<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/02/unnamed-5-1-3616675947.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat Joe Biden." width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Joe Biden.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejak beberapa dekade lampau, di Amerika Serikat, lazim dipahami bahwa mereka yang mengaku sebagai pendukung konservatif biasanya akan mendukung Partai Republik. Sedangkan kalangan liberal pada umumnya akan memilih Partai Demokrat. Peraih Nobel Ekonomi asal AS Paul Krugman, dalam bukunya The Conscience of Liberal (2007) menyatakan bahwa sejak 1980-an, pakar politik mulai mendokumentasikan naiknya polarisasi politik dalam spektrum kiri-kanan, sehingga semakin memungkinkan untuk menyebut Demokrat sebagai sinonim dari liberal, serta Republik sebagai konservatif. Menurut kamus bahasa Inggris keluaran Oxford, ada dua makna untuk penganut konservatif, yaitu pertama seseorang yang tidak menyukai perubahan dan lebih berpegang kepada nilai-nilai tradisional. Sementara makna kedua adalah seseorang yang lebih berpihak kepada perusahaan swasta atau kepemilikan pribadi serta berpegang kepada gagasan yang tradisional dalam lingkup sosial. Makna yang terakhir juga dapat disebut mencakup pula mereka yang mengaku sebagai penganut libertarianisme yang memiliki arti berbeda dari liberal. Seorang komentator politik konservatif Larry Elder, dalam bukunya The Ten Things You Can't Say in America (2001) menyatakan bahwa kaum libertarian percaya dengan moto bahwa pemerintah yang memerintah paling sedikit, adalah pemerintah yang paling baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaum konservatif terdiri dari mereka yang teguh kepada nilai-nilai budaya tradisional, termasuk keluarga dan agama di suatu masyarakat, hingga mereka yang lebih berpihak kepada pentingnya kebijakan pemerintah tidak banyak mengatur berbagai hal, terutama dalam bidang perekonomian di mana peran swasta dinilai lebih baik dibandingkan dengan campur tangan berlebihan dari negara. Sementara komentator politik liberal Joe Conason dalam bukunya Big Lies (2003) menyatakan bahwa kedua kelompok konservatif itu terangkum dalam pidato Presiden AS George W Bush (2001-2009) yang menyebutkan, "Saya adalah seorang konservatif fiskal, dan seorang konservatif keluarga". George W Bush merupakan salah satu presiden yang banyak dihormati oleh kalangan konservatif di AS. Untuk itu, seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dari Partai Republik AS, maka sudah menjadi kelaziman untuk dapat diterima baik oleh kelompok konservatif tradisionalis, maupun bagi konservatif di bidang ekonomi. Pada 2023 ini Partai Republik masih belum memiliki calon tunggal yang diharapkan bisa melawan petahana Presiden Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat. Biden kemungkinan besar akan dicalonkan kembali sebagai capres dari Demokrat untuk Pilpres 2024. Republik Terbelah Pendukung partai Republik saat ini disebut terbelah dukungannya, antara mantan Presiden AS Donald Trump dengan Gubernur Florida Ron DeSantis. Berdasarkan survei yang dirilis Reuters/Ipsos pada awal April 2023, mereka yang mendukung Partai Republik ternyata sebanyak 48 persen memilih Trump sebagai kandidat presiden dan hanya 19 persen yang memilih DeSantis. Sebulan kemudian, survei CNN/SSRS yang diumumkan pada 24 Mei, menyebut bahwa 53 persen pendukung Republik memilih Trump, sedangkan 26 persen memilih DeSantis. Angka yang serupa juga dikeluarkan oleh situs spesialis analisis survei FiveThirtyEight, yang menyebut bahwa pada akhir Mei ini, Trump mendapat dukungan 54,2 persen, sedangkan DeSantis mendapatkan dukungan 20,9 persen dari mereka yang condong akan memilih Partai Republik pada Pemilu 2024. Pada Rabu (31/5), DeSantis dilaporkan telah mengunjungi negara bagian Iowa untuk meluncurkan kampanyenya. Iowa merupakan daerah yang penting karena sejak tahun 1970-an, negara bagian itu selalu menjadi yang pertama kali akan memilih calon presiden dalam masing-masing konvensi kedua partai besar di AS, baik Republik maupun Demokrat. Dalam kampanyenya di Iowa, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Reuters, DeSantis menyatakan bahwa berbagai kebijakan yang dihasilkan Trump, seperti dalam soal imigrasi hingga anggaran negara, telah menjauh dari prinsip-prinsip konservatif dan telah bergerak ke kiri dalam sejumlah isu. DeSantis juga mengingatkan bahwa Trump dan seluruh keluarganya pindah domisili ke Florida, saat dirinya menjadi kepala daerah di sana. Trump sendiri dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa DeSantis bukanlah lawan yang serius dan tidak akan bisa mengalahkan Joe Biden dalam Pilpres 2024. Trump mengingatkan bahwa dirinya adalah kesempatan terbaik bagi Partai Republik untuk mengalahkan Biden. Seorang peserta kampanye DeSantis di Iowa, Doug Krasne (70), menyatakan bahwa sebelumnya dia beberapa kali memilih Trump dalam pilpres, tetapi kali ini dia sedang mencari kandidat Republik lainnya yang layak untuk didukung. Meski Trump terus menunjukkan keunggulan atas DeSantis, tetapi bukan tidak mungkin DeSantis dapat menyusul atau malah muncul calon ketiga yang bakal mengejutkan dalam konvensi Partai Republik untuk memilih capres. Seperti dikabarkan Reuters pada Rabu (31/5), tidak hanya Trump dan DeSantis, sejumlah politisi lainnya, seperti mantan Wakil Presiden AS (pada era Trump) Mike Pence, serta mantan Gubernur New Jersey Chris Christie juga menyatakan ketertarikannya untuk menjadi kandidat calon presiden dari Partai Republik. Bila memang demikian adanya, maka dipastikan bahwa suara dari konservatif yang menjadi basis utama Partai Republik, akan semakin terpecah karena semakin banyak calon yang bersedia maju untuk Pilpres mendatang. Pertanyaannya adalah, kondisi keterbelahan Partai Republik yang banyak didukung kalangan konservatif ini, apakah menjadi berkah atau bencana bagi Presiden Joe Biden, dalam menghadapi pertarungan keduanya dalam Pilpres AS tahun depan? Bila melihat secara sekilas, maka bisa saja orang beranggapan bahwa terbelahnya suara Republik akan sangat menguntungkan Biden dan Demokrat. Penilaian Publik Berdasarkan rangkuman berbagai survei yang dianalisis situs FiveThirtyEight, terungkap bahwa rata-rata tingkat penilaian publik terhadap Biden pada awal Juni adalah 54,8 persen menyatakan disapprove (ketidaksetujuan), dan hanya 41,1 persen yang menyatakan approve terhadap kinerja Biden. Belum lagi, saat ini Presiden Biden juga sedang dihinggapi oleh beragam permasalahan, yang terdiri dari persoalan eksternal, mulai dari invasi Rusia di Ukraina hingga perang dagang antara AS dan Tiongkok, serta persoalan internal, seperti belum adanya akhir yang jelas dari masalah plafon utang pemerintah AS. Memang, telah terdapat kesepakatan untuk mengatasi isu plafon utang antara Biden dengan DPR AS yang dikuasai Republik. Hanya saja, kesepakatan tersebut dinilai tidak selaras dengan janji-janji dalam kampanye yang terlontar pada Pilpres 2020, di mana Biden menjanjikan untuk membuat kalangan orang kaya Amerika dan pihak korporasi untuk membayar lebih banyak melalui mekanisme pajak. Kesepakatan UU terkait plafon utang yang telah disetujui DPR AS ini, seperti dikutip dari Reuters, mengangkat pagu utang pemerintah hingga sebesar USD 31,4 triliun (sekitar Rp 468,33 kuadriliun), sebagai imbalan atas pemotongan pengeluaran diskresioner di luar bidang pertahanan dan memperketat persyaratan kerja dalam program-program bantuan. Selain itu, dalam negosiasi plafon utang, Biden tidak bersikeras dalam isu penggalangan pendapatan pajak, tetapi malah mengorbankan rencana USD 80 miliar (sekitar Rp 1,19 kuadriliun) dalam pendanaan baru selama satu dekade untuk memodernisasi IRS guna meningkatkan penegakan terhadap penipuan pajak. Dalam negosiasi tersebut, menurut Reuters, IRS akan dialihkan anggarannya sebesar USD 20 miliar (sekitar Rp 298,29 triliun) selama dua tahun untuk prioritas pengeluaran lainnya. Meski demikian, juru bicara Gedung Putih Michael Kikukawa menyatakan bahwa Biden akan tetap berusaha mendorong kebijakan guna membuat orang super kaya dan korporasi besar untuk membayar pajak mereka secara adil. Jadi, meski suara Republik yang didominasi konservatif masih terpecah untuk siapa yang akan mewakili mereka pada Pilpres mendatang, tetapi Biden sendiri masih harus melakukan upaya keras dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat meraih kembali kemenangan untuk masa jabatan keduanya.

Pendukung partai Republik saat ini disebut terbelah dukungannya, antara mantan Presiden AS Donald Trump dengan Gubernur Florida Ron DeSantis

Pendukung Konservatif di AS Terpecah soal Pilpres 2024, Berkah atau Bencana bagi Joe Biden?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Kevin-McCarthy-TWP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan Ketua DPR AS berantakan. Calon yang diusung dari Republik, Kevin McCarthy, gagal mendapatkan suara. Kevin McCarthy merupakan calon dari Partai Republik sebagai pengganti Ketua DPR sebelumnya yakni Nancy Pelosi dari Demokrat. Presiden AS Joe Biden ikut kesal dan menyindir pemilihan tersebut. Ia menyebut pemilihan itu memalukan. "Seluruh dunia sedang menyaksikan Capitol Hill. Saya pikir itu sangat memalukan karena butuh waktu lama," kata Biden. Pemilihan Ketua DPR AS ditunda sementara setelah enam suara selama dua hari gagal menghasilkan ketua DPR yang baru. Pada hari kedua pemungutan suara, perwakilan juga gagal mendukung Kevin McCarthy. Anggota parlemen memilih untuk pulang pada malam hari dan mencoba lagi pada pukul 12 siang (waktu AS) pada Kamis (5/1). Kebuntuan telah menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Partai Republik untuk memerintah selama dua tahun mendatang. McCarthy merupakan calon dari California. Ia telah menjabat sebagai anggota DPR Republik teratas sejak 2019 dan memimpin upaya sukses partainya untuk memenangkan kendali majelis dalam pemilihan paruh waktu 2022. Didukung Donald Trump Meski ada seruan persatuan dari Donald Trump, mantan presiden AS, sekitar 20 Republikan di sayap kanan partai menolak mendukung McCarthy karena alasan ideologis. McCarthy hanya mendapatkan 201 dari 218 suara yang dibutuhkan, sementara 20 Republikan memilih Byron Donalds, yang pertama kali terpilih pada 2020. Terakhir kali DPR gagal memilih pembicara pada pemungutan suara pertama adalah seabad yang lalu, pada 1923. McCarthy tetap yakin bahwa lobi-lobi akan berlanjut. Reaksi Pelosi Mantan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi menyebut sikap Partai Republik terhadap McCarthy sembrono. "Tidak sopan, dan tidak layak," kata Pelosi. DPR berkumpul kembali Kamis (5/1) siang untuk memulai putaran ketujuh pemungutan suara. Pelosi mempertimbangkan drama seputar pemilihan calon penggantinya. Pelosi menegur Partai Republik atas sikap angkuh mereka dalam memilih pimpinan baru. "Semua yang bertugas di DPR berbagi tanggung jawab untuk membawa martabat lembaga ini. Sayangnya, sikap angkuh Partai Republik dalam memilih Pembicara adalah sembrono, tidak sopan, dan tidak pantas untuk institusi ini," tulis Pelosi.

Pemilihan Ketua DPR AS Kacau, Republik Pecah Suara soal Sekutu Trump

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/000_1Q7843.jpg" alt="US President Donald Trump speaks during the daily briefing on the novel coronavirus, COVID-19, in the Brady Briefing Room at the White House on March 26, 2020, in Washington, DC. (Photo by JIM WATSON / AFP)" width="100%">
<figcaption>US President Donald Trump speaks during the daily briefing on the novel coronavirus, COVID-19, in the Brady Briefing Room at the White House on March 26, 2020, in Washington, DC. (Photo by JIM WATSON / AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ’’Dia di luar kendali dan bahaya bagi demokrasi kita.’’ Pernyataan itu ditegaskan Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer. Pernyataan tersebut menanggapi seruan mantan Presiden AS Donald Trump agar sebagian konstitusi AS diakhiri. Manuver itu membuatnya kebanjiran kecaman dan kritikan, baik dari politikus Demokrat maupun Republik.  Trump tidak membuat komentar kontroversial tersebut secara langsung. Dia mengunggahnya melalui akunnya di Truth Social Sabtu (3/12). Saat itu dia membahas klaim terkait kemenangannya dalam Pemilu Presiden 2020. Dia juga menuding perusahaan teknologi besar telah berkolusi dengan Demokrat untuk melawannya.  ’’Penipuan dalam skala besar dan meluas seperti ini memungkinkan diakhirinya semua aturan, regulasi, dan pasal yang bahkan ditemukan di dalam konstitusi. Para pendiri bangsa kita tidak menginginkan dan tidak akan memaafkan pemilu palsu dan penipuan,’’ tulis Trump seperti dikutip BBC.  Unggahan itu muncul hanya beberapa jam setelah pertimbangan pembatasan kisah kehidupan putra Presiden AS Joe Biden, Hunter Biden, bocor. Kisah tersebut muncul beberapa minggu sebelum Pemilihan Presiden 2020 dan diterbitkan oleh New York Post. Trump dulu kerap menggunakan masalah itu untuk menyerang Joe Biden.  Seruan Trump untuk mengabaikan standar konstitusi yang menjadi dasar sistem politik AS mencengangkan banyak pihak. Juru Bicara Gedung Putih Andrew Bates menegaskan bahwa tindakan Trump yang menyerang konstitusi harus dikecam.  ’’Anda tidak bisa hanya mencintai Amerika ketika Anda menang,’’ ujarnya seperti dikutip Agence France-Presse.  Anggota Kongres dari Demokrat Ted Lieu menyebut pernyataan Trump adalah hal anti-Amerika dan fasis. Beberapa tokoh Republik ikut mengecam. Salah satunya, legislator Adam Kinzinger. ’’Kini tidak ada seorang konservatif pun yang dapat mendukungnya secara sah. Ini gila,’’ ujarnya.  Pernyataan serupa diserukan John Bolton, penasihat keamanan nasional di era pemerintahan Trump. Dia meminta semua pendukung konservatif menolak kampanye Trump untuk Pilpres 2024.

Demokrat dan Republik Sebut Donald Trump Bisa Membahayakan Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/nikki.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Posisi Presiden Amerika Serikat <a href="https://www.jawapos.com/tag/donald-trump/">Donald Trump</a> semakin terpojok. Gelombang dukungan untuk mengakhiri masa jabatan sang taipan secara prematur terus membesar. Dukungan pun datang dari Partai Republik.  Senator Pat Toomey angkat bicara tentang kemungkinan upaya pemakzulan terhadap Trump saat diwawancara Fox News. Tokoh senior di Majelis Tinggi Kongres AS itu menyatakan bahwa Trump memang melakukan dosa besar pada 6 Januari lalu. Serangan di Capitol Hill saat sidang penetapan Joe Biden sebagai presiden terpilih telah mencoreng wajah AS.  ”Saya setuju dengan pendapat bahwa sang presiden sudah melakukan pelanggaran besar dan pantas dilengserkan,” ujar pria yang bakal pensiun sebagai senator pada 2022 tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/07/01/2021/kutuk-rusuh-di-gedung-capitol-as-bush-dan-obama-muak-dan-memalukan/">Kutuk Rusuh di Gedung Capitol AS, Bush dan Obama: Muak dan Memalukan!</a>  Meski begitu, Toomey belum mengambil posisi. Dia tidak tahu mosi yang akan diajukan Dewan Perwakilan AS. Dia khawatir Demokrat berusaha memolitisasi proses tersebut dan menyertakan pasal yang melukai Partai Republik.  Sebelum Toomey, ada senator Lisa Murkowski dari Alaska dan senator Ben Sasse yang meminta Trump segera turun. Bahkan, anggota Dewan Perwakilan dari Republik Adam Kinzinger menegaskan bakal mendukung upaya pemakzulan.  Soal Demokrat, jangan ditanya. Anggota Dewan Perwakilan David Cicilline sudah mengumpulkan 185 dukungan untuk usul pemakzulan. Ketua Dewan Perwakilan Nancy Pelosi sudah menyebarkan pesan untuk bersiap bertemu awal pekan ini. Mungkin proposal itu dibahas Senin (11/1).  ”Tokoh yang mendalangi serangan terhadap demokrasi bangsa harus ditindak. Tokoh itu adalah presiden,” ungkap Pelosi menurut Associated Press.  Selain mereka yang sudah angkat suara, media melaporkan bahwa banyak politikus yang mempertimbangkan pemakzulan pada akhir masa jabatan Trump. Bahkan, Wakil Presiden AS Mike Pence dikabarkan meminta stafnya tetap membuka kemungkinan amandemen ke-25.  Aturan itu sanggup mencopot jabatan presiden dengan dukungan mayoritas pejabat kabinet. Pence ingin menggunakan aturan tersebut, berjaga-jaga jika Trump kembali melakukan sesuatu yang berbahaya.  Menurut sumber internal, Pence tidak lagi berbicara dengan Trump sejak 6 Januari. Pence kecewa dengan Trump yang memprovokasi massa untuk menyerangnya. Keluarga Pence bahkan menerima banyak ancaman pembunuhan. ”Pence akhirnya menyaksikan sendiri betapa kejamnya sang presiden jika sudah dendam,” kata orang dekat Pence yang tidak mau namanya disebutkan kepada CNN.  Trump hanya bisa dilengserkan, baik melalui amandemen ke-25 maupun pemakzulan. Syaratnya, 67 anggota Senat plus 290 anggota dewan memberikan dukungan. Padahal, kekuatan di majelis tinggi itu pas terbagi 50-50. Namun, beberapa politikus mempertanyakan apa gunanya melengserkan kepala negara yang hanya punya beberapa hari di sisa masa jabatan.  Jawabannya adalah Pemilu 2024. Demokrat ingin menggunakan mosi tersebut untuk sekaligus melarang Trump menjadi calon presiden empat tahun mendatang. Hingga kini, suami Melania itu memiliki dukungan terbesar di partai berlambang gajah tersebut. Karena itulah, banyak tokoh Republik yang tertawan oleh semua kemauan Trump sejak 2016.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/C05oYmc5z3A

Tak Hanya Demokrat, Republik juga Pertimbangkan Pemakzulan Trump

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Raphael-Warnock-Axios.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Republik di ambang kekalahan. Hasil penghitungan sementara pemilihan putaran kedua senator di Negara Bagian Georgia membawa dua kandidat Demokrat memimpin. Jika bertahan, Demokrat bakal meruntuhkan dominasi Republik dengan memimpin lembaga eksekutif dan legislatif Amerika Serikat.  Kemenangan pertama sudah dipastikan oleh beberapa media kepada kandidat Demokrat Raphael Warnock. Pastor dari Ebenezer Baptist Church di Atlanta itu memimpin 53.430 suara atas rivalnya, Kelly Loeffler.  ”Saya berjanji malam ini. Saya akan menjadi senator yang bekerja untuk warga Georgia,” ungkap Warnock dalam pidato daring seperti yang dilansir Agence France-Presse.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/07/01/2021/kutuk-rusuh-di-gedung-capitol-as-bush-dan-obama-muak-dan-memalukan/">Kutuk Rusuh di Gedung Capitol AS, Bush dan Obama: Muak dan Memalukan!</a>  Kandidat Demokrat lainnya, Jon Ossoff, juga memimpin perolehan suara dibandingkan David Perdue. Namun, selisihnya terlalu sempit, yakni 16.370 suara. Karena itu, media belum mengklaim Ossoff pemenang meski pakar menyatakan sangat mungkin hasil tak akan berubah. Sebab, suara yang belum dihitung berasal dari Atlanta yang notabene daerah simpatisan Demokrat.  Sebenarnya, Perdue dan Loeffler punya peluang besar untuk mempertahankan dominasi Republik di Georgia. Perdue unggul 88 ribu suara dibandingkan Ossoff pada pemilu 3 November lalu. Namun, Loeffler melalui pemilu khusus kalah oleh Warnock. Jika suara Loeffler digabung dengan Doug Collins, kandidat Republik lainnya, Republik unggul.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/07/01/2021/pendukung-trump-rusuh-di-gedung-capitol-4-tewas-perempuan-ditembak/">Pendukung Trump Rusuh di Gedung Capitol, 4 Tewas, Perempuan Ditembak</a>  ”Yang terjadi adalah popularitas Perdue dan Loeffler dipangkas dari dua sisi. Yakni, dana kampanye Demokrat yang besar dan Trump,” ungkap Heath Garrett, manajer kampanye untuk mantan senator Johnny Isakson, kepada CNN.  Banyak pakar menilai bahwa sikap Trump pascapemilu justru mengakibatkan popularitas kandidat menurun. Pertama, suami Melania itu bersikeras bahwa pemilu sudah dimanipulasi. Sikap tersebut membuat sebagian simpatisan Republik merasa percuma untuk datang mencoblos.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/07/01/2021/tak-akui-kekalahan-sejumlah-klaim-trump-dan-pendukungnya-bikin-gaduh/">Tak Akui Kekalahan, Sejumlah Klaim Trump dan Pendukungnya Bikin Gaduh</a>  Kedua, sang taipan saat ini sedang membelah partai Republik. Hal tersebut membuat Republik yang moderat menghindari Loeffler dan Perdue. Sebab, mereka berkali-kali menunjukkan loyalitas kepada Trump.  ”Jika koalisi Anda bergantung pada satu orang (<a href="https://www.jawapos.com/tag/donald-trump/">Donald Trump</a>, Red) untuk meraih suara, ada risiko Anda tak dipilih saat nama orang tersebut tak ada dalam surat suara yang sama,” papar Dave Wasserman, pakar politik dari Cook Political Report.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1abfUf67AMA

Senator Demokrat Pimpin Perolehan Suara Senat AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/000_8UJ3N7.jpg" alt="Donald Trump mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi diktator jika dia kembali menjadi presiden AS." width="100%">
<figcaption>Donald Trump mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi diktator jika dia kembali menjadi presiden AS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden AS <a href="https://www.jawapos.com/tag/donald-trump/">Donald Trump</a> dan pendukungnya masih bersikeras tak mau mengakui kekalahan jelang pelantikan presiden AS terpilih Joe Biden. Trump dan pendukungnya telah membuat banyak klaim baru yang tidak berdasar salah satunya di negara bagian Georgia.  Seperti diketahui, Partai Demokrat kemungkinan besar akan memenangkan kedua kursi dan mengendalikan Senat AS. Biden sendiri berasal dari Demokrat. Tek pelak, Trump semakin gencar dalam membuat klaim yang intinya menolak hasil pemilu. Dilansir dari <a href="https://www.bbc.com/news/55561877">BBC</a>, Kamis (7/1), ada beberapa klaim Trump dan pendukungnya yang membuat panas suasana jelang pelantikan Biden.  Klaim Mesin Pemungutan Suara Dominion Berhenti Bekerja  Sejak Pilpres AS pada 3 November 2020, Trump berulang kali membuat tuduhan tak berdasar bahwa mesin pemungutan suara Dominion telah dimanipulasi untuk merekayasa kecurangan pemilihan. Mengacu pada pemungutan suara di Georgia, Trump mengatakan mesin tersebut telah berhenti bekerja di basis Republik selama lebih dari satu jam.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/07/01/2021/bentrok-dengan-aparat-pendukung-donald-trump-serbu-gedung-kongres-as/">Bentrok dengan Aparat, Pendukung Donald Trump Serbu Gedung Kongres AS</a>  Pejabat yang bertanggung jawab atas sistem pemungutan suara Georgia, Gabriel Sterling, mengatakan telah terjadi masalah di satu negara bagian karena kesalahan pemrograman pada kunci keamanan, tetapi itu diselesaikan beberapa jam sebelum presiden memberikan komentarnya. "Itu, suara semua orang akan dilindungi dan dihitung," kata Gabriel Sterling lewat kicauannya.  Menlu negara bagian Georgia Brad Raffensperger juga mengklarifikasi dalam sebuah pernyataan bahwa ada beberapa masalah tetapi mereka tidak menghentikan orang untuk memilih seperti dilaporkan Reuters. "Pemungutan suara tidak pernah berhenti karena para pemilih terus memberikan suara pada surat suara darurat, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum Georgia," kata Raffensperger.  Klaim Ditemukan Surat Suara yang Hancur  Sebuah gambar yang telah dibagikan ribuan kali di Twitter dimaksudkan untuk menunjukkan tumpukan surat-suara yang hancur di Georgia pada hari pemilihan. "Tim kami ada di Georgia. Mereka berjalan-jalan sebentar. Mereka menemukan surat suara yang robek di kotak Dell," cuit tim Trump.  Direktur pemilihan Fulton County Richard Barron mengatakan kepada BBC bahwa surat-surat dalam gambar itu jelas bukan surat suara, tetapi limbah dari mesin pembuka surat yang digunakan untuk memotong amplop surat suara. "Kami telah melaporkan klaim serupa tentang dugaan penghancuran surat suara di Georgia sebelumnya," katanya.  Investigasi terhadap penghancuran kertas di Cobb County menyimpulkan bahwa itu adalah bagian dari operasi pembersihan rutin. Dan dokumen yang dibuang bukanlah surat suara yang sebenarnya yang relevan dengan pemilihan atau penghitungan ulang.  Klaim Kabupaten Chatham Berhenti Menghitung Surat Suara  Sejumlah pejabat dan aktivis Republik, termasuk sekretaris pers Gedung Putih Kayleigh McEnany dan pendiri kelompok aktivis konservatif Turning Point USA, mengklaim para pekerja di penghitungan daerah Chatham tiba-tiba berhenti menghitung selama sisa malam penghitungan. Mereka pun mencium praktik permainan curang.  Klaim serupa atas penipuan atau aktivitas mencurigakan dibuat selama penghitungan pemilihan presiden di daerah tersebut, setelah butuh beberapa hari untuk semua surat suara yang tidak hadir dan surat masuk untuk ditabulasi.  Gabriel Sterling, manajer implementasi sistem pemungutan suara Georgia, lewat cuitannya mengatakan penghitungan tidak berhenti begitu saja. Pekerja telah selesai menghitung semua surat suara yang mereka miliki kecuali surat suara yang tidak hadir yang diterima pada hari pemilihan. Ketua dewan pemilihan kabupaten, Tom Mahoney, kemudian mengkonfirmasi bahwa sekitar 3.000 hingga 4.000 surat suara yang tidak hadir pada hari pemilihan tersisa sudah dihitung.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1abfUf67AMA

Tak Akui Kekalahan, Sejumlah Klaim Trump dan Pendukungnya Bikin Gaduh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/37_georgia.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan presiden terpilih Joe Biden punya destinasi yang sama pada Senin malam (4/1), yakni Negara Bagian Georgia. Mereka turun ke sana untuk menggalang dukungan menjelang pemilihan putaran kedua senator perwakilan Georgia yang digelar Selasa (5/1) waktu AS.  ”Georgia, semua rakyat sedang memandang kepada kalian. Satu negara bagian bisa menentukan masa depan satu generasi mendatang,” ungkap Biden di Atlanta seperti yang dilansir Associated Press.  Bagi pria yang dilantik 20 Januari mendatang itu, pemilu putaran kedua di Georgia bernilai penting. Kemenangan Raphael Warnock dan Jon Ossoff, wakil Demokrat, bisa memastikan komposisi Senat AS pas 50-50. Jika tidak, kubu Republik bakal memegang mayoritas. Senat yang dikuasai Republik potensial menghambat semua program kerja Biden.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01/01/2021/trump-masih-ngotot-pertahankan-kursi-presiden-coba-peluang-di-kongres/">Trump Masih Ngotot Pertahankan Kursi Presiden, Coba Peluang di Kongres</a>  Memang kinerja Biden juga tak akan lancar meski dua kandidat Demokrat menang. Aturan normal menyatakan, keputusan atas sebuah kebijakan harus mendapatkan 60 persen suara untuk bisa lolos di majelis tinggi Kongres AS.  Namun, setidaknya pada saat genting dan aturan normal tak berlaku, Demokrat bisa memaksa deadlock. Pada akhirnya, Kamala Harris sebagai wakil presiden bisa membuat keputusan. Di AS wakil presiden merangkap sebagai ketua Senat bisa mengambil wewenang atas pembahasan buntu.  ”Dengan memilih Jon dan Raphael, Anda (warga Georgia, Red) bakal membantu semua bangsa mendapatkan vaksin Covid-19 yang diperlukan,” ungkap Biden menurut CNN.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/100_georgia_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Presiden AS Donald Trump dalam kampanye senator Partai Republik, Kelly Loeffler (kanan) dan David Perdue (Mandel Ngan/AFP)  Sementara itu, Trump terjun langsung memamerkan dukungan ke kandidat Kelly Loeffler dan David Perdue. Namun, pidatonya lebih banyak bicara soal tudingan kecurangan pemilu. Dia kembali membahas hal-hal yang sudah disampaikan kepada Sekretaris Negara Bagian Georgia Brad Raffensperger. Percakapan tersebut dinilai pakar hukum bersinggungan dengan penyalahgunaan wewenang.  Padahal, para politikus Republik khawatir isu itu bisa membuat pemilih mengurungkan niat untuk memberikan suara. Tetap saja, Trump bergeming. ”Ketika Anda menang besar dan mereka mencuri (kemenangan, Red) dari kita, jelas saya tidak bisa menerima hal itu,” tegasnya.  Trump masih mengandalkan rencana untuk menolak konfirmasi suara elektoral di Kongres pada Rabu(6/1). Harapannya, penolakan tersebut bisa dipakai sebagai dasar oleh Wakil Presiden AS Mike Pence, pemimpin agenda tersebut, untuk menganulir kemenangan Biden.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Ybh-8HJmecA

Persaingan Demokrat dan Republik, Georgia Jadi Penentu Komposisi Senat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Mitch-McConnell-Politico.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Covid-19 membuat legislasi di senat tersendat. Pada Sabtu (3/10), Mitch McConnell, pemimpin mayoritas senat dari kubu Republik, memaparkan bahwa seluruh kegiatan dihentikan hingga 19 Oktober mendatang. Sebab, tiga senator Republik tertular virus SARS-CoV-2. Mereka adalah senator Mike Lee dari Utah, Thom Tillis (North Carolina), dan Ron Johnson (Wisconsin). Ketiganya diketahui positif Covid-19 pada Jumat (2/10).  Dilansir CNN, para senator Republik biasanya bertemu beberapa kali setiap pekan untuk makan siang kaukus. Mereka biasanya duduk di ruang besar tanpa masker. Tiga orang yang positif itu sempat hadir dalam beberapa acara makan siang kaukus tersebut. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/10/2020/hubungan-as-tiongkok-panas-xi-jinping-tetap-doakan-donald-trump/">Hubungan AS-Tiongkok Panas, Xi Jinping Tetap Doakan Donald Trump</a></li> </ul> Namun, ada pengecualian dari keputusan McConnell. Yaitu, terkait dengan rapat dengar pendapat untuk persetujuan pemilihan Amy Coney Barrett sebagai hakim agung. Kegiatan yang dijadwalkan pada 12 Oktober itu akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Hearing itu diadakan komite yudisial di senat. Lee dan Tillis adalah anggota komite tersebut. Anggota yang tidak ingin hadir langsung bisa berpartisipasi secara online.  ’’Tentu saja semua anggota komite dari Republik bakal berpartisipasi dalam rapat dengar pendapat penting ini,’’ tegas McConnell seperti dikutip The Guardian. Lee yang masih menjalani isolasi mandiri menyatakan diri akan hadir dalam rapat dengar pendapat dan voting tersebut.  Republik memang diburu waktu. Seluruh proses harus selesai sebelum pemilu 3 November nanti. Sebab, jika pemenang pemilu nanti adalah Joe Biden dari Demokrat, kandidat usulan Presiden AS Donald Trump itu tidak bisa dipakai lagi. Artinya, Republik hanya punya waktu kurang dari sebulan untuk mengukuhkan Barrett sebagai hakim agung.  Kalau toh Trump tetap terpilih, belum tentu komposisi senat masih sama. Saat ini Demokrat memiliki suara mayoritas di House of Representative. Namun, Republik berkuasa di senat. Setelah pemilu nanti, belum tentu hasilnya sama. Jika Republik tidak menjadi mayoritas di senat, pilihan Trump tetap bisa terganjal.  Demokrat tentu saja tidak terima dengan kebijakan McConnell. Pertama, tentu saja mereka ingin pemilihan dilakukan setelah pemilu oleh presiden terpilih yang baru. Melakukan voting online untuk hal sepenting pemilihan hakim agung juga dirasa kurang tepat. Alasan lainnya adalah berkumpul di tengah pandemi dirasa terlalu berbahaya dan mengancam keselamatan.  ’’Jika itu terlalu berbahaya untuk melakukan rapat senat, jika dengar pendapat di komite (yudisial) dilanjutkan, sama bahayanya,’’ tegas Chuck Schumer, pemimpin kubu minoritas senat dari Demokrat, seperti dikutip Al Jazeera.  Mayoritas anggota komite sudah lansia dan memiliki faktor lain yang bisa memperparah keadaan jika sampai tertular Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KslOQ9Yp-xg&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Anggota Terpapar Covid-19, Kegiatan Senat AS Dihentikan Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Senator-Reuters-Yonhap.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Niat Amerika Serikat untuk terus berkonflik dengan Tiongkok tidak main-main. Bukannya memberi sinyal untuk berdamai, justru Senat dari Partai Demokrat mengumumkan rencana mempersiapkan dana fantastis sebesar USD 350 miliar untuk konflik dengan Tiongkok.  Kongres AS mempertahankan sikap keras terhadap Tiongkok. Lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disebut America LEADS Act, muncul ketika hubungan AS-Tiongkok berada ke titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/11/09/2020/hubungan-memanas-92-persen-perusahaan-as-ogah-hengkang-dari-tiongkok/">Hubungan Memanas, 92 Persen Perusahaan AS Ogah Hengkang dari Tiongkok</a></li> </ul> Di satu sisi, Senat Partai Republik merilis undang-undang mereka sendiri untuk menghadapi Tiongkok pada Juli lalu. Dalam ringkasan yang dirilis pada Kamis (18/9) lalu, Demokrat mengatakan RUU mereka bermaksud untuk memperkuat rantai pasokan medis AS, mendukung teknologi baru seperti 5G dan kecerdasan buatan, dan melawan persaingan ekonomi terhadap Tiongkok. Itu termasuk pencurian kekayaan intelektual, dumping, dan manipulasi mata uang.  "RUU itu juga mencakup persyaratan transparansi untuk menargetkan kampanye pendidikan dan pengaruh Tiongkok di AS," kata Senator Demokrat, Bob Menendez, seperti dilansir dari <a href="https://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=296261">Korea Times.</a>  Pada sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat, dibahas agenda yang difokuskan untuk "melawan" Tiongkok. Kali ini Demokrat dan Republik kompak demi melawan Tiongkok. Ketua Sidang, James Risch, seorang Republikan dari Idaho, mengatakan dia berharap RUU baru dari Demokrat dapat digabungkan dengan undang-undang partainya yang diperkenalkan pada Juli.  "Saya berharap kami bisa menyatukan semuanya menjadi satu RUU yang bisa kami semua dukung," katanya.  Bob Menendez membuat komentar serupa dalam sambutannya. "Saya senang mendengar ada RUU ini yang diperkenalkan oleh minoritas," kata Risch. "Ini masalah Amerika. Ini bukan masalah partisan," tambahnya.  RUU itu, pertama kali dilaporkan oleh The New York Times. Dan mendapat dukungan dari Senator New York Charles Schumer.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_1bicDr5pUQ

Demokrat dan Republik Kompak, AS Siapkan Dana Konflik dengan Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/12_trump.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konvensi Partai Republik selesai Kamis (27/8). Trump resmi diusung sebagai kandidat calon presiden. Pendampingnya tak berubah, tetap Mike Pence. Spekulasi yang bergulir belakangan ini bahwa Trump akan memilih Nikki Haley terbantahkan.  Haley digadang-gadang sebagai kartu yang bisa menyelamatkan kampanye Trump. Latar belakangnya yang mirip dengan kandidat wakil presiden Demokrat, Kamala Harris, diyakini bisa mendongkrak suara pemilih. Sama-sama perempuan, cerdas, dan berkulit warna. Pertarungan memperebutkan tiket ke Gedung Putih diyakini panas. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/26/08/2020/ancaman-republik-jika-as-di-tangan-demokrat-bongkar-kisah-horor/">Ancaman Republik jika AS di Tangan Demokrat, Bongkar Kisah Horor</a></li> </ul> Tapi, Trump tampaknya telanjur cocok dengan Pence. Sang wakil itu tidak pernah menunjukkan sikap tak setuju dengan Trump secara terbuka. Ketika pernyataannya dan Trump di publik tidak sama, dia akan bermanuver sehingga tampak mereka masih dalam satu pikiran. Pence ibarat bayangan Trump yang siap ikut ke mana saja tanpa mengganggunya. Dia tidak pernah berusaha lebih menonjol daripada Trump.  ”Saya rasa wakil presiden (Pence, Red) berusaha loyal sebisanya,” ujar pelobi Partai Republik Brian Ballard seperti dilansir The New York Times. Dia menyamakan Trump dan Pence seperti Ronald Reagan dan George H.W. Bush.  Banyak yang memperkirakan Pence ingin mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di AS pada 2024 nanti. Karena itu, saat ini dia menahan diri dan bersabar. Trump adalah jalan baginya untuk sampai di titik tersebut. Saat Reagan berkuasa, Bush juga bersabar menunggu giliran selama delapan tahun sebelum akhirnya berkuasa.  Jika benar mengintai untuk bertanding di Pemilu 2024, Pence mungkin harus berhadapan dengan Nikki Haley untuk berebut tiket pencalonan. Dalam beberapa wawancara, Haley menyatakan saat ini terlalu dini untuk memperkirakan apakah empat tahun lagi dirinya mencalonkan diri sebagai presiden atau tidak. Tapi, pada saat bersamaan, dia juga tidak menampik bahwa peluang itu ada.  Dalam wawancara dengan Fox News, dia menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah agar Trump dan Pence bisa menang pada pemilu November nanti. Dia juga membuka diri jika ditawari peluang bekerja di pemerintahan Trump sekali lagi. ”Jika ada kesempatan untuk melayani negara, saya mau melakukannya,” terang Haley.  Mantan duta besar AS untuk PBB itu mengklarifikasi rumor yang beredar bahwa Trump akan memilihnya dan mendepak Pence. Haley menegaskan bahwa Pence adalah teman yang baik dan sudah melakukan tugas dengan baik. Dia juga setia dengan Trump.  Sementara itu, ratusan orang dari gerakan Black Lives Matter (BLM) turun ke jalan pada hari terakhir konvensi Partai Republik. Mereka berkumpul di depan Gedung Putih menjelang pidato Trump. Mereka bukan ingin melihat Trump menerima tiket pencalonan dari Partai Republik, tapi menyingkirkannya dari Gedung Putih. Aksi BLM kembali marak setelah terjadi penembakan pria kulit hitam Jacob Blake oleh polisi di Kenosha, Wisconsin.

Di Pilpres 2020, Donald Trump Gandeng Mike Pence karena Setia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#republik

Berita Terkini