<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/VJECXwyopgOFC77nE7iMQi5l0qcxlbPRnPYQnQoV-1-3504703800.jpg" alt="Petugas melayani masyarakat yang memanfaatkan Lapor Mas Wapres (LMW) di kompleks Istana Wapres. (Humas Setwapres)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani masyarakat yang memanfaatkan Lapor Mas Wapres (LMW) di kompleks Istana Wapres. (Humas Setwapres)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Layanan Lapor Mas Wapres (LMW) yang beroperasi sejak 11 November tahun lalu masih jadi saluran masyarakat wadul segala macam persoalan layanan publik. Hingga saat ini, total aduan yang masuk mencapai 7.590 kasus. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pertanahan, sampai keringanan cicilan.&nbsp; Sebagian besar laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp, yaitu mencapai 72,05 persen. Data ini menunjukkan preferensi masyarakat terhadap akses yang mudah dan bisa diakses dari mana saja. Sementara itu sebesar 27,95 persen laporan lainnya disampaikan secara langsung melalui kanal tatap muka. Dengan catatan pelapor melakukan registrasi terlebih dahulu di laman resmi lapormaswapres.&nbsp; Sejumlah kasus atau laporan diklaim telah ditangani dengan solusi konkret. Di antaranya pengaduan bantuan keringanan cicilan kredit, pengaktifan kembali bantuan pendidikan untuk anak sekolah, dan penyelesaian sengketa tanah hingga penerbitan sertifikat. Serta bantuan sosial untuk penebusan ijazah sekolah. Selain itu, juga masih ada sejumlah laporan dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen dari pelapor. Plt Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres) Al Muktabar mengatakan, Wapres Gibran Rakabuming Raka mendorong agar tata kelola laporan masyarakat melalui LMW terus disempurnakan. Dia menjelaskan berdasarkan Pasal 26 Peraturan Presiden 148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan analisis kebijakan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Wapres dalam membantu Presiden. Untuk melaksanakan tugas ini, sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara 11/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, salah satu fungsi Setwapres adalah menyerap pandangan, pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut aspirasi masyarakat. &ldquo;Pak Wapres minta agar program ini tidak stagnan, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu," kata Muktabar, Senin (9/6). Dia mengatakan bahwa penyempurnaan sistem dan prosedur sangat penting supaya birokrasi bisa lebih cepat merespons. Kemudian bisa lebih akurat dalam menangani dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat.&nbsp; Di antara laporan masyarakat yang ditangani oleh LMW berkaitan dengan masalah pertanahan, diadukan oleh Jessica Cahyana, warga Jakarta Barat. Lewat layanan LMW, dia menyampaikan mengalami kendala saat mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik ibunya karena masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) sudah habis. Namun, berkat respons cepat dari tim LMW, hanya dua minggu setelah laporan disampaikan, Jessica langsung dipanggil untuk proses tindak lanjut. Enam bulan kemudian, sertifikat kepemilikan tanah resmi berhasil diterbitkan. Penanganan ini secara teknis dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN. Muktabar mengatakan animo masyarakat menunjukkan masih adanya kebutuhan layanan pengaduan yang menjawab pertanyaan atau menyelesaikan kendala layanan publik yang dihadapi. Kehadiran LMW merupakan upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang tanggap dan menjangkau semua lapisan masyarakat.&nbsp; &ldquo;Pak Wapres menegaskan bahwa LMW ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto," katanya. Yaitu untuk menciptakan good governance dan good corporate governance melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif.

Lapor Mas Wapres menerima 7.590 aduan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, dan pertanahan, menunjukkan responsivitas layanan publik.

Lapor Mas Wapres Catat 7.590 Aduan, Dari Urusan Pendidikan Hingga Keringanan Cicilan, Setwapres Klaim Respons Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/59_gunak-3929584999.jpg" alt="TANGGUNG JAWAB: Aiptu Supriyanto (kanan) mengembalikan tas milik Sukisno (dua dari kiri) di masjid rest area Km 116 jalan tol Trans Sumatera (14/4)." width="100%">
<figcaption>TANGGUNG JAWAB: Aiptu Supriyanto (kanan) mengembalikan tas milik Sukisno (dua dari kiri) di masjid rest area Km 116 jalan tol Trans Sumatera (14/4).</figcaption>
</figure> Di dalam tas tergantung di toilet rest area tol Sumatera di Lampung Tengah yang ditemukan Aiptu Supriyanto terdapat uang senilai Rp 100 juta, ponsel, paspor, serta dompet. Sang pemilik baru mudik dari Jawa dan hendak balik ke Sulawesi Selatan. SYAIFUL MAHRUM, Lampung Tengah --- TAS tergantung di tembok toilet tempat peristirahatan tersebut dengan segera membetot perhatian Aiptu Supriyanto. Personel Polres Lampung Tengah yang pagi itu tengah patroli di rest area tersebut mengetahuinya karena pintu toilet nomor 3 terbuka dan tak ada seorang pun di dalamnya. Namun, Supriyanto tak berani membukanya sendiri. Pada Minggu (14/4) pagi sekitar pukul 07.00 itu, di tengah keramaian arus balik, dia membawanya ke pos untuk diperiksa bersama petugas sekuriti dan office boy rest area Km 116 A jalan tol Trans Sumatera . Tempat peristirahatan tersebut masuk wilayah Kecamatan Bumiratunuban, Lampung Tengah. &rdquo;Saat dibuka, isinya uang tunai pecahan lebih kurang senilai Rp 100 juta. Selain itu, ada barang berharga berupa HP, paspor, dan dompet yang berisi identitas pemilik,&rsquo;&rsquo; ujarnya seperti dikutip dalam pernyataan tertulis yang dirilis Polres Lamteng sebagaimana diterima Radar Lampung kemarin (15/4). Tak menunggu lama, Supriyanto langsung mencari pemiliknya. Menggunakan toa masjid di rest area itu, dia mengumumkan penemuan tas tersebut. Selain itu, dia juga melakukan panggilan telepon ke nomor kerabat yang berada di ponsel di dalam tas tersebut. Upaya pencarian pemilik tas tersebut membuahkan hasil. Pemiliknya Sukisno, pemudik yang hendak balik ke Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sulawesi Selatan. Sukisno menemui Supriyanto di masjid rest area. Proses pengembalian tas pun berlangsung di tempat tersebut. &rdquo;Saat itu yang ada dalam pikiran saya, pokoknya tas ini harus segera kembali kepada yang punya sebelum sang pemilik tas melanjutkan perjalanannya kembali. Makanya, respons saya cepat untuk mengembalikan barang pemudik itu sebelum jauh,&rsquo;&rsquo; ungkap Supriyanto. Supriyanto lega, apalagi Sukisno. Dia dan keluarga baru saja mudik ke Jawa dan dalam perjalanan pulang ke Belitang. Pria 55 tahun itu pun berterima kasih sekali kepada Supriyanto. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014487533/mudik-lebaran-2024-mampir-di-rest-area-km-754-sidoarjogempol-serasa-di-mal-gerai-baju-branded-pun-ada">Mudik Lebaran 2024, Mampir di Rest Area Km 754 Sidoarjo&ndash;Gempol Serasa di Mal, Gerai Baju Branded pun Ada</a> &rdquo;Terima kasih banyak, Pak. Semoga Bapak senantiasa diberi keberkahan, kesehatan, dan keselamatan oleh Allah SWT saat melaksanakan tugas melayani masyarakat,&rsquo;&rsquo; katanya. (rls/*/c6/ttg)

Di dalam tas tergantung di toilet rest area tol Sumatera di Lampung Tengah yang ditemukan Aiptu Supriyanto terdapat uang senilai Rp 100 juta

Cerita Aiptu Supriyanto dengan Respons Cepat Selamatkan Uang Rp 100 Juta Milik Pemudik Yang Tertinggal di Rest Area

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201229-WA0050.jpg" alt="Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tingginya curah hujan menyebabkan banjir di sejumlah tempat di Surabaya pada Senin (28/12). Tingginya intensitas curah hujan serta banyaknya sampah yang menyumbat saluran, menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir. Meski begitu, genangan di beberapa lokasi tersebut dapat surut dalam semalam.  Plt Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana pun merespons cepat. Dia menyebut, berdasar laporan BMKG Juanda, ada kecenderungan kenaikan elevasi air laut dalam dua hari terakhir. Sedangkan puncaknya, diprediksi pada 31 Desember.  ”Akan kita antisipasi. Kita akan rapat khusus bagaimana menangani itu agar tidak sampai ada genangan,” tutur Whisnu.  Dia menjelaskan, saat elevasi air laut naik, beberapa pompa di Balongsari harus dimatikan. Itu dilakukan agar air tidak meluber ke permukiman warga di sekitar. Alhasil, proses surutnya genangan di beberapa titik itu menjadi lebih lama.  ”Karena hanya satu pompa, sehingga surutnya genangan butuh waktu lama,” papar Whisnu.  Whisnu menyatakan, terdapat beberapa perbedaan antara Surabaya Barat dan Timur. Di Surabaya Barat, lahan untuk resapan air sangat minim karena banyak bangunan pabrik. Sementara di wilayah Surabaya Timur, masih ada mangrove dan tambak, sehingga banjir tidak terlalu signifikan walaupun air laut naik.  ”Nah ini yang perlu kita evaluasi nanti di Surabaya Barat. Kalau misalkan memungkinkan perlu kita rancang bikin waduk atau bozem yang lebih besar lagi,” kata Whisnu.  Petugas Dinas PU dan Bina Marga, lanjut Whisnu, juga menemukan limbah kasur yang menyumbat saluran box culvert. Hal itu yang kemudian mengakibatkan aliran air saat hujan deras menjadi tidak lancar, sehingga terjadi genangan.  ”Di Sukomanunggal kita menemukan tiga kasur dan limbah lain,” tambah Whisnu.  Whisnu berharap warga memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terutama di sungai yang merugikan banyak orang.  ”Kita juga lakukan imbauan lewat camat dan lurah agar tidak buang sampah di sungai. Ayo dijaga bersama kotanya. Bukan hanya tugas pemkot lho,” ucap Whisnu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CKBuYK7jQbg

Whisnu dan Dinas PU Bina Marga Temukan Tiga Kasur Sumbat Saluran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/20200925_43-1.jpg" alt="Petugas kesehatan menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPRD Kabupaten Bekasi usai menjemput seorang ASN Pemkab Bekasi yang terkonfirmasi positif saat sedang mengikuti rapat koordinasi pada Jumat (25/9). Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPRD Kabupaten Bekasi usai menjemput seorang ASN Pemkab Bekasi yang terkonfirmasi positif saat sedang mengikuti rapat koordinasi pada Jumat (25/9). Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tindakan respons cepat ditunjukkan petugas medis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan menjemput seorang aparatur sipil negara (ASN) yang terkonfirmasi positif Covid-19. ASN itu dijemput saat mengikuti rapat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Jumat (25/9).  ”Iya benar, setelah diketahui langsung dibubarin rapatnya,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi Herman Hanafi seperti dilansir dari Antara di Cikarang, Jumat (25/9) petang.  Herman mengatakan, berdasar informasi, ASN tersebut berasal dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi. ”Infonya dari diskominfo. ASN itu merupakan satu dari dua ASN yang terkonfirmasi positif di diskominfo,” terang Herman.  Setelah rapat dibubarkan, petugas kesehatan juga langsung melakukan sterilisasi ruangan dengan mengosongkan ruangan serta menyemprotkan cairan disinfektan di seluruh penjuru ruang rapat. ”Segera saat itu juga petugas langsung bertindak cepat guna mencegah penyebaran virus corona di area ruang rapat dan sekitarnya. Bahkan hingga seluruh gedung DPRD disemprot disinfektan oleh petugas tersebut,” ujar Herman.  Sebagaimana ASN lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, pegawai itu sebelumnya telah menjalani tes usap Covid-19. Namun, belum diketahui hasilnya. Kemudian saat rapat berjalan, hasil tes tersebut baru diketahui, lalu petugas kesehatan menjemput yang bersangkutan di tengah rapat.  ”Ya mungkin (ASN) itu diundang dan dia datang. Waktu swab dia belum ketahuan hasilnya, pas dijemput itu baru ketahuan positif. Ya kalau tahu positif begitu dia juga tidak akan datang. Bukan staf dewan atau anggota dewan, tapi dari diskominfo hanya identitasnya saya masih tidak tahu lebih lanjut,” ucap Herman.  Rapat tersebut melibatkan para pegawai di Sekretariat DPRD, Diskominfo Kabupaten Bekasi, serta Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat di ruang Badan Legislatif membahas Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.  Terkait penemuan kasus tersebut, Herman mengaku masih menunggu informasi lebih lanjut. Namun, seluruh pegawai dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi akan menjalani tes usap Covid-19 pada pekan depan. ”Kami harap tidak menginfeksi di lingkungan ini, soalnya masih terdapat banyak agenda di DPRD. Maka pekan depan seluruhnya akan dilakukan swab,” tutur Herman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8_pd3x8fxxI

Petugas di Bekasi Jemput ASN Positif Covid-19 saat Rapat

respons cepat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#respons cepat

Berita Terkini

Lapor Mas Wapres Catat 7.590 Aduan, Dari Urusan Pendidikan Hingga Keringanan Cicilan, Setwapres Klaim Respons Cepat

Cerita Aiptu Supriyanto dengan Respons Cepat Selamatkan Uang Rp 100 Juta Milik Pemudik Yang Tertinggal di Rest Area

Whisnu dan Dinas PU Bina Marga Temukan Tiga Kasur Sumbat Saluran

Petugas di Bekasi Jemput ASN Positif Covid-19 saat Rapat

Download Aplikasi JawaPos.com