<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/te4Sl5d7wAsXpUkfdwHFrCI3ViTUH5yMtXiXzbL8-4178287725.jpg" alt="Penampakan wilayah terdampak banjir di Sumatera. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penampakan wilayah terdampak banjir di Sumatera. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi khusus untuk membantu pemulihan debitur dan pekerja yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan tersebut mencakup restrukturisasi kredit hingga relaksasi kewajiban iuran jaminan sosial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terkoordinasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain fokus pada tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan langkah pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak. "Dalam beberapa hari kedepan, Pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana tersebut," kata Airlangga di Jakarta, Jumat (12/12). Kebijakan yang disiapkan antara lain restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), percepatan pemulihan daerah bencana melalui penyaluran KUR baru pada 2026, hingga opsi pelunasan kewajiban atau baki debet bagi debitur KUR tertentu. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja terdampak, serta kemudahan pelayanan klaim JHT, JKM, JKK, dan JP. Berdasarkan data pemerintah, dari total 996 ribu debitur KUR di tiga provinsi tersebut, sekitar 141 ribu debitur diproyeksikan terdampak dengan baki debet mencapai Rp7,79 triliun atau sekitar 18,2 persen.&nbsp; "Angka dan teknis kebijakan masih terus difinalisasi dan saat ini verifikasi menyeluruh sedang dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran," terangnya. Di sisi lain, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap debitur yang berpotensi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemetaan ini dilakukan untuk menentukan langkah mitigasi risiko yang paling sesuai dengan ketentuan regulator. Bank Mandiri juga terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai instansi terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga penanggulangan bencana agar opsi relaksasi dapat dijalankan secara hati-hati dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Adhika menegaskan, Bank Mandiri siap mendukung kebijakan relaksasi yang digagas pemerintah sebagai bentuk respons cepat untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak. Tindak lanjut kebijakan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi internal yang komprehensif agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai ketentuan. "Bank Mandiri juga menyampaikan empati yang mendalam kepada seluruh korban bencana. Melalui Mandiri Peduli Bencana dan relawan Mandirian, berbagai bantuan telah disalurkan secara aktif ke wilayah terdampak," tuturnya.

Pemerintah meluncurkan paket kebijakan untuk mendukung pemulihan debitur dan pekerja akibat bencana di Aceh dan Sumatera.

141 Ribu Debitur Terdampak Bencana Aceh-Sumatera, Pemerintah Siapkan Restrukturisasi KUR hingga Penghapusan Denda Iuran BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/qrqAkOiAmBdNkPIK3OOLzKBkkRnTEOMMGYhiFkSl-4260608778.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, hari ini, Rabu (3/12).&nbsp; Purbaya mengaku, ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan itu. Termasuk salah satunya terkait perkembangan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat alias Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia&ndash;China (KCIC).&nbsp; "Dia (Rosan) bahas macem-macem, permintaannya banyak banget ya, Danantara. Tapi kita diskusi, diskusi baik lah,&rdquo; kata Purbaya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (3/12).&nbsp; Meski begitu, Bendahara Negara memastikan belum ada formulasi yang disepakati antara pemerintah dan Danantara dalam pembahasan hari ini. Pasalnya, terkait Whoosh, hingga saat ini pemerintah masih terus mencari formulasi terbaik. &ldquo;Termasuk KCIC masih akan dicari bentuk yang pas, seperti apa,&rdquo; &nbsp;lanjutnya.&nbsp; Purbaya juga menegaskan bahwa pembahasan teknis masih akan dilanjutkan oleh masing-masing tim. Termasuk melibatkan tim teknis yang dibentuk Danantara dan juga Kementerian Keuangan.&nbsp; &ldquo;Nanti tim teknis dia diskusi dengan tim teknis saya. Ini kan masih belum clear betul seperti apa. Saya sih belum tahu sampai detail,&rdquo; &nbsp;tegasnya.&nbsp; Meski begitu, Purbaya memastikan arah besar kerja sama dan penataan proyek sudah mulai mengerucut. Bahkan, keduanya pun, baik Kemenkeu dan Danantara sudah tahu apa yang harus dilakukan.&nbsp; "Tapi gambaran besarnya clear lah kita mau ngapain ke depan. Harusnya sih,&rdquo; tutupnya. Untuk diketahui, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin menyebut bahwa persoalan piutang dari proyek Kereta Cepat atau Whoosh rute Jakarta-Bandung akan menjadi bom waktu bagi perseroan. Respons ini ia sampaikan guna menanggapi berbagai kritik yang disampaikan oleh beberapa anggota Komisi VI DPR RI terkait kondisi keuangan KAI hingga beban utang yang ditanggung PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). "Kami dalami juga masalah KCIC seperti yang disampaikan. Memang ini bom waktu buat (KAI),&rdquo; kata Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8). Meski begitu, Bobby tidak membeberkan lebih lanjut soal bom waktu seperti apa yang dimaksud. Namun, secara total, utang pokok proyek Whoosh mencapai lebih dari Rp 85,31 triliun (termasuk utang pokok awal dan utang tambahan) atau sekitar Rp 116 triliun menurut pemerintah. Selain itu, ada beban bunga tahunan sekitar Rp 1,2 triliun yang harus ditanggung, meskipun pemerintah sedang mengupayakan solusi melalui restrukturisasi utang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan CEO Danantara Rosan Roeslani bahas proyek Whoosh, utang KCIC jadi perhatian.

Bertemu Rosan Roeslani Bahas Utang Whoosh, Menkeu Purbaya: Permintaan Danantara Banyak Banget!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ini-peran-waskita-dalam-pembangunan-proyek-strategis-nasional_m_.jpg" alt="Logo Waskita Karya (JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Logo Waskita Karya (JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Waskita Karya Tbk. Namun, dana tersebut akan ditunda pencairannya karena menunggu kejelasan program restrukturisasi utang yang akan dijalankan perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk Waskita Karya, rencana PMN-nya ditunda sampai ada kejelasan restrukturisasi,"&nbsp; kata Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban dalam konferensi APBN KiTA, Senin (22/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Rio, hal tersebut dikarenakan Waskita Karya merupakan perusahaan terbuka. Sehingga pemerintah ingin melihat dulu program restrukturisasi perusahaan pelat merah itu sebelum PMN sebesar Rp 3 triliun dikucurkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01683637/kalimantan-jadi-ikn-samarinda-serius-tingkatkan-kualitas-pendidikan">Kalimantan Jadi IKN, Samarinda Serius Tingkatkan Kualitas Pendidikan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti kita ketahui, Waskita Karya adalah perusahaan tbk, jadi kami akan melihat program dari restrukturisasinya," ujar Rio.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, pemerintah akan menyuntikkan PMN senilai Rp 3 triliun kepada PT Waskita Karya Tbk. Dana segar tersebut digadang akan digunakan untuk mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digarap berupa jalan tol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Persetujuan suntikan PMN tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling banyak Rp 3 triliun," demikian bunyi Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah (PP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penambahan PMN tersebut diketahui bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam rincian APBN TA 2022.</div> </div>

Kemenkeu telah mengalokasikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Waskita Karya Tbk. Namun, dana tersebut akan ditunda pencairannya.

Kemenkeu Tunda Cairkan PMN Waskita Karya hingga Ada Kejelasan Restrukturisasi Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/pesawat-garuda_butuh.jpg" alt="FOKUS NEGO LESSOR DAN KREDITUR: Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin (1/1). Garuda menghadapi kendala finansial karena utang jatuh tempo sebesar Rp 70 triliun. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>FOKUS NEGO LESSOR DAN KREDITUR: Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin (1/1). Garuda menghadapi kendala finansial karena utang jatuh tempo sebesar Rp 70 triliun. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Jika Ditutup, Rute Domestik Kekurangan Pesawat  JawaPos.com – Garuda Indonesia berada di situasi yang pelik. Dengan utang yang jumbo, usaha negosiasi ulang dengan para lessor membutuhkan kerja yang ekstra. Di sisi lain, apabila maskapai pelat merah itu sampai ditutup, dampak terhadap industri penerbangan domestik bakal signifikan.  Sejauh ini, langkah yang didorong adalah penyelamatan melalui negosiasi ulang dengan para lessor.  Itu membutuhkan waktu panjang karena ada puluhan lessor. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum melirik opsi bailout atau bahkan menutup Garuda Indonesia.  ”Garuda memang masuk pada situasi terburuk yang pernah dialami. Era yang sama saat Robby Djohan masuk di sekitar awal 2000-an menghadapi Garuda yang terpuruk karena salah urus,” ujar pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto kepada Jawa Pos kemarin (1/11). Situasi saat ini lebih kompleks. Sebab, kata dia, selain ’’warisan’’ salah urus manajemen sebelumnya, Garuda Indonesia menghadapi situasi dampak pandemi Covid-19.  Menurut Toto, Garuda butuh upaya restrukturisasi yang radikal terkait negosiasi dengan lessor dan kreditur. ”Opsi penyelamatan berikutnya butuh miracle,” imbuhnya.  Situasi yang sama, menurut Toto, pernah dihadapi Malaysian Airlines (MH). Terkait renegosiasi dengan lessor pesawat sudah bisa terselesaikan pada Maret 2021. ”Kesepakatan win-win terjadi karena adanya jaminan pemerintah lewat khazanah untuk mendukung restrukturisasi MH dengan support dana sekitar 700 juta dolar sampai dengan 2025,” urai Toto.  Dari perspektif lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, jumlah utang yang jatuh tempo Garuda Indonesia terlalu besar untuk diselamatkan. Jumlahnya mencapai Rp 70 triliun. Bahkan, lanjut Bhima, negosiasi pun belum tentu menyelesaikan permasalahan. ”Problemnya terletak pada beban operasional Garuda yang terlalu gemuk,” tegas Bhima.  Dia lantas mengutip data Bloomberg. Porsi sewa pesawat dibanding pendapatan Garuda mencapai 24,3 persen, jauh di atas rata rata maskapai di negara lain yang berkisar 5–8 persen. Alhasil, opsi bailout jelas merugikan keuangan negara. Belum tentu bisa come back dengan dividen yang besar, tapi negara harus keluar dana yang sangat besar. ”Itu jelas sulit sekali. Terlebih, pemerintah perlu alokasi dana lain yang lebih urgen di tahun 2022,” ulasnya.  Dilematisnya, lanjut Bhima, jika Garuda Indonesia gagal diselamatkan dan harus tutup, dikhawatirkan akan terjadi krisis armada di rute domestik karena kekurangan pesawat. Memang ada potensi kekosongan Garuda Indonesia diisi penerbangan internasional. Namun, pasti ada jeda antara pailit dan masuknya pemain baru.  Sementara itu, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menegaskan bahwa opsi yang didorong ke Garuda Indonesia adalah proses negosiasi kepada pihak lessor. ”Mudah-mudahan negosiasinya berhasil. Hanya dengan cara negosiasi dengan pemilik piutang inilah yang kita harapkan. Opsi (digantikan, Red) Pelita Air itu nanti lah. Yang utama kita terus berjuang menegosiasi dengan para lessor,” ujar Arya.  Pandemi yang berakibat ditutupnya pintu-pintu perbatasan internasional selama hampir dua tahun terakhir memang memukul bisnis penerbangan di banyak negara. Alitalia, maskapai nasional milik pemerintah Italia, salah satunya. Mereka terlilit utang selama lebih dari 10 tahun.  Alitalia pernah menjadi maskapai terbesar ke-12 di Eropa pada 2018. Namun, sejak berdiri pada 1946, ia hanya sekali melaporkan keuntungan, yaitu pada 1998. Alitalia bermasalah dengan para pilot, kru, serta campur tangan pemerintah dan kebijakan politik dalam upaya penyelamatannya. Gara-gara kerap merugi, ia sempat berganti kepemilikan beberapa kali sebelum akhirnya 100 persen diambil alih pemerintah Italia.  Alitalia dinyatakan bangkrut bulan lalu. Penerbangan terakhirnya adalah perjalanan dari Cagliari ke Roma pada Kamis (14/10). Keesokan harinya, pemerintah Italia meluncurkan maskapai nasional baru mereka, ITA Airways. Ia membeli separo pesawat milik Alitalia dan logo maskapai yang sudah gulung tikar tersebut. ITA Airways melakukan rebranding besar-besaran dengan mengusung konsep 100 persen Italia.  Nasib serupa dialami maskapai nasional milik Thailand, Thai Airways International. Ia mengajukan perlindungan kebangkrutan pada Mei 2020 dan disetujui. Pemerintah melakukan restrukturisasi.  Masalah Thai Airways terjadi jauh sebelum pandemi. Kemarin (1/11) komite restrukturisasi menyatakan bahwa Thai Airways akan menjual 42 pesawatnya dan merumahkan hampir sepertiga pegawainya. Sebanyak 16 jet yang mereka sewa juga akan dikembalikan. Itu dilakukan untuk memangkas pengeluaran.

Garuda Indonesia Butuh Restrukturisasi Radikal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Fathan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tekanan ekonomi global akibat pandemi korona (Covid-19) dirasakan oleh hampir semua negara di dunia. Kondisi itu juga dirasakan oleh Indonesia. Untuk itu pemerintah diminta mulai memikirkan opsi pengajuan restrukturisasi utang kepada para kreditur.  “Kami menilai dalam kondisi ekonomi yang terus melambat dengan kian minimnya investasi dan penurunan pendapatan dari sektor pajak, maka pemerintah sudah saatnya mulai memikirkan opsi pengajuan restrukturisasi utang kepada para kreditur,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi, kepada wartawan, Senin (3/8/2020).  Dia menjelaskan restrukturisasi utang ini perlu dilakukan agar kondisi ekonomi dalam negeri tidak kian tertekan. Saat ini pemerintah tengah fokus melakukan pemulihan ekonomi nasional, termasuk terus melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi persebaran Covid-19 yang hingga saat ini masih terus berlangsung. “Berbagai upaya melakukan pemulihan ekonomi dan penanggulangan dampak Covid-19 tentu banyak menyedot anggaran negara, sehingga jika utang luar negeri kita tidak direstrukturisasi maka kondisi ekonomi kita akan berat,” ujarnya.  Fathan mengungkapkan restrukturisasi utang bagi negara-negara terdampak Covid-19 telah disuarakan berbagai organisasi dunia. Salah satunya oleh The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada saat pertemuan tingkat tinggi para Menteri ekonomi di Paris, Perancis bulan lalu. Dalam forum tersebut Angel Gurria,  Sekjen OECD meminta agar negara-negara anggota G-20 mulai memikirkan opsi restrukturisasi utang untuk menyelematkan ekonomi negara-negara terdampak Covid-19.  “Kami memandang pemikiran ini cukup rasional karena kondisi ekonomi global memang melambat, bahkan beberapa negara telah masuk jurang resisi sehingga restrukturisasi utang entah dalam bentuk penundaan cicilan, pengurangan bunga, memperpanjang tenor kredit perlu dilakukan,” paparnya.  Politisi PKB itu mengungkapkan, berdasarkan catatan Bank Indonesia total utang luar negeri (ULN) Indonesia per akhir Mei 2020 mencapai sebesar 404,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.868,15 triliun (kurs Rp 14.500). Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dolar AS.  “Kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang ini cukup besar sementara saat ini kita fokus pada upaya pemulihan ekonomi yang juga menyedot biaya cukup besar. Opsi pengajuan restrukturisasi utang saya kira juga perlu dilakukan sehingga beban pemerintah tidak kian berat,” tandas Fathan. (*)  &nbsp;

Ekonomi Slow, Komisi XI Desak Pemerintah Ajukan Restrukturisasi Utang