<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/24/freepik-2918556362.jpg" alt="1.200 kasus infeksi yang resisten terhadap obat terjadi di Korea Selatan (Dok. Freepik)" width="100%">
<figcaption>1.200 kasus infeksi yang resisten terhadap obat terjadi di Korea Selatan (Dok. Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Incheon, Korea Selatan, telah melaporkan lebih dari 1.200 kasus carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) yang dikonfirmasi tahun ini. Hal ini memicu kekhawatiran atas bakteri yang telah mengembangkan resistansi terhadap antibiotik tertentu, kata sejumlah pejabat pada Kamis (22/5). Meningkatnya prevalensi CRE, sekelompok kuman yang sulit diobati, menyoroti tantangan kesehatan masyarakat yang sedang berlangsung. Saat ini, para profesional medis masih berjibaku dengan semakin sedikitnya pilihan pengobatan yang efektif. Menurut Pemerintah Metropolitan Incheon, jumlah kasus CRE meningkat pesat hingga mencapai 1.233 pada bulan-bulan pertama tahun 2025. Pada akhir tahun, angka tersebut diperkirakan akan jauh melampaui rekor sebelumnya di kota tersebut, yakni 3.649 pada tahun 2024. Bakteri ini resisten terhadap antibiotik golongan karbapenem, yang dianggap sebagai pengobatan terakhir yang paling dapat diandalkan untuk infeksi bakteri. Karena alasan ini, infeksi CRE dapat sangat berisiko dan bahkan berakibat fatal. Jika tidak diobati, infeksi ini dapat menyebabkan komplikasi seperti pneumonia dan infeksi aliran darah. Untuk mengekang tren yang mengkhawatirkan ini, pejabat kota kini tengah mengembangkan sistem baru yang bekerja sama dengan 12 institusi medis di Incheon, yang mereka rencanakan untuk diterapkan pada bulan Juli. Dikutip dari Korea Times, untuk mencari solusi yang efektif, pemerintah kota mengadakan forum tentang masalah tersebut bulan lalu dengan para ahli penyakit menular. "Infeksi CRE menyebar di seluruh negeri, tidak hanya di Incheon," kata Shin Byung Chul, kepala divisi kesehatan kota. "Kami akan mencegah penyebarannya dengan memperkuat pemantauan dan investigasi epidemiologi, berdasarkan strategi baru yang dapat mencerminkan karakteristik lembaga medis di kota tersebut," lanjutnya. Menurut Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea, awal tahun ini, jumlah kasus infeksi CRE di seluruh negeri mencapai 42.827 pada tahun 2024, meningkat dari 38.405 pada tahun sebelumnya. Dari orang yang terinfeksi pada tahun 2023, 661 orang meninggal.

Incheon, Korea Selatan, telah melaporkan lebih dari 1.200 kasus carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) yang dikonfirmasi tahun ini.

Incheon Laporkan Lebih dari 1.200 Kasus Bakteri Resisten Antibiotik CRE, Picu Kekhawatiran Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/79_ancaman-351371350.jpg" alt="ILUSTRASI: AI (AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: AI (AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> FITRATUN Komariah pernah rutin mengonsumsi FG Troches tiap kali radang tenggorokan. Obat ini tidak dituliskan mengandung antibiotik atau tidak. &rdquo;Saya rekomendasikan FG Troches ke kakak ipar juga," kata pekerja swasta di Jakarta itu kepada Jawa Pos. Informasi dari seorang dokter ketika dia mengantar sang kakak ipar berobat akhirnya mendorongnya berhenti mengonsumsi obat tersebut. &rdquo;Saya baru tahu kalau FG Troches antibiotik. Saya baru tahu pula kalau harus pakai resep dokter (untuk membelinya),&rsquo;&rsquo; ujarnya. Bayu Putra juga dulu rutin mengonsumsi obat yang sama. &rdquo;Namun, saat saya cari tahu cara konsumsinya ternyata tidak boleh sembarangan, saya berhenti,&rsquo;&rsquo; beber pekerja media di Jakarta itu. Banyak yang seperti Fitra dan Bayu yang tak paham bahwa obat yang mereka konsumsi mengandung antibiotik. Padahal, Kepala BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Taruna Ikrar menekankan pentingnya penggunaan antimikroba (AMR) secara tepat untuk mencegah terjadinya resistansi antimikroba. Dia menyebut AMR sebagai ancaman utama bagi kesehatan masyarakat global dan pembangunan nasional. Beberapa penyebab munculnya AMR adalah penggunaan yang salah, penggunaan antimikroba yang berlebih, kontaminasi lingkungan, dan transmisi di fasilitas kesehatan. Pemicu lainnya, diagnostik cepat yang tidak optimal, vaksinasi yang tidak optimal, obat substandar dan palsu, serta perjalanan dan administrasi obat massal untuk kesehatan manusia. "Data hasil pengawasan BPOM menunjukkan bahwa sarana pelayanan kefarmasian (apotek, Red) yang melakukan penyerahan antimikroba, khususnya antibiotik, tanpa resep dokter dari tahun 2021 sampai 2023 berturut-turut berjumlah 79,57 persen, 75,49 persen, dan 70,75 persen. Walaupun trennya menurun, tetap perlu kita waspadai," katanya. Terpisah, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Rizka Andalucia mengakui, menjadi tantangan bagi pihaknya menertibkan pendistribusian antimikroba, khususnya di apotek. &rdquo;Tapi, masyarakat juga punya peran. Sebab, mereka kadang mendapatkan antibiotik dari warung atau distribusi online,&rdquo; katanya. Pembuangan Sembarangan Isu lain yang perlu menjadi perhatian adalah pola pengobatan sendiri yang tidak tepat sehingga menyebabkan adanya sisa obat yang disimpan dan akhirnya dibuang sembarangan. Pada 2019, BPOM telah mencanangkan program Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar (ABSO dengan Benar) di 15 provinsi dengan melibatkan 1.000 apotek untuk mengelola sampah obat dari masyarakat. Dari program tersebut, diperoleh data bahwa antibiotik termasuk sampah obat yang diterima. Fakta tersebut, kata Taruna, perlu menjadi perhatian, khususnya dikaitkan dengan ancaman AMR. &rdquo;Dampaknya juga terhadap sektor ekonomi. Infeksi yang lebih lama dan lebih sulit diobati meningkatkan biaya perawatan kesehatan, termasuk biaya rumah sakit, perawatan intensif, dan obat-obatan,&rdquo; papar Taruna. (lyn/c6/ttg)

Masyarakat banyak yang tak paham bahwa obat yang mereka konsumsi mengandung antibiotik. Obat yang mengandung antimikroba harus tepat.

Meski Penyerahan Obat Antibiotik Tanpa Resep Dokter Turun, BPOM Tetap Awasi Penjualan via Apotek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/79_ancaman-351371350.jpg" alt="ILUSTRASI: AI (AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: AI (AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Resistansi akibat penggunaan antibiotik serampangan bisa memicu kematian 10&ndash;39 juta orang pada 2050. Puskesmas dan posyandu bisa jadi garda depan untuk kampanye pencegahan. FERLYNDA PUTRI, Jakarta-FAHMI SAMASTUTI, Surabaya --- SIAPA yang tak keder dengan fakta-fakta ini: estimasi 10&ndash;39 juta kematian sampai 2050, USD 100 triliun untuk penanganan, prevalensi yang meningkat, dan perekonomian yang terdampak. Sebuah pandemi besar membayang jika satu hal ini tak segera diberi perhatian serius. Apa itu? Resistansi antibiotik! Angka 10 juta kematian tersebut disampaikan Ketua Departemen Hubungan Lembaga Pemerintah Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Soroy Lordo SpPD KPTI FINASIM. Tapi, merujuk studi Institute for Health Metrics and Evaluation University of Washington yang dipublikasikan pada September lalu, angkanya bahkan diperkirakan lebih mengerikan lagi: 39 juta. Sedangkan ekonom Inggris Jim O&rsquo;Neill memprediksi, pada 2050, butuh USD 100 triliun untuk menangani bakteri resistan. Yang bakal paling terbebani tentu saja negara miskin lantaran penanganan infeksinya lebih kompleks dibandingkan negara maju. &rdquo;Ini jika antibiotik tidak dikelola dengan baik,&rdquo; kata Soroy dalam ajang yang dihelat PB IDI secara daring Kamis (28/11) lalu. Yang mengkhawatirkan, mengutip hasil surveilans dari 80 rumah sakit yang divalidasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Ketua Purna Komite Pengendalian Resistansi Antimikroba Kemenkes Dr dr Hari Paraton SpOG(K) menyebut prevalensi bakteri resistan di Indonesia naik drastis. Dari sekitar 50&ndash;60 persen pada 2019 kini di kisaran 77 persen. Pandemi Covid-19 juga disebut Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rizka Andalucia menyebabkan peningkatan penggunaan antibiotik. Dia mencontohkan pemakaian azithromycin. Sebelumnya, dokter hati-hati meresepkan. &rsquo;&rsquo;Tapi, setelah pandemi Covid-19 terjadi, orang dengan mudahnya mencari azithromycin untuk mengobati flu ringan,&rdquo; tuturnya. Mikroba Mutasi E, seorang ibu tiga anak di Surabaya, mengaku tiap kali membawa buah hati berobat ke dokter anak hampir selalu mendapat antibiotik. Terutama jika radang. &rsquo;&rsquo;Kalau tidak ada antibiotiknya, biasanya panas atau demamnya tak turun-turun,&rdquo; tuturnya kepada Jawa Pos. Menurut dr Fauna Herawati SSi MFarm-Klin Apt, dalam penelitiannya pada 2020, banyak orang yang masih mengonsumsi antibiotik secara sembarangan karena belum memahami risiko kematian akibat infeksi bakteri resistan. &rdquo;Pasien yang merasa pusing, demam, atau reaksi inflamasi lainnya sering merasa pulih akibat konsumsi antibiotik. Jadi, mereka merasa disembuhkan oleh itu,&rdquo; kata dosen Fakultas Farmasi Universitas Surabaya itu. Resistansi antimikroba atau resistansi antibiotik menyebabkan berkurangnya kepekaan patogen atau mikroba terhadap antibiotik. Mikroba sebagai makhluk hidup, tambah Soroy, akan melakukan adaptasi dengan mutasi. Dia mengistilahkan mikroba yang sering diberi antibiotik sembarangan layaknya petinju yang sering dilatih. Mikroba tentu tidak ingin spesiesnya mati karena itu bermutasi. Akhirnya, &rsquo;&rsquo;si petinju&rdquo; pun jadi kuat (baca: resistan terhadap antibiotik). Kasus resistansi pertama tercatat pada 1940-an, yang ironisnya ditemukan oleh penemu penisilin Alexander Fleming. &rsquo;&rsquo;Bakteri yang tadinya mati oleh penisilin, ada yang tak mati dan menimbulkan infeksi. Bakteri ini lalu bermutasi sebagai bentuk adaptasi,&rdquo; ujar Hari. Mikroba makin resistan hingga di satu titik berkembang menjadi superbac. Alias bakteri yang super resistan hampir dengan seluruh jenis antibiotik. Hari menambahkan, resistansi antibiotik juga diperkirakan bisa menciptakan grand pandemic atau pandemi besar yang skalanya jauh lebih besar ketimbang Covid-19. Karena itu, pada 2024, Bank Dunia bahkan mencanangkan program stop the grand pandemic. Indonesia juga telah melakukan deteksi bakteri resistan sejak 2000 lewat riset Antimicrobial Resistance in Indonesia (Amrin). Penelitian yang dilaksanakan di RSUD dr Soetomo Surabaya dan RSUP dr Kariadi Semarang itu membuktikan, bakteri resistan menimbulkan masalah. &rsquo;&rsquo;Covid, angka kematiannya hanya 2,6 juta orang per tahun. Sementara, ada sekitar 10 juta kematian akibat bakteri resistan, baik yang berupa infeksi primer maupun infeksi yang dipicu karena &rsquo;menumpang&rsquo; penyakit metabolik seperti stroke dan diabetes,&rdquo; katanya. Sebenarnya, untuk menentukan suatu penyakit dipicu bakteri, perlu ada pemeriksaan laboratorium mikrobiologi. &rsquo;&rsquo;Nanah, darah, urine bisa diambil sampelnya, dibiakkan, lalu dicari tahu, ini infeksi karena apa? Bakterinya resistan atau tidak?&rdquo; papar Hari. Tanpa pengecekan tersebut, pemberian antibiotik bisa tidak tepat sasaran. Misal, bakteri A diberi antibiotik yang tidak tepat. &rdquo;Akhirnya enggak manjur. Malah terjadi cross resistance, di mana bakteri ini resistan dengan banyak jenis antibiotik,&rdquo; imbuhnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/01430556/kebal-antibiotik-jadi-ancaman-pandemi-diamdiam-setelah-covid19">Kebal Antibiotik Jadi Ancaman Pandemi Diam-diam Setelah Covid-19</a> Beragam Aksi Indonesia sebenarnya sudah punya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2921 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba 2020&ndash;2024 sebagai payung hukum. Kepedulian terhadap antibiotik, kata Soroy, juga telah lama muncul. &rdquo;Sayangnya, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tidak dilakukan secara konsisten,&rdquo; imbuhnya. Lewat riset Amrin, terang Hari, Kemenkes mencanangkan program pengendalian resistansi antimikroba pada 2015 yang masih aktif hingga saat ini. Melalui program tersebut, pemerintah melaksanakan global action plan WHO yang di antaranya juga meliputi pengawasan penggunaan antibiotik di peternakan, pertanian, dan perkebunan. Namun, mengandalkan pemerintah saja jelas tak cukup. Masyarakat juga kudu aktif terlibat, salah satunya dengan menjaga imunitas tubuh. Baik dengan pola hidup sehat, melakukan vaksinasi wajib, maupun menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Fauna menambahkan, kalaupun diresepkan antibiotik, patuhi petunjuk konsumsi obat. Dia mengingatkan untuk tidak membeli dan mengonsumsi antibiotik di luar resep dokter. Meski, gejala yang dirasakan sama. &rdquo;Meski keluhannya sama, misal demam, penyebabnya bisa jadi berbeda. Sehingga, obat yang diperlukan pun tidak sama,&rdquo; imbuhnya. Adapun Soroy mengusulkan untuk menempatkan puskesmas dan posyandu sebagai garda terdepan dalam melakukan edukasi. &rdquo;Masyarakat butuh pendampingan,&rdquo; katanya. (*/c6/ttg)

Resistansi akibat penggunaan antibiotik serampangan bisa memicu kematian 10–39 juta orang pada 2050. Azithromycin untuk mengobati flu ringan

Ancaman Pandemi Besar Bernama Antibiotik

resistansi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#resistansi

Berita Terkini

Incheon Laporkan Lebih dari 1.200 Kasus Bakteri Resisten Antibiotik CRE, Picu Kekhawatiran Baru

Meski Penyerahan Obat Antibiotik Tanpa Resep Dokter Turun, BPOM Tetap Awasi Penjualan via Apotek

Ancaman Pandemi Besar Bernama Antibiotik

Download Aplikasi JawaPos.com