<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/TPST-Bantar-Gebang-Dery-Ridwansah-10-2246435763.jpg" alt="Suasana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Suasana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/5/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan memberlakukan retribusi sampah terhadap warga mulai awal tahun 2025 mendatang. Besaran retribusi sampah ini bervariasi tergantung pada status masyarakat.&nbsp;</p> <div dir="auto">Kepala DLH&nbsp;DKI Jakarta Asep Kuswanto menerangkan, bagi warga miskin dengan klasifikasi daya listrik 450-900 VA tidak dikenakan retribusi sampah. Kemudian, warga kelas bawah dengan daya listrik 1.300-2.200 maka akan dikenakan retribusi sampah perbulan Rp 10.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau saya berpikir gini, Rp 10.000 dibagi 30 hari (buat bayar retribusi) berapa sih? Paling cuma Rp 300 perak, nyampah setiap hari," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (30/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep melanjutkan, bagi warga kelas menengah atau sedang dengan daya listrik 3.500-5.500 VA, maka pihaknya menarik retribusi Rp 30.000. Adapun bagi warga kelas atas dengan daya listrik 6.600 VA dikenakan biaya retribusi paling besar, yaitu Rp 77.000 per bulannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep menerangkan, bagi warga yang ingin terbebas dari retribusi maka harus memilih sampah dan kemudian menyerahkan ke bank sampah satu bulan dua kali. "Sedangkan untuk retribusi fasilitas masyatakat (fasmas) kecil 220 VA dikenakan Rp 150 ribu perton sampah, fasmas sedang 6600-200 kVA Rp 215.000 perton dan fasmas besar 200 kVA Rp 298.000," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep melanjutkan bagi warga yang punya bisnis kecil dengan daya listrik 450-5.500 VA dikenakan tarif retribusi Rp 165.000 perton sampah. Sedangkan bisnis sedang 6.600-200 kVA dikenakan retribusi sampah Rp 238.000 perton dan bisnis besar 200 kVA Rp 325.000 perton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk industri kecil dengan daya listrik 450 VA-14 kVA Rp 168.000 perton, industri sedang 14 kVA-200 kVA dikenakan Rp 265.000 perton, dan industri besar Rp 200 kVA Rp 355.000," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun bagi industri atau bisnis yang produksi sampahnya tidak sampai berton-ton, maka ada hitungannya sendiri. Asep mencontohkan, industri atau bisnis yang hanya hasilkan sampah 2 kilogram, maka pihaknya akan menghitung berat dengan rumus yang telah disiapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dia sampai satu ton Rp 150.000 kalau dia cuma satu kilo ya Rp 1.000. Enggak berat kan," pungkasnya.</div>

"Kalau saya berpikir gini, Rp 10.000 dibagi 30 hari (buat bayar retribusi) berapa sih? Paling cuma Rp 300 perak, nyampah setiap hari".

DLH DKI Jakarta Berlakukan Retribusi Sampah Mulai Tahun 2025, Lihat Besaran Tarifnya di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/05/20240304113811_IMG_4561JPG-2465518341.jpg" alt="Petugas saat memilah sampah daur ulang pada acara   Peringati Hari Peduli Sampah 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Petugas saat memilah sampah daur ulang pada acara   Peringati Hari Peduli Sampah 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Mulai 1 Januari 2025, Pemprov Jakarta akan memberlakukan retribusi pelayanan kebersihan. Namun, retribusi akan dibebaskan bagi pemilik rumah yang aktif memilah sampah dari sumbernya atau tergabung dalam Bank Sampah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan, kebijakan pembebasan retribusi bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar lebih sadar dalam memilah sampah. Hal itu akan memberikan manfaat besar bagi pengurangan volume sampah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami ingin mendorong warga Jakarta untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah, baik melalui pemilahan sampah di rumah maupun dengan menjadi anggota Bank Sampah," Asep kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015234722/6-zodiak-yang-akan-ketiban-durian-runtuh-dan-dapat-banyak-rezeki-pada-november-2024">6 Zodiak yang Akan Ketiban Durian Runtuh dan dapat Banyak Rezeki pada November 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya, lanjut Asep, akan memverifikasi rumah tinggal yang melakukan pemilahan sampah secara konsisten. Rumah yang telah terverifikasi itulah yang akan mendapatkan pembebasan retribusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep menjelaskan, retribusi pelayanan kebersihan sendiri merupakan salah satu langkah Pemprov Jakarta untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini didasarkan pada prinsip Polluter Pays Principle atau &ldquo;siapa yang menghasilkan sampah, harus membayar pengelolaannya.&rdquo;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Retribusi ini akan dikenakan kepada rumah tinggal dan kegiatan usaha, dengan pembagian tarif yang adil berdasarkan daya listrik yang terpasang di masing-masing tempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdapat tiga kategori rumah tinggal yang diatur dalam kebijakan ini. Yaitu kelas miskin dengan daya listrik 450 hingga 900 VA tidak akan dikenakan biaya retribusi alias gratis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015234708/dukung-peningkatan-industri-kreatif-krista-exhibitions-gelar-pro-avl-indonesia-2024">Dukung Peningkatan Industri Kreatif, Krista Exhibitions Gelar PRO AVL Indonesia 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk kelas bawah 1.300 hingga 2.200 VA dibebankan tarif retribusi Rp 10.000 per unit/bulan, kelas menengah 3.500 VA hingga 5.500 VA dibebankan tarif retribusi Rp 30.000 per unit/bulan, dan kelas atas yang memiliki daya listrik 6.600 VA ke atas dibebankan tarif retribusi Rp 77.000 per unit/bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, kegiatan usaha juga dikenakan retribusi berdasarkan skala fasilitasnya kecil sedang besar dan besaran daya listrik yang digunakan,&rdquo; tambah Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep berharap, kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan sistematis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">DLH Jakarta juga akan terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemilahan sampah dan bagaimana kebijakan ini akan membantu meringankan beban operasional pengelolaan sampah di Jakarta sehingga APBD dapat dialokasikan dengan lebih tepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masyarakat dapat mendalami lebih jauh kebijakan ini dengan mengakses website&nbsp;<a href="https://retribusikebersihan.dinaslhdki.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://Retribusikebersihan.dinaslhdki.id&amp;source=gmail&amp;ust=1729859690851000&amp;usg=AOvVaw1fnC-WAgdj8SqvkBCOzUNQ">Retribusikebersihan.<wbr />dinaslhdki.id</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan Retribusi Pelayanan Kebersihan, kami berharap warga Jakarta dapat lebih memahami bahwa pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang sangat besar, dan dengan memilah sampah, kita dapat membantu mengurangi volume sampah sekaligus berkontribusi dalam menjaga kebersihan kota Jakarta,&rdquo; jelas Asep.</div>

Retribusi akan dibebaskan bagi pemilik rumah yang aktif memilah sampah dari sumbernya atau tergabung dalam Bank Sampah.

Pemprov Jakarta Akan Berlakukan Retribusi Kebersihan Tahun Depan, Ini Golongan yang Dikecualikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsAppImage2023-01-24at23.36.28_copy_800x5221.jpg" alt="Tumpukan sampah menggunung pada tempat pembuangan akhir Terjun di Medan, Sumut. Diskominfo Kota Medan/Antara" width="100%">
<figcaption>Tumpukan sampah menggunung pada tempat pembuangan akhir Terjun di Medan, Sumut. Diskominfo Kota Medan/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Pemerintah Kota Medan menargetkan wajib retribusi sampah pada 2023 meningkat menjadi 250 ribu kepala keluarga.<br /> <br /> ”Pada 2023 ini wajib retribusi sampah harus meningkat 250 ribu kepala keluarga,” ucap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Suryadi Panjaitan seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Medan.<br /> <br /> Dia mengatakan, peningkatan tersebut akan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di bidang retribusi persampahan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Tercatat wajib retribusi sampah pada 2022 baru sekitar 87 ribu kepala keluarga, sementara jumlah kepala keluarga di Kota Medan saat ini sekitar 500 ribu.<br /> <br /> Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menyebut, ibu kota Provinsi Sumatera Utara memproduksi sampah organik maupun anorganik di 2021 sekitar 2.000 ton per hari.<br /> <br /> ”Retribusi sampah ini dapat menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah, tapi peningkatan itu harus dibarengi juga peningkatan pelayanan,” ujar Suryadi.<br /> <br /> Wali Kota Medan Bobby Nasution pekan ini meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan inovasi dalam optimalisasi peningkatan wajib retribusi sampah.<br /> <br /> ”Jika hari ini pengutipan secara manual kurang efektif, coba menggunakan sistem digital,” kata Bobby saat rapat koordinasi pelaksanaan wajib retribusi sampah di Medan, Rabu (25/1).<br /> <br /> Agar wajib retribusi sampah memahami pembayaran retribusi sebagai kewajiban, terang dia, maka pihaknya meminta OPD terkait meningkatkan kualitas kebersihan. ”Jika lingkungan sudah bersih, Insya Allah masyarakat dengan senang hati untuk membayar retribusi setiap bulannya,” tegas Bobby.<br /> <br /> Untuk itu terus tingkat kinerja, berinovasi dan berkolaborasi dengan kewilayahan, ujar Wali Kota Medan.

Pemkot Medan Targetkan Wajib Retribusi Sampah 250 Ribu Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221103_093947-1_1.jpg" alt="Tim Penyidik Kejati Lampung menggeledah Kantor BPPRD Kota Bandarlampung terkait kasus di DLH, Bandarlampung, Kamis (3/11). Dian Hadiyatna/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim Penyidik Kejati Lampung menggeledah Kantor BPPRD Kota Bandarlampung terkait kasus di DLH, Bandarlampung, Kamis (3/11). Dian Hadiyatna/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melakukan penggeledahan Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung. Penggeledahan itu terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pemungutan retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.<br /> <br /> Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Hutamrin memimpin kegiatan tersebut, di Bandarlampung, Kamis (3/11). Dia mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan berdasar masukan dari tim ahli.<br /> <br /> ”Kami lakukan penggeledahan di BPPRD berdasar masukan dari tim auditor ataupun tim ahli terkait kasus di DLH Bandarlampung,” kata Hutamrin seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Dia mengungkapkan, dalam penggeledahan tersebut Tim Penyidik Kejati Lampung mengecek dan mencari dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan tipikor pemungutan retribusi sampah di DLH pada 2019-2021.<br /> <br /> ”Pengecekan dokumen tersebut guna penguatan pembuktian dalam proses penyidikan kasus di DLH Bandarlampung,” terang Hutamrin.<br /> <br /> Menurut dia, dalam proses penggeledahan itu, tim penyidik menyita beberapa dokumen di BPPRD terkait kasus tersebut dan tidak melebar kemana-mana.<br /> <br /> ”Alhamdulillah kami temukan beberapa dokumen yang memperkuat. Sudah kuat memperkuat lagi dengan adanya dokumen itu. Namun, tetap akan dipilah kembali mana yang memiliki nilai pembuktian atau tidak,” tutur Hutamrin.<br /> <br /> Kepala BPPRD Kota Bandarlampung Yanwardi mengatakan, akan kooperatif dalam penanganan kasus yang sedang ditangani Kejati Lampung. ”Kejati datang kemari atas kejadian yang menyangkut DLH Kota Bandarlampung. Tadi ada beberapa dokumen yang dibutuhkan mereka dan sudah kami siapkan untuk dibawa,” papar Yanwardi.

Kejati Lampung Geledah BPPRD Terkait Kasus Korupsi DLH Bandarlampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/TPST-SUGIHWARAS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com– </strong>Kepedulian warga terhadap penanganan sampah di banyak tempat masih terbilang memprihatinkan. Termasuk di Sidoarjo. Di Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Sidoarjo, misalnya. TPST di kawasan itu overload. Bahkan, sampai meluber ke pinggir jalan hingga sepanjang 20 meter.<br /> <br /> Kondisi itu membuat Wakil Bupati Sidoarjo Subandi bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo M. Bahrul Amig melakukan sidak ke lokasi, kemarin (14/12). Keduanya berkoordinasi dengan Kepala Desa Sugihwaras Syaiful.<br /> <br /> Hasilnya, sampah yang ada harus segera ditangani. Yakni, dipilah dulu, baru residunya dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon. ’’Ini jadi tanggung jawab bersama, di Sugihwaras ini padat karena itu sampahnya harus dikelola dengan baik,’’ ujar Subandi.<br /> <br /> Pihaknya akan memberikan bantuan alat untuk memilah dan alat untuk mengolah sampah. ’’Jangan ada lagi yang dibuang di pinggir jalan. Kepala desa bisa membangun komunikasi yang baik dengan warganya agar turut peduli,’’ kata Subandi.<br /> <br /> Kades Syaiful menyebut pemilahan sampah sebenarnya sudah dilakukan, tapi tidak setiap hari. Biasanya tiga kali dalam seminggu. ’’Hasil dari sidak ini, kami akan mengoptimalkan pengelolaan dan memanfaatkan bantuan alat dari pemkab. Kami juga akan melibatkan DLHK untuk turut memberikan sosialisasi,’’ ujar Syaiful.<br /> <br /> Sementara itu, Amig meminta pihak desa berupaya keras turut menuntaskan sampah. Tidak terus mengandalkan layanan pembuangan sampah ke TPA. ’’Desa harus komitmen mengelola dulu, harus sama-sama mengupayakan penuntasan sampah,’’ tegasnya. Bukan mengambil sampah dari rumah tangga, lalu langsung membuangnya ke TPA.<br /> <br /> Sebagai upaya mengurangi sampah di TPA, selain dengan pengelolaan di tingkat bawah, DLHK akan menerapkan tarif baru retribusi sampah ke TPA yang jelas sesuai porsi. Selama ini retribusi sampah per bulan hanya Rp 2.000 per kepala keluarga. Tidak peduli banyak sedikit sampah yang dibuang.<br /> <br /> Menurut Amig, akan adil jika retribusi dikenakan berdasar hitungan biaya angkut dan pemrosesan sampah. Sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, rencananya tarifnya minimal Rp 250 ribu untuk 1 ton sampah yang dibuang ke TPA. Jadi, sampah yang dibuang ke TPA akan ditimbang.<br /> <br /> ’’Karena murah hanya Rp 2.000, semuanya masuk TPA. Sampah di TPA pun cepat menggunung,’’ katanya.<br /> <br /> Amig mencontohkan Desa Sugihwaras. Per bulan ada sampah sebanyak 24 truk dari TPST Sugihwaras yang dibuang ke TPA. Retribusi dari Sugihwaras hanya Rp 2 juta per bulan. Dengan tarif baru, mereka bisa dikenai retribusi hingga Rp 12 juta. Diharapkan, dengan tarif baru, desa mengelola sampah dengan optimal agar mengurangi beban retribusi mereka.<br /> <br /> Pengelolaan sampah bisa dilakukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) maupun pihak swasta. Targetnya, tahun depan tarif baru retribusi sampah tersebut bisa diterapkan. ’’Sekarang masih menunggu evaluasi dari gubernur,’’ tandas Amig.

Sidoarjo Berencana Tarik Retribusi Sampah sesuai Porsi