<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1824553399030528498" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/IMG-20250214-WA0023-281524423.jpg" alt="Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1824553399030528498-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengaku telah melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), pada Rabu (19/2). Pertemuan Budi Arie dengan Jokowi dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, pada Rabu kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Prabowo merombak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) yang sebelumnya dijabat oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro. Kini, posisi Mendikti Saintek diduduki Brian Yuliarto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Budi enggan mengungkap secara rinci pertemuannya dengan Jokowi. "Tunggu aja, kamu mau tau aja, kepo," kata Budi seusai menghadiri pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Projo memastikan, pihaknya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Hal itu penting, untuk mendukung kondisi global yang dinamis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015663684/begini-respons-budi-arie-usai-koperasi-diperbolehkan-kelola-tambang"> Begini Respons Budi Arie Usai Koperasi Diperbolehkan Kelola Tambang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya nanti tunggu, yang pasti kita harus dukung pemerintahan pak Prabowo supaya bisa sukses di tengah berbagai kondisi dunia yang dinamis," ujar Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi juga enggan mengungkap apakah dirinya membahas rencana pembentukan partai baru dengan Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Partai super Tbk, yaudah terjemahin aja. Partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengaku telah melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Akui Bertemu Jokowi Usai Reshuffle Kabinet, Budi Arie: Mau Tau Aja Kepo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11091_28745_rizal-ramli.jpg" alt="Menko Maritim Rizal Ramli" width="100%">
<figcaption>Menko Maritim Rizal Ramli</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menko Maritim Rizal Ramli dinilai melebihi tugas dan kewenangannya di pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla. Hal itu disampaikan Pengamat Politik Charta Politika Yunarto Wijaya saat mengomentari pernyataan Rizal Ramli yang menyatakan bahwa reshuffle jilid II akan dilakukan pada akhir tahun 2015. &lrm;Khususnya di pos menteri bidang ekonomi dan hukum. Kata dia, Rizal tak memiliki otoritas membicarakan reshuffle. Yang berhak mengungkapkan kapan reshuffle dilakukan hanyalah presiden. &quot;Terlalu banyak stakeholder offside dalam memberikan komentar,&quot; ujarnya di Jakarta, Kamis (19/11). Dia menilai, Rizal masih memposisikan dirinya sebagai pengamat bukan menteri yang tentunya menkadi objek reshuffle. &quot;Apa yang dikemukakan Rizal, kebiasaan pengamat. Harusnya itu tidak lagi,&quot; tegas Yunarto. &lrm;Tak hanya Rizal Ramli, mencuatnya isu reshuffle juga pernah disampaikan Jusuf Kalla. Sekali lagi, dia menegaskan bahwa soal reshuffle, itu adalah hak prerogratif presiden. Artinya, yang berhak mengemukakan itu hanyalah presiden. Karenanya, dia menilai, pemerintahan saat ini terlalu banyak otoritas bawahan presiden daripada presidennya sendiri. Reshuffle pun, berpotensi dipengaruhi banyak pihak. Untuk itu, Yunarto mengingatkan agar Jokowi berhati-hati terhadap perombakan kabinetnya. &quot;Seakan-akan bisa ditangkap banyak pihak memiliki saham di pemerintahan. Ini kudu dijaga Jokowi,&quot; tandasnya. (dna/JPG)

Ungkap Jadwal Resuffle, Rizal Ramli Dikritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10421_28025_PAN.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pergantian nama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menjadi Partai-Partai Pendukung Pemerintah (PPPP) tengah &lrm;ramai diperbincangkan sejumlah kalangan. Sebab, diduga pergantian nama itu dikarenakan gabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi parpol pendukung pemerintah. Menurut Pengamat Politik Populi Center Nico Harjanto, dengan adanya nama pergantian itu sangat memungkinkan bakal ada parpol lain selain PAN yang gabung ke pemerintahan. &quot;Sebab, memang tujuan parpol itu untuk berkuasa. Kekuasaan yang paling real dirasakan adalah di eksekutif (pemerintahan),&quot; ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/11). Dia menambahkan, jika ada parpol yang tidak ingin masuk ke eksekutif biasanya merupakan parpol yang policy oriented. &quot;Saya kira parpol yang policy oriented sangat sedikit sekali,&quot; ucapnya. Kendati demikian, Nico menuturkan, nama PPPP itu hanya bakal terpakai di pemerintahan. &lrm;&quot;Mungkin nama koalisi parpol pendukung pemerintah tetap KIH, cuma mereka bakal memakai PPPP di pemerintahan. Istilahnya kelompok arisan politik KIH,&quot; tandasnya. Alasannya, dia menilai, kekuatan parpol pendukung lama tidak mau dilebur di dalam koalisi baru. (rka/JPG)

Diprediksi Ada Parpol Selain PAN Ingin Gabung Pemerintahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10237_27837_Jokowi-jk.jpg" alt="Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla santer disebut sedang menyiapkan resuffle kabinet jilid II" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla santer disebut sedang menyiapkan resuffle kabinet jilid II</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desakan Presiden Joko Widodo untuk mereshuffle (merombak) menterinya terus menguat. Eks Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Emmy Hafild menilai, desakan reshuffle itu bukan dari publik yang tidak puas dengan kinerja menteri. &quot;Tapi, dari parpol yang ingin mengambil posisi itu,&quot; ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11). Dia mencontohkan, ada parpol yang mengincar jabatan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). &quot;Akibatnya, menteri sekarang berusaha digulingkan dan parpol yang mengincar posisi itu masuk kabinet,&quot; terangnya. Emmy mengaku, memang banyak menteri yang kinerja minus alias tidak memuaskan. &quot;Tapi, ada menteri yang kami tahu bagus dan melawan mafia,&quot; sebutnya. Dia berharap, menteri era pemerintahan Jokowi yang kini dianggap bagus mampu berusaha dan bekerja sebaik mungkin. &quot;Dengan modal besar berusaha mampu memengaruhi keputusan,&quot; katanya. Emmy pun meyakini, Jokowi mengetahui dengan jelas menteri mana saja yang bekerja dengan benar. &quot;Saya kira Presiden tahu menteri mana saja yang bekerja dengan benar,&quot; tandasnya. (rka/JPG)

Ada Menteri yang Bagus Dan Melawan Mafia, Tapi Posisinya Diincar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10233_27833_jokowi-belakang.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Baru setahun menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah melakukan perombakan kabinet jilid I. Dalam waktu dekat bahkan santer diisukan menyusul resuflle jilid II. Kritik suka rombak-rombak kabinet inipun mulai bermunculan. Salah satunya dari pengamat Hukum dan Tata Negara, Margarito Kamis. &#39;&#39;Baru beberapa bulan (menjabat) lalu ganti menteri, sekarang mau ganti menteri lagi. Mestinya yang kita kritisi itu, menterinya yang nggak hebat atau presidennya yang tidak hebat?,&quot; ujar Margarito di kompeks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11). Dia menambahkan, kewenangan dalam merombak jajaran kabinet memang keputusan presiden. Namun dalam waktu satu tahun satu bulan sudah mulai geser-menggeser jajaran menterinya tentu menimbulkan pertanyaan. Jadi menurut dia, yang bermasalah sebenarnya bukan ketidakmampuan menteri. &quot;Tapi, yang jadi masalah adalah ketidakmampuan presiden itu sendiri,&quot; tegasnya. Dia menilai, perombakan itu menunjukkan watak asli Parpol. &quot;Artinya, untuk kepentingan parpol. Bullshit (bohong) kalau nggak ke sana,&quot; celetuknya. Margarito mengimbuhkan, hal tersebut juga menunjukan bila Jokowi dapat diatur-atur Parpol. &quot;Beliau ini tidak bertuan pada daulat rakyat, tapi konco-konco (teman-teman) politiknya. Ini watak ganas,&quot; cetusnya.(rka/JPG)

Andai Resuffle Lagi, Jokowi Disebut Berwatak Ganas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9464_27016_setya-novanto.jpg" alt="Ketua DPR Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR sebagai mitra dari pemerintah turut menyoroti isu reshuffle (perombakan) kabinet kerja jilid II. &lrm;Bisa dikatakan, DPR merupakan pengkritisi aktif&lrm; bagi pemerintah. Oleh karenanya, DPR siap bila Presiden Joko Widodo&lrm; meminta pertimbangan parlemen dalam mengevaluasi para menteri presiden RI ketujuh itu. &quot;Kalau presiden minta pertimbangan dan masukan DPR, kami akan bisa memberikan informasi-informasi evaluasi yang telah dilaksanakan anggota dewan,&quot; ujar Ketua DPR Setya Novanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11). Dia menambahkan, &lrm;sudah menjadi tugas DPR dalam memberikan evaluasi. &quot;Sebab, tugas DPR menjadi fungsi pengawasan pada pemerintah,&quot; ucapnya. Adapun, kritikan DPR kepada sejumlah tim di kementerian adalah menyangkut ekonomi dan infrastruktur. &quot;Ekonomi tentu menjadi perhatian kita semua, mengingat situasi global sedang melemah,&quot; katanya. Politikus Partai Golkar itu menambahkan, masalah infrastruktur juga menjadi perhatian penting. &quot;Presiden harus memberikan gambran positif bagi pihak investor asing, agar setiap kerja samanya menjadi menarik,&quot; tuturnya. Adanya reshuffle jilid II, Setnov sapaan akrab Novanto berharap, pemerintah dapat melaksanakan program-program yang dicanangkannnya. Terutama, menyangkut anggaran. &quot;Sehingga&lrm;, penyerapan anggaran pemerintah dapat semakin baik,&quot; sambungnya. Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya atas reshuffle kabinet jilid II ini kepada Jokowi. &quot;Reshuffle, saya percayakan pada presiden,&quot; tandasnya. (rka/JPG&lrm;) &nbsp; &nbsp;

Jika Diminta, DPR Siapkan Lakukan Ini untuk Pak Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9341_26888_fadli-zon.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kalangan menilai bahwa perombakan (reshuffle) kabinet kerja jilid II memang sangat diperlukan. Guna memperbaiki kinerja &lrm;menteri di kepemerintahan Jokowi-JK yang dinilai buruk. Namun, buruknya kinerja menteri bukan menjadi domain para jajaran kabinet ini direshuffle. Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, reshuffle juga diperlukan lantaran sejumlah menteri dianggap saling sikat antar sesama menteri. Dia menjelaskan, itu dikarenakan adanya perbedaan opini atau pendapat antar sesama menteri langsung saling menyerang di depan publik. &quot;Kita tahu sendiri, harusnya perbedaan itu di dapur kabinet,&quot; ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11). Dengan adanya hal itu, dia menambahkan, justru menunjukan tidak solidnya pemerintahan ini. &quot;Belum lagi, mereka sibuk dengan pencitraan dan ini seolah tidak ada harmoni di dalamnya,&quot; cetusnya. Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, terjadinya saling sikat antar sesama menteri itu juga dikarenakan tidak mampunya konduktor membuat keharmonisan. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo. Terlebih, dia memaparkan, Jokowi menyampaikan jangan ada menteri yang buat peraturan sendiri. Tapi, justru presidennya diarahkan oleh satu dan dua orang. &quot;Yakni, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan,&quot; jelasnya. Fadli mengatakan, saling sikat antar menteri ini dapat diminimalisir dengan bergantung pada gaya kepemimpinan orang nomor satu di Indonesia. &quot;Kalau tidak berani, ya hukum jadi politik. Nantinya, tidak ada profesionalitas dan malah memperburuk kepercayaan masyarakat,&quot; tandasnya. Dia menuturkan, masalah tersebut masih memiliki waktu untuk diperbaiki. &quot;Kalau mau dengarkan suara masyarakat, kinerja ekonomi dan hukum harus di evaluasi. Tapi, kalau merasa sudah sempurna ya silahkan,&quot; pungkasnya. (rka/JPG)

Resuffle Penting Karena Menteri Saling Sikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9322_26865_PAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam &lrm;jajaran kebinet kerja pemerintahan Jokowi-JK terus menguat. Sayangnya, parpol berlambang matahari itu seolah menutup rapat mengenai isu yang tengah santer tersebut. &lrm;Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengatakan, isu masuknya PAN ke kabinet merupakan keputusan antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo. &quot;Itu domain internal ketua umum dan keputusan eksternal di tangan &lrm;presiden,&quot; ujarnya, Rabu (4/11). Menurut dia, pihaknya maupun ketua DPP PAN lainnya tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi isu tersebut. Apalagi, masih banyak isu strategis&lrm; dan signifikan yang layak disampaikan oleh kader PAN. &quot;Ketimbang pembahasan reshuffle,&quot; katanya. Eddy meminta, agar para kader PAN tidak mengomentari isu reshuffle itu. &quot;Biarkan ketua umum atau sekjen yang memberikan informasi paling akurat&lrm; tentang reshuffle itu,&quot; tandasnya. (rka/JPG)

Kata Politisi PAN, Masih Banyak Isu Penting Selain Resuffle

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#resuffle kabinet

Berita Terkini