<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/revenge-porn-4274679646.jpg" alt="ILUSTRASI: Revenge Porn" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Revenge Porn</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Komisioner KPAI Retno Listyarti mengusulkan pasal yang bisa menjerat kasus pemerkosaan online atau virtual. Jadi, pelaku tidak sebatas dijerat lewat UU ITE. Ketika masih aktif menjadi komisioner KPAI periode lalu, Retno sempat menangani kasus revenge porn. &rdquo;Biasanya diawali dengan pacaran online,&rdquo; katanya kemarin (7/8). Lalu, dilanjutkan saling tukar foto dengan berbusana lengkap. Pada fase berikutnya, tukar foto tanpa jilbab atau bahkan foto telanjang. Dengan dalih untuk koleksi pribadi masing-masing. Banyak anak yang tidak menyadari, ketika foto itu dikirim, tidak ada jaminan tidak akan disebar. Sayangnya, tidak ada pasal yang bisa menjerat pemerkosaan online. Akhirnya, pelaku dijerat UU ITE dengan hukuman yang tidak terlalu berat. Retno menekankan pentingnya sex education. Dia menegaskan, pendidikan seks itu bukan berarti mengajari anak-anak cara berhubungan seks. Tetapi mengakarkan kesehatan reproduksi. &rdquo;Dilihat saja tidak boleh. Apalagi sampai disentuh,&rdquo; tegasnya. Pendidikan seks juga penting untuk mencegah seks di usia dini atau seks di luar nikah. Anak-anak, khususnya perempuan, diedukasi bahwa hamil di usia dini bisa berakibat fatal hingga kematian. Sebab, organ reproduksinya belum matang atau belum siap. Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Ratna Susianawati menjelaskan, aturan turunan dari UU TPKS ini tengah memasuki tahap harmonisasi. Terutama untuk aturan-aturan turunan yang dimandatkan kepada instansinya. Dia berharap tahap kedua ini bisa dilakukan lebih cepat. Sebab, pembahasan tidak lagi sealot pembahasan antar kementerian. &rdquo;Harmonisasi ini seperti finalisasi. Mudah-mudahan lebih cepat karena tidak membahas lagi satu per satu substansi,&rdquo; tuturnya. Namun, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan di tahap harmonisasi ini ada hal-hal yang mungkin tertinggal, ada pandangan-pandangan yang masih tertinggal, sehingga harus dibahas kembali. (wan/mia/c14/oni)

Mantan Komisioner KPAI Retno Listyarti mengusulkan pasal yang bisa menjerat kasus pemerkosaan online atau virtual.

Cegah Revenge Porn, Perlu Pasal untuk Jerat Kasus Pemerkosaan Online di UU ITE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Retno-Listyarti-KPAI.jpg" alt="Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerhati anak dan pendidikan Retno Listyarti mengingatkan, bersetubuh dengan anak adalah tindak pidana. Tak ada dalih apa pun yang dibenarkan, baik ada persetujuan maupun suka sama suka. Hal itu jelas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dia menjelaskan, aturan tersebut merupakan upaya untuk melindungi anak-anak. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang bisa membuat keputusan sendiri. Anak juga belum mampu berpikir jauh ke depan mengenai baik buruknya suatu hal. Karena itu, dia mendesak agar pelaku ditindak tegas sesuai hukum. Jika pelaku merupakan orang terdekat korban seperti guru ataupun kepala desa, hukumannya dapat diperberat hingga sepertiga. &rdquo;Untuk korban usia anak, tidak ada konsep suka sama suka dan persetujuan terhadap anak. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku dapat dituntut hukuman 5&ndash;15 tahun,&rdquo; tegasnya. Kepolisian juga didesak mendalami kesaksian korban mengenai unsur bujuk rayu seperti dijanjikan sesuatu. Ada kemungkinan yang bersangkutan merupakan korban eksploitasi seksual anak. Sebab, korban bekerja di rumah makan sekretariat pemuda adat di Desa Sausu, Taliabo, pada April 2022. Saat itu korban tidak tahu bahwa di rumah makan tersebut ada pelayan perempuan yang membuka layanan prostitusi. &rdquo;Hal ini tentu perlu diselidiki lebih dalam oleh kepolisian,&rdquo; sambungnya. Retno mengutuk keras kelakuan biadab sebelas terduga pelaku tersebut. Apalagi korban diketahui tinggal sendiri karena orang tuanya bercerai. Karena itu, korban sangat butuh pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. &rdquo;Kondisi anak korban tersebut sangat rentan dieksploitasi pihak tak bertanggung jawab,&rdquo; ungkapnya. Yang tak kalah penting, Retno mengimbau semua pihak untuk mendukung korban dengan percaya dahulu kepada korban. Sebab, menurut dia, korban tidak mungkin mengarang cerita kejahatan seksual. Komentar-komentar di media sosial pun diimbau bernada positif guna menguatkan, bukan menyalahkan. &rdquo;Karena di usianya yang masih 15 tahun, tanpa pengasuhan orang tua, tentu saja dia belum berpikir dewasa dan belum mengerti risiko, mudah dibujuk rayu dan diiming-imingi, apalagi oleh orang yang dikenalnya,&rdquo; tutur mantan komisioner KPAI tersebut. (idr/mia/c19/oni)

Pemerhati anak dan pendidikan Retno Listyarti mengingatkan, bersetubuh dengan anak adalah tindak pidana.

Persetubuhan dengan Anak Adalah Pidana, Tidak Bisa Berdalih Suka Sama Suka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/AG-Pacar-Mario-Dandy-Di-Tahan-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Petugas Polda metro Membawa Agnes Gracia ke mobil di Polda Metro Jaya, Rabu (8/3/2023) Malam. Polda Metro Jaya melakukan penahanan dengan alasan karena dirinya berstatus pelaku dalam penganiayaan David . FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Petugas Polda metro Membawa Agnes Gracia ke mobil di Polda Metro Jaya, Rabu (8/3/2023) Malam. Polda Metro Jaya melakukan penahanan dengan alasan karena dirinya berstatus pelaku dalam penganiayaan David . FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerhati anak dan pendidikan Retno Listyarti menilai penahanan AG sebagai anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) terkait kasus dugaan penganiayaan Mario Dandy Satriyo terhadap David Ozora (17) sudah tepat.  "Seperti keterangan polisi ia ditempatkan di LPKS dan itu sudah benar," kata pemerhati anak sekaligus pendidikan Retno Listyarti saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/3).  Sebab, kata Retno, anak yang berhadapan dengan hukum penahanannya tidak boleh dicampur dengan orang dewasa. Oleh karena itu, langkah polisi dinilainya sudah tepat. "Penahan anak itu harus betul-betul manusiawi. Satu, tidak boleh dicampur dengan orang dewasa," kata dia menegaskan.  Di LPKS AG akan mendapatkan pendamping psikologis termasuk mendapatkan hak-hak lainnya seperti dikunjungi keluarga, hak pendidikan dan lain sebagainya, kata eks Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tersebut.  Ia mengatakan apabila AG mengikuti program sekolah rumah atau "homeschooling", maka polisi tidak boleh melakukan pemeriksaan sampai kegiatan belajarnya selesai atau terpenuhi. "Jadi, hak-haknya harus dipenuhi. Hal itu tertera dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," ujarnya.  Menurutnya, polisi tidak harus memeriksa AG di kantor polisi karena bisa dilakukan di LPKS. Tujuannya, agar anak yang sedang berhadapan dengan hukum tidak tertekan.  Sebagaimana diketahui, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menahan AG di ruang khusus anak LPKS. "Kalau pertimbangan penahanan itu ada yang namanya objektif dan subjektif. Kalau objektif itu, ancaman hukumannya di atas lima tahun," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi.  Kemudian alasan subjektif penyidik melakukan penahanan untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi kembali perbuatannya. (*)

Eks Komisioner KPAI Sebut sudah Tepat AG Ditahan di LPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Retno-Listyarti-KPAI.jpg" alt="Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sekolah yang harusnya jadi salah satu tempat teraman bagi anak justru berubah menjadi mimpi buruk. Belum genap dua bulan di awal tahun ini, namun sudah puluhan anak dilaporkan mengalami kekerasan seksual di satuan pendidikan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, sejak Januari hingga 18 Februari 2023, ada 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak di satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut, 50 persen kasus kekerasan seksual ini terjadi di jenjang SD/MI, 10 persen di jenjang SMP, dan 40 persen di Pondok Pesantren. Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengatakan, pelaku kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan semuanya laki-laki, ada 10 orang. Adapun status pelaku sebagian besar merupakan pimpinan ponpes dan guru. Kemudian disusul kepala sekolah dan penjaga sekolah. ”Sedangkan korban total 86 anak, baik laki-laki maupun perempuan. Anak korban laki-laki sebanyak 37,2 persen dan korban anak perempuan mencapai 62,8 persen,” ujar Retno, Senin (20/2). Menurut Retno, ada sejumlah modus yang dilakukan oleh para predator seksual tersebut. Diantaranya, bujukan untuk mendapatkan barokah dari Tuhan oleh pelaku yang pemilik Ponpes, evaluasi pembelajaran di dalam ruang Podcast Ponpes pada pukul 23.00 wib kemudian dicabuli, diiming-imingi uang dan jajanan oleh pelaku, memeriksa pekerjaan rumah sambil dipangku. Bahkan yang lebih bejat lagi, siswa dilecehkan justru usai melaporkan pelecehan yang dialaminya. ”Korban malah dicabuli Kepsek di ruang UKS dengan dalih memeriksa dampak pelecehan yang dilaporkan,” ungkapnya. Dari modus-modus yang ada, relasi kuasa masih sangat kuat digunakan untuk melakukan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Hal ini pula yang menjadikan pelaku seolah memiliki kebenaran hakiki baik ucapan maupun tindakannya. Sehingga hanya sedikit masyarakat yang mempercayai kebenaran peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban yang notabene masih di bawah umur. Sayangnya, selama ini, hukuman bagi pendidik yang melakukan kekerasan seksual hanya sebatas mutasi. Menurut Ketua Tim Kajian Hukum FSGI Guntur Ismail, dinas pendidikan umumnya menggunakan peraturan yang berlaku umum. Yaitu peraturan kepegawaian dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. ”Sementara dalam hukum kepegawaian tidak ada hukuman penjara, sehingga kerap kali sanksi ketika korban tidak melapor ke polisi adalah berupa mutase,” keluhnya. Padahal, lanjut dia, mutasi sejatinya bukanlah hukuman. Akan tetapi, digunakan untuk promosi jabatan atau atas keinginan si pegawai sendiri. Dampaknya, risiko si guru pelaku mengulangi perbuatan yang sama kelak di kemudian hari di tempat barunya pun sangat besar. Sebab, tak ada efek jera yang diberikan. Dia mencontohkan pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan guru agama berinisial AM (33 tahun) di SMPN di kabupaten Batang, Jawa Tengah (2022). Ternyata, pelaku sebelumnya diduga pernah melakukan kejahatan serupa di sekolah sebelumnya. Ada juga kasus guru agama berinisial M (51 tahun) di salah satu SD di kabupaten Cilacap yang cabuli 15 siswinya yang berakhir mediasi. ”Guru yang jadi pelaku kemudian dimutasi, lalu berbuat kekerasan seksual lagi terhadap siswinya di sekolah yang baru,” ungkapnya. Melihat kondisi ini, pihaknya pun mendesak pemerintah pusat maupun daerah memastikan para pendidik yang menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak didiknya harus dipidana. Bukan berakhir dengan mediasi. Hal ini untuk mendorong adanya efek jera sekaligus tidak ada anak yang menjadi korban lagi.

86 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/retno-listyarti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) tidak langsung mengejar materi sesuai kurikulum nasional. Perlu ada strategi untuk pemberian materi tersebut.  "Karena PTM dan PJJ dilaksanakan beriringan, maka perlu ada pemetaan materi, kami mendorong bahwa materi itu dibagi guru-guru dengan sekolah ini membuat selain membuat pemetaan materi juga membuat modul," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam siaran YouTube KPAI, Selasa (31/8).  Materi dipetakan untuk memiliki beberapa tingkatan, dari yang mudah, sedang dan sulit. Materi yang sulit itu diberikan di PTM yang sedang dan mudah di PJJ dengan bantuan modul.  "Untuk yang PTM anak-anak bisa interaksi dengan gurunya, guru bisa menjelaskan, sehingga harus efektif betul memanfaatkan sehingga ancaman learning loss juga bisa dihindari karena anak-anak stres tidak bisa ikutin materi," ujarnya. "Sementara PJJ perlu ditingkatkan kualitasnya, ini butuh peran Dinas Pendidikan dan Kemendikbudristek," sambung Retno.  Selain itu, KPAI juga mendorong adanya 5 Siap. Hal ini menjadi dasar bagi pembukaan sekolah di Indonesia, yakni siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya siap orang tuanya dan siap anaknya.  "Jika salah satu dari 5 tersebut belum siap, ya jangan buka (sekolah) dulu. Contohnya dari hasil pengamatan kami adalah pakai masker, ada anak-anak nggak ada satupun cuci tangan, itu kami temukan. Lalu, kami pernah datang ke sekolah semua masker di dagu, gurunya dan anak murid pakai masker di dagu," ungkap dia. (*)

KPAI Minta PTM Tak Langsung Kejar Materi sesuai Kurikulum Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/retno-listyarti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sementara saat ini kondisi pandemi Covid-19 tengah memprihatinkan.  Oleh karena itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti menuturkan bagi sekolah di wilayah yang positivity rate di atas 5 persen jangan melakukan PTM terbatas. Bahkan ada yang mencapai 17 persen, kondisi ini sangat tidak aman untuk membuka sekolah.  Namun, pihaknya mendorong agar kebijakan buka sekolah tatap muka di Indonesia tidak diseragamkan. Misalnya, untuk daerah-daerah dengan positivity ratenya dibawah 5 persen, sekolah tatap muka bisa dibuka dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat.  “Di wilayah-wilayah kepulauan kecil yang sulit sinyal justru kami sarankan dibuka dengan ketentuan yang sama sebagaimana disebutkan Presiden Jokowi, PTM hanya 2 jam, siswa yang hadir hanya 25 persen dan hanya 1-2 kali seminggu," ujar dia, Selasa (22/6).  Selanjutnya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai Konvensi Hak Anak harus mengutamakan hak hidup, hak sehat dan hak pendidikan. Kalau anaknya masih sehat dan hidup maka ketertinggalan materi pelajaran masih bisa dikejar.  "Kalau anaknya sudah dipinterin terus sakit dan meninggal, kan sia-sia. Apalagi angka anak Indonesia yang meninggal karena covid-19, menurut data IDAI angkanya sudah tertinggi di dunia," jelasnya.  Saat ini, angka keterisian tempat tidur atau BOR di rumah sakit juga tengah kritis. BOR di sejumlah provinsi Pulau Jawa berada di atas ambang batas WHO sebesar 60 persen. Seperti Jakarta telah mencapai 84 persen, Jawa Barat 81 persen, Banten 79 persen, Jawa Tengah 79 persen, dan Yogyakarta 74 persen. Sementara di Wisma Atlet, sisa tempat tidur untuk pasien Covid-19 sebanyak 1.352 unit dari total 7.394.  Untuk itu, pemerintah pun diminta untuk menambah lagi kapasitas ruang perawatan untuk pasien anak. "Pemerintah perlu menyediakan fasilitas ruang NICU dan ICU khusus covid untuk pasien usia anak. Ketiadaan ruang ICU dan NICU di berbagai daerah di Indonesia mengakibatkan pasien usia anak yang positif Covid-19 sulit diselamatkan ketika kondisinya kritis," tandasnya.

KPAI Sebut Wilayah Terpencil Dapat Melaksanakan PTM Terbatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/retno-listyarti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang penggunaan seragam sekolah. Lembaga tersebut meminta tiga kementerian yang terkait dalam SKB itu mencari jalan lain atas keputusan MA tersebut.  Komisioner KPAI Retno Listyarti meski mengaku menghormati keputusan MA yang membatalkan SKB 3 Menteri, tapi tetap menyayangkannya alias tidak terima atas keputusan itu.  "Meskipun KPAI menghormati keputusan majelis hakim MA yang menangani perkara ini, namun KPAI menyayangkan keputusan majelis hakim atas uji materi yang membatalkan SKB 3 Menteri ini," ujar Retno kepada wartawan, Sabtu (8/5).  Menurut Retno, SKB 3 Menteri tentang pengaturan seragam sekolah sudah tepat. Sebab, peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri berasal dari berbagai suku maupun agama yang berbeda. "Sehingga sangat tidak tepat jika di sekolah negeri mengatur ketentuan penggunaan seragam sekolah dengan didasarkan pada agama tertentu," katanya.  Dia berpendapat bahwa seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda) merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama. Hal itu sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).  "Di mana prinsip penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa," ungkapnya.  Retno meyakini SKB 3 Menteri itu sudah sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) dan sejalan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. SKB itu menjamin pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.  "Artinya peserta didik maupun pendidik yang sudah mengenakan jilbab karena kesadaran dan keinginannya sendiri dapat menggunakan jilbab. Bagi yang belum siap mengenakan atau tidak bersedia mengenakan jilbab juga diperbolehkan," tuturnya.  Oleh sebab itu, KPAI mendorong pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri untuk terus mencari jalan lain.  "Itu demi melindungi anak-anak perempuan Indonesia dari pemaksaan maupun pelarangan mengenakan seragam sekolah dan atribut kekhasan agam di sekolah-sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah," imbuhnya.  Sebelumnya, MA telah mengeluarkan keputusan atas perkara nomor: 17/P/HUM/2021 tentang uji materi SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.  Adapun bunyi keputusan MA itu sebagai berikut, "Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021," sebagaimana bunyi petikan putusan tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/05/2021/skb-3-menteri-tentang-seragam-sekolah-tidak-sah-ma-minta-dicabut/">SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah Tidak Sah, MA Minta Dicabut</a>  Majelis makim menilai SKB mengenai pakaian seragam bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah; Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/05/2021/ma-batalkan-skb-3-menteri-politikus-pan-alhamdulillah/">MA Batalkan SKB 3 Menteri, Politikus PAN: Alhamdulillah</a>  Maka dari itu, MA memerintahkan Menteri Agama (termohon I), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (termohon II) dan Menteri Dalam Negeri (termohon III) mencabut SKB tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

MA Batalkan SKB 3 Menteri, KPAI Minta Kementerian Tempuh Jalan Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/retno-listyarti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) langsung setelah diizinkan oleh pemerintah daerah (pemda), sebaiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu.  Kata dia, hal ini perlu dilakukan untuk pemetaan permasalahan yang akan dihadapi ketika menerapkan PTM dengan adaptasi kebiasaan baru. Dengan begitu, ancaman penyebaran virus di lingkungan sekolah bisa diminimalisir karena mengetahui letak masalah dan bisa diperkuat.  ’’Yang Januari buka, itu dia harus uji coba dulu, karena kalau tidak pernah ujicoba ya nggak pernah terbayang apa masalahnya. Merasa sudah siap padahal nggak,’’ ungkapnya dalam Rakornas Pembukaan Sekolah Pada Masa Pandemi Covid-19 secara virtual, Senin (30/11).  Sekolah dalam hal ini harus betul-betul siap untuk menjalankan PTM dengan ancaman risiko penularan seminim mungkin. Jangan membuka sekolah hanya dengan dasar seperti membuka kapasitas kelas hanya 50 persen, menurutnya itu tidak cukup aman bagi warga pendidikan.  ’’Buka kelas dengan setengah saja dan anak pakai masker, bukan itu saja. Jadi uji coba dulu, kalau uji coba kami sarankan tidak setengah (kapasitas dalam kelas), tapi seperempat murid, jadi kalau muridnya 36 ya mulailah dengan 9. Kita harus mendidik anak ini untuk patuh protokol kesehatan,’’ ujar dia.  Lalu, yang menjalankan uji coba terlebih dulu adalah kelas yang tingkatannya lebih tinggi, di sini mereka akan berperan sebagai contoh untuk tingkatan kelas di bawahnya. Namun, jika pelaksanaan protokol kesehatan tidak baik, sekolah disarankan untuk tidak melakukan PTM.  ’’Akan jadi contoh bagi kelas di bawahnya. selagi kelas atas belum patuh, jangan buka kelas di bawahnya,’’ terang dia. Begitu juga apabila gurunya tidak bisa menjadi contoh teladan patuh protokol kesehatan. Sebab, anak murid akan meniru perilaku guru tersebut dan menyepelekan protokol kesehatan. Di saat bapak ibu guru tidak bisa memberikan contoh, maka anak muridnya juga melakukan hal yang sama. Jadi kita itu model bagi anak-anak kita,’’ terang Retno. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nRG8UOXzfQ4

Sebelum PTM, Sekolah Sebaiknya Lakukan Uji Coba untuk Petakan Masalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Retno-Listyarti-KPAI.jpg" alt="Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam kegiatan pembelajaran, guru dapat melalukan improvisasi dalam mata pelajaran yang diampunya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti isu sosial yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Karena hal itu dapat meningkatkan pengetahuan serta pemikiran kritis para peserta didik, baik hak dan kewajiban warga negara menyangkut konteks lahirnya sebuah undang-ungdang.  "Saya pikir itu sangat relevan membawa isu yang ada di masyarakat dalam ruang pembelajaran, terkait PPKn dan ekonomi ini sangat relevan. Bahkan para guru tidak boleh menjauhkan hal yang terjadi dari lingkungan mereka," tutur Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim dalam webinar Fenomena Demonstrasi Pelajar, Minggu (18/10).  Boleh untuk dilakukan, akan tetapi pendidik tidak boleh sampai memprovokasi para murid untuk aksi turun ke jalan. Pasalnya, dalam aksi demo tahun lalu mengenai RUU KUHP dan RUU KPK, ia mengungkapkan bahwa ada yang bertindak seperti itu, namun, Salim enggan untuk merinci kejadian itu. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/10/2020/pelajar-smk-rajin-demo-uu-ciptaker-p2g-buka-bukaan-penyebabnya/">Pelajar SMK Rajin Demo UU Ciptaker, P2G Buka-Bukaan Penyebabnya</a></li> </ul> "Kita sebagai orang dewasa jangan mempolitisasi, belajar realitas sosial yg inheren (melekat) dengan mata pelajaran kita itu suatu keharusan, saya pikir guru mesti memahami UU Perlindungan anak dan jangan sampai ada upaya memobilisasi," terang dia.  Sebelumnya, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti juga menyinggung masalah demo para pelajar yang disebut dimobilisasi. Dia sendiri pun memberikan pernyataan bahwa pelajar yang ada di dalam aksi demo tidak dimobilisasi. Adapun, kata dia mereka bergerak sebagai bentuk solidaritas pertemanan.  Hal ini ia sampaikan setelah melakukan pemantauan di kawasan demo, yaitu di Monas pada 13 Oktober lalu. Di mana mereka kebanyakan datang dari kota-kota penyangga ibu kota.  “Mereka digerakkan oleh perasaan seorang anak yang merasa ini tantangan dan beramai-ramai seolah ini akan tercatat diantara mereka bahwa mereka saling peduli,” imbuhnya beberapa waktu lalu.

KPAI: Tidak Ada yang Memobilisasi Pelajar Demo Tolak UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Retno-Listyarti-KPAI.jpg" alt="Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti memberikan pernyataan bahwa pelajar yang ada di dalam aksi demo tidak dimobilisasi. Adapun, kata dia mereka bergerak sebagai bentuk solidaritas pertemanan.  Hal ini ia sampaikan setelah melakukan pemantauan di kawasan demo, yaitu di Monas pada 13 Oktober lalu. Di mana mereka kebanyakan datang dari kota-kota penyangga ibu kota.  "Saya bertemu 25 anak, mereka mau pulang ke Bogor. Dan saat itu sudah di atas jam 8 malam. Mereka ternyata hendak ke stasiun karena mau pulang ke Bogor," ucapnya pada Kamis (15/10).  Dia berujar, kondisi mereka yang diperkirakan di jenjang sekolah menengah atas itu tengah kelelahan. Bahkan Retno di situ diceritakan kalau mereka berjalan kaki untuk menuju stasiun.  "Kemudian saya tanya kalian haus? Saya ada minum di mobil. Dan mereka memang kehausan dan kelihatan banget. Jadi mereka hanya punya uang untuk ongkos. Artinya mereka enggak ada juga yang di bayar. Mereka harus jalan kaki sejauh itu. Dan mereka tak meminta apapun ke saya," ucap dia.  Dari situ, Retno melihat jika anak-anak yang ada di lokasi demo digerakkan oleh perasaan mereka. Apalagi mereka masih di usia remaja yang cara berpikirnya mayoritas soal pertemanan.  "Mereka digerakkan oleh perasaan seorang anak yang merasa ini tantangan dan beramai-ramai seolah ini akan tercatat diantara mereka bahwa mereka saling peduli," imbuhnya.  Adapun, Retno menyatakan bahwa mereka kenal satu sama lain, tidak hanya kenal secara virtual saja. Jadi ini memperkuat bukti bahwa tidak ada yang menggerakkan mereka. "Di antara 25 itu ada 2 anak buruh dan itu diizinkan orang tuanya,  juga bawa tas dipunggung bawa handuk, mereka siap (demo)," terangnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gi3LccLo_kM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

KPAI Pastikan Tidak Ada Pelajar yang Demo Termobilisasi   

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#retno listyarti

Berita Terkini