<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/WhatsApp-Image-2023-04-18-at-210612-3814583991.jpg" alt="Petugas melakukan tindakan atas pelanggaran larangan parkir tepi jalan di jalan Tunjungan, Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan tindakan atas pelanggaran larangan parkir tepi jalan di jalan Tunjungan, Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Retribusi parkir menjadi salah satu pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya pun mewanti-wanti pengguna jasa layanan parkir agar meminta karcis. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Tundjung Iswandaru mengungkapkan, kebocoran PAD melalui retribusi parkir, bisa terjadi ketika juru parkir (Jukir) tidak memberikan karcis kepada pengguna layanan perparkiran. Padahal karcis merupakan salah satu alat kontrol akumulasi PAD dari retribusi parkir. &rdquo;Kebanyakan itu (potensi kebocoran) tidak dikasih karcis. Meskipun dia (jukir) ditarget, (misal) Rp 100 ribu (per hari), ternyata pada hari itu, di situ, pendapatannya lebih dari Rp 100 ribu,&rdquo; kata Tundjung. Menurut dia, apabila tidak memberikan karcis, uang parkir yang dibayar pengguna jasa, otomatis masuk ke kantong pribadi. Pengguna jasa parkir diimbau selalu meminta karcis. &rdquo;Jadi, kalau tidak dikasih karcis, tidak usah bayar. Jadi sama-sama mengamankan PAD-nya kota,&rdquo; ujar Tundjung Iswandaru. Namun demikian, kata dia, hal itu berbeda dengan jasa layanan parkir di area minimarket. Pihak pengelola sebelumnya sudah membayar retribusi langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya. &rdquo;Jadi andai ada jukir di situ (minimarket), itu liar. Jukir liar yang melakukan penindakan bukan dari kami (Dishub). Pelanggarannya sudah bisa dikategorikan pemalak, berarti kan sudah Aparat Penegak Hukum (APH) yang menindak,&rdquo; papar Tundjung Iswandaru. Menurut dia, setiap hari, jukir resmi di tepi jalan umum, diberikan karcis parkir oleh Satgas Dishub Surabaya. Jumlah karcis yang diberikan itu disesuaikan dengan potensi pendapatan parkir di setiap titik lokasi. &rdquo;Tapi kalau (sehari) karcis habis, Jukir juga berhak minta lagi, ada Satgas yang memberikan itu. Karena itu, kita sampaikan masyarakat untuk minta (karcis). Kalau masyarakat tidak minta, kan PAD-nya ndak (masuk) ke kita,&rdquo; terang Tundjung Iswandaru. Dia menambahkan, pihaknya intens melakukan sosialisasi terkait karcis parkir kepada pengguna jasa dan jukir. Melalui sosialisasi gerakan minta karcis itu dapat meningkatkan PAD Kota Surabaya dan mencegah kebocoran retribusi parkir. Tundjung menyebut, potensi pendapatan parkir di setiap titik lokasi tidak sama. Bahkan, potensi pendapatan dari parkir bisa berubah-ubah naik atau turun. &rdquo;Jadi bisa berubah-ubah, bertambah atau berkurang. Katakan kalau misal ada event itu bisa bertambah,&rdquo; terang Tundjung Iswandaru. Menurut Tundjung Iswandaru, pihaknya tengah mengkaji mekanisme terkait pembayaran retribusi parkir. Transaksi pembayaran parkir di tepi jalan umum, seluruhnya bisa dilakukan melalui cashless atau non tunai. Di samping itu, pihaknya juga berencana menambahkan informasi tarif di setiap titik lokasi parkir tepi jalan umum. Hal itu juga bertujuan untuk mencegah jukir menarik biaya retribusi parkir melebihi nominal harga yang ditetapkan. &rdquo;Karena kadang orang tidak tahu parkir zona dan mana non zona. Tetapi kalau rambu P yang disediakan, itu di bawahnya bisa kasih tarif tambahan, biar jelas,&rdquo; ucap Tundjung Iswandaru.

Dishub Surabaya mewanti-wanti pengguna jasa layanan parkir agar meminta karcis parkir untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dishub Ajak Masyarakat Bantu Amankan PAD Kota Surabaya lewat Karcis Parkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/WhatsApp-Image-2023-08-07-at-183243-565996894.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan tegas meminta seluruh warga untuk tidak membayar retribusi parkir apabila tak diberikan karcis. Retribusi parkir sering membuat gaduh dan merugikan warga Kota Pahlawan. &rdquo;Kalau ada parkir yang bayarnya tidak ada karcis, jangan dibayar, di manapun. Nanti tolong kalau ada yang bayar, kasih uangnya, foto (juru parkir) kasih ke saya. Tapi saya minta warga Surabaya jangan pernah mau bayar,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Senin (7/8). Namun demikian, apabila juru parkir (Jukir) tersebut tetap memaksa meminta uang tanpa memberikan karcis, Wali Kota Eri meminta agar warga segera menghubungi Command Center (CC) 112. &rdquo;Kalau tetap dipaksa, mobilnya berhenti, langsung telepon 112. Jangan dibayar, karena Surabaya tidak boleh ada yang seperti ini,&rdquo; ujar Eri. Wali Kota Eri mengaku, sebelumnya mendapat pengaduan warga soal layanan parkir tanpa diberi karcis. Peristiwa itu menimpa seorang warga saat parkir di Rumah Sakit (RS) Siloam dan di depan Kantor BPJS Kesehatan. &rdquo;Ada (warga) yang whatsapp. Kemarin di Siloam, pagi ini ada di depannya BPJS. Jadi kalau ada yang meminta (uang) tidak dikasih karcis, balik lagi motornya parkir telepon 112. Surabaya jangan dibuat gaduh, kasihan warga Surabaya,&rdquo; tegas Eri. Selain itu, Wali Kota Eri juga mengingatkan kepada seluruh juru parkir di Surabaya agar tidak menarik besaran retribusi parkir melebihi ketentuan. Baik itu untuk retribusi parkir kendaraan roda dua maupun roda empat. &rdquo;Kalau sudah ada karcis, ya ikut karcis. Kalau itu harganya Rp 2.000 ya Rp2.000, Rp 5.000 untuk mobil ya Rp 5.000,&rdquo; ucap Eri. Menurut dia, tindakan nakal bisa saja dilakukan juru parkir liar maupun petugas parkir yang berada di bawah pembinaan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya. &rdquo;Kayak (juru parkir) Siloam sudah kita tindak, kita sanksi tipiring dan sekaligus dicabut dari petugas parkir. Itu resmi, tapi dia tidak memberikan karcis, langsung copot,&rdquo; ungkap Eri. Wali Kota Eri meminta warga Surabaya untuk berani tegas meminta karcis parkir kepada juru parkir. Tak boleh ada warga tertindas karena persoalan parkir yang ditarik retribusi tak sesuai ketentuan. &rdquo;Kalau ada yang tidak benar, bangun orang Surabaya, bangkit. Parkir ditarik Rp 10.000, Rp 20.000, ojok gelem bayar, laporno (jangan mau bayar, laporkan),&rdquo; kata Eri. Wali Kota Eri mengakui, Pemkot Surabaya tidak bisa mengontrol atau mengawasi seluruh titik parkir di Kota Pahlawan. Apabila ada warga yang mengalami kerugian soal pelayanan parkir, dia meminta melapor ke CC 112. &rdquo;Ini saya minta Kepala Dinas Perhubungan untuk membuat nomor khusus (pengaduan) yang bisa diangkat 24 jam, ini sedang disiapkan. Jadi nanti kalau tidak bisa telepon 112, langsung telepon nomor (hotline) ini,&rdquo; kata Eri. Ketentuan terkait pemberian karcis parkir telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. Dalam Pasal 19 Perda Surabaya No 3 Tahun 2018 disebutkan, petugas parkir berkewajiban memberikan karcis parkir, tanda bukti, atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir serta menuliskan nomor kendaraan yang parkir untuk setiap kali parkir.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta seluruh warga untuk tidak membayar retribusi parkir apabila tak diberikan karcis

Pesan Penting dari Wali Kota Eri Cahyadi, Warga Surabaya Jangan Bayar Parkir Kalau Tak Diberi Karcis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PARKIR-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Berharap pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir akan naik dengan menggandeng mitra atau pihak ketiga, eh yang terjadi kini saling somasi. Itulah jalinan kerjasama antara Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo dengan PT Indonesia Sarana Servis (ISS)-Kerja Sama Operasi (KSO). Besar kemungkinan ujung keruwetan itu menunggu ketok palu pengadilan.  Hari ini (16/1), PT ISS-KSO selaku pihak ketiga pengelola parkir, bakal melayangkan somasi pertama ke Dishub Sidoarjo. Somasi tersebut dilayangkan tidak lain buntut pemutusan kontrak kerja sama (PKS) pelayanan parkir di Sidoarjo oleh Dishub ke PT ISS-KSO.  Direktur Operasional PT ISS-KSO Dian Sutjipto mengatakan, lewat somasi itu pihaknya ingin dishub tetap menaati isi PKS. Apabila tidak menaati isi PKS, Dishub Sidoarjo diduga melakukan perbuatan melawan hukum. ”Dan membayar kerugian yang dialami oleh Indonesia Sarana Servis-KSO selama berlakunya PKS,” katanya.  Dian juga akan melampirkan histori perjanjian yang dilanggar hingga sampai permintaan putus kontrak tersebut. Kalau tidak ada hasil dengan somasi pertama, pihaknya akan melayangkan somasi kedua.  Jika dishub tetap memutus kontrak, Dian menyatakan, bisa jadi pihaknya akan menggugat. ”Langkah hukum normatifnya seperti itu (gugat, Red). Dan kami akan mengikuti langkah-langkah tersebut,” jelasnya.  Sementara itu, Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga menegaskan, keputusan pemutusan PKS itu sudah bulan. Menurut dia, PKS parkir sudah tidak bisa berlanjut karena belum ada setoran masuk dari pengelolaan di 359 titik.  Dia juga berencana melayangkan somasi kedua jika PT ISS-KSO tidak memberikan titik parkir dan imbal jasa ke pemkab. ”Kami akan kirim somasi lagi yang kedua jika somasi pertama tidak ada hasil,” tegasnya.  Somasi hanya akan dilayangkan dua kali. Setelah itu, lanjut Benny, pihaknya menyerahkan ke pengadilan agar ada penengah. ”Nanti biar diputuskan pengadilan,” ucapnya.  Benny menambahkan, langkah hukum sudah disiapkan. Artinya, pihaknya siap berlanjut ke pengadilan agar ada keputusan jelas atas PKS tersebut. Saat ini pengelolaan tetap dilakukan pihak PT ISS-KSO. Menurut Benny, itu sah-sah saja karena belum ada putusan hukum tentabf PKS tersebut. ”Untuk selanjutnya, menunggu putusan dari pengadilan,” pungkasnya.  ---   PKS PARKIR DISHUB SIDOARJO DENGAN PT ISS-KSO <ul> 	<li>Potensi pendapatan retribusi parkir Sidoarjo mencapai Rp 98 miliar per tahun.</li> 	<li>Lelang pengelolaan parkir berlangsung pada 27 Januari 2022 di ruang Setda Pemkab Sidoarjo. PT ISS-KSO berhasil memenangkan lelang tersebut.</li> 	<li>Nilai lelang mencapai Rp 32,09 miliar.</li> 	<li>PKS parkir ditandatangani pada 25 April 2022.</li> 	<li>Ada 359 titik parkir dalam PKS.</li> 	<li>Layanan perparkiran oleh PT ISS-KSO selaku pihak mitra pengelola layanan parkir resmi berjalan 27 Juni 2022.</li> 	<li>Hasil kajian tim Universitas Brawijaya, hanya ada 87 titik parkir yang klir sehingga PT ISS-KSO meminta adendum.</li> 	<li>Pada 2 Januari 2023 Dishub Sidoarjo melayangkan surat putus PKS ke PT ISS-KSO.</li> 	<li>Pada 9 Januari 2023 dishub meminta titik parkir yang dikelola PT ISS-KSO diserahkan.</li> </ul>

Perparkiran di Sidoarjo Ruwet, Menunggu Ketok Palu Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/TAMAN-BUNGKUL-JUKIR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas perhubungan (dishub) menetapkan Taman Bungkul Surabaya sebagai kawasan tertib parkir (KTP) mulai Kamis (29/9). Selain juru parkir (jukir) wajib memberikan kartu parkir, masyarakat juga diminta proaktif mengawasi petugas parkir. Jika terjadi pelanggaran, warga diperkenankan melapor ke Command Center 112.  Taman Bungkul digadang-gadang menjadi area percontohan untuk kawasan lainnya. Kawasan tertib parkir dibuat dishub untuk mendisiplinkan petugas parkir. Termasuk mengubah pola perilaku masyarakat. ”Jadi, masyarakat wajib meminta karcis parkir ke petugas,’’ kata Kasi Pengelolaan Parkir Dishub Surabaya Yudi Kurniawan kemarin.  Yudi menegaskan, tarif parkir yang diterapkan jukir harus sesuai dengan karcis. Jika terjadi kecurangan, masyarakat bisa melapor ke Command Center 112. Petugas dishub akan memberikan sanksi kepada jukir tersebut.  Dalam sehari, ada 5–6 laporan soal pelanggaran parkir. Lokasinya berada di beberapa titik, tidak hanya di Taman Bungkul. ’’Dalam sebulan, kami menindak 30 jukir nakal. Sanksinya beragam, mulai ditegur hingga dicopot sebagai jukir,’’ lanjutnya.  Kawasan tertib parkir juga akan diterapkan di kawasan lain. Salah satunya area balai kota. Yudi menyatakan, Taman Bungkul dipilih yang pertama karena lahan parkirnya luas. Kawasan tertib parkir bisa berjalan baik jika ada pengawasan dari masyarakat. ’’Ini langkah awal bagaimana kawasan lainnya nanti bisa meniru Taman Bungkul,’’ terangnya.  Evaluasi juga dilakukan dalam seminggu ke depan. Tujuannya, melihat ada tidaknya laporan dari masyarakat. Dengan begitu, tidak ada lagi kebocoran parkir. Selain itu, masyarakat juga bisa lebih nyaman.  Yudi menambahkan, soal parkir di persil seperti swalayan atau ruko, itu bukan wewenang dishub. Melainkan tiga pilar di kawasan tersebut. Dishub hanya berwenang menangani parkir di tepi jalan umum.  Perizinan parkir insidental juga diperketat. Tidak semua titik diperbolehkan jadi tempat parkir. Tentunya, melihat dampak yang ditimbulkan. Misalnya, keberadaannya mengganggu atau tidak lalu lintas di sekitar.  Sekretaris Dishub Surabaya Aswan Fais menuturkan, seluruh jukir resmi dishub dilengkapi dengan KTA dan rompi resmi. Karcis yang diberikan juga memiliki logo dishub. ”Jika masyarakat menemukan yang tidak sesuai tersebut, bisa segera melapor. Apalagi kalau tarif parkir yang diberikan tidak sesuai,’’ paparnya.

Taman Bungkul Ditetapkan sebagai Pionir KTP di Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Dishub-Surabaya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Realisasi pendapatan daerah dari retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) di Kota Surabaya, sejauh ini masih jauh panggang dari api. Dari target Rp 35 miliar, yang terkumpul hingga kini baru Rp 7 miliar atau setara 22 persen. Padahal, sudah akan memasuki bulan kesembilan. Dewan menilai dinas perhubungan (dishub) belum bekerja maksimal.  Anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun mengkritisi minimnya realisasi pendapatan dari parkir TJU tersebuts. ”Pendapatan retribusi parkir tepi jalan masih kurang banyak,” ucapnya saat rapat kemarin (29/8).  Ketua Komisi B DPRD Surabaya Luthfiyah menilai ada potensi kebocoran dalam pengelolaan retribusi parkir. Petugas sengaja tidak menyetor pemasukan ke dishub. ”Padahal, di area itu terjadi pungutan parkir oleh petugas,” tegasnya.  Kabid Lalu Lintas Dishub Surabaya Soesandi Ismawan membantah adanya dugaan kebocoran dalam pengelolaan parkir TJU. Selama ini, jelas dia, pihaknya sudah aktif melakukan patroli. Petugas langsung menertibkan ketika menemukan titik parkir liar. ”Bukan bocor ya. Karena bukan potensi parkir kalau di jalan kampung atau di pekarangan warga,” katanya.  Dishub Surabaya mengelola sebanyak 1.261 titik parkir di TJU. Jumlahnya bisa bertambah seiring dengan aktivitas perekonomian yang bangkit pascapandemi Covid-19. ”Lahan parkir yang dikelola selalu dibuktikan dengan karcis resmi dari dishub,” ucapnya.  Lebih lanjut, Soesandi terus berupaya agar target pendapatan TJU yang ditetapkan bisa terealisasi. Besarnya Rp 35 miliar sampai akhir tahun 2022. ”Kami terus berupaya. Petugas aktif ke lapangan,” ujar Sandi, sapaan akrab Soesandi.

Bocor? Setoran Parkir Tepi Jalan di Kota Surabaya Cuma Rp 7 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/PARKIR-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Titik parkir tepi jalan umum (TJU) di Surabaya berkurang. Persebaran virus korona selama dua tahun menjadi pemicunya. Saat pandemi Covid-19, banyak restoran, kafe, taman, dan area publik lain yang tutup.  Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Soesandi Ismawan mengatakan, parkir TJU tersebar di 1.223 titik. Itu berkurang ketimbang tahun lalu yang jumlahnya 1.800-an titik. ”Faktor penurunannya itu beragam. Misalnya, beberapa tempat makan tutup ketika pandemi,” ujarnya.  Selain itu, ada perubahan manajemen rekayasa lalu lintas dan pengembangan kawasan wisata yang menghilangkan potensi parkir. Kewajiban pemilik usaha untuk menyediakan kantong parkir juga mengurangi TJU.  Menurut Soesandi, dishub tidak bisa menarik retribusi pada kendaraan yang parkir di kantong parkir tempat usaha. Itu menjadi kewenangan badan pendapatan daerah (bapenda). ”Masuknya pajak parkir bukan lagi retribusi parkir,” ucapnya.  Berdasar catatan dishub, retribusi parkir TJU beragam. Rata-rata Rp 68 juta per bulan. Menurut Soesandi, setiap titik TJU memiliki potensi pendapatan yang berbeda. Kawasan Kedungdoro, misalnya. Setoran retribusi jukir yang bertugas di pagi dan sore berbeda. Sebab, saat sore, area parkir TJU harus berbagi tempat dengan pedagang kaki lima (PKL).  Mayoritas lokasi titik parkir TJU tersebar di kawasan kuliner dan pertokoan-jasa. Di tempat kuliner ada 362 titik, sedangkan di pertokoan-jasa 346 titik. Yang paling sedikit di klaster taman yang hanya 5 titik.  Untuk menghitung potensi parkir TJU tahun depan, Dishub Surabaya menggandeng Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS). Perwakilan UWKS, Dr Ir Siswoyo MT, menyatakan, di antara 1.223 titik parkir, 105 titik sudah disurvei. Menurut dia, dibutuhkan waktu enam bulan untuk melihat potensi parkir TJU.  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menuturkan, potensi parkir belum digali optimal. Banyak PR yang perlu dituntaskan. Salah satunya pendapatan yang hilang dan pembayarannya belum nontunai. ”Potensi pendapatan riil perlu dihitung sehingga bisa mencari solusi kebijakannya seperti apa,” terangnya.

Titik Parkir Tepi Jalan Umum di Surabaya Berkurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/parkir-liar.jpg" alt="TERTUTUP: Deretan mobil tetap diparkir di Jalan Rajawali oleh pemiliknya meski sudah ada tanda larangan parkir. Mobil-mobil tersebut menghalangi jarak pandang pengendara yang keluar dari tempat parkir perkantoran di sekitar lokasi. (Hariyanto Teng/Jawa Po" width="100%">
<figcaption>TERTUTUP: Deretan mobil tetap diparkir di Jalan Rajawali oleh pemiliknya meski sudah ada tanda larangan parkir. Mobil-mobil tersebut menghalangi jarak pandang pengendara yang keluar dari tempat parkir perkantoran di sekitar lokasi. (Hariyanto Teng/Jawa Po</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Maraknya parkir liar di wilayah perkotaan langsung disikapi serius oleh Dinas Perhubungan Pemkab Gresik. Selain mengganggu lalu lintas, parkir-parkir tersebut juga memicu kebocoran retribusi parkir tepi jalan.  Sejumlah ruas jalan di Gresik sering dijadikan parkir liar. Padahal, jelas-jelas terdapat rambu larangan parkir. Di antaranya, Jalan Tri Dharma, Jalan Usman Sadar, Jalan Kartini, dan Jalan dr Wahidin Sudirohusodo.  Karena aktivitas parkir liar itu sering terjadi, kemarin pagi Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Gresik Tarso Sugito melakukan inspeksi ke lapangan. Benar saja, dua unit mobil digembosi lantaran pemilik tidak kunjung muncul.  Inspeksi itu pertama menyasar Jalan Tri Dharma. Di sana kerap dimanfaatkan truk-truk besar untuk parkir. Begitu pula di Jalan Usman Sadar. Sebetulnya, di jalan tersebut, ada bahu jalan khusus untuk parkir. Tepatnya di jalan sisi timur. Sementara itu, kendaraan lain juga memanfaatkan bahu jalan sisi barat untuk parkir tersebut. ’’Akhirnya, jalan semakin sempit,’’ kata Tarso.  Ke depan, pihaknya bakal lebih rutin melakukan operasi parkir liar. Bahkan, mobil keliling sudah disiapkan untuk menindak pengguna jalan yang melanggar rambu larangan parkir. ’’Hari ini (kemarin, Red) dua mobil sudah digembosi. Nanti ke depan juga demikian,’’ ujarnya.  Mantan kepala BPBD itu menyebutkan, pihaknya tetap melakukan teguran terlebih dahulu. Namun, apabila pengguna jalan tidak muncul, kendaraan dipastikan akan digembosi.  Menurut dia, penertiban parkir liar tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memperbaiki pendapatan dari retribusi parkir. Sebab, selama ini pendapatan dari sektor itu selalu rendah. Bahkan, terjadi kebocoran yang cukup besar. (son/c12/diq)

Parkir Liar, Ban Kendaraan Digembosi Petugas Dishub Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PARKIR-SIDOARJO-KSO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– PT ISS-KSO selaku pihak mitra pengelola layanan parkir Pemkab Sidoarjo resmi melaksanakan tugasnya mulai Senin (27/6) kemarin. Pekan ini masih dalam tahap uji coba.  Rencana awal, ada 19 titik dari sebanyak 359 titik yang tercantum dalam perjanjian kerja sama (PKS) yang menjadi lokasi uji coba. Namun, karena masih ada yang belum klir, hanya 16 titik yang digarap lebih dulu.  Penyerahan layanan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo kepada PT ISS-KSO dilakukan di tempat parkir tepi Jalan Gajah Mada pada Senin siang. Hadir dalam momen tersebut, Kadishub Sidoarjo Benny Airlangga dan Direktur Operasional PT ISS-KSO Dian Sutjipto. Untuk menandainya, mereka secara simbolis menyerahkan rompi dan karcis kepada juru parkir di sana.  Dian mengatakan, awalnya uji coba dilakukan di 19 titik. Namun, ternyata ada dua titik yang belum bisa dimulai karena belum klir. Tepatnya ada keberatan dari pengelola sebelumnya. Dian menyebut, pihaknya akan mengelola titik parkir yang lain secara bertahap sambil menunggu hasil kajian dari Universitas Brawijaya tuntas.  Benny menyebut kejelasan 359 titik parkir yang ada dalam perjanjian kerja sama (PKS) bisa terlihat dari hasil kajian UB nanti. Jika nanti memang ada titik parkir fiktif ataupun ternyata bukan kewenangan pemkab, misalnya karena sudah masuk pajak parkir atau berada di lahan milik pengembang dan lainnya, PKS bisa diadendum. ”Adendumnya menunggu hasil kajian dari UB dulu,’’ jelas Benny.  Sambil menunggu kajian tuntas, pihaknya ingin PT ISS-KSO optimal melayani di titik yang sudah siap dulu. Pihaknya akan mendukung melengkapi sarana-prasarana pendukung parkir seperti markah parkir dan rambu parkir yang belum ada. ”Beberapa titik seperti di Gajah Mada ini, masih ada rambu parkir lama. Itu akan kami ganti,’’ jelasnya.  Benny mengakui, memang ada beberapa titik parkir potensial yang ternyata tidak tertuang dalam PKS. Menurut dia, setelah tuntas kajian 359 titik parkir oleh UB, UB juga bakal mengkaji lagi titik parkir potensial yang berada di luar 359 titik tersebut. ”Setelah kajian 359 titik itu tuntas, lanjut ke titik di luar 359 titik yang disebut dalam PKS,’’ jelasnya.  Jika nanti memang titik potensial itu jadi kewenangan pemkab dan ternyata belum masuk dalam PKS, isi PKS juga bisa diadendum sesuai dengan hasil kajian yang baru. Menurut data dari PT ISS-KSO, beberapa titik potensial yang tidak masuk PKS, antara lain, titik parkir di Pasar Porong, Pasar Gedangan, Pasar Taman, Puskesmas Taman, PKL Jalan Dr Soetomo, Alun-Alun Sidoarjo, dan lainnya.  Benny mengatakan dengan berjalannya parkir oleh pihak ketiga itu, artinya sudah tidak ada lagi retribusi parkir yang masuk ke dishub. Jika ada juru parkir yang masih menarik retribusi tanpa karcis di titik parkir yang sebelumnya jadi kewenangan dishub, artinya ilegal.

Kadishub Akui Ada Titik Parkir Potensial di Sidoarjo Belum Masuk PKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/parkir-motor-sidoarjo-dimas-maulana.jpg" alt="MELANGGAR: Warga mengeluhkan tarif parkir yang naik menjadi Rp 4.000 di Pasar Taman. Padahal, sebetulnya mereka sudah berlangganan sehingga semestinya tidak ada pungutan. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MELANGGAR: Warga mengeluhkan tarif parkir yang naik menjadi Rp 4.000 di Pasar Taman. Padahal, sebetulnya mereka sudah berlangganan sehingga semestinya tidak ada pungutan. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Layanan perparkiran di Sidoarjo segera dikelola pihak ketiga, yaitu PT ISS-KSO. Sebab, perjanjian kerja sama antara Pemkab Sidoarjo dan perusahaan tersebut sudah dilakukan Senin (25/4). Rencana awal, ada 359 titik parkir yang akan dikelola.  Anggota tim koordinasi kerja sama daerah (TKKSD) M. Ainur Rahman mengatakan, saat ini yang dikerjasamakan memang 359 titik. Namun, jumlahnya bisa berubah.  Menurut dia, adendum atau perubahan kesepakatan itu hal yang lumrah dalam sebuah perjanjian. Tidak mungkin 100 persen tidak berubah. ”Salah satunya jika nanti ada perubahan titik parkir. Misalnya dulu ada potensi, terus jadi tidak ada. Atau sebaliknya, dulu tidak ada potensi, terus sekarang ada,” katanya.  Jika ada perubahan titik parkir, lanjut dia, kesepakatan terkait dengan titik parkir bisa berubah. Apalagi, pria yang juga menjabat asisten I Setda Pemkab Sidoarjo itu menyebut seluruh titik parkir di Sidoarjo dikerjasamakan dengan PT ISS-KSO. Kecuali RSUD Sidoarjo. Layanan parkir di sana dikelola mandiri oleh RSUD.  ”Jadi, tidak ada lagi yang dikelola dishub. Semua dikerjasamakan,” ujarnya. Karena itu, bisa jadi titik parkir lebih dari 359.  Direktur Operasional PT ISS-KSO Dian Sutjipto mengatakan, pasca penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS), kini pihaknya sedang menginventarisasi lagi titik parkir.  Sebelumnya, dishub maupun pihaknya masih disibukkan pemenuhan regulasi agar PKS terlaksana. ”Setelah PKS ini, inventarisasi titik parkir. Bisa jadi ada potensi penambahan titik parkir. Kalau pengurangan, enggak kayaknya,” jelas Dian.  Selain inventarisasi, selama 30 hari kerja masa transisi itu, pihaknya akan memenuhi sarana dan prasarana seperti perlengkapan parkir, seragam juru parkir, hingga pemasangan gate pada tempat khusus parkir (TKP). Pihaknya akan menentukan TKP mana saja yang bisa dipasang terlebih dulu.  Terkait dengan jukir, lanjut Dian, pihaknya berkomitmen memberdayakan 200 jukir yang sebelumnya bekerja pada Dishub Sidoarjo. Artinya, tidak ada pemutusan kerja sama dengan jukir yang ada.  ”Kami pekerjakan, tapi kami edukasi dulu. Misalnya, nanti di awal saat pakai manual prosesnya bagaimana,” katanya.

Ada 359 Titik Parkir di Sidoarjo Bakal Dikelola Pihak Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PARKIR-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Akhirnya perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan parkir di Sidoarjo ditandatangani. PKS itu ditandatangani langsung oleh Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga dan direktur PT ISS-KSO kemarin (25/4) sore menjelang berbuka di Hotel Luminor, Sidoarjo.  Dengan ditandatanganinya PKS itu, kini layanan perparkiran di Kota Delta resmi dikelola PT ISS-KSO. Namun, ada masa transisi layanan terlebih dahulu selama 30 hari kerja.  Anggota Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) M. Ainur Rahman mengatakan, masa transisi itu untuk memantapkan pelaksanaan oleh pihak ketiga. Seperti menyiapkan tenaga jukirnya dan lainnya. ’’Hitungan saya, 17 Juni mulai dilaksanakan oleh pihak ketiga,’’ sebut Ainur.  Tujuh hari pasca pelaksanaan oleh pihak ketiga, pelunasan pembayaran oleh PT ISS-KSO ke pemkab senilai Rp 32,09 miliar akan dilakukan. ’’Sekarang sudah dibayar uang jaminannya sebesar Rp 1,6 miliar. Nanti seminggu setelah pelaksanaan baru pelunasan,’’ ungkap Ainur.  Di masa transisi ini, layanan parkir masih dikelola dishub. Gaji untuk juru parkir di masa transisi ini disiapkan. Yakni, dari belanja tidak terduga (BTT). ’’Jadi, jukir habis ini tetap bekerja sehingga tetap ada pemasukan ke pemkab,’’ jelasnya.  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyebut, kerja sama parkir itu menguntungkan banyak pihak. Terutama pemkab. Dalam setahun, anggaran yang dikeluarkan untuk jukir saja sekitar Rp 7 miliar. Kini, anggaran tersebut tak lagi diperlukan karena sudah menjadi tanggung jawab pihak ketiga.  Muhdlor mengakui memang cukup lama proses yang dibutuhkan sebelum akhirnya PKS bisa ditandatangani. Sebab, pihaknya tidak ingin gegabah. Aturan harus klir dulu. ’’Kenapa lama? Karena harus melewati berbagai regulasi. Dan sekarang sudah sesuai dengan regulasi. Sehingga ke depannya enak,’’ ujarnya. Termasuk rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kini sudah dikantongi.  Muhdlor berkomitmen akan terus men-support pelaksanaan parkir. Dishub maupun satpol PP tidak akan lepas tangan. ’’Harapannya, jukir yang ada tetap diakomodasi,’’ katanya.  Muhdlor juga meminta agar digitalisasi terkait layanan parkir bisa segera dilakukan. Terutama di titik yang sudah jelas batasannya. ’’Seperti GOR, pasar, itu kan sudah ada pagarnya, bisa dimulai dari situ dulu,’’ sarannya.  Direktur Operasional PT ISS-KSO Dian Sutjipto berkomitmen melaksanakan parkir secara digital sesegera mungkin. ’’Target kami tiga bulan setelah pelaksanaan parkir sudah bisa digital,’’ katanya.

PKS Parkir di Sidoarjo oleh Pihak Ketiga Sudah Ditandatangani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#retribusi parkir

Berita Terkini