<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/XXXGVDSJcC4zcQgOQCpCmIVOdNOzrVzofUE88DGr-3879257464.jpg" alt="Pimpinan Badan Penyelenggara Haji (BPH) bertemu dengan Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (18/6). (Humas BPH)" width="100%">
<figcaption>Pimpinan Badan Penyelenggara Haji (BPH) bertemu dengan Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (18/6). (Humas BPH)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Sepasang Undang-Undang terkait haji sedang direvisi di DPR. Yaitu UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.</p> <p>Parlemen menegaskan bahwa pengelolaan keuangan haji masih di tangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).&nbsp;</p> <p>Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania mengatakan, di publik saat ini berkembang omongan pengalihan kewenangan pengelolaan dana haji dari BPKH ke Badan Penyelenggara Haji (BPH).</p> <p>Dia menegaskan bahwa Komisi VIII DPR sampai saat ini belum mengambil keputusan final terkait hal tersebut. Revisi kedua UU tersebut masih dalam tahap pembahasan di Badan Legislasi DPR.&nbsp;</p> <p>"Prinsip kami sederhana, yaitu pengelolaan dana haji harus tetap mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas," katanya, Kamis (19/6).</p> <p>Menurut dia, posisi BPKH merupakan bentuk ideal dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Khususnya bagi para calon jamaah haji (CJH). Pasalnya, BPKH adalah lembaga yang berdiri secara independen dan terpisah dari struktur birokrasi pemerintah.&nbsp;</p> <p>Dini menegaskan bahwa dana haji bukan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).</p> <p>Maka pengelolaannya sebaiknya tetap dilakukan oleh lembaga nonstruktural yang bebas dari intervensi kebijakan tahunan negara. Supaya bisa fokus pada keberlangsungan manfaat jangka panjang bagi jemaah.</p> <p>"Kami di Komisi VIII terbuka terhadap segala evaluasi dan penyempurnaan sistem," jelasnya. Tetapi setiap perubahan harus berangkat dari kajian mendalam dan semangat untuk memperkuat tata kelola haji. Jadi bukan semata-mata tarik menarik kewenangan.</p> <p>Sementara itu pimpinan PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyampaikan, pemisahan antara penyelenggara haji dan pengelola keuangan haji sangat penting. Supaya bisa sama-sama fokus menjalankan tugasnya.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Pihak penyelenggara haji bisa fokus menjalankan tugasnya, sehingga penyelenggaraan haji berjalan dengan baik. Jamaah bisa mendapatkan layanan haji di Indonesia dan Arab Saudi dengan baik.</p> <p>Sementara itu lembaga yang mengelola keuangan haji fokus menjalankan tugasnya. Sehingga dana haji bisa berkembang maksimal. Kemudian membawa manfaat besar bagi jemaah yang berangkat maupun yang masih antri.&nbsp;</p> <p>"Kalau saya terus terang saja dipisah seperti sekarang ini. Cuma kemandirian BPKH betul-betul dijunjung tinggi karena ini kan masuk pengelolaan dana (haji)," kata Anwar.</p> <p>Apalagi, lanjutnya, manfaat dari pengelolaan dana haji dirasakan manfaatnya langsung oleh jamaah.</p> <p>Lewat hasil investasi yang terkumpul, digunakan untuk mengurangi beban biaya haji. Sehingga jamaah haji reguler membayar biaya yang jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya.&nbsp;</p> <p>Dia khawatir ketika pengelolaan keuangan haji tidak fokus dan berjalan kurang baik, pokok dana hajinya akan tergerus. Pokok dana haji itu berasal dari setoran awal pendaftaran haji.</p> <p>Saat ini setiap jemaah wajib setor uang muka Rp 25 juta untuk dapat porsi haji. "Jangan sampai pokok (dana haji) digunakan untuk subsidi (penyelenggaraan haji). Nggak bisa itu," tandasnya.&nbsp;</p> <p>Untuk itu, dia menegaskan bahwa antara pengelola keuangan haji dan penyelenggara haji tetap dijalankan oleh lembaga terpisah. Keberadaan BPKH saat ini baginya sudah tepat.</p> <p>Perkara harus bisa memberikan nilai manfaat lebih besar, tinggal kinerja BPKH digenjot lebih maksimal lagi. "Masalahnya cuma apakah sekarang sudah sempurna atau belum, itu lebih dipelajari lagi," katanya.&nbsp;</p> <p><strong>BPH Roadshow Di Tengah Revisi UU Haji</strong></p> <p>Di bagian lain BPH menggelar pertemuan dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di tengah revisi UU Haji dan persiapan haji 2026. Pertemuan itu diikuti oleh Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf dan Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak.&nbsp;</p> <p>Usai pertemuan, Irfan mengatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji di masa mendatang tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis. Lebih dari itu, juga oleh kerangka hukum yang kuat dan dukungan politik antarinstansi.</p> <p>&ldquo;Kami berharap Kemenko PM ikut mengawal pembahasan RUU Haji yang sedang berlangsung," katanya. Harapannya agar penyelenggaraan haji ke depan dapat berlangsung lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah.</p> <p class="class-paragraph">Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak pertemuan itu menjadi kesempatan untuk menegaskan dimensi strategis ibadah haji bagi pembangunan masyarakat Indonesia.</p> <p>&ldquo;Harapannya agar bagaimana haji bisa menjadi salah satu instrumen pemberdayaan bagi kualitas manusia Indonesia di masa yang akan datang,&rdquo; katanya.</p> <p>Dahnil mengatakan pertemuan itu menjadi bagian penting dari rangkaian konsolidasi lintas lembaga dalam menyambut penyelenggaraan haji 2026.</p> <p>Dia menegaskan, setelah pemulangan jemaah haji 2025 selesai di pertengahan Juli mendatang, BPH menjadi garda terdepan pelayanan jemaah Indonesia di tanah suci menggantikan peran Kemenag.&nbsp;</p> <p>Sementara itu, Muhaimin menyambut baik inisiatif BPH meningkatkan layanan haji ke depannya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyampaikan dukungan penuh.</p> <p>"Kami bersepakat bahwa tansformasi pengelolaan ibadah haji ke depan bukan hanya soal teknis dan logistik," kata Muhaimin.</p> <p>Tetapi juga memastikan setiap jamaah berangkat dengan tenang, nyaman, dan pulang dengan penuh berkah. Untuk mewujudkannya sinergi lintas kementerian dan lembaga harus dioptimalkan agar penyelenggaraan haji semakin baik dan efisien.&nbsp;</p>

Parlemen menegaskan pengelolaan keuangan haji tetap di BPKH, meskipun sedang ada pembahasan revisi UU Haji di DPR.

Belum ada Keputusan soal Revisi UU tentang Haji, Parlemen Tegaskan Pengelolaan Keuangan Haji Masih di BPKH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/OSvIwXCIlMMAoty36YLasOLRP6z1OHbgT1pvIU0i-1-2918135169.jpg" alt="Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas (kanan) di kantor Muhammadiyah di Jakarta (4/6). (Hilmi/Jawa Pos)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas (kanan) di kantor Muhammadiyah di Jakarta (4/6). (Hilmi/Jawa Pos)&nbsp;</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Revisi UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji sedang bergulir di parlemen.</p> <p>Dukungan agar pengelolaan keuangan haji dan penyelenggara haji dijalankan oleh lembaga terpisah terus menguat.&nbsp;</p> <p>Di antaranya disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas. Menurut dia, pemisahan antara penyelenggara haji dan pengelola keuangan haji sangat penting. Supaya keduanya bisa sama-sama fokus menjalankan tugasnya.&nbsp;</p> <p>Pihak penyelenggara haji bisa fokus menjalankan tugasnya, sehingga penyelenggaraan haji berjalan dengan baik. Jamaah bisa mendapatkan layanan haji di Indonesia dan Arab Saudi dengan baik.</p> <p>Sementara itu, lembaga yang mengelola keuangan haji fokus menjalankan tugasnya. Sehingga dana haji bisa berkembang maksimal. Kemudian membawa manfaat besar bagi jamaah yang berangkat maupun yang masih antre.&nbsp;</p> <p>Tahun depan penyelenggaraan haji berganti dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BPH). Sedangkan pengelolaan keuangan haji selama ini dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).</p> <p>"Kalau saya terus terang saja dipisah seperti sekarang ini. Cuma kemandirian BPKH betul-betul dijunjung tinggi karena ini kan masuk pengelolaan dana (haji)," kata Anwar di sela paparan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di kantor PP Muhammadiyah pada Rabu (5/6).&nbsp;</p> <p>Apalagi, kata Anwar, manfaat dari pengelolaan dana haji dirasakan manfaatnya langsung oleh jamaah. Hasil investasi yang terkumpul, digunakan untuk mengurangi beban biaya haji. Sehingga jamaah haji reguler membayar biaya yang jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya.&nbsp;</p> <p>Dia khawatir ketika pengelolaan keuangan haji tidak fokus dan berjalan kurang baik, pokok dana hajinya akan tergerus. Pokok dana haji itu berasal dari setoran awal pendaftaran haji.&nbsp;</p> <p>Saat ini setiap jamaah wajib setor uang muka Rp 25 juta untuk dapat porsi haji. "Jangan sampai pokok (dana haji) digunakan untuk subsidi (penyelenggaraan haji). Nggak bisa itu," tandasnya.&nbsp;</p> <p>Untuk itu Anwar menegaskan antara pengelola keuangan haji dan penyelenggara haji tetap dijalankan oleh lembaga terpisah. Keberadaan BPKH saat ini baginya sudah tepat.</p> <p class="class-paragraph">Perkara harus bisa memberikan nilai manfaat lebih besar, tinggal kinerja BPKH digenjot lebih maksimal lagi. "Masalahnya cuma apakah sekarang sudah sempurna atau belum, itu lebih dipelajari lagi," imbuhnya.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas sampaikan dukungan untuk pemisahan pengelolaan dana haji dan penyelenggara haji.

Dukungan Pemisahan Pengelola Dana Haji dan Penyelenggara Haji Menguat di Tengah Revisi UU, Muhammadiyah: Biar Sama-sama Fokus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Logo-Jaksa.jpg" alt="Ilustrasi Kejaksaan. kejari-ppu.go.id/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kejaksaan. kejari-ppu.go.id/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>&ndash; Revisi Undang-Undang Kejaksaan dan KUHAP masih belum lepas dari sorotan. Sejumlah ahli dan akademisi mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto berhati-hati.</p> <p>Mengingat perubahan aturan yang banyak menuai kritik, berpotensi memunculkan gejolak dan kegaduhan.&nbsp;Hal itu pernah terjadi saat Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi pada 2019 lalu.&nbsp;</p> <p>Melalui keterangan resmi yang diterima oleh <em>JawaPos.com</em> pada Rabu (5/2), Pendiri Haidar Alwi Institute R. Haidar Alwi menyampaikan bahwa Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP berpotensi mengulang kembali tragedi 2019.</p> <p>&rdquo;Kita harus mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar jangan sampai tragedi 2019 terulang kembali. Apalagi ini adalah tahun pertama pemerintahan beliau,&rdquo; kata dia.&nbsp;</p> <p>Jika tidak ingin muncul gejolak yang mengundang gelombang demonstrasi skala besar, Revisi UU Kejaksaan yang diusulkan oleh Komisi III dan KUHAP yang diusulkan oleh Baleg DPR harus menjadi atensi.</p> <p>Mengingat, kedua aturan itu sudah masuk dalam&nbsp;41 prolegnas prioritas 2025. Jika gelombang demonstrasi muncul akibat revisi tersebut, Haidar Alwi khawatir stabilitas keamanan terganggu.&nbsp;</p> <p>Revisi UU Kejaksaan memang dimaksudkan untuk memperkuat Korps Adhyaksa. Caranya dengan memberikan kewenangan penuh dalam penanganan perkara pidana melalui <em>asas dominus litis</em>. Meski niatnya baik, Haidar Alwi melihat ada masalah di situ.&nbsp;</p> <p>Dia menyampaikan bahwa <em>asas dominus litis</em> memang bisa meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa. Misalnya, berkas perkara tidak perlu lagi bolak-balik antara penyidik dan jaksa karena perbedaan pandangan terkait kelengkapan alat bukti.</p> <p>&rdquo;Namun di sisi lain, malah tumpang tindih apabila tidak ingin disebut melucuti kewenangan kepolisian dan kehakiman,&rdquo; kata dia.&nbsp;</p> <p>Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri, nantinya jaksa juga bisa mengintervensi penyidikan yang dilakukan kepolisian.</p> <p>Tidak hanya itu, jaksa bebas menentukan kapan suatu perkara naik penyelidikan dan penyidikan serta kapan suatu perkara dilanjutkan atau dihentikan. Bahkan jaksa dapat menentukan sah atau tidaknya penangkapan dan penyitaan. Selama ini, hal itu masuk dalam kewenangan kehakiman.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Itu rawan disalahgunakan karena mengabaikan <em>checks and balances</em>. Entah oleh tekanan politik, kepentingan pribadi, korupsi, atau kasus-kasus yang menyangkut elite,&rdquo; terang Haidar Alwi.&nbsp;</p> <p>Saat ini, Kejaksaan sudah turut serta dalam penanganan perkara korupsi. Mereka bisa menangani perkara korupsi mulai penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan. Persis seperti kewenangan yang diberikan kepada KPK.</p> <p>Malah, dalam hal itu dia menilai bahwa kejaksaan terkesan lebih kuat melaksanakan fungsi penyidikan dibanding menjalankan kewenangan utama mereka dalam fungsi penuntutan.</p> <p>Lebih lanjut, Haidar menyampaikan bahwa UU Kejaksaan memang memperbolehkan jaksa menjadi penyidik tindak pidana tertentu. Namun secara normatif yuridis, kejaksaan sebetulnya tidak lagi berwenang sebagai penyidik perkara tipikor.</p> <p>&rdquo;Jika jaksa sebagai penyidik tindak pidana tertentu, berarti jaksa sebagai PPNS. PPNS dalam melaksanakan tugasnya diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</p> <p>Hal itu, ujar Haidar, diatur oleh KUHAP. Dia menjelaskan, KUHAP menganut pemisahan antara fungsi penyidikan dan penuntutan. Merujuk pada KUHAP, wewenang penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan berada di tangan kepolisian.</p> <p>&rdquo;Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP yang bakal memungkinkan jaksa mengintervensi kewenangan kepolisian dan menyerobot kewenangan kehakiman, justru semakin menegaskan ambisi menjadi lembaga <em>superbody</em>,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Karena itu, tidak heran jika sorotan mulai bermunculan dan masyarakat mulai ramai menolak <em>asas dominus litis</em> melalui petisi <em>online</em>. Petisi tersebut sudah ditandatangani oleh hampir 40 ribu orang.</p> <p>Menurut Haidar, penolakan itu bisa tegas jika DPR dan pemerintah tidak merespons dengan bijak. Apalagi, bila Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP sampai disahkan diam-diam tanpa melibatkan publik.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Seharusnya Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP dimaksudkan untuk memperkuat akses, transparansi, serta kesetaraan dalam sistem peradilan pidana. Bukan untuk memperkuat otoritas satu pihak, apalagi sampai melucuti kewenangan lembaga lainnya yang justru mendorong penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi dan melemahkan <em>checks and balances</em>,&rdquo; pungkas Haidar Alwi.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Pendiri Haidar Alwi Institute R. Haidar Alwi menyampaikan bahwa Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP berpotensi mengulang kembali tragedi 2019.

Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Berpotensi Bikin Gaduh, Ahli Sebut Jaksa Bisa Lucuti Wewenang Polisi dan Hakim Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/IMG-20240803-WA0014-1628971776.jpg" alt="founder Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi. (Dokumentasi Haidar)" width="100%">
<figcaption>founder Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi. (Dokumentasi Haidar)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Perdebatan atau pro dan kontra mengiringi pembahasan Revisi UU 2/2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Bahkan ada penilaian yang menyebutkan revisi itu merupakan kado dari pemerintah saat ini untuk memanjakan korps Bhayangkara itu.</p> <p>Tudingan tersebut diluruskan R. Haidar Alwi selaku <em>founder</em> Haidar Alwi Institute (HAI). Dia menegaskan, wacana revisi UU Polri sudah ada sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden. Sehingga dia menyebut tidak benar kalau revisi UU Polri itu menjadi semacam kado dari Jokowi.</p> <p>&rdquo;Januari 2014 (revisi UU Polri) di DPR sudah mulai dibahas. Sedangkan Jokowi dilantik jadi Presiden periode pertama itu Oktober 2014,&rdquo; kata Haidar dalam keterangannya Sabtu (3/8).</p> <p>Dia juga menyampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru dilantik pada Januari 2021.</p> <p>&rdquo;Jadi, saya pikir isu tersebut (revisi UU Polri jadi kado Jokowi) tidak tepat,&rdquo; tambah Haidar Alwi.</p> <p>Lagi pula, sambung Haidar, revisi UU Polri memuat penambahan wewenang kepolisian dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pokok. Terutama untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Serta memelihara kamtibmas serta menegakkan hukum.</p> <p>Haidar menegaskan, dengan tugas dan kewenangan yang lebih besar, tanggung jawab Polri juga akan semakin berat. Dengan beban yang bertambah itu, tadinya aparat polisi pensiun di usia 58 tahun. Sementara direvisi UU Polri, nanti usia 60 tahun baru bisa pensiun.</p> <p>&rdquo;Apakah ini yang disebut memanjakan? Memanjakan itu kalau kerjanya dikurangi, kemauannya selalu dituruti dan tidak pernah ditegur. Tapi kalau kerjanya dikurangi, nanti malah dibilang melemahkan Polri. Serba salah juga,&rdquo; jelas Haidar.</p> <p>Oleh karena itu, Haidar meminta semua pihak melihat revisi UU Polri secara objektif dan dengan pikiran yang jernih. Sehingga tidak sampai mengandung maksud-maksud tidak baik dengan tujuan menyudutkan pihak terkait.</p> <p>&rdquo;Jangan sampai dinodai tujuan-tujuan kotor atau dibayangi oleh sebuah ketakutan membuka luka lama yang pada akhirnya tidak membuat perubahan dan tidak maju-maju. Sementara zaman terus berubah dan tantangan Polri juga semakin berat,&rdquo; ucap Haidar Alwi.</p>

Perdebatan atau pro dan kontra mengiringi pembahasan Revisi UU 2/2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Dibahas Sejak Januari 2014, Revisi UU Polri Bukan Kado Jokowi untuk Memanjakan Kepolisian

<div id="m#msg-f:1806261076959219388" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/04/said-abdullah-1992672405.jpg" alt="Ketua Banggar DPR Said Abdullah. (DPR)" width="100%">
<figcaption>Ketua Banggar DPR Said Abdullah. (DPR)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah merespons pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terkait&nbsp;upaya merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Said mengakui bahwa memang dirinya yang mengusulkan revisi UU MD3.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014932696/tak-lagi-jadi-tim-musafir-arema-fc-akan-berkandang-di-stadion-soepriadi-blitar-selama-liga-1-musim-20242025">Tak Lagi Jadi Tim Musafir, Arema FC akan Berkandang di Stadion Soepriadi Blitar selama Liga 1 Musim 2024/2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Revisi UU MD3 itu disebut untuk menjegal PDIP dari kursi pimpinan DPR. Pasalnya, Dasco mengutarakan, pengusul revisi UU MD3 merupakan Said Abdullah yang menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) yang juga elite PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu sekali saya sampaikan pernyataan Pak Dasco yang di kutip oleh teman-teman pers itu benar," kata Said kepada wartawan, Jumat (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said mengakui bahwa dirinya mengusulkan revisi UU MD3 pada April dan September 2023 kepada Pimpinan DPR dalam hal ini Sufmi Dasco Ahmad, selaku Pimpinan DPR yang membidangi Ekonomi dan Keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengajuan usulan revisi UU MD3 yang saat itu saya sampaikan kepada beliau terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut," ungkap Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said mengutarakan, dengan perubahan Kewenangan DPR bidang anggaran yang lebih disempurnakan, maka hal itu akan menjadi dasar kewenangan untuk melakukan pengawasan, dan menjalankan fungsi anggaran lebih maksimal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun atas usulan saya saat itu juga Pak Dasco menolaknya," ucap Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketika itu, Said menyatakan dirinya menerima keputusan Dasco selaku Pimpinan DPR. Bahkan saat itu, melalui media massa Dasco juga menegaskan sebagai bagian dari Pimpinan DPR, tidak mendengar rencana usulan revisi UU MD3.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa waktu itu sempat saya usulkan itu, karena pasca Putusan MK, DPR tidak boleh lagi masuk ke urusan satuan tiga kebawah, padahal dalam menggunakan hak pengawasan, khususnya terkait anggaran dan program, justru kita melihat selama ini problemnya ada di detil, berdasarkan pengalaman kami di Banggar DPR selama ini," ujar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDIP itu menekankan sejauh ini belum ada lagi pembahasan terkait revisi UU MD3. Ia menegaskan, fraksi PDIP pun solid tetap mempertahankan UU MD3 yang ada.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, setahu saya berdasarkan komunikasi kami dengan Pimpinan Pimpinan Fraksi di DPR di selama ini, terbangun komitmen bersama untuk menjaga demokrasi yang baik, dengan tetap mempertahankan UU MD3 yang ada," tegas Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Said meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menggunakan kekuasannya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (Perppu) terkait UU MD3.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakin Pak Presiden sangat menghargai kewenangan masing-masing lembaga negara," ujar Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyebut revisi terhadap UU MD3 yang sempat didorong di DPR atas permintaan Said Abdullah, selaku Ketua Badan Anggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu permintaannya dari pak Said, PDIP, untuk memasukkan UU MD3 karena ada beberapa pasal yang berkaitan dengan soal keuangan," ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu secara otomatis menepis isu yang menyebut revisi UU MD3 didorong atas permintaan pimpinan DPR RI, sebagai dituduhkan oleh pihak PDIP. "Itu bukan permintaan kita lho, itu permintaan pak Said Abdullah itu," papar dia. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah merespons pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terkait upaya merevisi UU

Said Abdullah Akui Sempat Usulkan Revisi UU MD3, Tapi Kini Ingin Pertahankan yang Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/29/Untitleds-4154390902.jpg" alt="Diskusi Publik dan Seminar Nasional tentang RUU Polri di The Hive Hotel, Jakarta Timur, Sabtu (29/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Diskusi Publik dan Seminar Nasional tentang RUU Polri di The Hive Hotel, Jakarta Timur, Sabtu (29/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Masyarakat diminta objektif dalam menilai revisi UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) Bob Hasan saat diskusi Publik dan Seminar Nasional tentang RUU Polri di The Hive Hotel, Jakarta Timur, Sabtu (29/6).</p> <p>Salah satu yang disoroti adalah boleh dilakukan tindakan spionase dan sabotase untuk mengumpulkan informasi dan bahan keterangan. Menurut Bob Hasan, saat ini kejahatan sudah bersifat global dan berbasis data. Sehingga, penegakan hukum sesuai perkembangan teknologi.</p> <p>&rdquo;Sudah tidak lagi bicara tentang reformasi, sudah enggak zaman, sekarang ini adalah era di mana kita transformasi atau bertransformasi,&rdquo; ujar Bob Hasan.</p> <p>Dia menyarankan agar masyarakat bisa melihat nilai-nilai dari perubahan Undang-Undang Polri saat ini. Ada tiga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan UU Polri Nomor 2 Tahun 2022 yaitu Nomor 60/PUU-XIX/2021 dan 115/PUUXXI/2023.</p> <p>&rdquo;Dengan demikian ke depan Polri dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan, mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menghadapi tantangan tugas yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital tersebut,&rdquo; ujar Bob Hasan.</p> <p>&rdquo;Sekarang perubahan revisi UU Polri ketiga. Maka di era transformasi ini kita sudah harus melihat secara objektif perubahan-perubahan ini,&rdquo; terang dia.</p> <p>Anggota DPR RI terpilih dari Dapil Lampung II itu berharap seluruh anggota ARUN dapat mendorong masyarakat untuk lebih bijak dan kritis dalam menyikapi perubahan undang-undang. Selain itu, harus bisa memahami urgensi dan tujuan dari revisi UU Polri tersebut dalam konteks hukum dan transformasi negara.</p> <p>&rdquo;Persoalan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsepsi ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional. Menjadi catatan penting bahwa kondisi saat ini menunjukkan lemahnya fungsi kewaspadaan nasional,&rdquo; tutur Bob Hasan.</p>

Masyarakat diminta objektif dalam menilai revisi UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketua ARUN Bob Hasan Minta Revisi UU Polri Dilihat Secara Objektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/05/WhatsApp-Image-2024-06-04-at-232610-2483953820.jpg" alt="Ketua Umum Bob Hasan dan Sekjen DPP ARUN Bungas T. Fernando Duling." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Bob Hasan dan Sekjen DPP ARUN Bungas T. Fernando Duling.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Revisi Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dilihat secara objektif. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) Bob Hasan menyatakan, saat ini Indonesia telah memasuki era transformasi yang membutuhkan pandangan objektif terhadap hukum.</p> <p>"Jadi kita sudah tidak lagi bicara reformasi, sudah tak zaman lagi. Sekarang ini era di mana kita transformasi atau bertransformasi," kata Bob Hasan dalam diskusi publik tentang RUU Polri di Jakarta, Sabtu (29/6).</p> <p>Dia menegaskan, dalam era transformasi ini, penting bagi masyarakat untuk bersikap objektif dalam menilai setiap perubahan hukum yang terjadi.</p> <p>Bob Hasan menekankan pentingnya memandang revisi UU Polri, khususnya perubahan ketiga UU Nomor 02/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan objektivitas.</p> <p>"Sekarang perubahan revisi UU Polri ketiga. Maka, di era transformasi ini kita sudah harus melihat secara objektif perubahan-perubahan ini,&rdquo; tegas Anggota DPR RI terpilih dari Dapil Lampung II fraksi Partai Gerindra tersebut.</p> <p>Bob Hasan berharap sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan kritis dalam menyikapi perubahan undang-undang. Dia juga ingin masyarakat memahami urgensi dan tujuan dari revisi tersebut dalam konteks hukum dan transformasi negara.</p> <p>&ldquo;Jadi, marilah kita melihat ini, dimulai oleh Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) kita melihat mengkritik revisi UU (Polri) ini sesuatu secara objektif, ilmiah, saintifik,&rdquo; pungkasnya.</p>

Revisi Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dilihat secara objektif.

Revisi UU Polri Dinilai Harus Objektif Berdasarkan Era Transformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/Pengamanan-Gedung-KPU-Dery-1l3JPG-1538253071.jpg" alt="Anggota Polri  berjaga di depan Gedung KPU jelang penetapan Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024, Rabu (24/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Anggota Polri  berjaga di depan Gedung KPU jelang penetapan Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024, Rabu (24/4/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Batas usia pensiun anggota Polri bakal diubah. Itu seiring dengan mencuatnya wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Rencana tersebut membuat Badan Legislasi (Baleg) DPR menjadi sorotan setelah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara menjadi inisiatif DPR.</p> <p>Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi belum mau mengiyakan rencana revisi itu. Sebab, sampai saat ini belum ada rapat apa pun mengenai RUU Polri di Baleg DPR. Selain itu, belum ada penugasan dari baleg untuk membahasnya. &rdquo;Sampai saat ini kami belum tahu (kapan rencana pembahasan RUU Polri, Red),&rdquo; katanya saat dikonfirmasi <em>Jawa Pos</em> kemarin (18/5).</p> <p>Meski begitu, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akrab disapa Awiek tersebut mengaku siap untuk melakukan pembahasan RUU Polri. Sebagai badan yang menangani legislasi, baleg tentu siap jika ada penugasan untuk membahas rencana undang-undang. &rdquo;Tapi, yang pasti sejauh ini belum (ada pembahasan RUU Polri di baleg, Red),&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dari informasi yang dihimpun <em>Jawa Pos</em>, revisi UU Polri tersebut rencananya akan mengubah Pasal 30 UU Polri terkait usia pensiun maksimum anggota Polri dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Selain itu, anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas dapat dipertahankan menjadi 62 tahun dari sebelumnya 60 tahun.</p> <p>Bukan hanya itu, dalam draf RUU yang beredar juga ditambahkan aturan mengenai usia pensiun maksimal 65 tahun pejabat fungsional di Polri. Ketentuan lain dalam draf RUU tersebut juga mengatur usia pensiun perwira tinggi bintang empat atau Kapolri ditetapkan dengan keputusan presiden setelah mendapat pertimbangan DPR.</p> <p>Wacana RUU Polri tersebut mendapat respons dari sejumlah pihak. Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai RUU itu melengkapi problematika sebelumnya, yakni RUU Penyiaran. Menurut dia, dua RUU tersebut menunjukkan bahwa negara tengah menguatkan dan memperluas kewenangannya. &rdquo;Sementara masyarakat sipilnya dilemahkan. Salah satunya lewat RUU Penyiaran,&rdquo; cetusnya. <strong>(tyo/c9/fal)</strong></p>

DPR bakal merevisi tentang Polri. Dalam revisi itu diwacanakan mengubah usia pensiun anggota polri dari 58 tahun jadi 60 tahun.

DPR Bakal Revisi UU Polri, Usia Pensiun Diubah Jadi 60 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/20240116_204403-2497309954.jpg" alt="Anies Baswedan ketika sedang kampanye di Ambon." width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan ketika sedang kampanye di Ambon.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan kembali mengembalikan kepercayaan publik, dengan memperkuat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anies ingin melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK, sehingga bisa kembali memperkuat kerja-kerja pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh pelanggaran korupsi," kata Anies saat memaparkan visi misi antikorupsi&nbsp;dalam acara Paku Integritas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini dari aspek apa? satu Undang-Undangnya, kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi, legal seperti dulu, ini artinya merevisi UU KPK," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013776762/jessica-mila-mulai-aktif-olahraga-persiapkan-diri-menuju-persalinan">Jessica Mila Mulai Aktif Olahraga Persiapkan Diri Menuju Persalinan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anies meyakini, revisi UU KPK ke depan akan kembali menguatkan kinerja KPK. Tentu dengan merebisi, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ingin revisi ini bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat," ucap Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Anies menekankan pimpinan KPK ke depan harus memiliki standar etika yang tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kedua, standar etika yang tinggi di tubuh KPK, kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK," tegas Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anies menekankan, standar yang tinggi itu harus dikembalikan. Sehingga bukan hanya Undang-Undangnya yang memberikan kekuatan, tapi juga seluruh insan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang ketiga adalah rekrutmen, rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf, bukan sekedar mencari pekerjaan tapi di tempat untuk memberantas korupsi," pungkas Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Anies Baswedan berjanji akan kembali mengembalikan kepercayaan publik, dengan memperkuat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Janji Kembalikan Kepercayaan Publik, Anies Akan Revisi UU dan Pimpinan KPK yang Beretika Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/MOEDOKO-3543524441.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak mungkin membawa Indonesia kembali ke era dwifungsi militer atau dwifungsi ABRI seperti saat Orde Baru.</p> <p>"Enggak, enggak, tak mungkinlah kita kembali kepada dwifungsi lagi seperti yang lalu, enggak, enggak mungkin. Karena apa, dwifungsi yang lalu itu ya, maka dilakukan reformasi," kata Moeldoko usai meluncurkan Sekolah Staf Presiden Angkatan II di Jakarta, Senin (22/5).</p> <p>Mantan Panglima TNI itu mengatakan, pemerintah telah melakukan reformasi dalam tubuh TNI, bahkan hingga menyentuh doktrin yang ditularkan kepada setiap prajurit dan tatanan struktural pada lingkup organisasi.</p> <p>Ia mencontohkan jabatan strukural di lingkup TNI seperti kepala seksi sosial politik, ataupun asisten sosial politik telah dihilangkan untuk membenamkan karakter dwifungsi militer pada era Orde Baru. Budaya-budaya yang melekat pada era dwifungsi juga dihilangkan untuk meningkatkan profesionalitas prajurit.</p> <p>"Doktrin-doktrin yang berkaitan sosial politik hilang. Untuk itu, konsekuensinya adalah strukturnya harus diubah, dulu ada kasie (kepala seksi) sosial politik, asisten sosial politik, hilang semuanya," kata dia.</p> <p>Proses reformasi pada tubuh TNI, kata Moeldoko, tak akan berhenti dam akan terus berjalan untuk menjadikan prajurit TNI yang profesional. "Jadi, budaya-budaya dulu masih suka mikirin partai politik sudah enggak ada lagi, clear," ucapnya.</p> <p>Menurut Moeldoko, tak perlu ada ketakutan berlebihan dengan wacana revisi UU 34/2004 tentang TNI. Dia mengklaim prajurit TNI saat ini betul-betul profesional. Keinginan untuk menjadi TNI yang profesional itu lahir dari diri prajurit itu sendiri.</p> <p>"Kalau dulu mungkin definisi profesional itu bias, sekarang tidak bias, jelas ada dalam undang-undang. Jadi menurut saya teman-teman tidak perlu banyak khawatir karena lingkup profesionalitas terdefinisikan dengan bagus, dengan pas, dengan baik," kata dia.</p> <p>Selain itu, kata dia, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa TNI akan menjadi lembaga yang eksesif saat memiliki peran pada organisasi sipil. Tindakan-tindakan eksesif dari TNI, kata Moeldoko, tidak mungkin terjadi karena kontrol publik terhadap TNI sangat kuat. "Tindakan eksesif seperti yang lalu tidak mungkin terjadi karena kontrol publik terhadap institusi itu sangat kuat," ujar dia.</p> <p>Sebelumnya, Badan Pembinaan Hukum TNI sedang menggodok usulan draf perubahan UU TNI, antara lain soal penambahan pos-pos kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI.</p> <p>Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI diatur 10 pos jabatan di kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI, sementara pada usulan yang masih digodok oleh internal Babinkum ada 18 kementerian/lembaga.</p> <p>Tambahan delapan kementerian/lembaga itu meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung. <strong>(*)</strong></p>

KSP Jenderal Moeldoko mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI tidak mungkin membawa Indonesia ke era dwifungsi ABRI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#revisi uu

Berita Terkini