<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/JKT-1-ANGGOTA-LPSK-DI-LANTIK-PRESIDEN-FED-4JPG-1751461802.jpg" alt="Pengucapan sumpah dan janji anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) oleh Pimpinan LPSK Periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/5/2024). Anton PS Wibowo bersama enam pimpinan lainnya resmi menjabat Pimpinan LPSK Periode 2024-2029" width="100%">
<figcaption>Pengucapan sumpah dan janji anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) oleh Pimpinan LPSK Periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/5/2024). Anton PS Wibowo bersama enam pimpinan lainnya resmi menjabat Pimpinan LPSK Periode 2024-2029</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSdK) merupakan langkah strategis dalam memperkuat reformasi hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Ia berharap, revisi ini menjadi tonggak perubahan paradigma hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan korban dibandingkan pada pembalasan terhadap pelaku. Sebab, sistem hukum di Indonesia selama ini masih terlalu menitikberatkan pada penghukuman pelaku (retributive justice), sementara aspek pemulihan bagi korban sering kali terabaikan. &ldquo;Salah satu kelemahan sistem hukum kita adalah minimnya perhatian terhadap hak-hak korban. Revisi ini merupakan koreksi mendasar terhadap paradigma hukum yang selama ini lebih berpihak pada pelaku ketimbang pada kemanusiaan korban,&rdquo; kata Willy kepada wartawan, Rabu (12/11). Ia menambahkan, revisi UU PSdK yang tengah dibahas Komisi XIII DPR diharapkan dapat memperkuat reformasi hukum dan perlindungan HAM di Indonesia. Menurutnya, revisi ini menjadi penanda penting pergeseran nilai hukum nasional dari pendekatan berbasis pembalasan menuju pendekatan pemulihan (restorative justice). Paradigma baru tersebut menempatkan korban bukan sekadar sebagai objek hukum, melainkan sebagai subjek utama yang harus dipulihkan harkat dan martabatnya oleh negara. &ldquo;Perlindungan korban merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan dan rasa aman,&rdquo; ujarnya. Salah satu fokus utama revisi UU PSdK adalah penguatan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar memiliki jangkauan lebih luas hingga ke tingkat daerah. Selama ini, keterbatasan sumber daya dan wilayah kerja LPSK membuat banyak korban di luar kota besar kesulitan mengakses bantuan hukum, perlindungan keamanan, maupun dukungan psikologis. Willy menilai desentralisasi perlindungan menjadi hal penting untuk memastikan prinsip akses terhadap keadilan (access to justice) benar-benar terwujud, sebagaimana dijamin Konstitusi dan berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Selain itu, revisi UU ini juga membuka peluang partisipasi publik melalui pembentukan Dana Abadi Korban (victim trust fund) sebagai wujud solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif bangsa. &ldquo;Partisipasi masyarakat dalam pemulihan korban diharapkan dapat menumbuhkan budaya hukum yang berkeadilan dan berempati, serta memperkuat semangat kemanusiaan,&rdquo; tutur Willy. Pimpinan Komisi yang membidangi reformasi hukum dan HAM itu menegaskan, pendekatan berbasis voluntarisme publik dalam revisi ini mencerminkan semangat baru reformasi hukum yang berpihak pada rakyat. Ia berharap UU PSdK hasil revisi nantinya dapat meningkatkan perlindungan negara terhadap para saksi dan korban. &ldquo;Kita tidak sedang membangun hukum yang keras, tetapi hukum yang beradab. Tujuannya bukan sekadar menghukum, melainkan memulihkan agar keadilan tidak berhenti di ruang sidang, tetapi hadir dalam kehidupan korban,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Willy memastikan Komisi XIII DPR RI berkomitmen menjadikan perlindungan saksi dan korban sebagai agenda prioritas reformasi hukum nasional. &ldquo;Dengan revisi ini, diharapkan sistem hukum Indonesia benar-benar menghadirkan keadilan substantif yang berpihak pada kemanusiaan, serta menjamin setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat,&rdquo; pungkasnya.

Revisi UU PSdK diharapkan memperkuat perlindungan hak korban dan memperluas kewenangan LPSK terutama di daerah

Revisi UU PSdK: Langkah Strategis Perkuat Kelembagaan LPSK untuk Perlindungan Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/WhatsApp-Image-2023-06-06-at-161741-3747610063.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa." width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan, revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) siap diajukan untuk pembahasan di DPR. Dengan demikian, pembahasan revisi UU IKN sudah rampung di tingkat pemerintah. &rdquo;Saya cuma melaporkan bahwa RUU IKN sudah siap untuk dibahas di DPR,&rdquo; kata Suharso seperti dilansir dari Antara. Suharso menyampaikan, Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU IKN diserahkan ke DPR pada pekan depan. Meski begitu, dia enggan menyampaikan poin-poin krusial yang disepakati pemerintah dalam revisi tersebut. &rdquo;Belum. Nanti kalau dikeluarkan sekarang salah lagi saya. Presiden punya direktur begini-begini, menterinya yang jalankan dong,&rdquo; ujar Suharso. Dalam kesempatan sebelumnya, Suharso merinci revisi UU IKN salah satunya ditujukan agar Otorita IKN Nusantara menjadi lebih lincah dalam membentuk badan usaha. Dia juga menyebutkan, revisi UU IKN meliputi tiga poin utama. Yakni perihal pertanahan, kewenangan lembaga yang diperbaiki, dan penyempurnaan pendanaan serta pembiayaan. Suharso juga sempat memastikan pembahasan revisi UU IKN akan dilakukan DPR RI pada masa persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, revisi Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) siap diajukan ke DPR RI

Menteri PPN Sebut Revisi UU IKN Siap Dibahas di DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/thailand-mulai-legalkan-ganja_c_269968.jpg" alt="Pemerintah Thailand mengizinkan perdagangan mariyuana untuk keperluan medis dan penelitian" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Thailand mengizinkan perdagangan mariyuana untuk keperluan medis dan penelitian</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wacana penggunaan ganja untuk kepentingan medis memiliki banyak catatan yang harus diselesaikan. Salah satunya yakni potensi penyalahgunaan oleh masyarakat maupun para tenaga medis.  Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar mengatakan, harus ada revisi undang-undang terlebih dahulu jika ganja hendak dipakai medis. Dalam revisi tersebut harus ada sanksi lebih berat bagi tenaga medis yang bermain nakal.  ”Penyalahgunaan oleh dokter dan tenaga medis yang diberi wewenang memproduksi resep dokter dan merekomendasikan, dengan hukuman yang berat, jika diperlukan sanksi pencabutan izin praktik,” kata Fickar kepada JawaPos.com, Sabtu (2/7).  Oleh karena itu, Fickar sepakat jika pemakaian ganja untuk medis harus diawasi ketat. Bisa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau kementerian.  ”Bisa (disupervisi) BNN, atau instansi struktural kementrian kesehatan,” jelas Fickar.  Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun,  bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.  Pernyataan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu merespons terkait viralnya seorang ibu yang meminta pertolongan agar anaknya diberi ganja medis. ”Ganja dilarang. Dalam arti (ganja dapat) membuat masalah, dalam Alquran dilarang,” kata Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).  Oleh karena itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Harus ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.  ”Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria. Nah, ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf.  ”Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” sambungnya.

Soal Ganja Medis, Pakar Minta Ada Sanksi Tegas Nakes Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Mensesneg-Pratikno-antara.jpg" alt="antara" width="100%">
<figcaption>antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki revisi terhadap dua undang-undang. Yakni UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.  Menurut dia, undang-undang yang telah baik sebaiknya dijalankan. ”Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah. Yang sudah baik ya tetap dijalankan,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Kamis (18/2).  ”Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu kan sudah dijalankan dan sukses. Kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam implementasi ya itu nanti KPU melalui PKPU yang memperbaiki,” tambah Pratikno.  Terkait dengan UU Nomor 10/2016, Mensesneg menegaskan, dalam UU tersebut diatur jadwal pelaksanaaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada November 2024. Menurut dia, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.  ”Jadi pilkada serentak pada November 2024 itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan pada 2016. Itu belum kita laksanakan Pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan presiden, makanya sudah ditetapkan,” kata Pratikno.  ”Oleh karena itu, pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan,” ucap Pratikno.  Pratikno berharap tidak ada narasi yang di balik-balik terkait isu revisi kedua undang-undang tersebut menjadi seakan-akan pemerintah mau mengubah keduanya.  ”Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan di balik-balik seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak. Pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan pilkada serentak itu,” ujar Pratikno.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oNruEFenhuU

Mensesneg Tegaskan Pemerintah Tak Ingin Revisi UU Pemilu dan Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PELANTIKAN-PRESIDEN-DAN-WAPRES-2019-2024-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat diambil sumpahnya pada pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat diambil sumpahnya pada pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai pimpinan negara untuk periode kedua, merencanakan akan membuat 2 Undang-undang (UU) besar. Yakni UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU pemberdayaan UMKM.  Terkait itu, Anggota DPR RI fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mendukung agar dua usulan UU ini menjadi prioritas anggota dewan baru. Oleh karena itu, harus segera dimasukan ke dalam prolegnas. Bisa melalui usulan pemerintah, maupun usulan DPR.  "Kami dukung itu sebagai prioritas. Tapi untuk menjadi prioritas kan harus masuk prolegnas. Mekanisme harus kita tempuh dulu dengan benar," kata Johnny di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (21/10).  Melihat kesiapan penggodogan dari 2 UU tersebut, Johnny memperkirakan pemerintah yang akan mengajukan usulan 2 UU itu supaya masuk dalam prolegnas. Fraksi NasDem dipastikan akan mendukungnya, karena UU tersebut dianggap penting, sebab akan banyak UU yang disederhanakan. "Yang penting itu speed up. Itu harus fokus dan kerja secara cepat, karena itu penting sekali," imbuhnya  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/survei-polmark-sajikan-hasil-berbeda-politikus-nasdem-bilang-begini_m_.jpg" alt="Sekjen Nasdem Johnny G Plate ogah menanggapi lebih jauh soal hasi survei pilpres yang berbeda." width="100%">
<figcaption>Sekjen Nasdem Johnny G Plate ogah menanggapi lebih jauh soal hasi survei pilpres yang berbeda.</figcaption>
</figure> Sekjen Nasdem Johnny G Plate. (Dok JawaPos.com)  Sementara itu, terkait detail UU apa saja yang akan dileburkan, Johnny menilai harus ada kajian mendalam setelah 2 rancangan UU ini masuk dalam prolegnas. Saat ini sendiri memang banyak UU yang berkaitan dengan lapangan kerja dan UMKM. Sehingga pembahasannya pun harus dilakukan seksama dan melibatkan berbagai unsur.  "Kita harapkan terkait dengan kedua rencana membuat UU baru itu masyarakat dari awal perlu terlibat. Jangan sampai partisipasi masyarakat itu di ujung. Nanti ada pro kontra setelah di ujung," pungkas Johnny.  Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pada periode kedua keoemimpinannya. Terutama yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata.  "Yang (bisa) mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," kata Jokowi dalam pidatonya di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).  Berkaitan dengan itu, Jokowi akan memangkas regulasi harus kita yang dianggap merepotkan. Regulasi tersebut harus dibuat sesederhana mungkin. Agar dalam upaya mensejahterakan rakyat bisa maksimal.  "Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU," jelasnya.

NasDem Dukung 2 RUU Baru Usulan Jokowi Masuk Fokus Prolegnas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Pegawai-KPK-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad turut angkat bicara soal usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menanggapi hal itu, Samad menyebut KPK sedang diambang kematian.  ‎"KPK diambang kematian. Setidaknya, ada enam poin krusial dari rencana revisi Undang-Undang KPK itu. Beberapa di antaranya akan membuat KPK mati suri," kata Samad melalui keterangan resminya, Jumat (6/9).  Menurut Samad, ada empat poin di dalam draf revisi UU KPK yang berpotensi membuat lembaga antirasuah mati suri. Pertama, ‎kata Samad, KPK hendak dimasukkan sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan atau di bawah Presiden.  "Sedangkan pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan," ucapnya.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/09/2019/abraham-samad-kpk-diambang-kematian/attachment/demo-pegawai-kpk-2-dery/" rel="attachment wp-att-1186039"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-pegawai-KPK-2-Dery-640x453.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> </a> Ratusan pegawai KPK melakukan aksi damai menolak revisi undang-undang KPK, Jumat (6/9).  Kedua, lanjut Samad, masalah penyadapan. Samad menilai revisi UU tersebut menghendaki penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK. Sementara Dewan Pengawas yang ada di dalam draf tersebut, nantinya akan dibentuk oleh DPR.  "‎Ada organ bernama Dewan Pengawas KPK yang bertugas mengawasi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang ini dibantu oleh organ pelaksana pengawas," ujarnya.  Terakhir, katanya, dalam draf revisi tersebut membolehkan KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.  "KPK mati suri di point revisi pertama, kedua, kelima dan keenam, jelas akan membuat KPK mati suri," pungkasnya.

Abraham Samad: KPK di Ambang Kematian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-tanggapan-kpk-soal-revisi-uu-no-102016-tentang-pilkada_m_205211.jpeg" alt="Wakil ketua KPK, Laode Syarif dalam kunjunggannya di Makassar, Selasa (17/4)." width="100%">
<figcaption>Wakil ketua KPK, Laode Syarif dalam kunjunggannya di Makassar, Selasa (17/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon upaya DPR untuk melalukan revisi terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bakal dilakukan serentak di tahun 2018 ini. DPR menggandeng pemerintah segera melakukan kajian untuk menentukan keberlanjutan pelaksanaan pilkada langsung. Kajian dilakukan karena semakin banyaknya calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Atas pertimbangan itu, muncul wacana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Wakil Ketua KPK, Laode Syarif mengungkapkan, revisi itu sangat&nbsp;mendesak untuk dilaksanakan. "Ini memang sangat penting. Karena kita ingin mencegah sebelum beliau-beliau itu menjadi pimpinan daerah. Ini juga upaya untuk membantu Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian untuk bagaimana menciptakan pilkada yang aman, damai dan adil juga," jelas Syarif dalam kunjungannya di Makassar, Selasa (17/4). Menurut Syarif revisi sistem pilkada langsung tersebut jelas sangat selaras dengan kondisi dalam momentum pilkada serentak di Indonesia. Misalnya dalam praktik kampanye dalam bentuk apapun, kerawanan tindakan korupsi itu bisa saja terjadi. "Misalnya para calon itu nanti menawar-nawarkan uang. Nah kalau dia menawar-nawarkan uang berarti dia tidak terlalu percaya diri. Bentuk-bentuk seperti ini yang mestinya diwaspadai," ucapnya. Tak hanya para calon kepala daerah, penyelenggara pemilu lainnya menurut Syarif juga tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan-tindakan serupa. Oleh karena itu, KPK menghimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa mengawasi berjalannya tahapan pelaksanaan pilkada dengan baik. "Ini supaya tidak terjadi upaya-upaya pelanggaran itu. Dan terpenting bisa menjauhi konflik-konflik yang berakibat bagi kepercayaan publik," tegasnya menutup.

Begini Tanggapan KPK Soal Revisi UU No 10/2016 Tentang Pilkada