<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/JKT_PROFIL_BUDIMAN-SUDJATMIKO_HANUNG-HAMBARA_30072025-11-1167825107.jpg" alt="Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa dukungan PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto tak berarti akan ada <em>reshuffle</em>&nbsp;menteri kabinet.</p> <p>Menurut dia, bentuk kerja sama politik tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk masuknya kader ke dalam jajaran menteri.</p> <p>"Kalau Pak Prabowo pengennya merangkul semua, apalagi ada kesamaan visi, saya kira itu sangat bagus. Tapi soal apakah masuk kabinet atau tidak, itu kewenangan Presiden. Bukan saya yang menentukan," ujar Budiman kepada wartawan, Kamis (7/8).</p> <p>Dia menekankan, pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya yang menyebut tak akan ada <em>reshuffle</em> juga sudah cukup jelas.</p> <p>"Kita juga dengar kemarin Pak Presiden bilang tidak ada <em>reshuffle</em>. Jadi menurut saya, kerja sama tidak harus melibatkan posisi menteri. Bisa lewat DPR, kolaborasi program, atau bentuk lain," kata eks kader PDIP itu.</p> <p>Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan arahan penting kepada ribuan kader partai untuk menjaga soliditas internal. PDIP mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, selama kebijakannya berpihak kepada rakyat dan menjaga kepentingan bangsa.</p> <p>Arahan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional PDIP yang diikuti anggota legislatif dari tingkat DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota se-Indonesia di Bali, pada Rabu (30/7).&nbsp;</p> <p>Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus yang membocorkan arahan Megawati dalam gelaran Bimtek tersebut. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi dan sinkronisasi langkah politik PDIP di tingkat nasional dan daerah.</p> <p>&ldquo;Sebagai partai, kita harus mendengar pandangan dari akar rumput PDIP. Saat ini ada banyak isu penting, seperti putusan MK, sistem pemilu ke depan, hingga kebijakan pemerintah yang perlu disinergikan dengan daerah,&rdquo; kata Deddy Yevri Sitorus di Nusa Dua Bali, Kamis (31/7).</p> <p>Dia mencontohkan, Wayan Koster yang menguraikan rencana pembangunan Bali 100 tahun ke depan sebagai inovasi pembangunan jangka panjang yang bisa diadopsi daerah lain.</p> <p class="class-paragraph">"Agar tak setiap ganti kepala daerah malah ganti rencana pembangunan," jelas Deddy Yevri Sitorus.</p> <p>Terkait Arah Megawati, Deddy menekankan pentingnya menjaga soliditas internal partai.&nbsp;Dalam konteks pemerintahan ke depan, PDIP akan mendukung Presiden Prabowo selama kebijakan pemerintahan berpihak kepada rakyat dan bangsa.&nbsp;</p> <p>"Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global," tandas.</p>

Dukungan PDIP kepada pemerintahan Prabowo Subianto tidak berarti reshuffle kabinet, soliditas internal partai sangat penting

PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, Budiman Sudjatmiko Tegaskan Tak Ada Reshuffle Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/IMG-20250206-WA0037-3330364624.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, bersama pimpinan Komisi VI DPR meninjau pangkalan gas di Palmerah, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, bersama pimpinan Komisi VI DPR meninjau pangkalan gas di Palmerah, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Presiden Prabowo Subianto mempunyai hak prerogatif untuk melakukan reshuffle terhadap para menteri Kabinet Merah Putih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu dilontarkan Dasco merespon pernyataan Prabowo yang mewanti-wanti akan mencopot menteri jika tak bekerja untuk rakyat. Ia meyakini, Prabowo paling paham terhadap kinerja para menteri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tahu kan Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye presiden pada saat ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015613281/paula-verhoeven-ngeluh-sulit-ketemu-anak-pihak-baim-wong-beri-jawaban-mematikan">Paula Verhoeven Ngeluh Sulit Ketemu Anak, Pihak Baim Wong Beri Jawaban 'Mematikan'</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua DPR RI itu juga meyakini, Prabowo sangat mengetahui kinerja para pembantunya apakah telah maksimal selama 100 hari kerja Pemerintahan. Karena itu, Prabowo punya hak prerogatif untuk melakukan rombak ulang susunan kabinet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal," pungkas Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memastikan dirinya tidak segan untuk menindak pihak-pihak yang melakukan penyelewengan dan praktik korupsi. Penegasan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam acara Peringatan Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Membangun suatu pemerintahan yang bersih dari penyelewengan dan dari korupsi. 100 hari pertama saya sudah beri peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut, dengan aliran tuntutan besar ini, siapa yang tidak patuh saya akan tindak,&rdquo; ujar Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo mengungkapkan terdapat pihak-pihak yang mengejek dirinya. Namun, Prabowo enggan mengungkap sosok tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dan saudara-saudara jangan kira, kami-kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajinagan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya kalian sudah tahu, nggak apa-apa,&rdquo; ucap Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo pun mengingatkan agar setiap institusi negara dan aparat penegak hukum untuk bersikap bersih dan terhindar dari praktik korupsi. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengimbau jika tidak mau membersihkan diri, akan dibersihkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi kami paham dan kami mengerti. Jadi saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik, dalam arti ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu, sebelum kau di bersihkan,&rdquo; cetus Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Prabowo pun mengingatkan untuk tidak menghalang-halangi kinerja Pemerintah untuk menghadirkan kedaulatan bangsa dan negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya ingatkan kesetiaanmu kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga tidak ragu-ragu, saudara-saudara kita hanya bekerja untuk rakyat dan bangsa Indonesia,&rdquo; pungkasnya.</div> </div>

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Presiden Prabowo Subianto mempunyai hak prerogatif untuk mereshuffle.

Prabowo Ingin Reshuffle Menteri Tak Kerja Benar, Dasco: Presiden Punya Hak Prerogatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/Plt-Ketua-Umum-PPP-Muhamad-Mardiono-Dery-Ridwansah-3-3409078057.jpg" alt="Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono merespons beredarnya sejumlah nama menteri Kabinet Indonesia Maju akan dicopot atau terkena reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mardiono menyatakan, kebenaran isu perombakan kabinet itu hanya diketahui oleh Presiden Jokowi, karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menyebut, tak ada yang dapat melarang, jika reshuffle menteri benar-benar terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi persoalan pergantian menteri itu bukan sekarang, besok, atau kemarin. Karena itu adalah hak prerogatif bapak presiden. Jadi yang lain pasti tidak tahu. Yang tahu itu hanya Pak Presiden. Dan itu tidak dilarang kapan saja dilakukan oleh presiden," kata Mardiono di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardiono menjelaskan, setiap partai politik hanya bisa menunggu panggilan dari Presiden, untuk menempatkan kadernya di dalam kabinet untuk ikut berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013108266/bakal-ada-reshuflle-demokrat-santer-masuk-gerbong-kabinet">Bakal Ada Reshuflle, Demokrat Santer Masuk Gerbong Kabinet</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bentuk pertanggungjawaban kita terhadap konstituen kami bahwa dulu kami mengampanyekan pak Presiden Jokowi. Karena itu kami bertanggung jawab untuk mengawal juga bagaimana kinerja pemerintahan sekarang ini baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013107217/jokowi-reshuffle-kabinet-willy-rela-kursi-menteri-dari-nasdem-hanya-tersisa-1">Jokowi Reshuffle Kabinet, Willy Rela Kursi Menteri dari Nasdem Hanya Tersisa 1</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, beredar isu beberapa nama menteri Kabinet Indonesia Maju akan dicopot atau terkena reshuffle. Dalam dokumen itu, muncul nama-nama menteri penggantinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun dalam dokumen yang beredar memuat 13 nama pejabat negara yang akan direshuffle, yakni Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto diganti Indrajaya Murod, Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti TB Muhammad Sulaiman, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung diganti Yandri Susanto, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar diganti Eko Putro Sandjojo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly diganti Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sosial Tri Rismaharini diganti Agus Harimurti Yudhoyono.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Menpan RB Abdullah Azwar Anas diganti Ibnu Susilo, Menpora Dito Ariotedjo diganti Ilham Permana, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia diganti Andi Sapran, Menko Polhukam Mahfud MD diganti Hadi Tjahjanto, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim diganti Kadarsah Suryadi, Panglima TNI Yudo Margono diganti Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Budi Gunawan diganti Dudung Abdurachman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan informasi tersebit tidak benar alias hoaks. "Dapat dipastikan dokumen tersebut hoaks, mengandung informasi yang tidak benar/bohong," tegas Ari Dwipayana.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari memastikan, informasi tersebut tidak benar. Ia mengimbau publik untuk tidak menelan informasi tersebut dengan mentah.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengingat banyaknya hoaks dan kabar bohong yang beredar belakangan ini, kami mengimbau agar publik melakukan check and recheck, dan tidak mudah percaya pada informasi dan berita-berita yang tidak berasal dari sumber yang resmi dan kredibel," pungkas Ari.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Mardiono menyatakan, kebenaran isu perombakan kabinet itu hanya diketahui oleh Presiden, karena hal itu merupakan hak prerogatif Jokowi.

Heboh Kabar Jokowi Siapkan Daftar Reshuffle Kabinet, Mardiono: Soal itu Yang Tahu Hanya Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PRESIDEN-JOKOWI-17.jpg" alt="Isu jabatan masa Presiden Jokowi menjadi tiga periode kembali mencuat. Golkar memastikan Jokowi tidak pernah memberi arahan." width="100%">
<figcaption>Isu jabatan masa Presiden Jokowi menjadi tiga periode kembali mencuat. Golkar memastikan Jokowi tidak pernah memberi arahan.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Bahkan, dikabarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle kabinet pada hari ini, Rabu pon (1/2).<br /> <br /> Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut, reshuffle jajaran menteri merupakan hak prerogtif Presiden Jokowi. Dia menilai, jika reshuffle benar terjadi, akan menyasar menteri dari Partai NasDem.<br /> <br /> "Reshuffle sah saja dilakukan mengingat itu keputusan politik Presiden, dari sisi politik reshuffle kemungkinan menyasar kader NasDem. Karena pasca deklarasi Anies, terkesan Presiden tidak nyaman dengan NasDem," kata Dedi kepada JawaPos.com, Rabu (1/2).<br /> <br /> Ia menyebut, ketidaknyamanan Jokowi atas langkah NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Bacapres) 2024, ditunjukkan dengan ketidakhadirannya pada setiap acara Partai NasDem. Sebab, Jokowi kerap kali menghadiri acara partai koalisi pemerintah.<br /> <br /> "Mulai dari saling sindir hingga tidak hadiri kegiatan NasDem, sebagaimana kegiatan partai lain yang dihadiri presiden," ucap Dedi.<br /> <br /> Dedi tak memungkiri, reshuffle kabinet juga salah satunya evaluasi berdasarkan kinerja. Namun, reshuffle kabinet sangat kental nuansa politik.<br /> <br /> "Sisi lain, banyak kinerja kementerian yang perlu perombakan, termasuk kader NasDem di Mentan, lalu Golkar di Menpora, dan PKB di Menaker. Tetapi, reshuffle lebih sering karena faktor politik, maka ia akan sasar soal komposisi koalisi pemerintah," ujar Dedi.<br /> <br /> Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta publik untuk menunggu keputusan dirinya terkait isu reshuffle tersebut. "Iya ditunggu saja besok," ucap Jokowi usai menghadiri acara HUT PSI ke-8 di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (31/1) malam.<br /> <br /> Kepala negara menyebut, jika terdapat reshuffle kabinet utamanya karena terkait kinerja. Namun, ia tak memungkiri terdapat situasi politik dalam melakukan reshuffle.<br /> <br /> "Yang utama memang performa kinerja, bahwa ada sisi politik juga pasti ada, tapi itu bukan yang utama," urai Jokowi.<br /> <br /> Jokowi mengutarakan, kinerja para menteri Kabinet Indonesia maju sejauh ini dalam kondisi baik. Namun, memang evaluasi terhadap menteri diperlukan untuk memperbaiki kinerjanya di pemerintahan.<br /> <br /> "Pasti ada yang performanya, kinerjanya perlu di evaluasi dan ada koreksi disetiap perjalanan itu biasa," pungkas Jokowi.

Hari Rabu Pon, Presiden Jokowi Akan Reshuffle Menteri dari NasDem?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Cak-Imin-PKB-Dery-1.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (Dery Ridwansah/Jaw aPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (Dery Ridwansah/Jaw aPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menambah jabatan wakil menteri, yakni di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden No. 114 tahun 2021.<br /> <br /> Hingga saat ini, sudah ada 10 kursi wakil menteri. Namun, posisi tersebut belum terisi.<br /> <br /> Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pengangkatan menteri maupun wamen adalah kewenangan presiden. "Presiden pasti memiliki pertimbangan yang sangat matang mengapa harus menambah wamen. Ini langkah yang bagus untuk menopang kinerja pemerintahan," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin kepada wartawan, Senin (10/1).<br /> <br /> Ditanya apakah dengan adanya penambahan wamen ini menjadi sinyal akan adanya <em>reshuffle</em> kabinet, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan adanya reshuffle.<br /> <br /> "Belum ada tanda-tanda sejauh ini," katanya.<br /> <br /> Cak Imin berharap dalam pengisian posisi wakil menteri ini, pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian. Satu hal yang harus menjadi fokus perhatian adalah sosok yang akan mengisi jabatan wamen adalah orang yang memilki kemampuan untuk meningkatkan kinerja.<br /> <br /> "Misalnya dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi kementerian tersebut dan membantu presiden dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa ini," ungkapnya.<br /> <br /> Saat ditanya apakah PKB siap jika diminta Jokowi untuk mengisi jabatan wakil menteri, Cak Imin mengatakan bahwa PKB didirikan untuk kepentingan bangsa. Karena itu, jika bangsa membutuhkan tidak ada alasan untuk tidak siap.<br /> <br /> "PKB memiliki banyak stok kader mumpuni yang selalu siap untuk mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan," tuturnya.<br /> <br /> Diketahui, saat ini sudah ada 10 kursi wakil menteri kosong di pemerintah Jokowi. Jabatan tersebut adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Wamenkop UKM), Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Wakil Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Wakil Menteri Sosial (Wamensos) dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).

Jokowi Tambah Posisi Wamen, Cak Imin: Belum Ada Tanda-tanda Reshuffle

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/jkt1-maju-jokowi-raka10.jpg" alt="Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Jokowi-Ma</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Isu adanya reshuffle kabinet kembali muncul setelah pergantian panglima TNI pekan lalu. Namun, gosip itu ternyata belum terlihat menguat tanda-tandanya. Sejumlah partai politik (parpol) memilih pasif terkait rencana pergantian menteri Kabinet Indonesia Kerja jilid II tersebut.<br /> <br /> Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan, hingga kini PAN belum mendengar kabar soal reshuffle itu. Sebelumnya PAN disebut akan menyodorkan nama sang Ketua Umum Zulkifli Hasan. Muncul pula nama Soetrisno Bachir (ketua dewan kehormatan).<br /> <br /> Namun, Saleh menyatakan bahwa nama yang akan disodorkan tersebut masih belum final. Sebab, pihaknya juga harus menanti informasi tentang kebutuhan menteri yang perlu di-reshuffle. ”Mestinya kan kalau misalnya kebutuhannya ini, bisa tahu siapa yang cocok untuk itu,” jelasnya di gedung DPR, Jakarta, kemarin (22/11). Saleh menilai reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Parpol juga tidak bisa mendesak-desak.<br /> <br /> Terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya juga belum mendengar soal rencana kocok ulang kabinet. ”Belum ada bisik-bisik,” ujar dia seusai diskusi di Media Center DPR kemarin.<br /> <br /> Mungkin, kata Jazilul, Presiden Jokowi menunggu momen yang tepat. Apakah sebelum pemberlakuan PPKM level 3 atau setelahnya. Wakil ketua MPR RI itu menyatakan, PKB juga tidak menyodorkan nama untuk posisi menteri.<br /> <br /> ”Kami hanya menunggu dari presiden,” ucapnya.<br /> <br /> Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai seharusnya kabinet Jokowi perlu di-reshuffle. Sebab, beberapa menteri kinerjanya memang relatif rendah dan ada juga menteri lain yang selalu membuat gaduh.<br /> <br /> Dia juga menyoroti posisi wakil menteri karena kinerja mereka tidak ada yang menonjol. Wakil menteri dinilai tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja kementerian.

Belum Ada Bisik-Bisik Reshuffle

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/jokowi-pembenihan.jpg" alt="jokowi. (Dok.Biro Settpres)" width="100%">
<figcaption>jokowi. (Dok.Biro Settpres)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal melakukan reshuffel atau perombakan Kabinet Indonesia Maju. Beberapa nama juga telah beredar di publik.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, sebelum reshuffle tersebut dilakukan. Maka nama-nama tersebut masih sangat mungkin mengalami perubahan.<br /> <br /> "Tentang portofolio yang akan direshuffle atau orang yang akan masuk kabinet bisa berubah-ubah sampai reshuffle diumumkan," ujar Arsul kepada wartawan, Selasa (22/12).<br /> <br /> Namun demikian, Wakil Ketua MPR ini mengatakan, pihaknya enggak ikut campur mengenai rencana reshuffle yang bakal dilakukan ini. Sebab itu adalah wewenangnya Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin.<br /> <br /> "PPP memahami bahwa Presiden secara seksama bersama Wapres sedang godok rencana reshuffle. Bagaimanapun itu hak prerogatif Presiden yang tentu akan berdiskusi dengan wapres," katanya.<br /> <p class="p2"><span class="s2"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/12/2020/tolak-bela-habib-rizieq-yusril-kenapa-tidak-minta-bantuan-prabowo/"><b>Baca Juga: Tolak Bela Habib Rizieq, Yusril: Kenapa Tidak Minta Bantuan Prabowo?</b></a></span></p><br /> <p class="p4"><span class="s2"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/12/2020/suhada-polisi-memberi-tahu-bahwa-anak-bapak-kami-bunuh/"><b>Baca Juga: Suhada: Polisi Memberi Tahu, Bahwa Anak Bapak Kami Bunuh</b><b></b></a></span></p><br /> Diketahui, saat ini ada dua posisi kosong menteri di Kabinet Indonesia Maju. Itu adalah posisi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial (Mensos). Bahkan juga dikabarkan ada beberapa menteri yang juga bakal direshuffle oleh Jokowi-Ma'ruf Amin.<br /> <br /> Sementara PKB menduga Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet pada Rabu 23 Desember 2020, atau tepatnya Rabu Pon. PKB juga mendapat info setidaknya ada enam menteri yang bakal dicopot oleh Presiden Jokowi.<br /> <br /> Saat ini juga santer disebut-sebut ada empat nama yang bakal menduduki sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju, mereka adalah Sandiaga Uno, Tri Rismaharini, M Luthfi dan Yahya Cholil Staquf.

Jokowi Bisa Ganti-ganti Nama Sebelum Reshuffle Diumumkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Jazuli-Juwaini-baru-yes.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengkritik keras kinerja menteri-menterinya yang lambat dalam penyerapan anggaran penanganan dampak Covid-19. Padahal, di tengah pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.<br /> <br /> Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan penyerapan anggaran kementerian dan lembaga yang rendah ini kontras dengan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi dampak covid-19. "Ibarat rakyat sudah terkapar, pemerintah baru sadar," ungkap Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima <em>JawaPos.com</em>, Rabu (5/8).<br /> <br /> Anggota Komisi I DPR ini mendorong Presiden Jokowi untuk lebih ketat mengontrol menteri-menterinya agar segera merealisasikan penyerapan anggaran. Terutama anggaran yang langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat baik sifatnya bantuan langsung maupun stimulus. Tentu harus tetap akuntabel.<br /> <br /> Sebaliknya, Jazuli meminta Presiden Jokowi tidak perlu terlalu sering mengumbar kiritik keras kepada menteri-menterinya ke luar. Menurutnya, yang ingin dilihat oleh masyarakat adalah aksi nyatanya bukan retorikanya. "Kalau ada menteri yang dirasa tidak bisa membantu dan lambat kinerjanya ya di-reshuffle saja," cetus Jazuli.<br /> <br /> Jazuli sepenuhnya setuju kritik Presiden kepada pembantunya, tapi jangan lupa Presiden Jokowi juga yang pegang kendali. "Substansi kritiknya, kita semua pasti setuju, bahwa pemerintah lambat. PKS sudah lama mengkritik. Cara mengatasi atau menjawab kritik sepenuhnya tanggung jawab Presiden untuk mempercepat," ungkapnya.<br /> <br /> "Masyarakat luas cukup tau hasilnya, merasakan dampaknya, sementara prosesnya ada pada kendali pemerintah dan diawasi DPR," pungkas Jazuli.‎

PKS: Kalau Ada Menteri yang Lambat Kinerjanya Di-reshuffle Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/imbas-pan-dukung-prabowo-sandi-jokowi-bakal-reshuffle-menteri-asman_m_.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur terancam dicopot lantaran partainya mendukung Prabowo Sandi di Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur terancam dicopot lantaran partainya mendukung Prabowo Sandi di Pilpres 2019.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung pasangan Prabowo-Sandi sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berdampak negatif bagi kadernya di kabinet. Posisi Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang diisi oleh Asman Abnur terancam dicopot.</p><br /> <p>Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno tidak menampik kabar tersebut. Pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan, dimungkinkan terjadinya <em>reshuffle</em> kabinet untuk mencopot Asman dari jabatannya.&nbsp;</p><br /> <p>"Ada pertanyaan kemudian, apakah akan ada <em>reshuffle</em> dalam waktu dekat? Yah mungkin saja. Kita tunggu keputusannya (Presiden), karena ini konsekuensi dari dinamika politik perkoalisian di Pilpres," ujar Pratikno di Jakarta, Selasa (14/8).</p><br /> <p>Lebih lanjut, Pratikno membantah jika nantinya <em>reshuffle</em> ini terjadi karena kinerja Asman yang buruk. Bahkan, menurutnya, Jokowi senang dengan kinerja menteri dari PAN itu. Namun situasi ini dipastikan terjadi hanya karena konstelasi politik.</p><br /> <p>"Kalau terkait kinerjanya ini kan Menteri PAN-RB yang ada di pemerintahan dalam hal ini Pak Asman Abnur sangat puas dan bagus (kerjanya)," jelasnya.</p><br /> <p>Meski demikian, Pratikno mengaku tidak tahu-menahu jika memang Asman dicopot akan langsung dicarikan penggantinya atau tidak. Hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.</p><br /> <p>"Ya kita lihat nanti lah. Saya belum tahu keputusannya seperti apa," sambungnya.</p><br /> <p>Di sisi lain, Pratikno mengakui jika yang terancam di-<em>reshuffle</em> hanya MenPAN-RB. Sementara itu bagi menteri yang maju menjadi calon legislatif (caleg) diperkenankan mengambil cuti tanpa harus mundur atau dicopot dari posisinya.</p><br /> <p>"Kalau (menteri) nyaleg kan berbeda, dalam regulasi disebutkan bahwa ya diberi kewenangan untuk cuti," tandasnya.</p>

Imbas PAN Dukung Prabowo-Sandi, Jokowi Bakal Reshuffle Menteri Asman?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#reshuffle menteri

Berita Terkini