<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/hasto-pdip-2482944200.jpg" alt="Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam pidato pembukaan rakerda yang dilaksanakan tertutup, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (12/11)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam pidato pembukaan rakerda yang dilaksanakan tertutup, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (12/11).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan pengeroyokan yang menewaskan kader Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) Jogjakarta, Muhandi Mawanto. Pengusutan kasus tersebut dinilai penting untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan damai dan aman.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013672282/kapolri-jenderal-listyo-sigit-pimpin-upacara-kenaikan-pangkat-22-perwira-tinggi">Kapolri Jenderal Listyo Sigit Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 22 Perwira Tinggi </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami minta untuk seluruh aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih, dan mengusut tuntas. Karena pemilu ini harus damai, pemilu ini harus berjalan dengan aman," kata Hasto di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya Muhandi. Selain di Jogjakarta, Hasto menyebut tindakan represif lainnya juga dialami pendukung Ganjar-Mahfud di Boyolali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sedang menunggu laporan dari Yogya dan juga adanya tindak represif yang dilakukan di Boyolali," ungkap Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekjen PDI Perjuangan itu mengaku, dirinya akan menyampaikan lebih lanjut, terkait mulai maraknya kasus kekerasan bernuansa politik menjelang Pemilu 2024. Karena itu, TPN Ganjar-Mahfud meminta semua pihak untuk mengedepankan perdamaian pada masa kampanye ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013672247/resmikan-5-sumber-air-dari-kemhan-unhan-di-sukabumi-prabowo-ini-pengabdian-untuk-masyarakat">Resmikan 5 Sumber Air dari Kemhan-Unhan di Sukabumi, Prabowo: Ini Pengabdian untuk Masyarakat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian, pesan suara rakyat itulah suara kebenaran dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional," tegas dia. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Hasto Kristiyanto meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan pengeroyokan yang menewaskan kader Relawan Pejuang Demokrasi

Hasto Minta Polisi Usut Pengeroyokan Relawan Repdem di Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/WhatsApp-Image-2023-06-20-at-211105-3533544352.jpg" alt="Repdem meresmikan Posko Ganjar Presiden di Jalan Dukuh Kupang Timur, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan." width="100%">
<figcaption>Repdem meresmikan Posko Ganjar Presiden di Jalan Dukuh Kupang Timur, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Beragam dukungan dari simpatisan dan relawan Capres Ganjar Pranowo (GP) terus bermunculan. Salah satunya dari organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), yang terus bergerak intensif memenangkan Ganjar Pranowo. Repdem meresmikan Posko Ganjar Presiden di Jalan Dukuh Kupang Timur, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan. &rdquo;Posko ini juga menjadi ruang pemberdayaan warga, selain untuk konsolidasi dan pemenangan Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Bukan hanya simpatisan atau kader banteng yang datang kemari, tetapi masyarakat umum pun tidak ketinggalan,&rdquo; ungkap Ketua DPC Repdem Kota Surabaya Garry Prakoso, di sela peresmian Posko Ganjar Presiden. Masyarakat di sekitar Posko Pemenangan GP menyambut peresmian posko yang dihadiri jajaran PDI Perjuangan Kota Surabaya. Mulai pengurus tingkat kota hingga anak ranting serta,&nbsp; anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya. Garry mengatakan, beragam aktivitas pemberdayaan masyarakat telah disiapkan untuk mengisi kegiatan di posko tersebut. Di antaranya adalah pelatihan sablon gratis. &rdquo;Di posko ini juga akan disediakan alat sablon gratis bagi kawan muda yang memiliki ketertarikan,&rdquo; tutur Garry. Garry menuturkan, di lokasi posko juga telah digelar pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti lebih dari 50 warga sekitar, termasuk para lansia yang antusias mengikuti program tersebut. &rdquo;Ini merupakan kerja-kerja gotong royong kita bersama dalam memenangkan Ganjar Pranowo. Simbolnya adalah penandatanganan bersama kaus karya kami usai prosesi potong tumpeng,&rdquo; tutur Garry. Sementara itu, Ketua DPD Repdem Jawa Timur Mahfud Husairi mengapresiasi DPC Repdem Surabaya. &rdquo;Repdem Surabaya mampu menjadi pelopor gerakan pemenangan Ganjar Pranowo bagi seluruh DPC Repdem di seluruh Indonesia. Inisiatif Repdem Surabaya ini adalah salah satu ikhtiar bersama dalam mewujudkan kebulatan tekad kader PDI Perjuangan untuk hattrick spektakuler Pemilu 2024,&rdquo; jelas Mahfud Husairi. Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Achmad Hidayat menaruh harapan yang besar pada kerja kerakyatan Repdem Surabaya dapat memberikan tambahan suara elektoral bagi PDI Perjuangan. &rdquo;Jangan sampai kehadiran posko ini hanya sebagai seremonial, tetapi benar memiliki dampak bagi masyarakat sekitar. Sehingga resonansi suara gerak dari posko ini bisa berkontribusi pada kemenangan spektakuler Ganjar dan PDI Perjuangan,&rdquo; ujar Achmad Hidayat.

Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Surabaya terus bergerak intensif memenangkan Ganjar Pranowo. Salah satunya dengan mendirikan posko

Relawan Bergerak untuk Ganjar Pranowo, Repdem Dirikan Posko GP di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/repdem-HUT.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 kepada Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem). Organisasi sayap partai banteng moncong putih itu diingatkan untuk terus berjuang untuk rakyat marhaen.  Ucapan selamat dari Megawati itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat upacara perayaan HUT Repdem tersebut yang dilaksanakan di Gedung Sekolah Partai di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/12).  Hasto hadir di acara itu bersama Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dan Hamka Haq. Jajaran Repdem dipimpin Ketua Umumnya, Wanto Sugito atau akrab disapa Bung Kluthuk. Tampak hadir juga perwakilan sayap partai lain seperti Ketua Umum Banteng Muda Indonesia (BMI) Mochamad Herviano Widyatama dan Sekjen Taruna Merah Putih (TMP) Restu Hapsari.  "Dalam ulang tahun kali ini, Megawati mengucapkan selamat kepada jajaran Repdem, yang selama ini sudah menunjukkan karakternya sebagai banteng-banteng perjuangan membela rakyat yang menjadi korban kesewenang-wenangan, korban ketidak adilan dan juga penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Kata Hasto, Megawati mendorong agar semangat juang itu dilanjutkan. Namun ada pesan lainnya juga. Hasto menjelaskan bahwa acara digelar di Gedung Sekolah Partai dengan alasan tersendiri juga. Bahwa perjuangan Repdem harus sejalan dengan PDIP yang berbasis pada ajaran Bung Karno (BK).  "Ajaran BK sendiri menjadikan rakyat buruh, tani, dan nelayan sebagai orientasi, namun harus didasari keyakinan ideologi serta kedisiplinan. Jadi kita semua harus memastikan diri sebagai partai yang disiplin. Kita tidak boleh membela rakyat, tapi dengan melanggar hukum. Semua melakukan aksi membela rakyat, harus disiplin dan taat aturan," tegas Hasto.  Kedua, lanjutnya, dalam membela rakyat itu, tak boleh membedakan suku dan agamanya. Karena ketuhanan sebagaimana disampaikan Soekarno adalah ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang tidak ada egoisme agama.  "Ketuhanan yang hormat menghormati, yang seharusnya menebar kebaikan, ketuhanan yang berkebudayaan," urainya.  Ketiga, seluruh aspek kemanusiaan harus menuju ke arah keadilan sosial. Maka Repdem harus bergerak menyatu dengan rakyat. Membangun langkah satu rampak barisan bersama untuk memerangi kemiskinan.  "Ini harus bergelora. Satu langkah barisan menentang kemiskinan. Maka di Sekolah Partai inilah justru dalam peringatan ulang tahun Repdem ke-17, kita juga melakukan suatu upaya kritik dan otokritik, agar kita tetap setiap pada rel perjuangan kita," pungkasnya.  Sementara Ketua Umum DPN Repdem, Wanto Sugito menyatakan pihaknya siap menjalankan perintah partai yang disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Agar Repdem terus fokus menggarap pengorganisasin masyarakat pekerja, kaum buruh, tani, nelayan, dan kaum miskin Marhaen lainnya.  Sebagai buktinya, Repdem membawa perwakilan sejumlah kelompok masyarakat yang selama ini diadvokasi oleh Repdem. Ada Ibu Umi, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Karawang, yang hampir saja tertahan di Yordania karena terjerat illegal human trafficking.  "Saya terlantar di Yordania akhirnya bisa pulang ke Indonesia berkat Repdem dan PDIP. Terima kasih banyak, kalau bukan karena mereka mungkin saya sekarang tak ada disini," kata Umi, yang hadir bersama putri kecilnya dan tak bisa menahan isak tangisnya.  Ada juga perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) wilayah Puncak dan Ancol Jakarta Utara, yang selama ini diadvokasi oleh Repdem.  Di luar advokasi kerakyatan demikian, tentu saja Repdem juga akan ikut terlibat dalam pemenangan politik PDIP. Wanto menegaskan, pihaknya akan bekerja keras memastikan kemenangan PDIP di pemilu 2024, sehingga menciptakan hattrick setelah menang di 2014 dan 2019.  "Kami targetkan tuntas pada Maret 2022, yaitu konsolidasi dalam rangka membuktikan Repdem sebagai sayap partai yang memperkuat kontribusi kemenangan elektoral PDI Perjuangan di 2024," tegas Kluthuk.  "Soal pilpres kita tunggu komando Ibu Megawati. Saudara-saudara siap?" kata Wanto kepada para kader Repdem yang hadir di acara itu.  "Siap," jawab peserta acara dengan serempak sambil mengepalkan dan mengangkat tangan.  &nbsp;

HUT ke 17 Repdem, Megawati Minta Jangan Lelah Berjuang untuk Marhaen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/anies-dipolisikan-irjen-setyo-ditpidum-belum-terima-laporannya_m_163444.jpeg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto." width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Bareskrim Polri telah menerima laporan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pidatonya yang menyebut kata pribumi. Namun hingga kini, laporan belum ditindaklanjuti. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menuturkan, laporan memang diterima, tapi belum masuk ke dalam direktorat.&nbsp; &ldquo;Sudah disampaikan laporan atas nama Jack Lapian, nanti dari si penerima (Bareskrim) akan membagi masuk ke direktorat mana lalu dikaji,&rdquo; kata dia ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (18/10). Kemungkinan kata dia, laporan akan dimasukan di Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum). &ldquo;Tapi sampai sekarang direktorat pidum belum terima. Masih di bagian penerima laporan,&rdquo; sambung dia. Saat disinggung kapan kiranya pemeriksaan mulai dilakukan, Setyo yang juga mantan Wakabaintelkam ini belum bisa menyebutkannya. Karena hal itu adalah wewenang penyidik nanti. &ldquo;Untuk kapan pelapor akan diperiksa, tunggu dari penyidik. Karena sampai sekarang laporan belum diterima (dittipidum). Kemungkinan masih di bagian penerimaan laporan,&rdquo; ucap dia. Sebelumnya, laporan terhadap Anies teregister dengan tanda bukti lapor bernomor TBL/735/X/2017/Bareskrim. Pelapornya adalah Jack Boyd Lapian dan terlapor tertulis nama Anies Rasyid Baswedan. Dalam laporan yang diterima kepala piket siaga III itu, Anies diduga melakukan pidana diskriminatif ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B ke-1 dan 2. Lalu juga pasal 16 UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi, ras dan etnis. Dia menambahkan, penggunaan kata pribumi dan nonpribumi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008. Hal itu kini dilarang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998.&nbsp; Sementara itu, pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan, soal kemungkinan Anies akan menyusul Ahok ke dalam penjara itu adalah urusan kepolisian. Tapi semuanya tergantung dari penyelidikan di kepolisian. &ldquo;Laporan diterima, itu tergantung penyidik. Kalau memang ada tindak pidana, ya dilanjutkan. Tapi kalau tidak kan bisa dihentikan (kasus),&rdquo; kata dia ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (18/10).

Anies Dipolisikan, Irjen Setyo: Ditpidum Belum Terima Laporannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/jurnalis-dipolisikan-kader-repdem-ylbhi-minta-ini-ke-megawati_m_156016.jpeg" alt="YKBHI saat meberikan keterangan pers di kantornya terkait kriminalisasi yang diterima Dhandy." width="100%">
<figcaption>YKBHI saat meberikan keterangan pers di kantornya terkait kriminalisasi yang diterima Dhandy.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu jurnalis senior yakni Dandhy Dwi Laksono telah dipolisikan oleh anggota Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur. Hal terkait soal artikel Dandhy yang dianggap kader organisasi saya PDIP berisi ujasan kebencian terhadap Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri. Atas hal itu, Ketua Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati meminta Megawati segera bersikap. Pasalnya dia menduga laporan itu bukanlah atas perintah Megawati langsung. Dia juga menyebut bila, pelaporan terhadap Dandhy tak sejalan dengan semangat PDIP yang selalu didengung-dengungkan ke masyarakat. "Jadi kami masih berbaik sangka bahwa hal ini tidak diperintahkan Megawati. Karena kalau diperintahkan harusnya ada surat kuasa. Kami meminta kepada beliau untuk memberikan arahan kepada kadernya untuk menghentikan tindakan-tindakan seperti ini," kata Asfi di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/9). Dia menambahkan, tulisan yang disampaikan Dandhy melalui laman Facebook adalah bentuk kritik yang dijamin oleh konstitusi. Asfi mengatakan, Demokrasi tidak bisa didirikan di atas pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi. "Kami mau menyapaikan bahwa laporan kepada Dandhy yang juga menimpa banyak orang bertentangan dengan semangat demokrasi," ujarnya Selain itu, penghinaan merupakan terminologi untuk wilayah privat. Sehingga pejabat publik, Ketua Partai, dan Pemerintah harus menerima kritik sebagai bentuk masukan. Bukan justru mempolisikan orang yang melayangkan kritik. "Apa yang dilakukan Dandhy merupakan upaya memperbaiki negara. Itu merupakan kritik yang seharusnya tidak dianggap sebagai penghinaan," tegas dia. Asfi juga meminta aparat polisi tidak memproses secara hukum laporan.&nbsp; "Memang polisi wajib menerima laporan tapi tidak wajib memprosesnya," ujarnya. Sebaiknya polisi kata dia menghentikan proses laporan itu karena bila dilanjutkan, bisa menciptakan kesan adanya pembungkaman aspirasi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Dia juga menyebutkan bila sejauh ini polisi masih bersikap tebang pilih dalam memproses laporan yang masuk. Salah satunya kata dia di kasus putra Presiden, Kaesang Pangarep yang dilaporkan oleh seorang warga Bekasi, Jawa Barat ke polisi dengan sangkaan menyebarkan ujaran kebencian, beberapa waktu lalu. Di kasus itu, polisi memutuskan tidak memproses laporan itu karena tidak ada unsur pidana.&nbsp;"Tapi penghentian laporan baru terjadi pada laporan terhadap Kaesang karena dia anak presiden," katanya. Di kesempatan sama, Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin berharap polisi untuk menerapkan standar ganda dalam memproses hukum berbagai laporan dari masyarakat. Seharusnya polisi bisa memantau sejumlah kasus ujaran kebencian dan menyelesaikannya dengan musyawarah. "Polisi membuka ruang orang-orang melaporkan kasus-kasus ujaran kebencian sehingga rasa aman masyarakat untuk melakukan kritik jadi turun. Polisi jangan lakukan standar ganda terhadap masyarakat," kata Nawawi. Diketahui bila Repdem Jawa Timur melaporkan Dandhy Dwi Laksono ke polisi karena Dandhy dianggap telah menebarkan kebencian kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo melalui status Facebook yang diunggahnya.&nbsp;

Jurnalis Dipolisikan Kader Repdem, YLBHI Minta Ini ke Megawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/samakan-pdip-dengan-pki-anak-buah-prabowo-dipolisikan-repdem_m_148383.jpeg" alt="Waketum Gerindra Arief Poyuono" width="100%">
<figcaption>Waketum Gerindra Arief Poyuono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lantaran ucapannya yang menyamakan PDI Perjuangan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Waketum Gerindra Arief Poyuono dilaporkan ke Polda Metro Jaya.&nbsp; Dia dipolisikan dengan tuduhan pernyataan yang menimbulkan permusuhan hingga fitnah dan pencemaran nama baik parpol berlambang banteng moncong putih itu. "Tadi laporan kami diterima oleh pihak kepolisian. Yang kami laporkan adalah Waketum Gerindra Arief Poyuono atas pernyataannya di media online," kata Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem)&nbsp;Wanto Sugito ketika dikonfirmasi, Rabu (2/8). Pernyataan Arief kata dia sangat tidak pantas. Ditambah kedudukannya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Menurut dia, pernyataan itu bisa menimbulkan permusuhan karena sangat tidak berdasar. "Bahwa jelas PDIP landasannya adalah Pancasila, beda dengan organisasi PKI sebagai organisasi terlarang yang sudah dibubarkan berdasarkan TAP MPRS No 25 Tahun 1966," papar dia. Sebagai organisasi sayap kanan PDIP, Wanto mengatakan, Repdem keberatan dengan pernyataan Arief yang dianggap sebagai sebuah upaya pembusukkan terhadap PDIP menjelang Pilpres 2019. "Tidak boleh terulang, pernyataan SARA atau PKI jangan setiap jelang Pemilu kemudian PDIP dijustifikasi dengan PKI, harusnya lawan dengan program-program, jangan dengan isu SARA," sambungnya. Diketahui laporan itu diwakilkan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN REPDEM Fajri Syafi'i ke Polda Metro Jaya . Laporan itu teregister dengan nomor: LP/3633/VIII/2017/PMj/Dit.Reskrimum. Terlapor adalah Arief dan disangka Pasal 156 KUHP, Pasal 310 dan 311 KUHP.

Samakan PDIP dengan PKI, Anak Buah Prabowo Dipolisikan Repdem

repdem

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#repdem