<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/Screenshot_2024-04-29-21-59-07-445_comgoogleandroidgm-edit-1895639900.jpg" alt="Menkumham Yasonna H Laoly saat memimpin Upacara Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-60 di lapangan Kemenkumham RI, Jakarta Selatan, Senin (29/4)." width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna H Laoly saat memimpin Upacara Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-60 di lapangan Kemenkumham RI, Jakarta Selatan, Senin (29/4).</figcaption>
</figure> &nbsp; <div class=""> <div id=":12h" class="ii gt"> <div id=":12i" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Bahkan, salah satu reshuffle itu menyasar kader PDI Perjuangan Yasonna H Laoly yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara PDIP Chico Hakim angkat bicara soal kabar reshuffle kabinet di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Tersiar kabar, Yasonna Laoly bakal digantikan oleh politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Chico mengaku belum mendengar kabar reshuffle tersebut. Dia berharap, jika memang benar, reshuffle seharusnya murni untuk tujuan meningkatkan kinerja pemerintahan khususnya di masa transisi pemerintahan Jokowi ke pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014971083/simak-9-ciri-ciri-kepribadian-zodiak-libra-yang-terkenal-harmonis-dan-menawan">Simak 9 Ciri-ciri Kepribadian Zodiak Libra yang Terkenal Harmonis dan Menawan</a></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami belum mendapat info terkait ini. Namun tentunya harapan kami reshuffle kabinet di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja," kata Chico kepada wartawan, Selasa (13/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Chico, seharusnya Pemerintahan Jokowi fokus membenahi persoalan mendesak, yakni ekonomi rakyat. Termasuk biaya kuliah maupun biaya sekolah dan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan percepatan dalam tanda kutip pembangunan&nbsp; IKN yang perlu juga dievaluasi," ucap Chico.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PDIP ini berharap, reshuffle kabinet di akhir pemerintahan Jokowi, bukan dilakukan untuk bagi-bagi jabatan. Ia menekankan, jika benar reshuffle kabinet harus dengan tujuan sinkronisasi dengan pemerintahan ke depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014971025/9-tanda-orang-baik-dengan-kepribadian-yang-rumit-menurut-psikologi-salah-satunya-terlalu-murah-hati-kok-bisa-simak">9 Tanda Orang Baik dengan Kepribadian yang Rumit, Menurut Psikologi: Salah Satunya Terlalu Murah Hati, Kok Bisa? Simak!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena sesungguhnya ini bukan sekali ada masa transisi dalam kepemimpinan di republik ini. Kita melihat banyak hal yang unik yang dilakukan di masa transisi khususnya di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo yang akan menyambut datangnya kepemimpinan baru ke depan," pungkas Chico.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang beredar, Presidem Jokowi bakal melakukan reshuffle terhadap menteri dari PDIP dan Partai Nasdem. Selain Yasonna, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang merupakan kader Nasdem, bakal digantikan oleh Raja Juli Antoni, yang kini menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Salah satu reshuffle itu menyasar kader PDI Perjuangan Yasonna H Laoly yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Respons PDIP Soal Kabar Yasonna Laoly Akan Direshuffle dari Menkumham

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/JOKOWI-24-3799353741.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM), pada pekan ini. Presiden Jokowi mengatakan, pos yang akan diganti adalah Kementerian Pertanian (Kementan).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini setelah mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin minggu ini (reshuffle), baru disiapkan menteri pertanian," kata Jokowi di Plataran Hutan Kota Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi lantas memberi kode mengangguk, saat awak media menanyakan apakah posisi Mentan nantinya akan diberikan kepada Partai Demokrat. Hal itu menjadi kode eksplisit, jika akan ada sosok dari Partai Demokrat yang akan bergabung di Kabinet Indonesia Maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bersamaan dengan itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunggah foto sedang berada di kebun apel malang. Menurut AHY, apel malang merupakan salah satu produk unggulan pertanian nasional dari Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013105806/jokowi-klaim-hubungannya-dengan-megawati-baik-meski-gibran-bacawapres-prabowo">Jokowi Klaim Hubungannya dengan Megawati Baik Meski Gibran Bacawapres Prabowo</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangan lupa untuk selalu konsumsi produk pertanian lokal kita, salah satunya produk unggulan dari Jawa Timur, yaitu Apel Malang!,&rdquo; tulis AHY dalam akun Instagramnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AHY meyakini, pertanian Indonesia adalah salah satu sektor yang perlu dibangun dan didorong untuk bangkit dan maju. Dia menegaskan, sebagai ketua umum partai dirinya akan terus berkontribusi demi hal tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Partai akan terus mendorong terjaminnya ketersediaan pupuk, hadirnya inovasi, teknologi, dan sumber daya manusia di bidang pertanian agar kita semakin mandiri dan produktif utamanya dalam menyediakan ketersediaan pangan,&rdquo; ujar AHY.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi juga sudah melakukan pertemuan dengan AHY di Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/10) kemarin. Pertemuan itu dilakukan secara tertutup.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Mungkin minggu ini (reshuffle), baru disiapkan menteri pertanian," kata Jokowi di Plataran Hutan Kota Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Jokowi Beri Kode Mengangguk Ketika Ditanya Demokrat Akan Masuk Kabinet, AHY Unggah Foto Soal Pertanian

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/JOKOWI-24-3799353741.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Perombakan kabinet (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju (KIM) akan kembali dilakukan. Rencanannya, perombakan kabinet ini akan dilakukan ini, untuk melantik menteri pertanian definitif menggantikan Syahrul Yasin Limpo, yang mundur karena tersangkut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. "Mungkin minggu ini,"&nbsp;kata Jokowi setelah menghadiri seminar ekonomi di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (24/10). Ditanya terkait pos kementerian mana saja yang akan dirombak, Jokowi hanya mengatakan posisi menteri pertanian. Setelah Syahrul Yasin Limpo&nbsp;mengundurkan diri, jabatan menteri pertanian kemudian dijabat oleh Kepala Badan Pangan Nasional&nbsp;Arief Prasetyo Adi selaku pelaksana tugas (plt). Jokowi menambahkan pihaknya masih mempersiapkan perombakan kabinet tersebut, sehingga dia belum bisa memastikan kapan tepatnya perombakan itu terlaksana. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013105738/firli-bahuri-minta-diperiksa-di-bareskrim-mabes-polri-tak-ada-perlakuan-khusus">Firli Bahuri Minta Diperiksa di Bareskrim, Mabes Polri: Tak Ada Perlakuan Khusus </a> "Masih disiapkan," imbuhnya. Ketika ditanya awak media apakah menteri pertanian baru akan berasal dari Partai Demokrat, Jokowi tidak memberikan pernyataan. Dia hanya menganggukkan kepalanya sembari berlalu meninggalkan kerumunan wartawan. Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri pada tanggal 5 Oktober 2023 karena terjerat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Jokowi kemudian&nbsp;Arief Prasetyo Adi di tengah tantangan cuaca El Nino yang menyebabkan kekeringan dan menurunkan produksi padi.

Ditanya terkait pos kementerian mana saja yang akan dirombak, Jokowi hanya mengatakan posisi menteri pertanian.

Lantik Pengganti Syahrul Yasin Limpo yang Terjerat Korupsi, Jokowi Rombak Kabinet Pekan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Presiden-Jokowi-kunjungan-di-Balikpapan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal untuk kembali merombak jajaran menteri pada kabinet Indonesia Maju. Pernyataan ini disampaikan Jokowi usai meresmikan Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12).  "Mungkin (akan melakukan reshuffle)," kata Jokowi.  Kepala negara memastikan akan memberikan informasi terkait reshuffle kabinet Indonesia Maju ke masyarakat. "Ya nanti," ungkap Jokowi.  Pernyataan ini juga sekaligus merespons hasil survei yang dilakukan Charta Politika terkait kinerja kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Berdasarkan hasil survei, lebih banyak masyarakat setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan atau reshuffle kabinet .  Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya awalnya memaparkan, sebanyak 60,5 persen publik mengaku puas atas kinerja menteri. Namun, ada sikap lain ketika ditanyakan mengenai wacana reshuffle menteri yang akan dilakukan Presiden Jokowi.  "Walaupun responden kita kebanyakan mengatakan lebih banyak puas, tetapi mereka lebih banyak setuju ketika ditanyakan terkait dengan rencana adanya reshuffle, setuju atau tidak. Ada angka 61,8% yang menyatakan setuju," kata pria Yunarto Wijaya, Kamis (22/12).  Pria yang karib disapa Totok ini menekankan, temuan ini penting menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Presiden Jokowi, jika ingin meninggalkan sebuah legacy dalam kepemimpinannya.  Apalagi menjelang Pemilu 2024, bisa saja akan ada menteri-menteri yang memiliki keinginan untuk maju sebagai kontestan di Pilpres 2024, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Belum lagi, jika ada partai politik koalisi pemerintah yang menetapkan posisi politiknya berbeda dengan apa yang telah dibangun Presiden Jokowi.  "Saya pikir itu perlu untuk jadi catatan apalagi di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting bagi pemerintahan atau presiden yang sudah tidak bisa maju kembali," pungkas Yunarto.

Jokowi Beri Sinyal Akan Kembali Reshuffle Kabinet Indonesia Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/jkt1-maju-jokowi-raka10.jpg" alt="Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga survei mulai menilai kinerja Kabinet Indonesia Maju. Apalagi bangsa ini tengah berjuang melawan pandemi covid-19. Tidak sedikit pemerintah telah membuat kebijakan agar bangsa ini bisa selamat dari pandemi tersebut.  Alhasil, dari survei yang dilakukan Voxpopuli Research Center, para responden sangat setuju jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet.  Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad mengatakan, menjelang setahun pemerintahan periode kedua, Jokowi sebaiknya mengevaluasi kabinet. “72,8 persen responden setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang kinerjanya buruk. Hanya 22,3 persen yang tidak setuju dan 4,9 persen tidak tahu/tidak jawab,” ujar Dika Moehamad dalam keterangan persnya yang diterima JawaPos.com, Senin (5/10).  Dorongan perombakan kabinet itu terutama pada catatan kinerja sejumlah menteri. Setidaknya ada sembilan menteri yang dipandang publik kinerjanya paling buruk. Umumnya penilaian publik terhadap mereka di bawah 1 persen.  Mereka adalah Mendikbud Nadiem Makarim (0,9 persen); Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (0,7 persen); dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (0,1 persen).  Dika mencontohkan peran Terawan yang seharusnya menjadi sentral dalam krisis kesehatan, tapi dinilai tidak optimal. Upaya mengendalikan Covid-19 dilakukan oleh Gugus Tugas atau kini berubah menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/08/2020/mensesneg-tepis-isu-presiden-jokowi-akan-lakukan-reshuffle-kabinet/">Mensesneg Tepis Isu Presiden Jokowi akan Lakukan Reshuffle Kabinet</a>  Begitu juga dengan Nadiem yang sebelumnya dianggap sukses membangun start-up. Kini kinerjanyamasih dipertanyakan kinerjanya. Publik menilai belum ada gebrakan berarti oleh mantan bos Gojek itu. Terlebih di tengah kegiatan sekolah yang terhenti dan kesulitan masyarakat untuk pembelajaran daring.  Sementara untuk Edhy Prabowo dikenal kontroversi. Politikus Partai Gerindra itu mengizinkan ekspor lobster dan lembek dalam mengatasi illegal fishing. Menurut Dika, keputusan Edhy membalikkan kebijakan keras menteri sebelumnya dinilai publik sebagai keputusan yang tidak tepat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/10/08/2020/diancam-resesi-fadel-sarankan-jokowi-segera-reshuffle/">Diancam Resesi, Fadel Sarankan Jokowi Segera Reshuffle</a>  Adapun menteri lain yang dinilai berkinerja buruk adalah Menteri Agama Fachrul Razi (0,8 persen); Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (0,5 persen); Menteri Pariwisata Wishnutama (0,4 persen); dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (0,3 persen).  Lalu, Menteri Sosial Juliani P Batubara (0,3 persen) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati (0,2 persen).  Selebihnya masih ada sejumlah nama lain yang hanya dinilai 0,1 persen dan tidak tahu/tidak menjawab 3,0 persen.  "Sebaliknya, menteri dinilai berkinerja baik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani (25,3 persen); Menteri BUMN Erick Thohir (18,8 persen); dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (13,0 persen)," papar Dika.  Di sisi lain, kata Dika, publik masih puas dengan kinerja kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menangani Covid-19. Nilainya mencapai 64,7 persen.  Hal itu terkait dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberian bansos, hingga pembukaan kegiatan ekonomi secara bertahap.  Meskipun demikian masih ada sebanyak 30,6 persen yang menyatakan tidak puas. Hal itu disebabkan dengan masih terus naiknya kurva penambahan kasus positif. "Kesulitan ekonomi akibat dampak PSBB menjadi titik kelemahan Presiden," imbuh Dika.  Adapun survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 11-20 September 2020, melalui telepon kepada 1.200 responden yang diambil secara acak. Margin of error survei sebesar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=rZXzREWOgDA&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Survei: 72,8 Persen Publik Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/cium-aroma-kekalahan-petahana-amien-rais-insya-allah-tumbang_m_.jpg" alt="Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku mulai merasakan hawa kekalahan dari pasangan calon petahana, Jokowi - Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku mulai merasakan hawa kekalahan dari pasangan calon petahana, Jokowi - Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertemuan Ketua‎ Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu menuai sorotan dari Amien Rais. Hal itu dianggap sebagai upaya mengemis minta jatah kursi menteri di kabinet.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan, partai berlogo matahari ini sowan menemui Presiden Jokowi hanya untuk silaturahmi memperkenalkan kepengurusan yang baru. Bukan meminta jatah menteri.  "PAN ke istana presiden tidak dalam rangka mengemis kekuasaan," ujar Viva Yoga kepada JawaPos.com, Jumat (24/7).  Menurutnya, PAN bertemu presiden di istana untuk menyambung rasa silaturahmi karena  ada acara pelantikan pengurus DPP PAN yang rencananya akan dihadiri presiden, namun karena pandemi Covid-19 sehingga acara pelantikan disederhanakan dengan protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid-19.  Selain itu, silaturahim ketum PAN ke istana juga bertujuan untuk mengkonsolodisikan kekuatan partai politik di Indonesia dapat secara bersama-sama bergotong-royong membentuk kekuatan untuk berjuang mengatasi permasalahan bangsa.  "Terutama ancaman krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Untuk itulah PAN berdialog dengan kepala pemerintahan, yaitu Presiden Jokowi," katanya.  Sementara mengenai Amien Rais yang telah dipecat oleh partai. Viva menegaskan, ‎tidak ada sikap dan pemikiran ketua umumnya Zulkifli Hasan untuk mengeluarkan Amien Rais dari PAN.  "Tentu saja juga tidak ada kebijakan pengurus DPP PAN yang menghendaki Pak Amien Rais keluar dari PAN. Kalau ada berita yang menyatakan bahwa Pak Amien Rais telah dikeluarkan dari PAN, itu berita tidak benar dan menyesatkan," ungkapnya.  Mana mungkin Amien Rais dikeluarkan dari PAN. Karena Amien adalah tokoh reformasi, salah satu pendiri PAN, pernah menjadi ketua umum juga. Amien Rais sangatlah identik dengan PAN. Sehingga tidak mungkin Amien Rais dikeluarkan.  "Sampai hari ini Pak Amien Rais masih milik PAN. Dan saya meragukan jika Pak Amien Rais akan mendirikan partai politik baru," ungkapnya.‎  Sebelumnya, Amien Rais mengaku kasihan dengan PAN, terutama pada para pengurusnya yang beberapa kali sowan ke Presiden Jokowi. Menurutnya, pengurus PAN periode 2020-2025 tak menggunakan akal sehatnya.  "Saya lihat kemarin, ya Allah semua sowan. Kemudian mohon maaf. Dalam hati saya kasihan ya," ujar Amien dalam video milik akun KH Tengku Zulkarnain, yang diunggah pada Selasa (21/7).  Kunjungan Zulhas ke Jokowi juga dinilainya sebagai bentuk mengemis PAN untuk masuk ke Kabinet Indonesia Maju. Padahal, sebaiknya pengurus PAN secara ksatria menerima kekalahan di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.  "Kemudian jangan merengek-rengek semua sowan ke Istana, mengemis-ngemis. Itu memalukan sekali," ujar Amien.

Bantah Amien Rais, PAN Pantang Ngemis Kursi Menteri kepada Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/presiden-jokowi-rapat-kabinet-1.jpg" alt="SOROTI KINERJA MENTERI: Jokowi menyampaikan arahan kepada para menteri dan kepala lembaga saat sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu. (YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN)" width="100%">
<figcaption>SOROTI KINERJA MENTERI: Jokowi menyampaikan arahan kepada para menteri dan kepala lembaga saat sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu. (YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalangan partai politik di koalisi pemerintah maupun di luar pemerintah angkat bicara terkait wacana reshuffle yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDI Perjuangan (PDIP), misalnya, menyebutkan bahwa kemarahan dan teguran Jokowi kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju merupakan hal wajar.  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, sejak awal Jokowi sudah mengingatkan pentingnya penanganan Covid-19.  Karena itu, kata Hasto, jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis dan berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. ”Bahkan, keluarnya perppu menunjukkan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa,” ujar dia kemarin.  Terkait reshuffle kabinet, terang Hasto, itu merupakan hak prerogatif presiden. Menurut dia, reshuffle juga menjadi instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri. PDIP berharap apa yang disampaikan presiden bisa makin memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet serta seluruh lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi perekonomian negara. ”Untuk secepatnya mencari solusi komprehensif dan efektif di dalam mempercepat gerak pertumbuhan perekonomian nasional,” tutur Hasto.  Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, tugas presiden ialah mengevaluasi kinerja para pembantunya. Jika ada yang tidak memuaskan, presidenlah yang berhak memberikan teguran dan peringatan. Presiden sudah menyebut akan melakukan tindakan, termasuk reshuffle. ”Berarti presiden sudah merasakan ada yang tidak beres dalam kabinetnya,” ulas dia.  PKS juga ikut merespons pidato teguran tersebut. Mardani Ali Sera, anggota DPR dari Fraksi PKS, berharap ketegasan presiden tidak berhenti sebatas pernyataan. Paling lambat sepekan, kata dia, ada tindak lanjut aksi dan keputusan tegas serta jelas dari pernyataan itu. ”Jika tidak ada aksi, Pak Jokowi justru yang disebut tidak punya sense of crisis,” ucap dia.  Dari istana, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko enggan bicara eksplisit terkait reshuffle kabinet. Memang benar, presiden menyatakan bakal mempertaruhkan reputasi politiknya dalam pernyataan kepada para menteri. ”Maknanya, presiden mengambil langkah-langkah yang memberikan contoh kepada bawahannya,” ujar dia di Bina Graha kemarin.  Moeldoko mengibaratkan langkah presiden seperti para panglima di medan perang. Dalam dunia militer, ada tiga langkah yang harus diambil seorang panglima untuk mengatasi krisis. Pertama, panglima atau komandan harus hadir di lapangan. ”Kita lihat Bapak Presiden. Surabaya, Jawa Timur, masih merah, (tetap) ke lapangan. Itu ciri-ciri panglima, selalu hadir dalam situasi kritis,” lanjut mantan panglima TNI tersebut.  Langkah kedua ialah mengerahkan senjata bantuan. Dalam hal ini, yang digunakan presiden adalah bansos. Sementara langkah ketiga ialah mengerahkan kekuatan cadangan. Kekuatan cadangan hanya dikeluarkan pada saat-saat terakhir. Jika kekuatan cadangan keluar, artinya kondisi memang buruk.  Yang saat ini berusaha dicegah, tambah Moeldoko, adalah jangan sampai presiden mengeluarkan kekuatan cadangan itu. Namun, dia enggan memastikan bahwa bentuk kekuatan cadangan tersebut salah satunya adalah kocok ulang kabinet.  Dari kacamata pengamat, tindakan presiden yang marah itu tidak tepat. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Gita Putri Damayana menjelaskan, menteri hanya merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan terbatas di bidang masing-masing. Tanggung jawab pengambilan keputusan umum dan memastikan orkestrasi kebijakan berjalan harmonis ada di presiden. Apabila menteri dirasa kurang maksimal dalam tugasnya, seharusnya presiden sudah mengambil tindakan sejak awal. ”Seharusnya Presiden Jokowi dapat bertindak lebih awal untuk memberhentikan para menteri yang tidak bekerja dengan baik dalam menangani situasi darurat,” tegasnya.  Karena itu, PSHK memberikan masukan agar presiden segera memberhentikan menteri atau pejabat eksekutif yang capaiannya minim dan buruk. Juga masukan agar dalam jangka waktu ke depan memperbaiki kelemahan manajemen regulasi secara menyeluruh. ”Terutama dalam hal perencanaan serta monitoring dan evaluasi setiap peraturan perundang-undangan dalam lingkup eksekutif,” lanjutnya.  Refleksi Kekuatan yang Memudar  Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyayangkan munculnya ekspresi kemarahan Jokowi yang ditampakkan secara gamblang ke publik. Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengatakan, sikap pemimpin yang tidak terkendali bisa mencerminkan kelemahan dirinya. ’’Ini justru merefleksikan kekuatan Jokowi cendrung memudar,’’ katanya.  Menurut dia, selama ini fatsun politik Presiden Jokowi tidak terlepas dari budaya Jawa. Dalam perspektif budaya politik Jawa, kekuatan seseorang terefleksi dalam kehalusan penampakan lahirnya. Semakin berkuasa seseorang, semakin halus penampakan lahirnya.  Nah, video kemarahan Presiden Jokowi itu adalah refleksi bahwa posisinya semakin lemah secara politik. Itulah salah satu alasan dia harus menampakkan kekecewaan dan kemarahan di hadapan para menterinya.  Wijayanto menambahkan, kelemahan yang dimaksud bukan karena Jokowi kehilangan dukungan dari parpol pendukung. Melainkan, kelemahan itu dimaknai sebagai ketidakberdayaan presiden dalam mengendalikan para menteri di bawahnya. ’’Sehingga presiden harus marah-marah dulu agar bisa sejalan dengan garis komando,’’ ucapnya.  Di mengungkapkan, ketidakpatuhan para menteri Jokowi sebenarnya tampak selama pandemi Covid-19 merebak sejak awal Maret lalu. Dari temuan LP3ES, sebut Wijayanto, banyak pernyataan presiden yang justru dianulir bawahannya sendiri. Misalnya, saat Presiden Jokowi meminta mudik dilarang, menterinya mengatakan mudik diperbolehkan. Ketika Jokowi menyampaikan istilah mudik dan pulang kampung adalah dua hal yang berbeda, menterinya mengatakan sama saja. Saat Jokowi mengatakan kredit kendaraan bisa ditunda saat Covid-19, jubirnya menyebutkan hanya berlaku untuk para penderita virus korona saja. ’’Ini beberapa anomali yang mengindikasikan menteri berjalan sendiri-sendiri,’’ paparnya.  Terlepas dari isu reshuffle yang digulirkan, kata Wijayanto, Presiden Jokowi seharusnya tak perlu menampakkan kemarahannya ke publik. Dalam perspektif budaya Jawa, ekspresi kemarahan itu merefleksikan bahwa dia kehilangan kendali atas para pembantunya. Seorang presiden yang cukup kuat, lanjut Wijayanto, bisa tersenyum dan menyampaikan kepada menterinya bahwa dia dicopot karena kinerja tidak memenuhi ekspektasi. ’’Itulah yang semestinya dilakukan presiden yang yakin dengan kekuasaannya,’’ ujarnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7bPg-Yj93Ro  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GrgVEAozMlE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nsxVjMXeNMg

Parpol Koalisi-Nonkoalisi Desak Buktikan Ancaman Reshuffle

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/moeldoko-baru.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko akhirnya buka suara terkait video teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menterinya. Pasalnya, video itu merupakan rekaman Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020, dan baru dipublikasikan pada 28 Juni 2020.  "Itu karena persoalan teknis, saya pikir tidak terlalu penting hanya teknis," kata Moeldoko di kantornya Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6).  Diketahui, Video terkait Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara pada 18 Juni 2020, baru dipublikasikan pada 28 Juni 2020 sekitar pukul 17.38 WIB.  Sidang tersebut digelar secara tertutup untuk media (internal), sehingga tidak ada satu media pun yang berkesempatan meliput sidang tersebut.  Moeldoko, mengatakan ada sejumlah kajian atau kalkulasi yang perlu diperhitungkan dengan matang untuk mempublikasikan arahan Presiden tersebut, namun tidak substantif.  "Kalkulasi mungkin tidak begitu substantif, tapi lebih substantif bagaimana Presiden memberikan ‘encouragement’ kepada para menteri," katanya pula.  Lebih lanjut, Moeldoko juga mengatakan, Presiden ingin agar para menteri dan para pembantunya memahami dengan cepat, mencari cara-cara yang baru yang bisa memotong agar sesuatu bisa dijalankan dengan cepat dan tepat.  "Berikutnya tidak pernah menyerah kalau perlu bekerja 24 jam karena situasi ‘extraordinary’ itu gambaran-gambaran yang tersirat dari apa yang diinginkan Presiden," kata dia.  Dalam video berdurasi lebih dari 10 menit itu, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada para menterinya, bahkan sempat menyatakan kejengkelannya karena sampai saat ini disebutnya belum ada progres yang signifikan dari kerja jajarannya dalam tiga bulan terakhir.  Padahal situasi yang berkembang saat ini memerlukan langkah “extraordinary”, karena dunia termasuk Indonesia sudah diambang krisis.  Presiden bahkan mengatakan, akan melakukan langkah-langkah “extraordinary” apa pun demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia.  "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7bPg-Yj93Ro  https://www.youtube.com/watch?v=GrgVEAozMlE  https://www.youtube.com/watch?v=nsxVjMXeNMg

Moeldoko Blak-blakan Soal Video Jokowi Ancam Reshuffle

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/presiden-jokowi-rapat-kabinet.jpg" alt="Presiden Doko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Doko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyakini akan terjadi resuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal ini menyusul pidato keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapan menteri kabinet dan pimpinan lembaga tinggi negara.  Andreas mengatakan, pidato Jokowi mengandung pesan tegas terkait krisis yang terjadi selama pandemi Covid-19. Para menteri atau pimpinan lembaga yang berkaitan erat dengan penanggulangan wabah ini diperkirakan akan yang dirombak oleh Jokowi.  "Terutama terhadap pembantu-pembantunya yang kurang tanggap sense of crisis, terutama yang berkaitan dengan penanggulan Covid-19, penanggulangan dampak sosial ekonomi dan pemulihan ekonomi," kata Andreas kepada wartawan, Senin (29/6).  Dia menilai, resuffle ini perlu segera dilakukan oleh Jokowi. Hal itu guna memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah serius memulihkan situasi bangsa usai dilanda wabah.  "Langkah ini perlu segera dilakukan agar tidak menjadi rumor politik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah," tegas Andreas.  Sebelumnya diberitakan, Jokowi geram terhadap kinerja para menteri kabinet Indonesia Maju dalam menangani virus Korona. Bahkan, mantan wali kota Solo itu mengancam akan membubarkan lembaga atau mencopot para menteri. Hal itu ditegaskannya saat membuka sidang kabinet pada Kamis (18/6) lalu.  "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," kata Jokowi di hadapan para menteri dalam video yang diunggah di saluran Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, selama tiga bulan terakhir ini Indonesia berada dalam krisis akibat pandemik Covid-19. Dia meminta agar para pembantunya itu menyadari krisis yang dialami sekarang ini.

PDIP Desak Jokowi Resuffle Menteri yang Terkait Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#reshuffle kabinet indonesia maju

Berita Terkini