Livia Kristianti).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan disahkannya UU ITE jilid dua itu, kini Undang-undang tersebut resmi diberlakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun revisi UU ITE jilid II itu diteken Jokowi pada Selasa (2/1). Salinan undang-undang tersebut pun sudah diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ke-2 atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Revisi UU ITE ini telah disetujui DPR dalam rapat paripurna, Selasa (4/12) tahun 2023 lalu. Ada 20 poin perubahan hingga tambahan dalam substansi revisi UU ITE jilid kedua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sebelumnya juga menuturkan, lewat revisi kedua UU ITE yang sudah disahkan, pemerintah ingin menjaga ruang digital agar lebih kondusif. UU tersebut, diklaim Budi bukan untuk mempermudah negara mengkriminalisasi warga yang menyampaikan kritik atau pendapat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013700938/kpk-periksa-dan-geledah-rumah-ketua-dpd-gerindra-dalam-kasus-dugaan-korupsi-gubernur-malut">KPK Periksa dan Geledah Rumah Ketua DPD Gerindra Dalam Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Malut</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski sudah dilakukan revisi, sejumlah pihak menilai UU ITE yang baru ini sekadar kejar tayang saja. Terburu-buru tanpa memperhatikan substansi masalah yang ada di Undang-undang sebelumnya ternyata masih tetap ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Co-Founder Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto memaparkan, kendati terdapat pasal-pasal dan klausul tambahan di UU ITE yang baru, inti dari dari perubahan UU ITE jilid dua tidak signifikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Revisi UU ITE tidak signifikan? Banyak orang mengatakan demikian. Termasuk juga Dewan Pers mengatakan bahwa revisi UU ITE tidak signifikan," kata Damar dihubungi JawaPos.com, Jumat (5/1) sore.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenapa tidak signifikan? Hal tersebut dikaitkan Damar dengan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2021 lalu saat berjanji akan merevisi UU ITE. Damar mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut<em>&nbsp;"kalau ditemukan ketidakadilan di UU ITE, maka saya akan ajak DPR untuk melakukan revisi lagi".</em></div> <div dir="auto"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="auto">"Waktu itu Presiden Jokowi bilang kira-kira begitu. Rumusannya itu, persoalan ketidakadilan. Apa yang dimaksud ketidakadilan di UU ITE, banyak orang merujuk pada pasal-pasal yang selam ini jadi masalah, misalnya pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan sebagainya yang selama ini dianggap sebagai pasal karet, itu tidak selesai di UU ITE yang sudah direvisi. Masih ada," kata Damar melanjutkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013700820/plts-atap-miliki-banyak-manfaat-berikut-yang-perlu-dipersiapkan-untuk-pemasangannya">PLTS Atap Miliki Banyak Manfaat, Berikut yang Perlu Dipersiapkan untuk Pemasangannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam prosesnya, revisi UU ITE sendiri cukup dramatis dan berliku. Damar sendiri bersama SAFEnet dan Koalisi Serius termasuk yang mendorong pemerintah melakukan revisi UU ITE. Sayangnya, revisi tersebut pada prosesnya sangat tertutup dan kurang melibatkan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun di revisi UU ITE 2024 ini, yang mana suka atau tidak suka, sudah jadi, kita hanya bisa mengomentari. Karena prosesnya di DPR juga tertutup. Di revisi UU ITE ini, ternyata yang dimasukkan ada pasal dan ayat baru itu ada, kalau dikatakan berubah memang berubah, tapi tidak pada substansi yang selama ini jadi masalah," tegas Damar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perubahannya bukan yang menyangkut pada persoalan-persoalan yang menyebabkan ketidakadilan. Ada yang bagus yang dimasukkan, seperti tanda tangan digital sekarang diakui, perlindungan anak dan moderasi konten berbahaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tiga hal itu sebelumnya tidak diatur dan sekarang diatur dalam UU ITE. Itu bagus. Perlu diapresiasi. Tapi tetap saja substansi masalahnya tidak selesai. Jadi perubahannya tidak signifikan," tukas Damar.</div>

Damar Juniarto memaparkan, kendati terdapat pasal-pasal dan klausul tambahan di UU ITE yang baru, ternyata tidak signifikan.

Revisi UU ITE Dinilai Kejar Tayang, Ada Penambahan Pasal Baru Tapi Nggak Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/29/InShot_20231029_100222178-1291722765.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE ini resmi diteken Presiden Jokowi pada Selasa (2/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,&rdquo; tulis salinan UU 1/2024 tentang ITE, dikutip Kamis (4/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari salinan lembaran UU Nomor 1 Tahun 2024 yang telah diunggah pada laman resmi Sekretariat Negara, UU ini mengubah sejumlah aturan yang sebelumnya ada di UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013695400/7-rahasia-kulit-glowing-tanpa-make-up-yang-mudah-untuk-dilakukan-di-rumah">7 Rahasia Kulit Glowing Tanpa Make Up yang Mudah untuk Dilakukan di Rumah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam UU ITE terbaru ini, tidak mencantumkan aturan yang sebelumnya ada di pasal 27 ayat (3) tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik. Namun, UU tersebut mencantumkan dua pasal baru, yakni 27A dan 27B.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik," bunyi pasal 27A.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pasal 27B berbunyi "Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman,".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ke-2 atas UU ITE atau Revisi UU ITE ini telah disetujui DPR dalam rapat paripurna, Selasa 4 Desember 2023 lalu. Terdapat 20 poin perubahan dan tambahan dalam substansi revisi UU ITE jilid kedua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Presiden Joko Widodo resmi menandatangani UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Diteken Presiden Jokowi, Revisi UU ITE Perubahan Kedua Resmi Berlaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/Diskusi-UU-ITE-1616455096.jpeg" alt="Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pengesahan revisi UU ITE diperlukan Indonesia sebagai landasan hukum yang komprehensif dalam membangun kebijakan identitas." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pengesahan revisi UU ITE diperlukan Indonesia sebagai landasan hukum yang komprehensif dalam membangun kebijakan identitas.</figcaption>
</figure> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pengesahan revisi UU ITE diperlukan Indonesia sebagai landasan hukum yang komprehensif dalam membangun kebijakan identitas. Termasuk, perkembangan digital dan layanan sertifikasi elektronik lainnya.</p> <p>"Indonesia membutuhkan sebuah landasan hukum yang komprehensif dalam membangun kebijakan identitas dan perkembangan digital serta layanan sertifikasi elektronik lainnya," kata Dave dalam diskusi forum legislasi bertajuk 'Revisi UU ITE Disahkan, Upaya Perkuat Sistem Keamanan Transaksi Elektronik', Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (12/12).</p> <p>Dave menekankan, pengembangan sektor informatika, komunikasi, dan sektor digital harus terus dilakukan. Mengingat sektor ini berpotensi memberikan kontribusi yang cepat dan masif bagi kemajuan ekonomi Indonesia.</p> <p>"Perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, menjadi kebijakan besar untuk menghadirkan ruang digital yang bersih, sehat beretika, produktif, berkeadilan, bermoral serta mengedepankan perlindungan kepentingan umum bagi masyarakat dan negara," katanya.</p> <p>Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Habiburokhman menyatakan revisi UU ITE menjadi salah satu upaya perbaikan dalam transaksi digital. Indonesia, kata dia, harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang terbilang cepat.</p> <p>"Hukum itu kan harus transformatif, kita ini harus mengikuti gerak dinamika di masyarakat," kata Habiburokhman.</p> <p>Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Digital Trust Indonesia (ADTI), Marshall Pribadi. Dia menyatakan pihaknya menyambut baik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSE) yang berinduk dan berizin ke Kominfo.</p> <p>Marshall mencontohkan aturan yang didukung penuh ADTI dalam revisi UU ITE yang baru disahkan. Salah satunya, pada pasal 17 yang mengatur secara konkret jika transaksi elektronik berisiko tinggi bagi para pihak wajib menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik.</p> <p>"Tanda tangan elektronik (TTE) yang diamankan dengan sertifikat elektronik itu menggunakan teknologi hashing dan enkripsi menggunakan infrastruktur kunci publik, telah diatur dengan rinci dari UU ITE, PPPSTE hingga Permenkominfo tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PSrE), terdapat pengamanan mulai dari algoritma, prosedur, hardware dan software yang sangat rigid, kominfo juga mengaudit setiap tahun, sehingga dokumen yang ditandatangani menggunakan TTE tersertifikasi, itu di enkripsi dengan privasi masing-masing signer, yang menjamin kalau ada perubahan satu titik, satu koma, akan ketahuan secara matematis," katanya.</p> <p>Ketua Tim Peliputan, Biro Hubungan Masyarakat, Kemenkominfo, M Taufiq Hidayat memberi penilian yang sama soal revisi UU ITE tersebut. Menurutnya, perubahan kedua UU ITE itu memberikan peluang bagi pemerintah untuk menjamin bahwa ekonomi digital itu dapat dikembangkan secara optimal.</p> <p>"Hampir semua aktivitas digital kurun 3-5 tahun terakhir berkembangnya itu dari sektor ekonomi, perbankan, jasa dan sebagainya. Jadi ke depan, salah satu yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan pengaturan turunan UU ITE," katanya.</p>

Indonesia membutuhkan sebuah landasan hukum yang komprehensif dalam membangun kebijakan identitas dan perkembangan digital.

DPR: Revisi UU ITE Jadi Landasan Komprehensif untuk Sertifikasi Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/Revisi-UU-ITe-3236587462-2173805690.jpeg" alt="Ketua Panja RUU perubahan kedua UU ITE Abdul Kharis memberikan salinan RUU ITE kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.(ANTARA/Livia Kristianti)." width="100%">
<figcaption>Ketua Panja RUU perubahan kedua UU ITE Abdul Kharis memberikan salinan RUU ITE kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.(ANTARA/Livia Kristianti).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disepakati Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan bahwa Perubahan Kedua (UU ITE) akan meningkatkan perlidungan anak-anak yang mengakses layanan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Revisi kedua UU ITE akan menjadi momentum bagus untuk memasukkan perlindungan hak anak dalam mengakses layanan internet dan dunia digital. Harus ada upaya preventif agar konten-konten di dunia maya tidak merugikan anak-anak," jelasnya di Jakarta belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013446737/surveyor-indonesia-cabang-makassar-revitalisasi-sarana-dan-prasarana-taman-binaan">Surveyor Indonesia Cabang Makassar Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Binaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut pria yang karib disapa Semmy itu, perlindungan anak terhadap dunia digital sudah diterapkan di Amerika dan Eropa. Lewat Perubahan Kedua UU ITE, penyedia platform di dunia digital diwajibkan proaktif untuk mencegah anak-anak bisa mengakses konten yang tidak sesuai umur mereka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi mau tidak mau penyedia platform harus menyiapkan mekanisme untuk perlindungan anak. Penyedia platform harus bisa mendeteksi adanya penyalahgunaan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semmy menyatakan PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik harus prokatif mengawasi pengguna layanan. Hal ini dijamin dengan pengaturan kewajiban PSE untuk memberi perlindungan bagi anak yang menggunakan maupun mengakses akses elektronik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hak anak juga harus dilindungi jangan sampai terekspos melebihi usianya. Mereka harus mendeteksi apakah banyak anak-anak yang menggunakan platform buatan mereka. Jadi, ketika memang bisa diakses oleh anak mereka harus dan berkewajiban menghapus segala konten dewasa di platform mereka," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013446719/persebaya-surabaya-duetkan-yan-victor-kadek-raditya-di-jantung-pertahanan">Persebaya Surabaya Duetkan Yan Victor-Kadek Raditya di Jantung Pertahanan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, masalah perlindungan anak tidak hanya diatur dalam Pasal 16a Perubahan Kedua UU ITE. Bahkan, Pemerintah akan membuat peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih detail mengenai perlindungan anak di ruang digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah dikatakan bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman dan inovatif. Dari revisi UU ITE akan menghadirkan tiga PP. Pertama, merevisi PP yang sudah ada yaitu PP 71 tahun 2019. Lalu di dalam revisi UU ini disebut akan ada PP khusus untuk pasal 40a yang mengatur adanya keseimbangan, dan pasal baru tentang perlindungan anak juga akan ada PP baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semmy menegaskan, anak-anak tidak boleh menjadi alat untuk mencapai keuntungan tertentu melalui konten elektronik, dan anak-anak pun tidak boleh menjadi target marketing bagi siapapun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan adanya perlindungan ini, Pemerintah akan mengoptimalkan tindakan lebih lanjut pada konten-konten yang melanggar ketentuan. Nantinya, Kominfo akan menemukan konten pelanggaran dari hasil patroli maupun aduan,&rdquo; tandasnya.</div>

Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan bahwa Perubahan Kedua (UU ITE) akan meningkatkan perlidungan anak-anak yang mengakses layanan PSE.

Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Tingkatkan Perlindungan Anak di Ruang Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/Kominfo-menkominfo-budi-arie-setiadi-digital-creative-leadership-forum-kempinski-3-3287623316.jpeg" alt="Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan program pelatihan digital diperuntukkan bagi pemimpin-pemimpin Indonesia dari sektor publik maupun privat." width="100%">
<figcaption>Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan program pelatihan digital diperuntukkan bagi pemimpin-pemimpin Indonesia dari sektor publik maupun privat.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat dengan pemerintah untuk membawa revisi&nbsp;Undang-undang&nbsp;Informasi dan Transaksi Elektronik (UU&nbsp;ITE) ke rapat paripurna DPR RI.</p> <p>Sembilan fraksi Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi I dengan pemerintah yang diwakilkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, Rabu (22/11), menyetujui revisi&nbsp;UU&nbsp;ITE.</p> <p>Mengutip Antara, Budi mengatakan perubahan kedua&nbsp;UU&nbsp;ITE&nbsp;dapat menjadikan ruang digital lebih sehat dan mencegah multitafsir. Selain itu, akan memberikan kepastian hukum terhadap perilaku masyarakat di ruang digital.&nbsp;&ldquo;Kita kan ingin ruang digital kita lebih adem, lebih bijaksana,&rdquo; ucapnya, Kamis (23/11).</p> <p>Ia juga mengucapkan jika revisi&nbsp;UU&nbsp;ITE&nbsp;ini akan memperkuat jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.</p> <p>Tak hanya itu, aturan tersebut juga memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis yang mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.</p> <p>Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan, revisi&nbsp;UU&nbsp;ITE&nbsp;kali ini disesuaikan dengan&nbsp;UU&nbsp;KUHP untuk menciptakan kesinambungan.</p> <p>Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak bingung terhadap penerapan dari aturan-aturan yang seringkali tumpang tindih. Selain itu, perbaikan&nbsp;undang-undang&nbsp;ini juga memberikan batasan dan pengecualian yang lebih jelas terhadap penggunaan pasal-pasalnya.</p> <p>Perubahan yang dilakukan terhadap&nbsp;UU&nbsp;ITE&nbsp;ialah pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik yang kerap dianggap pasal karet oleh masyarakat.</p> <p>&ldquo;Itu kami ubah dan kami sesuaikan bunyinya jadi sesuai dengan&nbsp;UU&nbsp;KUHP, ucap Semuel.</p> <p>Ia juga mengatakan bila seseorang mengungkapkan sebuah informasi elektronik untuk kepentingan publik dan bisa dibuktikan maka pihak yang melapor dapat terbebas dari ancaman hukuman.</p> <p>Namun, pasal ini nantinya setelah disahkan dalam kondisi pembelaan diri bagi seorang korban tidak dapat digunakan.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>Misalnya dalam kasus pelecehan seksual, korban mengunggah rekaman percakapan korban dan pelaku sebagai bukti pembelaan diri agar diketahui publik maka pelaku tidak dapat menuntut korban terkait pencemaran nama baik menggunakan&nbsp;UU&nbsp;ITE.</p> <p>Selain pasal 27, dalam revisi kedua&nbsp;UU&nbsp;ITE&nbsp;ini terdapat tujuh substansi yang dilakukan perubahan, yaitu&nbsp;Pasal 27 Ayat (1) mengenai muatan kesusilaan, ayat (3) mengenai muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan Ayat (4) mengenai pemerasan atau pengancaman yang dengan merujuk pada ketentuan pasal dalam&nbsp;Undang&nbsp;&ndash;&nbsp;Undang&nbsp;Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 27 Ayat (1) mengenai keterangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.</p> <p>Selain itu, Pasal 28 Ayat 2 mengenai menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, serta perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, Pasal 29 mengenai ancaman dan/atau menakut-nakuti, Pasal 36 mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan pidana denda, serta menambahkan ketentuan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat 1, dan Pasal 45A terkait ancaman pidana atas perubahan penyebaran berita bohong dan menyesatkan.</p>

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan perubahan kedua UU ITE dapat menjadikan ruang digital lebih sehat dan mencegah multitafsir.

Revisi UU ITE Dibawa Ke Rapat Paripurna DPR RI, Menkominfo: Akan Berikan Kepastian Hukum Pada Netizen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/PECEHAN-SEKSUAL-JAWA-POS-3798624195.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masuk tahap akhir. Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan sejumlah perubahan dalam beleid tersebut. Salah satunya, pasal 27 yang akan dibatasi penerapannya.</p> <p>Pasal 27 ayat 3 UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal tersebut sering dianggap sebagai &rdquo;pasal karet&rdquo; yang berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang.</p> <p>Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel A. Pangarepan menuturkan bahwa pasal 27 tersebut akan dibatasi. Tidak akan berlaku untuk orang yang membela diri. &rdquo;Misalnya, korban pelecehan seksual menyebarkan video sebagai pembelaan diri. Itu tidak bisa dipidana memakai pasal 27,&rsquo;&rsquo; paparnya.</p> <p>Yang juga penting terdapat pengecualian lain. Yakni, demi kepentingan umum. Bila ada penyebaran informasi demi kepentingan umum, tidak bisa diterapkan pasal tersebut. &rsquo;&rsquo;Ini perubahannya,&rsquo;&rsquo; terangnya.</p> <p>Ada juga pengaturan terkait digital ID yang merupakan identitas digital berupa algoritma. Digital ID itu ditujukan untuk menghindari data pribadi bocor. &rdquo;Karena hanya bisa dilihat pemilik dan yang berkepentingan,&rsquo;&rsquo; jelasnya.</p> <p>Orang tidak berkepentingan tidak akan bisa membaca digital ID tersebut. Dia mengatakan, digital ID bisa digunakan untuk layanan perbankan dan pemerintah. <strong>(idr/c6/ttg)</strong></p>

Penerapan pasal 27 UU ITE akan dibatasi. Pasal itu tidak berlaku bagi orang yang ingin membela diri, seperti korban pelecehan seksual.

Revisi UU ITE, Kemenkominfo Sebut Penerapan ”Pasal Karet” Tidak Berlaku Bagi Korban Pelecehan Seksual 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/KOMITE-I.jpg" alt="Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memimpin Rapat Kerja dengan  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN – RI) di Gedung DPD RI, Komplek Senayan, Selasa (5/4/22)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memimpin Rapat Kerja dengan  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN – RI) di Gedung DPD RI, Komplek Senayan, Selasa (5/4/22)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com - </strong>Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD – RI) menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN – RI) di Gedung DPD RI, Komplek Senayan, Selasa (5/4/22)<br /> <br /> Hadir dalam rapat kerja Komite I DPD RI, Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc, M.M (Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI), Irjen Pol. Dono Indarto, S.IK, .M.H (Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi), serta Marsma TNI Budi R.Leman.S.T (Plt. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pengembangan Manusia).<br /> <br /> Dalam Rapat Kerja tersebut Komite I DPD RI turut mengapresiasi kebijakan Kominfo RI dalam peningkatan sistem teknologi digital dan pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika di daerah. Selain itu juga Komite I mendukung penguatan keamanan siber di Indonesia dengan mendorong percepatan Revisi UU ITE.<br /> <br /> Adapun Revisi Materi UU ITE materi perubahan pasal diantaranya sebagai berikut; Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 36. Selanjutnya Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 A ayat (1), Pasal 45 A ayat (2). Penambahan Pasal Nomor, Perbuatan; Pasal 27 ayat (2) Pasal 28 Ayat (2). Ancaman Pidana ; Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 45 ayat (7), Pasal 45 ayat (8), Pasal 45 ayat (9), Pasal 45 A ayat (3).<br /> <br /> Dengan hal ini Komite I DPD RI mendorong Kemeninfo RI dan BSSN melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya melakukan perlindungan data pribadi warga negara dalam transaksi. "Komite I DPD RI mendorong percepatan perubahan revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," Ujar Ketua Komite I Fachrul Razi dalam rapat, Rabu (6/4/22).<br /> <br /> Lebih lanjut, Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) ini awalnya disusun untuk menjadi payung hukum transaksi bisnis di dunia elektronik. Namun setelah Undang-Undang ini disahkan dan dilaksanakan, landasan hukum transaksi online ternyata tidak digunakan secara optimal oleh masyarakat Beberapa kalangan menilai bahwa Undang-Undang ITE seringkali dijadikan instrument ' kriminalisasi, saling lapor, alat untuk kepentingan kekuasaan yang pada akhirnya menghambat kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat Hal itu sebagai akibat adanya beberapa pasal yang dikategorikan sebagai "pasal karet”.<br /> <br /> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sempat mengalami revisi pada tahun 2016. Namun, beberapa kalangan menilai bahwa revisi tersebut berjalan setengah hati. Perubahan yang dilakukan terkait UU ITE ini sebagai bentuk pemberian legitimasi kepada kepentingan pemerintah agar sikap kritis masyarakat dikekang dengan menambahkan kewenangan-kewenangan baru kepada pemerintah beriringan dengan perhatian publik, beberapa waktu lalu Presiden membuat pernyataan yang meminta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik direvisi. Revisi dilakukan jika Undang-Undang tersebut dipandang tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.<br /> <br /> Senator Fachrul Razi menambahkan, Bagi Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal positif dalam konteks upaya memperbaiki beberapa pasal yang selama ini dinilai memicu masalah dalam penegakan hukum, pernyataan itu dapat pula dimaknai sebagai bentuk tanggapan terhadap semakin inovatifnya perkembangan teknologi dan informasi. Komite I juga berpandangan bahwa revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa penting karena beberapa tahun terakhir terdapat proses legislasi yang bersinggungan dengan UU ITE. Regulasi yang dimaksud antara lain pembahasan RUU perlindungan Data Pribadi, RUU Keamanan Cyber, rencana revisi Undang-Undang Penyiaran dan UndangUndang Telekomunikasi.<br /> <br /> Terkait hal itu, DPD-RI telah menerima tembusan Surat Presiden tentang perubahan Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik. Berdasarkan surpres tersebut membuat DPD merasa perlu memperoleh berbagai informasi terkait rencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk informasi terkait pasal dan substansi yang akan diubah, disamping itu DPD RI juga menuntut munculnya berbagai permasalahan atas informasi dan transaksi elektronik. Terkait informasi elektronik berbagai media sosial bermunculan, namun pada praktiknya informasi-informasi tersebut menyebabkan keresahan publik. Banyaknya konten yang dikategorikan berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian semakin membuat masyarakat tidak nyaman.<br /> <br /> Fachrul Razi menyebutkan, Implikasi lain dari penggunaan elektronik pada setiap aktivitas transaksi adalah rentannya data pengguna bocor ke pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kebocoran data yang dimuat di kartu Tanda Penduduk (KTP), data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), data hasil test covid-19, paspor dan lain-lain serta pembajakan Website Kementrian/Lembaga.<br /> <br /> "Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Komite I DPD RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Kemenkominfo RI dan Badan Siber Dan Sandi Negara Republik Indonesia. Demikian beberapa isu strategis yang ingin kami diskusikan dalam kesempatan rapat kerja kali ini, kepada Dirjen Aplikasi Informatika Republik Indonesia dan Deputi I Badan Siber Dan Sandi Negara Republik Indonesia kami persilahkan untuk menyampaikan," paparannya.

Ketua Komite I DPD Fachrul Razi: DPD RI Dorong Percepat Revisi UU ITE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Rapat-Paripurna-DPR-Penutupan-Masa-Sidang-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Suasana rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (16/12/2021). Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 71 anggota DPR hadir rapat paripurna secara fisik.  virtual 218, izin 20. Total 309 dari 575 ang" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (16/12/2021). Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 71 anggota DPR hadir rapat paripurna secara fisik.  virtual 218, izin 20. Total 309 dari 575 ang</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Koalisi Serius Revisi UU ITE telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kepada DPR RI, pada Jumat (28/1). DIM Revisi UU ITE yang diserahkan merupakan hasil kajian anggota koalisi dan melibatkan analisa pakar linguistik forensik dan pakar hukum pidana, atas pasal-pasal revisi dan pasal-pasal tambahan yang diusulkan pemerintah kepada DPR RI.<br /> <br /> Koalisi Serius Revisi UU ITE terdiri dari Amnesty International Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Imparsial, Koalisi Perempuan Indonesia, Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar, KontraS, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers Jakarta dan lain-lain.<br /> <br /> Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto mengungkapkan, secara umum draft revisi UU ITE perbaikan kedua yang diusulkan pemerintah masih mempertahankan pasal-pasal bermasalah. Bahkan dinilai menambah sejumlah pasal baru yang berpotensi mengancam hak konstitusional warga.<br /> <br /> "Selain itu koalisi menilai dalam draft revisi UU ITE perbaikan kedua ini memiliki banyak kelemahan yang fundamental, terutama masih adanya pasal-pasal yang multitafsir dan penerapan hukum pidana yang berlebihan," kata Damar dalam keterangannya, Minggu (30/1).<br /> <br /> Dia mengungkapkan, pemerintah masih mempertahanjan pasal kesusilaan (pasal 27 ayat 1), perjudian (pasal 27 ayat 2), pencemaran nama baik (pasal 27 ayat 3), pengancaman (pasal 27 ayat 4), berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen (pasal 28 ayat 1 dan 2), ujaran kebencian atas dasar SARA (pasal 28A ayat 1 dan 2), pengancaman (pasal 29), pemberatan perbuatan pada pasal 30 sampai 34 (pasal 36).<br /> <br /> "Sedangkan norma baru yang dimasukkan Pemerintah adalah pasal yang mengatur tentang pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran (pasal 28A ayat 3)," ucap Damar.<br /> <br /> Oleh karena itu, melalui DIM tersebut diharapkan bisa memberikan masukan perbaikan secara menyeluruh atas isi UU ITE. Tetapi tidak terbatas pada revisi pasal-pasal yang diusulkan pemerintah semata.<br /> <br /> Menurutnya, ada 29 poin masukan yang disusun oleh koalisi, terdiri dari du poin masukan pada bagian pertimbangan, satu poin pada bagian mengingat, dan 26 poin pada pasal-pasal UU ITE, baik dari naskah revisi yang dikirimkan pemerintah maupun pasal-pasal yang telah lama ada dalam UU ITE Tahun 2016 yang perlu untuk diperbaiki.<br /> <br /> "Koalisi juga menyoroti fakta bahwa tidak berubahnya perspektif Pemerintah dalam upayanya mendekati persoalan yang muncul dalam ranah digital," ungkap Damar.<br /> <br /> Dia berujar, perspektif yang digunakan masih punitive karena dalam rumusan perbuatan yang dilarang tidak ada asas restorative justice dan diversi (penal mediation) dalam penyelesaian dugaan tindak pidana ITE. Karena pidana adalah ultimum remedium, upaya akhir yang harus dilakukan apabila tidak ditemukan jalan keluar penyelesaian perkara antara pelaku dan korban.<br /> <br /> Seharusnya, lanjut Damar, mekanisme ini dimasukkan dalam revisi UU ITE agar penyelesaian perkara dugaan tindak pidana ITE ini dimungkinkan diselesaikan antara pelaku dan korban. Apalagi dorongan restorative justice menguat pada isi Surat Kesepakatan Bersama tiga lembaga antara Kepolisian, Kejaksaan, Kominfo, serta dalam Surat Edaran Kapolri sebelumnya.<br /> <br /> "Begitu juga dengan mekanisme banding yang seharusnya ikut dimuat dalam revisi UU ITE ini," papar Damar.<br /> <br /> Dia juga menyayangkan, dalam draft revisi ini Pemerintah tidak menggunakan kesempatan untuk memperbaiki keseluruhan isi UU ITE yang bermasalah dan hanya mendasarkan perubahan-perubahan atas banyaknya kontroversi yang terjadi. Dia berpandangan, perbaikan yang dilandaskan hanya pada yang ramai kontroversi, bukanlah perbuatan yang bijak dan holistik dalam melihat persoalan.<br /> <br /> Oleh karena itu, dengan berbagai persoalan di dalam revisi usulan pemerintah terhadap UU ITE itu, koalisi meminta DPR RI untuk benar-benar melakukan kajian atas revisi tersebut secara hati-hati dan menyeluruh, dan bisa menggunakan DIM yang dikirimkan koalisi sebagai bahan acuan dalam mempertimbangkan, memperbaiki, dan merumuskan bunyi pasal pengaturan yang lebih baik dan tepat.<br /> <br /> "Sehingga persoalan-persoalan multitafsir dan pemidanaan berlebihan tidak terjadi lagi di masa mendatang," tandasnya.

Serahkan DIM Revisi UU ITE, Koalisi Harapkan Perbaikan Menyeluruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Mahfud-MD-antara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan dalam revisi terbatas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE), hanya korban yang bisa melaporkan pelaku ke kepolisian.<br /> <br /> "Kami jelaskan, di sini ada delik aduan. Bahwa pihak yang berhak menyampaikan (laporan kasus) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang menggunakan sarana UU ITE hanya korban yang boleh menyampaikan pengaduan," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan dalam YouTube Kemenko Polhukam, di Jakarta, Jumat (11/6), dikutip dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Menurut dia, bila ada seseorang yang menghina pribadi orang lain hanya dapat dilaporkan oleh pribadi korban atau kuasa hukum korban yang ditunjuk secara tertulis.<br /> <br /> "Jadi misalnya, ada orang yang menghina seorang profesor dan itu menyangkut pribadi. Orang lain tidak boleh membuat aduan, tetapi harus profesor itu sendiri selaku korban atau dia menunjuk kuasa hukum resmi untuk melaporkan. Bukan orang lain yang melaporkan itu," kata Mahfud.<br /> <br /> Menurut Mahfud, hal itu juga tertuang dalam Surat Edaran Kapolri bahwa yang dapat melaporkan tindak pidana UU ITE dalam delik aduan adalah korban.<br /> <br /> "Yang boleh mengadu itu korban atau kuasa hukum yang resmi ditunjuk, bukan orang lain yang tidak ada kaitannya lalu mengadu sendiri, itu sekarang nggak bisa," katanya lagi.<br /> <br /> Tidak hanya perorangan, delik aduan pencemaran atau fitnah juga dapat dibuat oleh lembaga berbadan hukum. "Kalau dicemarkan, difitnah itu bisa dilaporkan oleh badan hukum, tetapi yang dilaporkan orang," kata Mahfud.

Mahfud MD: Hanya Korban Dapat Melakukan Laporan Dalam Revisi UU ITE

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#revisi uu ite

Berita Terkini