<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/06/budisatrio-768x511-1001441071.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi I DPR, Budi Djiwandono. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi I DPR, Budi Djiwandono. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Nama politikus Partai Gerindra Budi Djiwandono dan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung belakangan santer diisukan bakal masuk Kabinet Merah Putih. Namun, pihak Istana menegaskan belum ada keputusan resmi terkait isu tersebut.</p> <p>Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mengatakan Presiden Prabowo hingga kini belum menetapkan pengisian jabatan menteri maupun wakil menteri yang dikaitkan dengan dua nama tersebut.</p> <p>&ldquo;Belum,&rdquo; kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1).</p> <p>Isu tersebut juga mengaitkan Juda Agung dengan posisi Wakil Menteri Keuangan, menyusul kursi yang ditinggalkan Thomas Djiwandono. Menanggapi hal itu, Prasetyo menegaskan bahwa seluruh keputusan pengisian jabatan kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.</p> <p>&ldquo;Belum. Nanti pada waktunya, siapapun yang kemudian kalau diputuskan oleh Bapak Presiden pos yang ditinggalkan harus diisi, nanti akan kami sampaikan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sebelumnya, sinyal masuknya Budi Djiwandono ke jajaran eksekutif sempat disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Utut secara terbuka memberi isyarat bahwa Budi Satrio berpotensi segera merapat ke pemerintahan.</p> <p>Sinyal tersebut dinilai selaras dengan isu perombakan kabinet yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo dalam waktu dekat.</p> <p>"Mohon izin di depan ada Pak Menhan, Panglima, dan Kepala BIN yang hadir, itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan sebentar lagi akan di ekselutif," ungkap Utut, Senin (26/1).</p> <p>&nbsp;</p>

Budi Djiwandono dan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung belakangan santer diisukan bakal masuk kabinet

Budi Djiwandono dan Juda Agung Diisukan Masuk Kabinet, Istana: Belum Ada Keputusan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/FERRY-08-188393961.jpg" alt="Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono/(Dok. Jawapos)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono/(Dok. Jawapos).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Prabowo Subianto resmi meresuffhle sejumlah menterinya pada Senin (8/9). Salah satunya Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi yang digantikan oleh Ferry Juliantono.</p> <p>Diketahui, Ferry bukanlah nama baru dalam dunia politik Indonesia. Pria kelahiran Jakarta, 27 Juli 1967 ini memiliki kiprah sebagai profesional dan aktivis lintas golongan.</p> <p>Ferry mengawali perjalanan kariernya sebagai Auditor Keuangan di Yayasan Mandiri pada 1991 melalui proyek kerja sama dengan USAID. Dua tahun berselang, ia kembali berkiprah di yayasan yang sama sebagai Konsultan Pengembangan Industri Kecil.</p> <p>Pada 1994 hingga 1995, Ferry dipercaya menjadi Konsultan Prudential Banking System di Bank BNI. Kariernya berlanjut dengan menjabat Kepala Departemen Pengembangan Masyarakat di Center for Information and Development Studies (CIDES), lembaga think tank milik ICMI, pada periode 1997&ndash;1999.</p> <p>Memasuki era 2000-an, Ferry menduduki posisi Komisaris Utama PT Wana Artha Citra Industri, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Hak Pengusahaan Hutan dan perdagangan hasil hutan (2000&ndash;2002). Pada 2004, ia berkiprah sebagai Auditor Internasional di PT Multi Kontrindo serta PT Globindo Nusa Sarana, sekaligus mulai menjabat Komisaris PT Wayata Kencana Dockyard Ltd/PT Dok Dua Satu Nusantara, posisi yang ia emban sejak saat itu.</p> <p>Ferry juga dikenal sebagai aktivis yang lantang memperjuangkan kepentingan rakyat melalui aksi-aksi demonstrasi. Pada 2008, ia bahkan sempat mendekam di penjara dan berstatus sebagai tahanan politik (Tapol) setelah memimpin aksi besar menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</p> <p>Perjalanan politiknya dimulai pada 2010 saat bergabung dengan Partai Demokrat. Namun, kemudian ia memilih berkiprah di Partai Gerindra. Di partai besutan Prabowo Subianto itu, Ferry dipercaya menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa DPP Partai Gerindra untuk periode 2020&ndash;2025.</p> <p>Perjalanan Ferry di pemerintahan dimulai ketika pada 21 Oktober 2024 ia dilantik menjadi Wakil Menteri Koperasi mendampingi Menteri Budi Arie Setiadi dalam Kabinet Merah Putih. Dalam perannya, ia mendorong sejumlah program prioritas, antara lain rebranding koperasi, penguatan teknokratik, serta digitalisasi koperasi.</p> <p>Fokusnya pada digitalisasi bukan hal baru. Saat menjabat Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada 2020, Ferry menggagas aplikasi diPasar. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat berbelanja kebutuhan pokok dari rumah dengan layanan antar langsung ke alamat pembeli.</p> <p>Pada 2024, Ferry dipercaya memimpin Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) untuk periode 2024&ndash;2028. Ia terpilih secara aklamasi melalui musyawarah mufakat, setelah calon ketua umum lainnya, Saddam Al Jihad, menyatakan mundur dari pencalonan.</p>

Ferry Juliantono bukanlah nama baru dalam dunia politik Indonesia. Ia memiliki kiprah sebagai profesional dan aktivis lintas golongan.

Profil Ferry Juliantono, Ketua IKA Unpad yang Jabat Menteri Koperasi Pengganti Budi Arie

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/19/bahlilll-7503449.jpg" alt="Mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menangis saat menyampaikan pidato terakhir di Kementerian Investasi/BKPM. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menangis saat menyampaikan pidato terakhir di Kementerian Investasi/BKPM. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani secara resmi menerima jabatan dari Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM yang telah menjabat sejak Oktober 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang digelar di Jakarta, Senin (19/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan penggantinya, yakni Rosan Roeslani. Salah satunya, soal target investasi tahun ini sebesar Rp 1.650 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/014994417/jessica-kumala-wongso-saya-sudah-memaafkan-tidak-ada-dendam-sama-sekali">Jessica Kumala Wongso: Saya Sudah Memaafkan, Tidak Ada Dendam Sama Sekali</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PR-nya target investasi di kuartal ketiga yaitu mencapai 76 persen, sekarang sudah 50 persen lebih. Jadi pada bulan Oktober nanti Pak Rosan sudah mengumumkan capaian realisasi investasi di kuartal ketiga," kata Bahlil di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Senin (19/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Bahlil meyakini bahwa Rosan yang diklaim sebagai sosok senior juga guru bisa mencapai target tersebut dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Rosan ini guru saya. Kalau muridnya saja begini, percaya nggak gurunya lebih baik," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada saat yang sama, Rosan yang akan menjabat sebagai Menteri Investasi selama dua bulan ke depan mengaku optimistis bahwa target investasi RI bisa tercapai sebesar Rp 1.650 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu ia yakini karena Bahlil di Kementerian Investasi sudah bekerja cukup baik dan solid bersama tim-timnya yang ada sekarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014994394/fahri-hamzah-sebut-pasangan-ridwan-kamil-suswono-lebih-cocok-dipanggil-rindu-alih-alih-rawon-ini-alasannya">Fahri Hamzah Sebut Pasangan Ridwan Kamil-Suswono Lebih Cocok Dipanggil Rindu Alih-alih Rawon, Ini Alasannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insyaallah saya optimis, apalagi ini tim Pak Bahlil sudah bekerja sangat baik dan solid, dan saya selalu meyakini target yang sudah dicanangkan Pak Bahlil ini akan tercapai," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada kuartal II-2024 sebesar Rp 428,4 triliun. Angka ini tumbuh 22,5 persen dibandingkan dengan Kuartal II tahun lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Capaian realisasi investasi pada kuartal II-2024 sebesar Rp 428,4 triliun terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 217,3 triliun atau tumbuh 16,6 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Lalu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 211,1 triliun atau 29,1 persen dari capaian investasi periode ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari geografisnya, realisasi investasi pada Kuartal II-2024 paling besar terjadi di luar jawa dengan nilai mencapai Rp 215,2 triliun. Sedangkan di Jawa mencapai Rp 213,2 triliun atau setara 27,1 persen year on year (yoy).</div>

Mantan Menteri BKPM, Bahlil Lahadalia menyampaikan pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan penggantinya, yakni Rosan Roeslani.

PR Berat Bahlil ke Rosan Roeslani untuk Capai Target Investasi 2024 Tembus Rp 1.650 Triliun

<div dir="auto"> <h2 class="hP" tabindex="-1" data-thread-perm-id="thread-f:1789147481111778485" data-legacy-thread-id="18d454279e73d4b5"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/14/LUHUT-2911953662-464444603.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.</figcaption>
</figure> </h2> </div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara terkait mundurnya 15 menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para menteri yang sering diisukan akan mundur, meliputi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menko Polhukan Mahfud MD, hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak spesifik menyebutkan menteri siapa, Luhut justru mempersilahkan para menteri-menteri tersebut untuk mundur. Bahkan, Luhut mengaku sudah ada yang menawarkan untuk mundur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Silahkan aja mundur. Udah ditawarin mundur, enggak mundur-mundur," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (26/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat dikonfirmasi wartawan, apakah Menkeu Sri Mulyani yang ditawarkan mundur. Luhut enggan menjawab spesifik dan hanya menjawab bahwa Menkeu masih bekerja dengan baik sembari bergegas masuk ke mobil dinasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak ada (Sri Mulyani mundur), baik-baik saja," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Faisal Basri sempat mengajak sejumlah kalangan untuk membujuk beberapa anak buah Presiden Jokowi untuk mundur dari Menteri Kabinet Indonesia Maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seruan Faisal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi, yang dianggap berpihak pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1) lalu.</div>

Luhut justru mempersilahkan para menteri-menteri tersebut untuk mundur. Bahkan, sudah ada yang menawarkan untuk mundur dari kabinet.

Isu 15 Menteri Bakal Tinggalkan Kabinet, Luhut: Udah Ditawarin, Tapi Enggak Mundur-mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/JOKOWI-24-4106475062.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju, pada Rabu (25/10) besok. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Selasa (24/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Besok memang direncanakan ada pelantikan pejabat di Istana Negara. Mengenai siapa yg dilantik dan dalam posisi apa, nanti saya akan update lagi," kata Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Jokowi berencana merombak menteri di Kabinet Indonesia Maju. Kemungkinan pergantian menteri akan dilakukan dalam pekan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/013106830/total-pembiayaan-pinjol-per-juni-2023-tembus-ro-527-miliar">Total Pembiayaan Pinjol per Juni 2023 Tembus Ro 52,7 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin minggu ini. Ini baru disiapkan," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle, Selasa (24/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi menjelaskan posisi menteri yang akan diganti yakni Kementerian Pertanian (Kementan). Saat ini kursi Mentan masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai Plt Mentan, mengisi kursi yang ditinggalkan Syahrul Yasin Limpo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013106816/pemerintah-kanada-temukan-adanya-spamouflage-pada-kampanye-tiongkok-di-media-sosial-anggota-parlemen">Pemerintah Kanada Temukan Adanya Spamouflage pada Kampanye Tiongkok di Media Sosial Anggota Parlemen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Yang dirombak) pos Menteri Pertanian," ucap Jokowi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Jokowi masih menutup rapat siapa yang akan menggantikan posisi Mentan. Namun, Jokowi sempat memberi respons positif dengan menganggukan kepala saat disinggung mengenai kemungkinan kader dari Partai Demokrat masuk kabinet.</div>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju, pada Rabu (25/10) besok.

Besok Jokowi Akan Lakukan Reshuffle Kabinet Indonesia Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Surya-Paloh-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat pidato dalam Perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta, Jumat (11/11/2022). HUT ke-11 mengangkat tema" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat pidato dalam Perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta, Jumat (11/11/2022). HUT ke-11 mengangkat tema</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali muncul pada penghujung 2022. Hal ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal akan adanya perombakan jajaran menteri pada era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.<br /> <br /> Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan mendukung agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas pemerintah, agar bisa lebih terkonsolidasi dalam menyelesaikan program pemerintah.<br /> <br /> Dia tak memungkiri, sejak Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswesan sebagai kandidat calon presiden (Capres), hubungan antara partai politik pendukung pemerintah dinilai kurang harmonis.<br /> <br /> “Sejak NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, hubungan di antara parpol pendukung pemerintah kan memang terlihat kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh sikap politik NasDem yang memilih mengusung Anies Baswedan yang dianggap berseberangan dengan Presiden Joko Widodo," kata Yusak kepada wartawan, Rabu (28/12).<br /> <br /> Menurut Yusak, meski reshuffle kabinet harus didasarkan pada evaluasi kinerja. Namun, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengganti para menterinya, jika dianggap tidak sejalan lagi.<br /> <br /> “NasDem sebaiknya memang harus keluar kabinet agar koalisi perubahan yang digaungkan oleh NasDem, PKS dan Demokrat dalam mengusung Anies menjadi lebih jelas warna politiknya. Agak aneh kalau NasDem mendeclare Anies sebagai Capres perubahan, kalau NasDem masih menjadi bagian dari pemerintahan sekarang," ucap Yusak.<br /> <br /> Dia mengutarakan, jika partai besutan dari Surya Paloh itu keluar. Maka Jokowi membutuhkan dukungan pengganti di dalam kabinetnya.<br /> <br /> “Tiga pos menteri NasDem bisa dibagi untuk parpol pendukung Jokowi lainnya. Salah satunya bisa diberikan kepada Perindo untuk mengakomodasi parpol non parlemen. Saya kira ada beberapa kader Perindo yang layak masuk kabinet seperti Pak Mahyudin dan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Pak Mahyudin dengan jam terbang politiknya yang tinggi dan pengalamannya di birokrasi serta pemerintahan saya kira layak kalau jadi menteri," papar Yusak.<br /> <br /> Sejak awal Kabinet Indonesia Maju dibentuk, kata Yusak, sangat kental dengan nuansa partai politik. Karena, kader parpol lebih dominan daripada unsur profesional.<br /> <br /> “Sah-sah saja kalau kemudian jatah menteri hasil reshuffle diberikan kepada kader parpol," pungkas Yusak.<br /> <br /> Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan sinyal untuk kembali merombak jajaran menteri pada kabinet Indonesia Maju. Pernyataan ini disampaikan Jokowi usai meresmikan Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12). "Mungkin (akan melakukan reshuffle)," ucap Jokowi.<br /> <br /> Kepala negara memastikan akan memberikan informasi terkait reshuffle kabinet Indonesia Maju ke masyarakat. "Ya nanti," pungkas Jokowi.

Pengamat: Nasdem Sebaiknya Keluar Kabinet Agar Jelas Warna Politiknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Ketua-Umum-Partai-NasDem-Surya-Paloh-Miftahul-Hayat-2.jpg" alt="Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan sambutan saat Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). Partai NasDem resmi mengusung Anies Baswedan maju jadi capres untuk Pemilu 2024. FOTO:MIFT" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan sambutan saat Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). Partai NasDem resmi mengusung Anies Baswedan maju jadi capres untuk Pemilu 2024. FOTO:MIFT</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh merespons desakan agar menteri dari partainya di reshuffle dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Desakan itu muncul setelah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024.<br /> <br /> “Ada yang mengatakan, mendesak kita supaya meminta kepada Presiden keluarkan NasDem dari koalisi pemerintah, itu adalah tantangan. Itu yang kita hadapi,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (17/10) malam.<br /> <br /> Surya Paloh memastikan, tidak ada yang berubah dari NasDem meski sudah mengambil sikap mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Dia menegaskan, NasDem tetap mendukung jalannya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sampai tuntas.<br /> <br /> “Tetapi apakah sikap kita berubah? Apakah komitmen kita berubah untuk tetap mendukung jalannya administratif pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin agar tetap sukses sampai Pemilu 2024? Saya katakan kita tidak pernah berubah,” tegas Paloh.<br /> <br /> Lebih lanjut, Surya Paloh tak mempermasalahkan, semangat dan konsistensi Partai NasDem dengan adanya desakan tersebut. Surya Paloh menekankan, tidak ada yang berubah dari NasDem hingga saat ini.<br /> <br /> “Jadi, kalau ada yang meggoda kita, ada yang mencoba ketangguhan, semangat dan jiwa konsistensi Partai NasDem, boleh-boleh saja, tidak apa-apa kita adalah kita, tetapi niat baik kita tidak bisa ditawar-tawar. Semangat kita, itulah kita, komitmen kita memang demikian,” demikian Surya Paloh.<br /> <br /> Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku memiliki rencana untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuflle pada Kabinet Indonesia Maju. Kepala negara menyatakan, rencana reshuffle akan diputuskan dalam waktu dekat.<br /> <br /> "Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi di sela peninjauan Stasiun Kereta Cepat Jakarta - Bandung di Tengalluar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10).<br /> <br /> Kabar reshuffle kabinet ini pertama kali dihembuskan oleh kalangan relawan Jokowi. Mereka meminta agar kepala negara mencopot tiga menteri dari Partai NasDem setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024.<br /> <br /> Adapun tiga menteri Nasdem yang saat ini berada di kabinet adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. NasDem memang merupakan partai koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Selain NasDem, ada juga PDIP Golkar, PKB, Gerindra, PPP dan PAN.

Surya Paloh Sebut Dukungan ke Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Tidak Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/jadi-mensos-baru-segini-harta-kekayaan-idrus-marham_m_182059.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat menandatangani surat penugasan Idrus Marham sebagai Mensos, di Istana Merdeka Jakarta Rabu (17/01)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat menandatangani surat penugasan Idrus Marham sebagai Mensos, di Istana Merdeka Jakarta Rabu (17/01)</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo Rabu (17/01) resmi melantik Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar) Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan posisi Khofifah Indar Parawansa.</p><br /> <p>Sebelum menjadi menteri, Idrus aktif di DPR RI dan Partai Politik Golkar. Pria yang lahir di Pinrang tersebut telah melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2009 sebesar Rp 9,5 miliar.</p><br /> <p>Mengutip data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di laman <em>https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/,</em> tercatat Idrus terakhir melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Desember 2009. Pada saat itu, dia menjabat sebagai Anggota DPR. Dari data LHKPN tersebut, Idrus tercatat memiliki harta sebesar Rp 9,5&nbsp;miliar dan USD 40.000. Dengan begitu meningkat sekitar Rp 4 miliar setelah 1 Desember 2004 sebelumnya tercatat memiliki harta Rp 5,1&nbsp;miliar.</p><br /> <p>Dia juga memiliki harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 7,9 miliar yang tersebar di sejumlah lokasi, di antaranya di Kabupaten Bogor, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Makassar.</p><br /> <p>Selain itu, politikus Golkar kelahiran Sulawesi Selatan itu juga memiliki lima mobil mewah yakni Toyota Harrier, Toyota Vellfire, Marcedes Benz, BMW X5. Jika dijumlah totalnya mencapai Rp 800 juta.</p><br /> <p>Adapun harta bergerak lainnya yang Idrus punya yaitu, berupa logam mulia dan batu mulia yang seluruhnya senilai Rp 155 juta.</p><br /> <p>Hari ini, Idrus Marham resmi naik kelas menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia dipercaya menjadi Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Khofifah Indar Parawansa.</p><br /> <p>Khofifah diganti oleh Presiden Jokowi karena ingin fokus berkompetisi di pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur dan berpasangan dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak.</p>

Jadi Mensos Baru, Segini Harta Kekayaan Idrus Marham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/terungkap-ini-alasan-jokowi-pilih-idrus-marham-gantikan-khofifah_m_1516172245_181998.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat menandatangani surat penugasan Idrus Marham sebagai Mensos, di Istana Merdeka Jakarta Rabu (17/01)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat menandatangani surat penugasan Idrus Marham sebagai Mensos, di Istana Merdeka Jakarta Rabu (17/01)</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo hari ini menunjuk Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham untuk menggantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial. Tentu, banyak yang menanyakan apa pertimbangan pria yang akrab disapa Jokowi itu memilih Idrus.</p><br /> <p>"Pertimbangan? Ya karena cocok saja, cocok di situ Pak Idrus," jawabnya dengan santai saat ditanya awak media di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1).</p><br /> <p>Ditanyakan lebih detail mengenai kecocokan apa yang dimaksud, Jokowi enggan membeberkannya. "Nanti tanya pak Idrus saja," imbuhnya.</p><br /> <p>Soal Idrus yang saat ini menjabat Sekjen Partai Golkar, kata Jokowi, lebih baik ditanyakan langsung kepada ketua umum partai beringin itu. Namun yang pasti menurutnya, persoalan internal di partai itu khususnya terkait kepengurusan belum lah tuntas.</p><br /> <p>"Di Golkar urusan di Golkar, ditanyakan ke Pak Airlangga, tanyakan sana. Karena proses di Golkar sendiri kan belum selesai. Jadi kalau proses belum selesai, itu jangan ditanyakan dulu," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.</p><br /> <p>Sementara dia berpesan kepada Idrus bahwa pekerjaan di Kementerian Sosial sangat lah banyak. Salah satunya terkait program keluarga harapan (PKH).</p><br /> <p>"PKH itu meloncat dari enam juta menjadi sepuluh juta. Jadi persiapan pendamping-pendamping ini pekerjaan besar. Bukan pekerjaan yang mudah," jelasnya.</p><br /> <p>Kemudian soal pembagian beras yang sekarang sebagian dipindah bantuannya ke pangan non tunai. "Itukan lapangannya memerlukan penanganan yang tidak mudah. Jadi kalau seperti ini tidak segera diambil alih oleh orang yang betul mengerti mengenai lapangan, saya kira," pungkas Jokowi.</p><br /> <p>Sekadar informasi, hari ini, Jokowi kembali melakukan reshuffle Kabinet Kerja. Diantaranya, Menteri Sosial yang selama ini dijabat oleh Khofifah Indar Pa&lrm;rawansa digantikan dengan Idrus Marham.</p><br /> <p>Sementara Kepala Staf Kepresidenan selama ini dipegang oleh Teten Masduki digantikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko. Kemudian Marsekal Madya Yuyu Sutisna dilantik sebagai KSAU, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang sudah menjadi Panglima TNI.&nbsp;</p>

Terungkap! Ini Alasan Jokowi Pilih Idrus Marham Gantikan Khofifah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/74134_93457_hidayat-nur-wahid.jpg" alt="Mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure><p style="text-align:justify"><strong>JawaPos.com </strong>- Isu adanya perombakan kabinet jilid III tak membikin sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) goyah. Mereka mengklaim tetap konsisten menjadi oposisi pemerintah.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Hal itu disampaikan politisi senior PKS, Hidayat Nur Wahid menanggapi wacana perombakan kabinet atau reshuffle jilid III kepada wartawan di Jakarta, kemarin.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Menurutnya, PKS tetap konsisten berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2019 mendatang.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;Di luar kabinet maupun dalam kabinet, menurut saya hal yang biasa. Dan kita tegaskan, kita tetap berada di luar pemerintahan untuk melaksanakan check and balances dalam demokrasi sekarang ini,&quot; kata Hidayat.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Hidayat menegaskan, keberadaan parpol di luar pemerintahan sangat diperlukan untuk menciptakan demokrasi yang baik. &quot;Karena bila pemerintah tidak ada yang mengawasi, kan tidak bagus juga. Jadi kita tetap konsisten sampai saat ini,&quot; katanya.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Wakil Ketua MPR ini juga meragukan kabar yang menyebut Partai Gerindra bakal masuk kabinet seperti Golkar dan PAN. Namun kalau isu itu benar, PKS tentunya akan menghormati langkah Gerindra jika nantinya memang akan bergabung ke pemerintah.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;Tapi saya tidak yakin Gerindra masuk kabinet, tapi balik lagi itu adalah hak mereka. Sesungguhnya koalisi PKS dan Gerindra dalam bentuk program. Dan sampai saat ini juga belum ada pembicaraan reshuffle oleh Pak Prabowo,&quot; pungkasnya.<strong>(mam/JPG)</strong></p>

Isu Reshuffle Jilid III, PKS Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#reshufle kabinet

Berita Terkini