<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/syamsudin-Haris-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris mengakui, UU Nomor 19/2019 tentang KPK melemahkan kinerja pemberantasan korupsi. Namun, Syamsuddin menegaskan kehadiran dirinya sebagai anggota Dewas untuk menahan laju upaya pelemahan tersebut.  "Revisi UU KPK memang tujuannya melemahkan, saya hadir di situ dengan niat di situ di Dewas karena punya komitmen yang sama, menahan laju pelemahan KPK saya kira itu," kata Syamsuddin di Gedung Sequish Centre, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (23/1).  Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini mengharapkan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya berpusat di KPK. Dia juga menginginkan lembaga, kementerian serta masyarakat dapat ikut mencegah terjadinya praktik korupsi.  Syamsuddin menyatakan, mempertahankan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang kini pada peringkat ke 40 bukan suatu hal yang mudah. Menurutnya, perlu strategi khusus agar praktik korupsi tidak menjadi suatu yang legal.  Oleh karena itu, Syamsuddin pun mengaharapkan agar pemerintah, KPK serta lembaga lainnya perlu diingatkan dan kritisi terkait upaya pemberantasan korupsi.  "KPK itu musti digonggongi, parpol harus digonggongi, pemerintah kita musti digonggongi, maksudnya diingatkan, anda membawa bangsa kita masuk jurang, bukan membuat bangsa lebih baik. Ini jadi tanggung jawab elemen civil society," pungkasnya.  Sebelumnya, Transparency International Indonesia (TII) melaunching indeks persipsi korupsi (IPK) untuk Indonesia 2019. Dalam penilaiannya, TII mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara.  Manajer Riset TII, Wawan Heru Suyatmiko menyatakan, penilaian indeks persepsi korupsi didasarkan pada skor. Menurutnya, skor itu berawal dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.  "IPK Indonesia pada 2019 berada di skor 40 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara yang di survei," kata Wawan di Gedung Sequis Centre di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (23/1).  Wawan menyampaikan, skor ini meningkat dua poin pada 2018 IPK Indonesia pada skor 38. Hal ini menjadi penanda bahwa perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan Pemerintah, KPK, lembaga keuangan dan bisnis serta masyarakat sipil yang menunjukkan upaya positif.  Skor penilaian ini, lanjut Wawan, dilakukan sebelum Oktober 2019. Artinya sebelum berlakunya UU Nomor 19/2019 perubahan atas UU Nomor 30/2002 tentang KPK. "Skor penilaian ini dilakukan sebelum Oktober 2019," tukas Wawan.

Syamsuddin Haris: Hadirnya Dewas Menahan Laju Pelemahan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/timur_aksi-mahasiswa-Unair-told-revision-uu-kpk_robertus-risky-4.jpg" alt="LAWAN: Mahasiswa Fisip Unair, Rida Nurfitiani (kiri) dan Mesta membentkan poster, saat penolakan revisi UU KPK di Unair Kampus B, Jalan Airlangga, Surabaya, Jumat (20/9/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk protes pelemahan terhadap lembaga anti rasuah. Ro" width="100%">
<figcaption>LAWAN: Mahasiswa Fisip Unair, Rida Nurfitiani (kiri) dan Mesta membentkan poster, saat penolakan revisi UU KPK di Unair Kampus B, Jalan Airlangga, Surabaya, Jumat (20/9/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk protes pelemahan terhadap lembaga anti rasuah. Ro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK membuat resah kinerja pemberantasan korupsi.  Pasalnya, Undang-Undang KPK hasil revisi dinilai memperlemah kinerja KPK dalam segala aspek. Lembaga antirasuah sendiri menyatakan terdapat 26 poin pelemahan dalam UU KPK hasil revisi.  Sejumlah poin tersebut dipandang melemahkan kinerja KPK. Kini, KPK yang berada di bawah kepemimpinan Komjen Pol Firli Bahuri merupakan rumpun eksekutif. Independensi KPK pun dipandang tidak seganas periode sebelumnya. Atas upaya pelemahan tersebut, sejumlah aksi unjuk rasa pun digelar beberapa kali secara serentak oleh ratusan ribu mahasiswa dan pegiat antikorupsi.  Unjuk rasa berjilid-jilid tolak Revisi UU KPK  Dampak dari revisi UU KPK membuat masyarakat hingga mahasiswa tergerak melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia. Melalui unjuk rasa yang menamakan #ReformasiDiKorupsi, koalisi masyarakat hingga mahasiswa menolak adanya revisi UU KPK hingga UU yang dipandang tidak pro rakyat.  Unjuk rasa #ReformasiDiKorupsi pun terjadi di sejumlah daerah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Semarang, Jogjakarta, Makassar hingga Kendari. Dalam tuntutan unjuk rasa itu mereka menolak revisi UU KPK.  Tewasnya 2 Mahasiswa Universitas Halu Oleo  Unjuk rasa #ReformasiDiKorupsi pun menimbulkan korban jiwa, tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari. Randi dan Yusuf Kardawi tewas karena mengikuti unjuk rasa penolakan UU KPK hasil revisi dan sejumlah UU kontroversial. Mereka tewas saat berdemo di depan kantor DPRR Sulawesi Tenggara pada Kamis, 26 September 2019.  Korban pertama yang tewas dalam peristiwa itu bernama Randi (21), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo Kendari. Mahasiswa semester tujuh Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan UHO Kendari itu jatuh tersungkur di Jalan Abdullah Silondae, Kecamatan Mandonga Kendari, sekitar 300 meter dari titik lokasi unjuk rasa mahasiswa.  Selain Randi, seorang mahasiswa lain bernama Yusuf Kardawi (19), semester tiga dari Fakultas Teknik UHO juga menjadi korban dalam aksi itu. Yusuf ditemukan di depan pintu gerbang samping kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra di Jalan Abdullah Silondae Kendari.  Yusuf yang merupakan mahasiswa Jurusan Pendidikan Vokasi, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo (UHO) menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Bahteramas, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Jumat (27/9) sekitar 04.17 WITA.  Direktur Utama (Dirut) RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dr. Sjarif Subijakto mengatakan, korban mengalami benturan di kepala dan terdapat sekitar lima luka dengan panjang sekitar 5 sentimeter.  Desakan penerbitan Perppu UU KPK hasil revisi  Sejumlah koalisi masyarakat sipil hinggga mahasiswa mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggugurkan UU KPK hasil revisi. Mereka menilai, rezim Jokowi berbohong terhadap penguatan pemberantasan korupsi.  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang setia mengawal agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Kurnia tak menginginkan, jika KPK diperlemah oleh rezim Jokowi  "Penting untuk ditegaskan bahwa seluruh Pasal yang disepakati oleh DPR bersama pemerintah dipastikan akan memperlemah KPK dan mengembalikan pemberantasan korupsi ke jalur lambat," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10).  Kurnia mengatakan, Jokowi kerap kali menegaskan dukungannya kepada KPK. Namun, hal itu sampai saat ini belum terbukti lantaran tak kunjung menerbitkan Perppu.  Padahal, lanjut Kurnia, seluruh syarat untuk penerbitan Perppu telah terpenuhi. Mulai dari kebutuhan mendesak karena pemberantasan korupsi akan terganggu, kekosongan hukum, sampai pada perubahan UU baru yang membutuhkan waktu lama (Putusan MK tahun 2009).  "Presiden Jokowi semestinya tidak gentar dengan gertakan politisi yang menyebutkan akan melakukan pemakzulan jika menerbitkan Perppu. Sebab, kesimpulan tersebut tidak mendasar. Perppu pada dasarnya adalah kewenangan prerogatif Presiden dan konstitusional. Lagi pun pada akhirnya nanti akan ada uji objektivitas di DPR terkait dengan Perppu tersebut," sesal Kurnia.  Presiden Jokowi minta masyarakat gugat UU KPK hasil revisi ke MK  Meski penolakan UU KPK hasil revisi hingga menimbulkan jatuhnya korban jiwa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menerbitkan Perppu KPK. Jokowi meminta agar masyarakat dapat menggugatnya melalui jalur konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK).  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, Presiden tetap tidak akan menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK hasil revisi. Namun, melalui Yasonna, Jokowi meminta agar para penolak UU KPK hasil revisi dapat melayangkan uji materi gugatan ke MK.  "Presiden bilang, gunakan mekanisme konstitusional. Lewat MK dong. Masa kita main paksa-paksa, sudahlah," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9).  Yasonna menuturkan, tak ada kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk mencabut kembali UU yang dianggap banyak pihak dapat melemahkan KPK itu. Dia menilai, demo mahasiswa yang berujung bentrokan dengan aparat di sejumlah daerah juga tidak cukup untuk menjadi alasan bagi Presiden mencabut UU KPK.  "Enggaklah. Bukan apa. Jangan dibiasakan. Irman Putra Sidin (pakar hukum) juga mengatakan janganlah membiasakan cara-cara begitu. Berarti dengan cara itu mendelegitimasi lembaga negara. Seolah-olah enggak percaya kepada MK," tukas Yasonna.

Kaleidoskop 2019: Demo Tolak Revisi UU KPK Timbulkan Korban Jiwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/WWC-NOVEL-BASWEDAN-FED-2.jpg" alt="NOVEL BASWEDAN-FED (2) (Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>NOVEL BASWEDAN-FED (2) (Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku pesimis masa depan pemberantasan korupsi bakal lebih baik di era kepemimpinan Firli Bahuri. Hal ini karena adanya, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang hasilnya justru melemahkan kinerja KPK.  UU Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK hasil revisi dinilai banyak pihak telah mengubah fokus KPK ke arah pencegahan. Terkait hal ini, ia pesimistis masa depan pemberantasan korupsi akan menguat.  "Pada praktiknya pencegahan yang berdiri sendiri atau tidak selevel dengan penindakan, maka pencegahan itu kebanyakan tidak bisa berjalan efektif," kata Novel di konfirmasi, Selasa (10/12).  Novel menyampaikan, dirinya tidak sepenuhnya menolak arah baru KPK untuk lebih berfokus pada aspek pencegahan. Dia memandang, pencegahan korupsi seperti perbaikan sistem pemerintahan juga diperlukan demi meminimalisir praktik rasuah.  Namun, perbaikan sistem sebaik apapun tanpa disertai penindakan demi menimbulkan efek jera tidak akan berfungsi dengan baik. Karena dikhawatirkan, akan tetap mencari celah untuk bisa mengakali sistem baru tersebut.  "Tentu kita berharap apa yang dilakukan untuk memberantas korupsi dari segala hal tentunya itu harus berhasil dan efektif," imbuh Novel.  Ia pun mengambil contoh pemberantasan korupsi yang berjalan efektif di negara-negara maju. Menurutnya, terdapat tiga aspek penting agar upaya pemberantasan korupsi di suatu negara dapat berjalan maksimal.  Aspek-aspek tersebut antara lain penindakan, agar menimbulkan efek jera; pencegahan, supaya tak terdapat celah untuk melakukan korupsi; serta pendidikan, agar masyarakat enggan melakukan korupsi.  "Hal ini harus berjalan bersamaan. Enggak mungkin pencegahan bisa berjalan sendiri. Mandat dalam UU seperti itu (fokus pencegahan). Tapi ketika penindakan dilemahkan, saya khawatir enggak lagi berimbang," tukas Novel.

UU KPK Direvisi, Novel Baswedan Pesimistis Kinerja Lembaganya Menguat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Massa Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi Thetrikal dengan menaruh makam sebagi simbol kematian KPK, di lobi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/9/2019 ), Menyusul pengesahan RUU KPK di DPR. Mereka menganggap Revisi UU KPK merupak" width="100%">
<figcaption>Massa Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi Thetrikal dengan menaruh makam sebagi simbol kematian KPK, di lobi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/9/2019 ), Menyusul pengesahan RUU KPK di DPR. Mereka menganggap Revisi UU KPK merupak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), kini nasib KPK semakin tak menentu. KPK hanya bisa pasrah, sebab akibat berlakunya Undang-undang yang baru, Jokowi akan menunjuk langsung anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sesuai UU Nomor 19/2019 tentang KPK.  Meski diduga adanya Dewan Pengawas KPK akan terjadi pelemahan terhadap kinerja pemberantasan korupsi. Namun, KPK berharap Dewan Pengawas yang dilahirkan untuk pertama kalinya oleh Presiden Jokowi dapat membuat kinerja lembaga antirasuah lebih tangguh lagi.  "Aspek integritas dan kapasitas Dewan Pengawas itu menjadi hal yang paling utama," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/11) malam.  Dalam Undang-Undang KPK hasil revisi, kata Febri, masih ada ruang kosong yang seharusnya diisi. Pasalnya tidak ada pasal yang mengatur anggota Dewan Pengawas harus memiliki kredibilitas.  "Untuk Dewan Pengawas tidak ada klausul larangannya misalnya tidak boleh menjadi komisaris, tidak boleh menjadi pengurus atau direksi di perusahaan-perusahaan tertentu dan ada larangan konflik kepentingan untuk bertemu dengan pihak yang terkait dengan perkara seperti itu," ucap Febri.  Namun secara umum, Febri berharap, presiden dapat menempatkan anggota Dewan Pengawas yang cocok dan sesuai dengan napas pemberantasan korupsi dengan tidak melemahkan KPK.  "Semestinya standar untuk dewan pengawas perlu lebih tinggi dibanding orang yang diawasinya, ini yang saya kira perlu menjadi konsen semoga saja jika memang dilakukan pemilihan dewan pengawas itu bisa membantu KPK bekerja sesuai dengan harapan publik," pungkasnya.  Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera membentuk Dewan Pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi akan mendengar masukan dari kalangan masyarakat hingga akademisi sebelum menentukan siapa-siapa yang mengisi di Dewan Pengawas.  "Masukan dari masyarakat, siapa saja. Dari akademisi, intelektual, kelompok agama, dari kelompok masyarakat, semuanya diterima (Presiden)," kata Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).  Kendati demikian, Fadjroel mengaku belum tahu siapa saja nama yang akan ditunjuk Jokowi sebagai Dewan Pengawas KPK. Namun, dia memastikan, mereka yang ada di dewan pengawas mewakili kepentingan semua pihak.  "Sehingga ini bisa menjadi wakil dari masyarakat, sehingga betul betul, pemerintah betul betul pro terhadap penegakan antikorupsi di Indonesia," tukasnya.  Untuk diketahui, sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK, Dewan Pengawas akan diisi oleh lima orang. Jika sudah terpilih, dewan pengawasan akan dilantik Jokowi bersamaan dengan pelantikan Pimpinan KPK 2019-2023, pada Desember 2019.

Perppu Kandas, KPK Berharap Dewan Pengawas Diisi Orang Berintegritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Massa Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi Thetrikal dengan menaruh makam sebagi simbol kematian KPK, di lobi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/9/2019 ), Menyusul pengesahan RUU KPK di DPR. Mereka menganggap Revisi UU KPK merupak" width="100%">
<figcaption>Massa Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi Thetrikal dengan menaruh makam sebagi simbol kematian KPK, di lobi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/9/2019 ), Menyusul pengesahan RUU KPK di DPR. Mereka menganggap Revisi UU KPK merupak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK Nomor 19/2019 tentang KPK. Oleh karena itu, sesuai Pasal 37A Ayat 1, Presiden harus segera membentuk Dewan Pengawas KPK generasi pertama, tanpa melalui melalui proses seleksi dan fit and proper test di DPR.  Mekanisme penunjukan langsung ini dikhawatirkan banyak pihak, mengingat kewenangan Dewan Pengawas yang terlalu berlebihan mencampuri uruan teknis penindakan. Selain itu tak ada aturan kode etik hukuman bagi Dewan Pengawas jika bertemu pihak berperkara yang tengah diusut oleh KPK.  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menegaskan, dibentuknya Dewan Pengawas yang ditunjuk langsung oleh Presiden menandakan lembaga antirasuah akan dibawah tekanan Presiden.  "Sebetulnya KPK ini sedang di tangan Presiden. Presiden bisa mengendalikan KPK, dan siapapun yang bisa masuk ke Presiden juga bisa menikmati relasi kekuasaan itu dengan KPK, termasuk partai pendukung," kata Asfina dikonfirmasi, Minggu (3/11). Hal yang sama juga dikatakan aktivis antikorupsi Erwin Natosmal Oesmar.  “Kehadiran Dewan Pengawas KPK akan membuat lembaga ini potensial dibajak oleh Presiden. Selain karena tidak ada kode etik, lembaga ini juga punya kewenangan yang sangat besar, bahkan melebihi komisioner KPK sendiri,” imbuh peneliti dari Indonesia Legal Rountable tersebut.  Asfin menyatakan, kinerja KPK secara otomatis akan diperlemah dengan adanya Dewan Pengawas. Kinerja penindakan seperti penggeledahan, penyitaan hingga mungkin operasi tangkap tangan (OTT) harus melalui izin Dewan Pengawas.  Bahkan pimpinan KPK ke depan, kata Asfin, akan dibawah tekanan Presiden. Karena, pimpinan KPK dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang ditunjuk Presiden.  "Pimpinan KPK juga dipilih oleh pansel bentukan Presiden. Jadi Presiden juga punya relasi kekuasaan dengan presiden sedikit banyak," ucap Asfin.  Senada dengan Asfin, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menegaskan, tidak menyetujui adanya Dewan Pengawas KPK. Dia memandang, kinerja Dewan Pengawas tidak jelas, karena kini telah ada pengawas internal KPK.  "Karena kita pada dasarnya menolak Undang-Undang KPK baru, sehingga kita tidak ada kriteria khusus jangankan orangnya. Tapi lembaganya aja ini tidak jelas seperti apa Dewan Pengawas," ucap Kurnia.  Kurnia pun menyesalkan Dewan Pengawas mendapat kewenangan lebih terhadap kinerja pemberantasan korupsi. Dewan Pengawas dapat mengatur setiap kasus yang tengah ditangani KPK, termasuk bisa mengeluarkan rekomendasi surat perintah penghentian penyidikan (SP3).  "Kenapa diberikan kewenangan berlebihan tindakan korupsi ke dia (Dewan Pengawas) dan mencabut kewenangan pimpinan KPK. Jadi terlihat sekarang ini pimpinan KPK bukan satu orang tapi 10 orang," sesal Kurnia.  Penunjukkan langsung Dewan Pengawas oleh Presiden Jokowi, kata Kurnia, Presiden Jokowi dinilai punya andil dalam upaya pelemahan terhadap kinerja KPK. Sebab Jokowi telah menerima masukan publik terkait dorongan penerbitan Perppu, namun itu tidak diindahkan.  "Pak Jokowi bisa mengambil masukan dari publik untuk meninjau bagaimana komposisi yang baik untuk pemimpin KPK. Namun hal itu tidak diambil oleh Presiden Jokowi, sehingga wajah masyarakat sekarang pada suatu kesimpulan bahwa pemerintah tidak punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi," tukas Kurnia.

Kewenangan Berlebihan, Keberadaan Dewan Pengawas KPK Dinilai Berbahaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK_MIFTAHULHAYATJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Petugas saat menutup tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019).Penutupan tulisan KPK dengan kain hitam yang dilakukan sejak Minggu (8/9/2019) itu merupakan bagian dari aksi simbolik jajaran pimpina" width="100%">
<figcaption>Petugas saat menutup tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019).Penutupan tulisan KPK dengan kain hitam yang dilakukan sejak Minggu (8/9/2019) itu merupakan bagian dari aksi simbolik jajaran pimpina</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang rencananya akan terbentuk pada akhir tahun ini bersamaan dengan pimpinan baru KPK, dinilai hanya bersifat politis. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati mengatakan bahwa sifat politis itu tergambar jelas pada UU baru KPK hasil revisi yaitu UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No.30 tahun 2002.  "Dewan pengawas ini sangat politis, jelas sekali karena ada pengaturan di tahun pertama ada berbeda dengan pemilihan berikutnya," kata Asfinawati di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).  Adapun perbedaan yang dimaksud Asfinawati adalah pada periode pertama ini, dewan pengawas atau dewas ditunjuk secara langsung oleh Presiden dalam hal ini Joko Widodo.  Sementara, pada kepemimpinan presiden berikutnya setelah Jokowi maka proses pemilihan dewas akan dilanjutkan melalui proses panitia seleksi.  Hal itu termaktub pada Pasal 69 A ayat (1) UU baru KPK hasil revisi yang mengatur bahwa ketua dan anggota dewan pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.  Di sisi lain, ada Pasal 37E yang intinya menyebutkan bahwa dalam mengangkat ketua dan anggota dewas, Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi terdiri atas unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat.  Adapun salah satu tugas dewas adalah terkait pemberian izin atau tidaknya penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan.   Tugas itu sebelumnya diperdebatkan oleh banyak pihak terutama KPK karena dinilai akan memperlambat kinerja lembaga antirasuah.  "Semua orang yang mengerti bahwa pengawas itu, ya, namanya mengawasi bukan menjalankan," terang Asfinawati.  Dengan demikian, dia mengatakan bahwa ada ketidaksesuaian nama dan fungsi dari dewas tersebut yang secara bersamaan melakukan fungsi keduanya.  "Bagaimana mungkin ada orang mengawasi dan menjalankan, dari situ saja ada ketidaksesuaian nama dengan fungsi yang dijalankan," ujar Asfinawati.  Dia mengatakan terbentuknya dewas menandakan adanya relasi kekuasaan antara presiden dan dewas itu sendiri. Hal ini mengingat anggota dewas yang dipilih presiden nantinya secara tidak langsung akan memiliki tanggung jawab kepada yang memilihnya.  "Jadi sebetulnya KPK ini sedang di tangan presiden. Presiden bisa mengendalikan KPK, dan siapapun yang bisa masuk ke presiden juga bisa menikmati relasi kekuasaan itu dengan KPK, termasuk partai pendukung," pungkasnya.

Pembentukan Dewan Pengawas KPK Dinilai Bersifat Politis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/WWC-NOVEL-BASWEDAN-FED-2-1.jpg" alt="Novel baswedan (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Novel baswedan (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan angkat bicara soal berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 atau hasil revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, UU KPK hasil revisi itu sudah jelas-jelas melemahkan lembaga antirasuah.   "Saya singkatnya katakan kalau ada siapapun yang katakan bahwa UU No 19 tahun 2019 untuk memperkuat KPK, ada dua, dia sedang bohong atau dia enggak paham dengan UU itu," kata Novel dikonfirmasi, Jumat (1/11).   Novel menjabarkan beberapa poin pelemahan dari UU tersebut. Pertama, terkait dengan proses pro justisia yang harus melalui izin dewan pengawas.   Misalnya saja, ketika petugas KPK ingin menyita barang bukti untuk penanganan sebuah perkara, mereka harus melalui izin dewan pengawas. Di UU sebelumnya tidak ada ketentuan tersebut.  Dengan diperlukannya izin dewan pengawas tersebut, barang bukti yang akan disita KPK berpotensi hilang. Hal itu lantaran lamanya waktu dan level birokrasi yang harus dilalui untuk melakukan proses penyitaan.  "Banyak juga bukti penting KPK hampir enggak bisa lakukan, belum lagi terkait penyadapan, penggeledahan juga sama," terang Novel.  Kemudian di UU baru juga tidak mengatur soal etik dewan pengawas. Padahal, pegawai KPK diatur sangat jelas soal etiknya, bahkan bisa dipidana. Misal, tidak ada aturan dewan pengawas soal tidak diperbolehkan bertemu dengan pihak yang berperkara di KPK.  "Enggak diatur itu etiknya seperti apa, kalau pegawai KPK diatur, enggak boleh bertemu dengan pihak berperkara, tidak boleh melakukan usaha. Nah Dewas ini tidak diatur sama sekali artinya Dewas kalau ketemu pelaku boleh enggak? yang jelas tidak dilarang," pungkasnya.

Novel Baswedan Sebut Narasi Memperkuat KPK Sebuah Kebohongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/kali-ini-johan-budi-lebaran-tak-lagi-sesibuk-kala-jadi-jubir-kpk_c_139655.jpeg" alt="Jubir Presiden Jokowi, Johan Budi" width="100%">
<figcaption>Jubir Presiden Jokowi, Johan Budi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI terpilih Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi mengatakan, nasib Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, kini berada di tangan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, hingga kini dirinya pun masih menanti keputusan Jokowi.  "Sekarang bola ada di presiden. Kami belum tahu bagaimana keputusan Pak Presiden," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).  Mantan Deputi Pencegahan KPK ini menuturkan, revisi UU KPK yang disahkan oleh anggota DPR pada periode sebelumnya telah mengurangi kewenangan KPK. Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu membuka peluang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu) KPK.  Selain revisi UU KPK, Johan Budi juga menyinggung pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurutnya, DPR telah mendengar aspirasi dari mahasiswa dengan membatalkan RUU tersebut.  "Tapi kalau soal revisi KUHP dan lain-lain kan itu sudah dibatalkan pengesahannya. Artinya seperti yang kemarin disampaikan oleh pak presiden dan juga DPR periode yang lama, bahwa mereka mendengar apa yang menjadi aspirasi dari temen-temen mahasiswa," terang Johan.  Kendati demikian, ia memastikan DPR periode 2019-2024 akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Namun sebagai wakil rakyat, dia akan mendengar aspirasi rakyat.  "Kami anggota DPR yang baru menerima limpahan itu, mau tidak mau juga mendengarkan suaranya mahasiswa," ujar Johan.  Politikus PDI Perjuangan ini mengaku siap untuk ditempatkan di komisi mana saja. Ia akan menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR dengan baik, sesuai dengan amanat masyarakat.  "Insya Allah saya akan kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh keinginan masyarakat ketika memilih saya menjadi anggota DPR di komisi apapun. Saya di komisi apapun siaplah," tukasnya.  Untuk diketahui, Johan sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sejak Januari 2016. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi.  Pada Pileg 2019, ia lantas memberanikan diri untuk ikut kontestasi politik lewat PDI Perjuangan. Dia maju sebagai calon anggota legislatif di Daerah Pemilihan Jawa Timur VII dan memperoleh 76.395 suara. Jumlah suara itu berhasil meloloskannya melenggang ke Senayan.

Johan Budi: Nasib UU KPK Ada di Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/KETERANGAN-PERS-OTT-PT-ANGKASA-PURA-II-DERY-RIDWANSAH-7.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ada 26 poin yang berpotensi melemahkan kinerja lembaganya dalam revisi UU Nomor 30/2002 hasil revisi yang telah disahkan oleh DPR pada Selasa (24/9) lalu. Puluhan poin itu dinilai dapat melumpuhkan KPK.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, 26 poin tersebut dianggap berpotensi melemahkan KPK lantaran mengurangi sejumlah kewenangan yang dahulu dimiliki KPK berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.  "Dua puluh enam poin ini kami pandang sangat beresiko melemahkan atau bahkan riskan bisa melumpuhkan Kerja KPK. Karena beberapa kewenangan yang dikurangi adalah kewenangan pokok dalam melaksanakan tugas selama ini," kata Febri dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9).  Sejumlah poin yang dianggap akan melemahkan KPK antara lain keberadaan Dewan Pengawas KPK, dilucutinya sejumlah kewenangam KPK terkait penyidikan dan penuntutan, serta sejumlah prosedur yang dianggap merumitkan proses penindakan.  Oleh karena itu, Febri menganggap jika pihak-pihak yang mengatakan revisi UU KPK saat ini memperkuat KPK, baik dari aspek penindakan ataupun pencegahan maka tidak dapat diyakini kebenarannya.  Selain itu, tim KPK juga mendapati ketidaksingkronan antar pasal, hingga menimbulkan tafsir yang beragam sehingga menyulitkan KPK dalam penanganan perkara korupsi ke depan.  "Hal inilah yang kami sampaikan sejak awal, jika proses penyusunan sebuah UU lebih terbuka, melibatkan publik, mendengar masukan instansi terkait seperti KPK dan tidak terburu-buru, maka beberapa resiko persoalan hukum ini bisa diminimalisir," ucap Febri.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menegaskan, KPK akan terus mendalami poin-poin di UU ini untuk melihat lebih jauh apa saja tindakan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir efek kerusakan terhadap KPK ke depan.  "Tim KPK yang sudah ditugaskan Pimpinan akan terus mendalami poin-poin di UU ini untuk melihat lebih jauh apa saja tindakan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir efek kerusakan terhadap KPK ke depan," tukas Febri.

KPK Temukan 26 Poin UU Lembaganya yang Berpotensi Melemahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Aksi KPK - Dery Ridwansah (1)" width="100%">
<figcaption>Aksi KPK - Dery Ridwansah (1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dinilai terburu-buru membuat internal KPK bergejolak. Pasalnya, narasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR yang menyebut akan memperkuat kinerja KPK ternyata bohong.  Merespons hal itu, sejumlan elemen masyarakat hingga pegawai lembaga antirasuah pun langsung menggelar aksi 'Pemakaman KPK' pada Selasa (17/9) malam.  Direktur Jaringan dan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko menilai, narasi yang dimainkan DPR dan Pemerintah untuk memperkuat kinerja KPK adalah bohong. Menurutnya, kekuatan KPK sebesar 70 persen akan hilang karena Undang-undang baru itu.  "Yang dijanjikan penguatan, itu semua ternyata tidak benar, yang terjadi malah pelemahan secara total. Bahkan kalau menurut saya sekitar 70 persen kekuatan KPK akan hilang," kata Sujanarko dihubungi JawaPos.com, Jakarta, Rabu (18/9).  Sujanarko pun membenarkan, KPK kini membuat tim transisi untuk mempelajari disahkannya revisi UU 30/2002 tentang KPK. Pihaknya pun tengah memikirkan nasib pegawai KPK yang mungkin akan terimbas akibat UU KPK.  "Kita kan punya 1.500 pegawai, masa depannya juga perlu dipikir, transisinya itu perlu dipikir karena kan pegawai KPK juga perlu dijagain juga," ucap pria yang akrab disapa Koko ini.  Koko pun mengharapkan, semua pegawai KPK dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab banyak diantaranya sudah bekerja sejak awal KPK didirikan pada 2002 lalu.  "Usia pegawai KPK yang 40 sudah bekerja di KPK 10 tahun, bisa enggak masuk ASN? Mestinya bisa. Karena dia masuk KPK kan usianya 30 tahun. Kira-kira begitu," harap Koko.  "Mestinya dihitung, kalau tak dihitung enggak adil. Karena honorer saja di Pemda masa kerjarnya dihitung, kalau enggak dihitung ya lucu banget," sambungnya.  Kendati demikian, Koko meyakini banyak elemen masyarakat yang akan melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, itu merupakan bukti cinta masyarakat terhadap kinerja pemberantasan korupsi.  "Pastilah, karena kan menganggap melanggar UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang aturan perundangan-undangan," tukasnya.  Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR secara resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK pada Selasa (17/9) kemarin. Ada tujuh poin baru dari hasil revisi UU KPK itu.  Pertama, KPK ditempatkan sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada rumpun eksekutif. Kedua, pembentukan Dewan Pengawas KPK. Ketiga, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan. Keempat, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).  Sementara itu terpisah, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Hendrawan Supratikno memberi jaminan bahwa Presiden Jokowi akan memilih dewan pengawas KPK yang independen dan berintegritas. Sehingga tidak perlu diragukan independensinya.  ‎"Konsekuensi Pasal 37E ayat (9). Calon dikonsultasikan kepada DPR. Ketentuan lebih lanjut akan diuraikan dalam Peraturan Pemerintah (PP)," ujar Hendrawan kepada wartawan, Rabu (18/9).  Hendrawan berpendapat, DPR yakin Presiden akan memilih dewan pengawas dengan sebaik-baiknya. Sehingga setelah itu nantinya bisa dikonsultasikandengan DPR lewat PP.  "Jadi sekarang tinggal tunggu Peraturan Pemerintahnya," katanya.  ‎Adapun dalam Pasal 37E ayat 9 UU KPK menyebutkan: "Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar nama calon (Dewan Pengawas KPK) dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasilan," ‎bunyi pasal tersebut.  Sementara pasal 37E ayat (10) berbunyi: "Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan".  Kemudian pasal 37E ayat (11) berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah".  Sebelumnya, ‎Presiden Jokowi berpandangan, KPK memerlukan dewan pengawas. Karena semua lembaga negara, presiden, Mahkamah Agung (MA) DPR bekerja dalam prinsip check and balance, saling mengawasi.  "Sehingga hal ini dibutuhkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunakan kewenangan," ujar Jokowi.  Jokowi mencontohkan dirinya juga diawasi oleh DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) dalam pengelolaan negara ini. Sehingga memang dibutuhkan dewan pengawas ini.  "Ada dewan pengawas saya kira wajar dalam proses tata kelola yang baik," katanya.  Oleh karena itu di internal KPK perlu ada dewan pengawas. Namun anggota dewan pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi. Jadi bukan dari politisi, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif.  &nbsp;

KPK Sesalkan DPR dan Pemerintah Kompak Mainkan Narasi Kebohongan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Revisi Undang undang KPK

Berita Terkini