<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/DPRD-DKI-04-A-2808430328.jpg" alt="Talkshow bertema &lsquo;Urgensi Revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dalam Upaya Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global&rsquo;. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Talkshow bertema &lsquo;Urgensi Revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dalam Upaya Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global&rsquo;. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Abdul Aziz menghadiri Talkshow bertema &lsquo;Urgensi Revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dalam Upaya Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global&rsquo; Kegiatan itu berlangsung di Ruang MH Thamrin, Graha Ali Sadikin, Balaikota DKI Jakarta, Senin (3/11). Kehadiran Thamrin dan Aziz merupakan dukungan DPRD terhadap Pemprov DKI dalam memperbarui kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Muhammad Thamrin menegaskan, DPRD siap mengawal proses revisi. Target pengesahan pada 2026. Menurut dia, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat. Perlu payung hukum yang lebih kuat. &ldquo;Revisi Perda ini penting dan harus segera digolkan,&rdquo; ujar Thamrin. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Perda tersebut. Seluruh perangkat daerah harus bergerak bersama. Menciptakan Jakarta yang ramah anak dan aman bagi perempuan. &ldquo;Pemerintah punya komitmen kuat&rdquo; terang Thamrin. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Iin Mutmainnah menyampaikan hal senada. Ia mengungkapkan, revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 menjadi bagian dari rencana pembentukan dua Perda baru. Yaitu tentang Perlindungan Perempuan serta Kabupaten/Kota Layak Anak. &ldquo;Keduanya akan memperkuat kebijakan Jakarta menuju kota global yang ramah perempuan dan anak,&rdquo; jelas Iin. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Sugih Ilman hadir mewakili Asisten Kesejahteraan Rakyat. Sugih menegaskan, Pemprov DKI Jakarta komitmen memperbarui kebijakan agar relevan dengan tantangan kekerasan di era digital. &ldquo;Perda ini akan menjadi dasar penguatan kelembagaan, layanan terpadu, dan SDM dalam pencegahan serta penanganan kekerasan,&rdquo; ujar Sugih. Kegiatan itu menghadirkan empat narasumber utama. Yakni, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah, Koordinator Divisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan Suraya Ramli, Ketua Program Studi Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Dr. Margaretha Hanita, serta Tenaga Ahli Penyusun Raperda Dr. Harla Sara Octarra. Turut hadir dalam acara, Staf Khusus Gubernur Bidang Keumatan dan Keagamaan Nung Mahmada, unsur pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.

Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan serta Kabupaten/Kota Layak Anak bagian dari rencana pembentukan 2 Perda baru.

Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Bakal Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/korban_anak_anak.jpg" alt="RAPUH: Foto ilustrasi menggambarkan anak korban kekerasan seksual yang hidupnya dibayangi ancaman dan ketakutan. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>RAPUH: Foto ilustrasi menggambarkan anak korban kekerasan seksual yang hidupnya dibayangi ancaman dan ketakutan. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya berencana melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Anak. Revisi itu berkaitan dengan munculnya kasus pencabulan dan kekerasan seksual yang dilakukan anak-anak dengan korban anak di bawah umur.  Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan, perlindungan anak menjadi misi kedua yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun kota.  ”Kita semua tahu Kota Surabaya merupakan kota layak anak. Kota Surabaya juga dapat penghargaan utama. Ini jadi tantangan kalau ada kasus pencabulan,” kata Reni saat dihubungi pada Senin (4/7).  Perlindungan anak, kata Reni, merupakan bagian dari Misi Pembangunan Surabaya 2021–2026. Melindungi kesehatan dan kehidupan anak merupakan salah satu kunci supaya Kota Surabaya lebih berkembang.  ”Dalam Misi Pembangunan Surabaya 2021–2026, misi kedua adalah SDM unggul, berkualitas. Sehingga (perlindungan anak) tidak lepas dari membentuk generasi dari keluarga,” papar Reni.  Politikus PKS itu melihat bahwa fungsi ketahanan keluarga yang berkualitas bisa menekan angka pencabulan maupun kekerasan seksual pada anak. Peran keluarga diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak.  ”Harus ada program terukur secara output dan outcome untuk bisa melindungi anak lewat keluarga,” ujar Reni.  Bila suatu keluarga dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan, kebutuhan religi dan ibadah bisa terpenuhi. Dengan demikian, angka kekerasan seksual dan pencabulan bisa menurun.  ”Ini peran pemkot. Harus membangun dan bagaimana jangan sampai anak-anak itu (menjadi pelaku). Jadi harus disadarkan terkait perilaku itu,” papar Reni.  Revisi perda akan dilakukan dengan menyasar Perda Perlindungan Anak. Rencana revisi itu kini sedang dimatangkan DPRD Surabaya.  ”Ini sudah masuk rencana semoga segera dilakukan,” kata Reni.  Tidak hanya perda perlindungan anak, pihaknya juga akan mengkaji peran keluarga pada anak. Reni menyatakan akan fokus pada rancangan Perda Ketahanan Keluarga.  ”Karena manfaatnya jangka panjang. Kalau menyiapkan persoalan ini berarti menyiapkan 20 tahun lagi. Tantangan 2 dekade nanti kan beda,” ucap Reni.  Sebelumnya, berdasar catatan JawaPos.com, selama Juni 2022, total ada 3 kasus pencabulan dan kekerasan seksual. Satu di antaranya dilakukan anak-anak dengan korban anak di bawah umur.  Kepala Unit (Kanit) PPA Polrestabes Surabaya AKP Wardi Waluyo menyebut, saat ini pihaknya sedang menangani beberapa kasus. Tiga di antaranya merupakan kasus pencabulan. ”Ada 3 pencabulan yang sedang ditangani,” kata Wardi, Senin (4/7).  Satu orang terduga tersangka diakui Wardi masih dalam pengejaran. Z, 16, awalnya berada di bawah pengawasan orang tuanya. Dia tidak bisa diamankan karena masih di bawah umur. Z juga telah diberi alat pelacak.  ”Saat ini, Z diketahui berada di daerah Sampang, Madura. Wilayah itu daerah rawan. Karena itulah pencarian dihentikan sementara,” ujar Wardi.

Banyak Kasus Asusila, DPRD Surabaya Bakal Revisi Perda Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Tugu-Kujang-01-1.jpg" alt="Tugu Kujang yang menjadi ikon Kota Bogor" width="100%">
<figcaption>Tugu Kujang yang menjadi ikon Kota Bogor</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011–2031 belum juga selesai. Hal itu dinilai dapat berdampak menurunkan produk domestik regional bruto (PDRB) karena tidak ada pembangunan baru.  ”Revisi Perda RTRW harus segera diselesaikan. Pembangunan baru di Kota Bogor belum bisa dilakukan jika revisi Perda RTRW belum disahkan,” kata Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor.  Syarifah Sofiah menegaskan, penyelesaian revisi Perda RTRW wajib dipercepat. ”Kalau sudah selesai, segera disosialisasikan ke investor dan pengembangan perumahan,” ujar Syarifah Sofiah.  Menurut dia, dengan adanya pembangunan, ada pertumbuhan ekonomi. ”Kalau ada pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik lainnya, PDRB akan meningkat dan pendapatan daerah meningkat,” terang Syarifah Sofiah.  Syarifah melihat, kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, pada periode 2019–2024, visi misinya adalah membangun perubahan Kota Bogor dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Agar ada pembangunan baru di Kota Bogor, revisi Perda RTRW harus segera selesai.  ”Stakeholder Kota Bogor juga harus memikirkan pembangunan pusat ekonomi baru atau kawasan pembangunan baru,” papar Syarifah Sofiah.  Syarifah menyebut, Kota Bogor di bagian tengahnya ada Kebun Raya menjadi heritage atau warisan sejarah dan tidak boleh diubah. Sehingga, pembangunan baru dilakukan di kawasan lain yang potensial.  Dia menambahkan, di Jalan Suryakencana ada perkampungan pecinan serta di Kelurahan Empang ada Kampung Arab. ”Kawasan ini bisa menjadi obyek wisata baru. Generasi muda ingin kota Bogor berubah,” tutur Syarifah Sofiah.  Menurut dia, Kota Bogor sudah mendapatkan julukan Heritage City, Smart City, Green City, City of Runner, kota ramah keluarga, serta yang terbaru Science City. ”Julukan-julukan tersebut bisa menjadi potensi ekonomi kreatif untuk dikembangkan. Pada situasi Covid-19 saat ini. Meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan, harus dipersiapkan dari sekarang,” ucap Syarifah Sofiah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ofgB8fuv-kY

Revisi Perda RTRW Belum Selesai, PDRB Kota Bogor Terdampak

revisi perda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#revisi perda

Berita Terkini

Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Bakal Direvisi

Banyak Kasus Asusila, DPRD Surabaya Bakal Revisi Perda Anak

Revisi Perda RTRW Belum Selesai, PDRB Kota Bogor Terdampak

Download Aplikasi JawaPos.com