<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/IMG-20251024-WA0018-1657211449.jpg" alt="Para peserta dari 29 negara berfoto bersama dalam pembukaan AsiaFlux Conference 2025 di Riau. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Para peserta dari 29 negara berfoto bersama dalam pembukaan AsiaFlux Conference 2025 di Riau. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Indonesia menegaskan posisinya sebagai pemimpin global dalam aksi iklim dan restorasi ekosistem gambut tropis. Pada forum ilmiah bergengsi AsiaFlux Conference 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memamerkan capaian dan inovasi sains yang menjadikan Indonesia pusat pembelajaran restorasi gambut di Asia. &ldquo;Restorasi gambut bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan fondasi ketahanan iklim nasional,&rdquo; ujar Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq. &ldquo;Keberhasilan restorasi lahir ketika ilmu pengetahuan berpadu dengan kearifan lokal.&rdquo; Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah merehabilitasi lebih dari 24,6 juta hektare lahan, termasuk 4,16 juta hektare ekosistem gambut yang dibasahi kembali. Pemerintah juga membangun 45 ribu sekat kanal dan menanam kembali spesies asli seperti jelutung, ramin, dan balangeran. KLH/BPLH memperkuat landasan ilmiah restorasi dengan pendekatan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) serta layanan digital SiPPEG (Sistem Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) yang memantau kondisi lahan secara real-time. Pendekatan berbasis data ini berpadu dengan praktik lokal di lapangan. Lebih dari sekadar proyek lingkungan, restorasi gambut kini berkembang menjadi gerakan nasional kolaboratif. Melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG), lebih dari 1.100 desa menjadi pengelola aktif ekosistemnya. Perempuan dan pemuda turut berperan sebagai motor ekonomi hijau lewat usaha madu kelulut, kerajinan serat alam, hingga ekowisata. &ldquo;Pendekatan berbasis masyarakat membuat restorasi tak hanya memulihkan alam, tapi juga menumbuhkan ekonomi hijau,&rdquo; tambah Hanif. Langkah tersebut sejalan dengan arah RPJMN 2025&ndash;2029 dan target FOLU Net Sink 2030, menjadikan restorasi gambut sebagai pilar ketahanan iklim, sosial, dan ekonomi. Ketua Komite Penyelenggara AsiaFlux Conference 2025, Chandra S. Desmukh, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. &ldquo;AsiaFlux bukan hanya tentang menara pemantau flux, tapi tentang orang-orang di baliknya &mdash; ilmuwan, pembuat kebijakan, hingga masyarakat,&rdquo; ujarnya. Tahun ini, AsiaFlux Conference dihadiri lebih dari 300 peserta dari 29 negara, mencakup universitas, lembaga riset, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Menutup konferensi, Hanif mengingatkan, &ldquo;Kita tak boleh hanya mengeksploitasi sumber daya alam. Kita harus menghadirkan ilmu pengetahuan yang memperkuat nilai kompetitif dan keberlanjutan alam Indonesia.&rdquo; (*)

Indonesia menegaskan kepemimpinannya dalam aksi iklim global lewat inovasi restorasi gambut tropis pada AsiaFlux Conference 2025 di Riau.

Tunjukkan Kepemimpinan Dunia: Indonesia Jadi Pusat Inovasi Restorasi Gambut di AsiaFlux 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kepala-brg-sebut-ahli-gambut-luar-negeri-minat-belajar-dari-indonesia_m_208638.jpeg" alt="Warga Kampung Purun, Kalimantan Selatan membuat karya dari gambut." width="100%">
<figcaption>Warga Kampung Purun, Kalimantan Selatan membuat karya dari gambut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead telah menyatakan, tahun depan pihaknya akan mendatangkan petani dari luar negeri untuk berbagi ilmu dengan petani Indonesia. Menurut Nazir, hal tersebut merupakan inisiasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Siti Nurbaya Bakar yang ingin membangun Pusat Gambut Tropis Dunia (PGTD). "Nantinya di sana (PGTD) tentu akan kami promosikan apa yang telah kami capai, lakukan, bagaimana riset, dan hasilnya," jelas Nazir, di Kalimantan Selatan, Minggu (29/4). Dia pun menambahkan, adanya PGTD nanti diharapkan dapat memperkaya riset-riset yang telah dilakukan di Indonesia. Selain itu, BRG juga akan kedatangan ahli gambut dari luar negeri, yang memiliki pengalaman di tempat lain. "Bisa berbagi ilmu juga termasuk daerah tropis lainnya yang seperti Afrika, Amerika Selatan. Beberapa sudah menyampaikan minatnya kepada Bu Menteri (Siti Nurbaya) dan saya untuk belajar dari Indonesia," jelas Nazir. Ke depan, PGTD yang sedang dibangun diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai forum untuk saling belajar. Bahkan, Nazir melihat dalam waktu dekat dimungkinkan membuat suatu semiloka ataupun loka latih. "Jadi kami bisa memberikan contoh apa yang kami kerjakan. Mengundang mereka untuk menceritakan apa yang mereka kerjakan dan yang menjadi kendala. Sharing solusi dan membantu orang lain. Inti PGTD itu," pungkasnya.

Kepala BRG Sebut Ahli Gambut Luar Negeri Minat Belajar dari Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyelenggaraan-asian-games-satu-titik-panas-harus-diantisipasi_m_208457.jpeg" alt="Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead (paling kiri) saat membuka Jambore Masyarakat Gambut 2018, Kalimantan Selatan, Sabtu (28/4)." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead (paling kiri) saat membuka Jambore Masyarakat Gambut 2018, Kalimantan Selatan, Sabtu (28/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Perhelatan olahraga Asian Games 2018 tinggal menghitung hari. Semua pihak pun terus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga penyelenggarannya tidak mengecewakan. Salah satu persiapannya yaitu antisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi Agustus dan September menjadi puncak musim kemarau bagi salah satu kota dilangsungkannya Asian Games yaitu Palembang. Maka dari itu, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead pun mengaku siap mengawal antisipasi karhutla dengan merestorasi lahan gambut. "Restorasi gambut bertugas membasahi gambut. Jadi, saya harap kemungkinan kebakaran akan kecil karena gambut sudah basah," ujar Nazir di Kiram Park, Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (28/4). "Gambut pada dasarnya seperti bahan bakar. Kalau kering mudah terbakar. Kalau kita basahi tidak akan mudah terbakar," tegasnya. Lebih lanjut dia menyampaikan, dari pantauan BRG, ada sembilan dari 10 titik yang terpantau memiliki kelembaban tinggi di atas 80 persen. Tetapi masih ada satu titik yang kelembabannya rendah hingga 50 persen. "Walau belum merah, tapi harus waspada," imbuhnya. Nazir menjelaskan kelembaban yang ideal itu sekitar 60 persen. Sehingga kalau ditemukan wilayah lahan dan hutan yang kelembabannya sudah di bawah itu, maka BRG akan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. "Kami komunikasikan ke Pemda untuk melihat daerahnya, apa yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan kembali kelembabannya," jelasnya. "Segala kekurangan akan kami pantau terus. Kalau perlu diperbaiki akan kami perbaiki, salah satunya dengan konstruksi pembasahan," pungkasnya. Untuk diketahui, Asian Games akan berlangsung pada 18 Agustus hingga 2 September 2018. Kota Jakarta dan Palembang menjadi kota penyelenggara multi event empat tahun sekali itu.

Penyelenggaraan Asian Games, Satu Titik Panas Harus Diantisipasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gandeng-kemenpupr-brg-bangun-long-storage-guna-restorasi-gambut_m_208456.jpeg" alt="KemenPUPR, Kemendes, BRG dan Gubernur Kalimantan Selatan menyatukan misi mendukung restorasi gambut di Kalimantan Selatan." width="100%">
<figcaption>KemenPUPR, Kemendes, BRG dan Gubernur Kalimantan Selatan menyatukan misi mendukung restorasi gambut di Kalimantan Selatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Dalam mengoptimalkan restorasi gambut, Badan Restorasi Gambut (BRG) menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk membasahi lahan gambut. Kepala BRG Nazir Foead mengatakan, upaya membasahi lahan gambut dilakukan guna mempercepat pemulihan lahan rusak karena kebakaran. Saat ini, uji coba pembasahan lahan gambut sedang dilaksanakan di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel). Pembasahan lahan gambut ini dilakukan dengan membuat long storage. "Kami sedang uji coba di Kalsel bersama PUPR membuat long storage untuk membasahi gambut dengan mengalirkan air," terang Nazir usai pembukaan Jambore Masyarakat Gambut 2018 di Kiram Park, Banjar, Kalsel, Sabtu (28/4). "Di samping itu juga kami memasang sumur-sumur bor dan sekat kanal, serta bekerja sama dengan petani dalam budidaya lahan gambut," tambahnya. Dia menjelaskan, long storage yang dibuat ini berupa wadah tempat menampung air sungai dalam jumlah besar. Selain mengandalkan long storage, proses restorasi gambut juga dilakukan dengan membuat sumur bor dan sekat kanal. Pada 2017, BRG mencatat terdapat 125 unit sumur bor di tujuh desa di Kalsel. Sedangkan, untuk sekat kanal sendiri tersedia sebanyak 22 unit. Dalam melestarikan lahan gambut bebas api, BRG juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Satgas Karhutla Provinsi Kalsel sendiri mempunyai target pembangunan 354 sumur bor pada 2018. "Memang kita butuh tambahan sekat kanal. Tapi kabar membahagiakannya, restorasi gambut kita dapat pujian internasional," kata Nazir dengan semangat. Menjadi lembaga non-struktural di bawah Presiden, membuat BRG bertanggung jawab dalam mempercepat pemulihan fungsi hidrologis lahan gambut. Bahkan, BRG memiliki misi untuk merestorasi sekitar dua juta hektare lahan gambut di tujuh provinsi sampai 2020.

Gandeng KemenPUPR, BRG Bangun Long Storage Guna Restorasi Gambut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tampung-keluhan-masyarakat-badan-restorasi-gambut-buka-pos-pengaduan_m_195970.jpeg" alt="Pengeboran sumur di lahan gambut sebagai langkah mencegah kebakaran." width="100%">
<figcaption>Pengeboran sumur di lahan gambut sebagai langkah mencegah kebakaran.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Restorasi Gambut (BRG) membuka pos pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat dan stakeholder terkait dngan kegiatan restorasi gambut di Provinsi Riau. Menurut Deputi Edukasi Sosialisasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Kasubpokja Kemitraan Pengaduan dan Resolusi Konflik BRG Dr Eko Novi, pos pengaduan tersebut sudah efektif sejak Februari 2018 lalu. "Pos pengaduan beralamat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Jalan Sudirman," kata Eko Novi di Pekanbaru pada Rabu (14/3). Pos Pengaduan tersebut katanya,dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan begitu nantinya, pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara langsung kepada petugas penanganan pengaduan atas nama Suryadi, SH. Dr Eko Novi menjelaskan, bahwa BRG dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di 7 provinsi yakni, Riau; Sumatera Selatan (Sumsel); Jambi; Kalimantan Tengah (Kalteng); Kalimantan Barat (Kalbar); Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Papua. Untuk Tahun 2018 paparnya, Provinsi Riau mendapatkan dana perbantuan dari BRG sebesar Rp49,5 miliar. Dana tersebut digelontorkan untuk restorasi yang akan dilaksanakan di beberapa kabupaten. "Yakni Inhil, Rohil, dan Siak. Sedangkan pada tahun lalu (2017), kegiatan dilaksanakan di Bengkalis, Meranti dan Dumai," paparnya. "Adapun kegiatan restorasi gambut di Riau, berupa pembangunan sekat kanal, penimbunan kanal, pembangunan sumur bor hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat," imbuhnya. Kegiatan ini sendiri, dilaksanakan oleh daerah dengan koordinasi dan fasilitasi dari BRG. Di Riau, telah dibentuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD). Ditunjuk sebagai Ketua Ahmad Hijazi (Sekdaprov Riau) dan Sekretaris Ervin Rizaldi yang juga menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau. Sementara itu, pada tahun 2017 terdapat sekitar 400 sumur bor, 309 sekat kanal yang sudah dibangun. Program BRG itu tersebar di 24 kawasan hidrologis gambut yang sudah ditentukan dan ada kajian analisis. "Program ini jadi sasaran BRG sampai tahun 2020. Jadi kita sudah tentukan kawasan hidrologi. Kegiatan tak boleh dilaksanakan di luar kawasan yang telah ditentukan," ujar Eko. Di pihak lain, petugas penanganan pengaduan Suryadi menyatakan, siap menjalankan tugas untuk menerima pengaduan dari masyarakat maupun stakeholder terkait dengan restorasi gambut di Riau. "Pengaduan juga dapat disampaikan, terkait dengan kinerja petugas di lapangan," kata Suryadi. Pengaduan sendiri bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui nomor ponsel yang disediakan di nomor 081270466386 atau melalui website www.brg.go.id/pengaduan/ atau facebook badan restorasi gambut #brg#gambut atau sms 1708 ketik BRG(spasi)(isiaduan)#brg#

Tampung Keluhan Masyarakat, Badan Restorasi Gambut Buka Pos Pengaduan