<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/Ilustrasi-KJP-Plus-Hanung-1537171871.jpg" alt="Pedagang perlengkapan sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur memasang plang tanda menerima pembayaran menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Pedagang perlengkapan sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur memasang plang tanda menerima pembayaran menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemprov DKI Jakarta kini mencairkan dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) setiap bulan, bukan dirapel tiap tiga bulan sekali seperti sebelumnya. Kebijakan ini diambil Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk menghindarkan masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) maupun rentenir.&nbsp; Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim mengungkapkan, perubahan skema pencairan KJP bukan hanya soal teknis, melainkan untuk mencegah masyarakat jatuh ke dalam lingkaran utang. &ldquo;Yang tadinya dibagikan 3 bulan sekali, sekarang cairnya 1 bulan sekali. Ini sangat berharga, kenapa? Karena kalau biasanya 3 bulan sekali, sudah kita lakukan riset, akhirnya orang-orang terjerat pinjol,&rdquo; ungkap Chico saat menghadiri press release survei Ethical Politics dan Astrabuana Sendhang Pranawa di Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (24/6). Menurutnya, warga kerap terpaksa meminjam uang dari rentenir ataupun pinjol karena menunggu pencairan bantuan yang lama. &ldquo;Karena dia menunggu 3 bulan untuk bisa cair, sehingga di bulan ini &lsquo;aduh gue perlu duit&rsquo;, dia pinjem duit rentenir. Yang bunganya akhirnya ketika 3 bulan dapet, cuma bisa cukup bayar bunganya. Akhirnya kemiskinannya tetep terjaga, gak hilang gitu aja,&rdquo; lanjutnya. Chico mengatakan, penambahan kuota penerima manfaat dari KJP Plus juga menjadi prioritas Pramono-Rano. Sehingga dilakukan penambahan hingga 200 ribu penerima.&nbsp; &ldquo;Tadinya hanya 500 ribu penerima manfaat. Dalam beberapa hari Pak Pramono menjabat, itu naik jadi 707.266 penerima manfaat. Jadi naik 200 ribu,&rdquo; jelasnya. Chico juga mengungkapkan bahwa dampak dari KJP bukan hanya dirasakan oleh anak sebagai penerima bantuan, tetapi juga seluruh keluarganya. Chico bahkan menyebut bahwa total warga yang terdampak secara positif oleh program ini bisa mencapai lebih dari dua juta jiwa. &ldquo;Jadi yang terdampak dengan penerimaan KJP totalnya ada 700 ribu orang adalah 2,1 juta orang minimal. Karena ada satu rumah tangga ya," katanya. Selain bantuan uang tunai, penerima KJP kini juga bisa menikmati berbagai fasilitas tambahan seperti akses gratis ke tempat wisata dan museum di Jakarta, termasuk Ancol. &ldquo;Masuk Ancol itu 3 orang dengan kendaraan Rp 100 ribu lebih. Ini sekarang gratis karena si anak juga boleh dengan pendamping masuk ke tempat-tempat wisata di Jakarta,&rdquo; ujar Chico. Diketahui, dalam survey survei Ethical Politics dan Astrabuana Sendhang Pranawa disebutkan masyarakat sangat puas dengan program pemuktahiran KJP yang dilakukan Gubernur Jakarta Pramono Anung.&nbsp; "Dilihat dari sisi kepuasan, 92,61% responden merasa puas dengan program pemutakhiran data kartu jakarta pintar," ujar Hasyibulloh Mulyawan Direktur Eksekutif Ethical Politics di lokasi.

Pemprov DKI Jakarta mencairkan bantuan Kartu Jakarta Pintar setiap bulan untuk mencegah masyarakat terjerat utang pinjol.

Bantuan Kartu Jakarta Pintar alias KJP Kini Cair Setiap Bulan, Pemprov DKI Jakarta: Hindarkan Warga dari Jeratan Pinjol dan Rentenir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/gettyimages-2194101098-copy-1599118228.jpg" alt="Novak Djokovic." width="100%">
<figcaption>Novak Djokovic.</figcaption>
</figure> <div class="isi"> JawaPos.com -&nbsp;Perjuangan&nbsp;memulai karier sebagai atlet tenis profesional tidaklah mudah. Terutama dari sisi biaya. Kesulitan itu juga dialami Novak Djokovic. Saat kariernya mulai menanjak, petenis asal Serbia itu harus melakoni tur ke Amerika Serikat untuk meraup poin. Biaya perjalanannya tidak murah, sekitar USD 5 ribu (sekitar Rp 81,3 juta). Masalahnya, keluarga Nole -sapaan Djokovic- tidak punya cukup uang untuk membiayai.&nbsp; Djokovic kemudian menuturkan jika sang ayah, Srdjan, sampai harus meminjam uang, ke pihak rentenir atau mafia, dengan bunga yang sangat tinggi. &ldquo;Ayah saya menjelaskan situasinya kepada mereka (rentenir, Red), mengakui bahwa kami sedang terburu-buru, dan mereka mengenakan bunga 30 persen,&rdquo; beber Djokovic seperti dikutip dari&nbsp;Punto de Break. Srdjan setuju dengan kesepakatan tersebut. Meskipun, belakangan, mereka harus mengembalikan uang dengan tertatih-tatih. &ldquo;Kami memiliki banyak masalah, mereka (rentenir atau mafia, Red) bahkan menyebabkan kecelakaan mobil. Tetapi dia (Srdjan, Red) akhirnya mampu membayar,&rdquo; ungkap Djokovic. </div> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 680px; top: 816px;">&nbsp;</div>

Saat kariernya mulai menanjak, petenis asal Serbia itu harus melakoni tur ke Amerika Serikat untuk meraup poin.

Terbongkar! Fakta Unik Novak Djokovic: Pernah Utang Rentenir buat Biaya Tur ke Amerika Serikat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/j1c6PtDl4eAEU24kRIZNW8M700qEgcLDUcrWbiH2-1517254651.jpg" alt="Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pemkot Surabaya tak tutup mata terhadap jeratan pinjaman online (pinjol) yang kian membayangi masyarakat. Berbagai langkah konkret pun digulirkan untuk menghadirkan solusi pembiayaan yang aman. Berikut empat langkah konkret Pemkot Surabaya untuk membebaskan warga dari jeratan pinjol Ilegal dan rentenir. 1. Menyediakan Alternatif Kredit Aman Melalui Puspita BPR Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa salah satu fokus utama Pemkot Surabaya adalah melindungi masyarakat dari risiko pinjol ilegal dan praktik rentenir.&nbsp;Pemkot pun menginisiasi program penyaluran kredit melalui Puspita PT BPR Surya Arta Utama. Program ini diharapkan menjadi garda terdepan, khususnya bagi pelaku UMKM dengan alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau. "Kami sampaikan, kalau ingin meminjam sesuatu atau uang, pinjam lah di kredit kami di Puspita BPR. Kami turun ke semua lapisan masyarakat agar masyarakat tidak terjerat beban pinjol," ujar Eri Cahyadi di Surabaya, Jumat (13/6). 2. Edukasi dan Literasi Keuangan kepada Masyarakat Edukasi dan literasi keuangan mengambil peranan penting untuk mencegah masyarakat dari jebakan lilitan utang online. Sebaiknya, masyarakat lebih bijak dan memilih pembiayaan yang legal dan resmi. Wali Kota Eri Cahyadi juga menekankan, pentingnya literasi dan edukasi akses keuangan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro (UMKM) dalam akselerasi transformasi ekonomi digital. "Ketika sudah menggunakan digitalisasi, maka pertumbuhan ekonomi itu sangat cepat, sehingga kita bisa mengontrol mana yang lemah dan perlu kita tingkatkan lagi (melalui sebuah kebijakan)," imbuh Eri. 3. Mendorong Budaya Transaksi Digital Selain itu, Eri juga mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pembayaran digital atau nontunai. Salah satu inovasi yang digencarkan adalah program KatePay. Program ini ditujukan bagi pelajar SD-SMP, di mana mereka dapat menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai metode pembayaran di lingkungan sekolah dan alat transportasi umum. "Tujuannya adalah membangun kesadaran finansial dan kebiasaan transaksi nontunai sejak dini. Kami memang belajar betul untuk mengurangi (pembiayaan) yang tidak menggunakan digital," tutur Eri. Kebijakan ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transaksi digital, yang sejalan dengan visi Surabaya sebagai kota cerdas. 4. Meningkatkan Akses terhadap Produk Keuangan Resmi Di samping itu, Pemkot Surabaya juga fokus pada optimalisasi produk dan layanan keuangan untuk memberikan proteksi finansial dan pilihan investasi yang aman bagi masyarakat. Melalui kolaborasi dengan Pegadaian dan BPJS Ketenagakerjaan, diluncurkan program Tabungan Emas dan Jaminan Ketenagakerjaan. &ldquo;Terbukti dari capaian Tabungan Emas yang mencapai Rp 743 juta dan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 8 miliar, menunjukkan tingginya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,&rdquo; terang Eri. Dengan berbagai program terpadu yang digagas, Wali Kota Eri Cahyadi optimistis dapat terus menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta membebaskan masyarakat dari jeratan pinjol dan rentenir.&nbsp;

Pemkot Surabaya meluncurkan empat langkah konkret untuk membebaskan masyarakat dari jeratan pinjol ilegal dan rentenir

Pemkot Surabaya Luncurkan Empat Langkah untuk Bebaskan Warga dari Jeratan Pinjol Ilegal dan Rentenir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/31-3133977872.jpg" alt="5 weton juragan uang anti miskin apalagi sampai dikejar rentenir guna bayar utang" width="100%">
<figcaption>5 weton juragan uang anti miskin apalagi sampai dikejar rentenir guna bayar utang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - 5 Weton berikut ini sungguh bejo nasibnya. Ia dijuluki Juragan uang. Sebab dari sisi peruntungan garis tangan menunjukkan ia anti miskin. Dirinya aman ditagih Rentenir guna bayar utang, apa saja 5 Weton ini? berikut ulasannya dikutip dari YouTube Primbon Cirebon pada 28 November 2024. 1. Rabu Pon Berjuang untuk menggapai impian tak ayal mereka akan didatangi oleh berbagai hal baik yang akan membuatnya segera kaya raya. Meski begitu di sisi lain dikenal pemarah sehingga perlu menghilangkan karakter tersebut. Adapun tujuannya supaya mereka mampu memecahkan setiap masalah yang datang dan tidak mudah terjebak pada kegagalan. 2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon diprediksi akan kembali mendapat angin segar atas apa yang sudah diperjuangkannya meski sebelumnya mereka terjepit oleh berbagai masalah keuangan. Namun itu tidak bertahan lama karena orang dengan weton Jumat Kliwon adalah sosok yang anti miskin. Hal ini disebabkan oleh nasib dan rezekinya yang bersinar terang uang mereka akan terus stabil dan cerdas kelola keuangan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015362412/6-shio-ketiban-rezeki-nomplok-akhir-tahun-2024-peluang-emas-datang-tak-terduga">6 Shio Ketiban Rezeki Nomplok Akhir Tahun 2024, Peluang Emas Datang Tak Terduga</a> 3. Jumat Pon Jumat Pon akan selalu dibayangi dengan rezeki yang tak terduga sebab dalam bekerja pemilik weton ini akan melakukannya dengan penuh dedikasi tinggi. Sehingga menjadikan Jumat Pon menghasilkan hasil yang maksimal mereka akan mengalami peningkatan yang luar biasa dalam sumber keuangan uang yang menjulang tinggi selalu dirasakan oleh pemiliknya. Mereka termasuk orang-orang yang didampingi oleh khodam uang namun Jumat Pon punya watak keras kepala dan punya emosi tinggi disarankan untuk segera mengubah kebiasaan itu karena bisa menghalangi pekerjaan yang penting. 4. Minggu Legi Cenderung stabil dalam hal keuangan. Sebab mereka didampingi khodam uang menurut primbon Jawa ia adalah sosok yang suka menabung sehingga tetap fokus tujuan dan tidak cepat puas akan hasil yang di dapat. Didukung dengan faktor keberuntungan yang tinggi dan didampingi khodam uang. 5. Senin Legi Adapun prospek karir dan usaha weton ini diprediksi akan mengalami banyak peningkatan mereka punya banyak peluang mendapatkan rezeki di setiap waktu diramalkan Senin Legi akan hidup kaya raya sampai seumur hidup. *** &nbsp; &nbsp; &nbsp;

5 weton disebut Juragan uang, ia anti miskin apalagi sampai ditagih rentenir dikejar supaya bayar utang atau cicilan

5 Weton Juragan Uang, Anti Miskin Apalagi Ditagih Rentenir Dikejar Bayar Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/emak-sidoarjo-9616544.png" alt="TERJERAT RENTENIR: Eni Wahyuningsih (kiri) dan Suwindayani, pelaku pembobolan rumah, dihadirkan saat ungkap kasus di Mapolresta Sidoarjo kemarin (19/10). Emak-emak itu nekat beraksi di empat rumah." width="100%">
<figcaption>TERJERAT RENTENIR: Eni Wahyuningsih (kiri) dan Suwindayani, pelaku pembobolan rumah, dihadirkan saat ungkap kasus di Mapolresta Sidoarjo kemarin (19/10). Emak-emak itu nekat beraksi di empat rumah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Suwindayani dan Eni Wahyuningsih, dua emak-emak asal Prambon Sidoarjo, nekat membobol rumah karena terlilit utang kepada rentenir. Sejak beraksi Juli lalu, sudah empat rumah yang digarong. Keduanya mampu mengumpulkan uang puluhan juta rupiah. Sabtu (14/10) lalu, dua ibu-ibu itu akhirnya ditangkap selepas polisi mendapatkan laporan adanya pembobolan rumah di Desa Gampang, Prambon. Suwindayani mengaku terpaksa mencuri untuk mendapatkan uang lebih dan melunasi utangnya. &rdquo;Saya juga gadaikan sertifikat rumah ke rentenir,&rdquo; jelasnya saat ungkap perkara di Mapolresta Sidoarjo kemarin (19/10). Suwindayani akhirnya mengajak Eni. Sebab, keduanya sama-sama berutang kepada rentenir yang sama. Keduanya membobol rumah sejak Juli lalu. &rdquo;Total ada empat rumah yang saya curi,&rdquo; ujar Suwindayani. Menurut Suwindayani, pencurian pertama dilakukan di desanya, yaitu Desa Jati Alun-Alun, Prambon. Berselang satu bulan, tepatnya September, keduanya kembali mencuri di Desa Jatikalang, Prambon. &rdquo;Yang ketiga di Desa Kenongo, Tulangan,&rdquo; tutur perempuan 41 tahun itu. Sebelum beraksi, dua emak-emak itu mencari informasi terlebih dahulu desa yang menggelar acara besar seperti salawatan atau pengajian. Misalnya, di Desa Gampang, tersangka mencuri bertepatan dengan adanya acara salawatan. Agar tidak dicurigai, mereka datang ke lokasi dengan mengendarai dua motor. Keduanya pura-pura ikut salawatan. Setelah memarkir motor, Suwindayani dan Eni lantas berjalan menuju permukiman warga sembari mengamati satu per satu rumah yang ditinggalkan penghuninya. Ketika melihat ada seorang warga yang menutup dan mengunci pintu rumah, keduanya menunggu dari kejauhan. Selepas pemilik rumah pergi, aksi pembobolan pun dimulai. &rdquo;Kami kerja sama buka pintu. Saya renggangkan celah pintu, teman saya (Eni) buka slot pintu,&rdquo; ujarnya. Setelah berhasil masuk rumah, keduanya langsung menguras barang berharga milik korban. Enam buah gelang emas dan uang sejumlah Rp 25,5 juta dibawa kabur. &rdquo;Besoknya emas kami jual. Dapat Rp 9,4 juta, terus uangnya kami bagi,&rdquo; tutur Suwindayani. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013095737/jefri-nichol-dan-el-rumi-bertemu-di-ring-sama-sama-jalani-persiapan-dengan-matang">Jefri Nichol dan El Rumi Bertemu di Ring, Sama-Sama Jalani Persiapan dengan Matang</a> Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, Polsek Prambon menerima laporan pencurian pada Jumat (13/10). Setelah itu, penyidik Polsek Prambon mendapati adanya transaksi jual beli emas mencurigakan di salah satu toko emas. Berbekal informasi itu, polisi mendapatkan identitas pelaku. Keduanya ditangkap di rumah masing-masing. Dari hasil membobol rumah tersebut, Suwindayani bisa membeli sebuah motor Yamaha Mio bekas seharga Rp 2 juta. &rdquo;Sedangkan sisanya dibayarkan ke rentenir,&rdquo; tuturnya.&nbsp;(eza/c6/aph)

Suwindayani dan Eni Wahyuningsih, dua emak-emak asal Prambon Sidoarjo, nekat membobol rumah karena terlilit utang kepada rentenir.

Terlilit Utang kepada Rentenir, Dua Emak-Emak di Sidoarjo Nekat Bobol Empat Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/anas-dan-reses-koperasi-397119966.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno saat kegiatan reses di perkampungan Nginden Jangkungan, Sukolilo, Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno saat kegiatan reses di perkampungan Nginden Jangkungan, Sukolilo, Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menyatakan koperasi kampung perlu didirikan sebagai upaya mencegah aksi rentenir dan pinjaman online ilegal. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno menyatakan, mendukung berdirinya koperasi sebagai wadah aktivitas ekonomi warga kampung. &rdquo;Kami akan komunikasikan dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Surabaya agar aspirasi warga ini segera direalisasikan,&rdquo; kata Anas seperti dilansir dari Antara. Pernyataan Anas tersebut disampaikan setelah mendapat keluhan saat kegiatan reses di perkampungan Nginden Jangkungan, Sukolilo, belum lama ini. Menurut dia, dengan ada koperasi, warga bisa leluasa mengakses bantuan permodalan usaha dan juga bisa terhindar dari jeratan para rentenir atau orang yang menawarkan pinjaman dana secara ilegal (tidak diawasi oleh lembaga hukum maupun mendapat izin resmi). &rdquo;Nanti kami bantu koneksikan dengan program bantuan usaha dari PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) yang bunganya sangat rendah. BPR SAU merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Surabaya,&rdquo; terang Anas Karno. Apalagi, lanjut dia, banyak warga RW 07 Nginden Jangkungan yang mempunyai keterampilan seperti membuat kue, membuat minuman sinom, bubur ayam, menjahit, dan beberapa bentuk keterampilan lain. &rdquo;Tapi sayangnya belum terwadahi. Selama ini mereka berjalan sendiri-sendiri, tidak terarah. Padahal kalau diarahkan dan mendapat pembinaan intensif, bisa membantu kebutuhan ekonomi keluarga,&rdquo; terang Anas Karno. Salah seorang warga RT 04/RW 07 Nginden Jangkungan Nailil Munah&nbsp;mengaku tidak sedikit warga setempat yang terjerat utang rentenir bank-bank kecil. &rdquo;Banyak bank-bank swasta yang menawari kredit dengan bunga yang relatif tinggi. Karena ibu-ibu ini perlu,&nbsp;tetap ambil pinjaman itu. Kami sebenarnya tidak berharap seperti itu,&rdquo; ujar Nailil Munah. Nailil mengatakan, warga mengambil pinjaman, untuk menutupi kebutuhan ekonomi dan modal usaha. &rdquo;Kami butuh koperasi. Dulu sebenarnya mau didirikan koperasi tapi entah sampai sekarang belum ada,&rdquo; tutur Nailil Munah. Menurut Nailil,&nbsp;koperasi bisa menjadi wadah simpan pinjam warga dengan bunga relatif rendah. &rdquo;Juga menjadi wadah warga yang usaha UMKM. Entah itu soal pinjaman modal, pelatihan, pemasaran atau bentuk-bentuk untuk pengembangan usaha,&rdquo; ucap Nailil Munah.

Komisi B DPRD Kota Surabaya menyatakan koperasi kampung perlu didirikan sebagai upaya mencegah aksi rentenir dan pinjaman online ilegal

DPRD Surabaya Minta Koperasi Kampung Didirikan Cegah Rentenir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/RENTE-14-2168152402.jpg" alt="Ilustrasi seseorang terjerat pinjaman rentenir dengan bunga tak wajar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seseorang terjerat pinjaman rentenir dengan bunga tak wajar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rentenir adalah orang yang menawarkan pinjaman kepada pihak lain dengan bunga di atas kewajaran. Meski menawarakan tingkat bunga yang mencekik peminjamnya, rentenir tetap punya pasar karena proses pemberian pinjaman yang tak berbelit. Masyarakat memilih pinjam uang ke rentenir alih-alih lembaga jasa keuangan formal dengan alasan lebih cepat dan mudah. Namun kenyataan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, apalagi tanpa perhitungan keuangan yang tepat. Kasus tindak kejahatan lantaran terjerat rentenir sudah banyak contohnya. Misalnya baru-baru ini, seorang perempuan di Sidoarjo nekat gadaikan kendaraan perusahaan akibat utang kepada rentenir. Alasan meminjam uang ke rentenir yang dianggap lebih mudah, tanpa perlu identitas, serta tanpa syarat pemasukan per bulan. Dianggap menjadi jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan mendesak. Sehingga mengabaikan bunga yang harus dibayar bernilai cukup tinggi. Pada akhirnya, jika meminjam uang dalam jumlah besar dan tenor panjang, dapat dipastikan bunga dapat meledak bahkan melebihi jumlah utang yang semula. Masyarakat yang terlanjur terjerat rentenir, berikut ini cara agar terlepas dari lintah darat dikutip JawaPos.com dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setidaknya ada tiga cara sebagai langkah pertama untuk lepas dari masalah ini. Pertama, menghitung nominal yang harus peminjam bayar secara detail. OJK menjelaskan jika rentenir datang menagih, terima pembicaraan dengan baik-baik. Meski pada beberapa kasus rentenir tidak mengindahkan etika penagihan yang bermoral, namun peminjam harus tenang. Hitung berapa nominal yang harus dibayar dan bunga tambahan secara detail, tujuannya agar terhindar dari biaya yang sifatnya tidak wajar di luar utang utama. Kedua, cobalah untuk meminta penghapusan bunga pinjaman. Jika nilai bunga terlalu besar, bukan tidak mungkin nilainya justru lebih besar daripada utang utamanya. Lakukan negosiasi guna meminta penghapusan bunga tersebut. Kalau negosiasi untuk menghapus bunga tidak disetujui, peminjam dapat negosiasi untuk meminta kepada rentenir potongan bunga atau keringanan yang lain. Setidaknya, ada itikad baik yang peminjam tunjukkan dalam rangka melunasi utang. Ketiga, negosiasi untuk memperpanjang waktu pelunasan utang. Cara agar lepas jerat rentenir berikutnya masih dalam urusan negosiasi, kali ini dalam hal perpanjangan waktu cicilan. Usahakan waktu yang diminta tidak terlalu lama, agar terhindar dari bunga pinjaman membengkak. Jangan gali lubang tutup lubang, di mana peminjam malah ambil utang di rentenir lain untuk membayar utang di rentenir lama. Yang mana hal ini hanya akan membebani peminjam dengan semakin banyaknya rentenir yang datang ke rumah. Jika ketiga cara di atas masih belum dapat menyelesaikan masalah jerat rentenir, mintalah bantuan kepada pihak yang memahami kasus utang piutang. Peminjam membutuhkan surat kuasa yang nantinya diberikan kepada pihak tersebut untuk menyelesaikan sengketa. Bantuan dari pihak yang paham tentang duduk perkara, dapat mengantisipasi tindakan tidak etis dari rentenir yang menagih. Misalnya penagihan secara paksa, penyitaan barang, ancaman atau teror, dan sebagainya.

Meminjam uang ke rentenir sebagai jalan pintas kerema yang dianggap lebih mudah, tanpa perlu identitas, serta tanpa persyaratan yang ribet.

Kiat Terlepas Jerat Rentenir untuk Orang yang Terlanjur Meminjam Duit Dalam Jumlah Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/a14a3510-db1c-47bc-acea-6bd00fcb8e84-1682696351.jpeg" alt="ER di Polres Sidoarjo. Dia menggandaikan motor milik perusahaan karena terlilit utang rentenir." width="100%">
<figcaption>ER di Polres Sidoarjo. Dia menggandaikan motor milik perusahaan karena terlilit utang rentenir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Akibat hutang rentenir yang mencekik, seorang perempuan berinisial ER, 37, harus berurusan dengan Polres Sidoarjo. ER diketahui telah menggadaikan sepeda motor milik perusahaan rental motor tempatnya bekerja. Aksi nekat karyawati yang bekerja di posisi staf administrasi itu, dilaporkan pihak pemilik perusahaan kepada Polresta Sidoarjo. "Pihak perusahaan rental baru mengetahui jika motor rental itu digadaikan setelah ada pengakuan dari penyewa, jika motor yang disewa sudah dikembalikan," ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro di markasnya pekan lalu. Dalam melakukan aksinya, janda satu anak itu menggadaikan sepeda motor rental dengan modus melaporkan ke perusahaan jika motor rental masih disewakan. Padahal setelah di cek, motor tersebut sudah dikembalikan penyewa. Dengan begitu terungkap bahwa tersangka ER telah menggadaikan dua motor milik perusahaannya, dengan nilai Rp 3 Juta tiap unitnya. Tersangka mengaku nekat menggadaikan motor karena butuh uang untuk bayar hutang berbunga di rentenir. Selain mengamankan ER, polisi juga mengamankan barang bukti berupa dua buah BPKB sepeda motor dan satu unit sepeda motor rental yang digadaikan ER. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih laniut, ER diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara polisi tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya, yang bekerjasama dengan ER dalam menggadaikan sepeda motor rental itu.

Akibat hutang rentenir yang mencekik, seorang perempuan berinisial ER, 37, harus berurusan dengan Polres Sidoarjo.

Terlilit Rentenir, Staf Administrasi Gadaikan Motor Perusahaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/penjual_lumpia.jpg" alt="SALING DUKUNG: Dari kiri anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Kabiro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam DIJ Yuna Pancawati, dan Direktur Pemasaran Bank BPD DIY Agus Trimurjanto di Pate" width="100%">
<figcaption>SALING DUKUNG: Dari kiri anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Kabiro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam DIJ Yuna Pancawati, dan Direktur Pemasaran Bank BPD DIY Agus Trimurjanto di Pate</figcaption>
</figure>TPAKD dan Ikhtiar lewat Kredit untuk Melawan Rentenir  Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi ujung tombak perluasan akses keuangan masyarakat. Di antaranya, lewat kredit pembiayaan melawan rentenir. Cepat, bunga rendah, dan tanpa agunan.  AGAS P. HARTANTO, Kota Jogja  ---  HAMPIR tiap hari rentenir atau lintah darat itu mengontak Sugeng. Menawarkan pinjaman cepat. Tapi, pedagang lumpia itu kukuh menolak.  ”Tidak pernah saya tanggepi karena saya tahu itu berbahaya,” ungkap warga Kelurahan Patehan, Kota Jogja, tersebut.  Sugeng sudah 42 tahun berjualan lumpia. Mulai berjualan keliling dengan harga Rp 25 per buah. Dia kini cukup berjualan di rumah atau menerima pesanan hajatan.  Perkembangan itu tak terlepas dari pinjaman program kredit Pede (Pemberdayaan Ekonomi Daerah) dari BPD DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang menyasar kelompok usaha. Sugeng menerima pinjaman Rp 2 juta selama 1 tahun dengan bunga 0,6 persen tanpa agunan.  Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berada di bawah naungan OJK menjadi ujung tombak perluasan akses keuangan masyarakat seperti Sugeng di seluruh pelosok Indonesia. Bank menjadi pelaksananya.  Salah satu programnya, kredit pembiayaan melawan rentenir. Memberikan pendanaan tanpa menambah masalah akibat bunga yang tinggi.  Selama Bulan Inklusi Keuangan (BIK) pada Oktober lalu, OJK mengunjungi sejumlah pelaku usaha mikro (UMi) di Kelurahan Patehan untuk melihat langsung penerapan kredit Pede. Program tersebut menjadi program unggulan, mengadopsi model kredit pembiayaan melawan rentenir skema 3. Yakni, penyediaan kredit yang cepat dan murah.  Bunganya hanya 3 persen per tahun. Dengan plafon sekitar Rp 2 juta tanpa agunan. Jika ingin mengajukan sampai batas plafon Rp 55 juta, disyaratkan ada surat keterangan usaha dengan agunan tambahan.  Hingga September 2022, TPAKD Jogjakarta telah menyalurkan total pembiayaan Rp 4,4 triliun kepada 337.940 debitur. Alhasil, UMKM di sekitar wilayah Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul tak perlu lagi meminjam uang dari rentenir. Di sana akrab disebut bank titil yang menjebak masyarakat sampai terlilit utang lantaran praktik bunga selangit.  Sugeng mengatakan, sebagai ketua RT 37 kala itu, dirinya diberi amanah menjadi penanggung jawab paguyuban usaha. Menyeleksi siapa saja yang layak diberi pembiayaan usaha. Misalnya, warung kelontong, angkringan, usaha kue rumahan, serta usaha mikro dan kecil (UMK) lainnya yang berada di kampung.  ”Nah, saya lihat orang-orang yang bisa bertanggung jawab karena ini urusannya dengan bank. Kadang ada juga warga yang minta-minta, tapi saya tolak karena saya tahu karakternya. Nggak berani (kasih pinjaman),” terang pria 70 tahun itu.  Namanya orang usaha, rezeki memang tidak menentu. Kadang ramai, kadang sepi. Karena itu, dalam memberikan pinjaman, bank juga melihat penghasilan berjualan. Sebab, kalau bayarnya berat, debitur maupun bank akan dirugikan. Apalagi, pembiayaan dilakukan melalui kelompok usaha. Artinya, juga harus menjaga nama paguyuban agar tetap baik.  ”Biar saya juga nggak beban pikiran. Harus benar-benar orang yang amanah, sungguh-sungguh mau berusaha, dan komitmen. Alhamdulillah, sampai sekarang semuanya lancar,” ungkapnya.  Nunuk, pengusaha kue apem setempat, bersyukur mendapat modal usaha dari kredit Pede Bank BPD DIY. Dia dikucuri kredit Rp 10 juta dengan bunga 0,3 persen dalam jangka waktu 2 tahun. Dari usahanya itu, dia mampu menyekolahkan dan membayar kuliah ketiga anaknya sampai lulus.  ”Saya sudah ditinggal suami 11 tahun. Jadi, harus berjuang sendiri. Syukur dua anak sudah kerja, yang ragil (bungsu) baru lulus kuliah,” terangnya.  Wanita 61 tahun itu telah berjualan kue apem selama 10 tahun. Melayani pesanan hajatan, ruwahan, maupun acara-acara kantor/instansi. ”Sing penting telaten. Ini kurang 5 kali angsuran lagi, sudah selesai,” jelas Nunuk kepada Jawa Pos yang menemuinya bersama rombongan OJK.  Direktur Pemasaran Bank BPD DIY Agus Trimurjanto menuturkan, program kredit Pede merupakan bentuk antisipasi agar pelaku UMK tidak terjerat rentenir. Sejak diluncurkan pada 2020, nasabah kredit Pede mencapai 2.499 debitur senilai Rp 16,63 miliar sampai triwulan II 2022. Satu rekening bisa digunakan untuk beberapa orang di dalam kelompok usaha.  ”Alhasil, kami senang karena 99,9 persen itu lancar membayar. Kredit Pede ini ada yang konvensional dan syariah sehingga masyarakat Jogja yang ingin menikmati syariah monggo,” ucapnya.  Agus berkomitmen akan mengembangkan ke digitalisasi kredit Pede. Segala proses cukup dilakukan melalui aplikasi mobile banking. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah meningkatkan literasi keuangan digital kepada pelaku UMK. ”Edukasi dan literasi menjadi tugas kami. Agar arah semua sisi program menuju ke digital,” tuturnya.  Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi berharap seluruh stakeholder daerah mempercepat program TPAKD yang relevan bagi masyarakat di wilayahnya. Mengingat, setiap daerah memiliki karakter dan keunikan masing-masing.  ”Misalnya, di daerah tertentu banyak nelayan atau buruh tani, tentu programnya akan berbeda. Jadi, OJK itu seperti fasilitator untuk mendorong dan mempertemukan setiap pemangku kepentingan,” ujarnya.  Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Yuna Pancawati menyebut, perlu koordinasi, kolaborasi, dan sinergi berbagai pihak dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota. Khususnya, dalam rangka memutus akses pembiayaan ilegal.  Sosialisasi getol dilakukan ke masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Bahkan juga menyasar pelajar di Jogja. ”Melaksanakan sosialisasi juga pembukaan rekening sebagai wujud peningkatan literasi dan inklusi keuangan di 12 SMA/SMK dengan beberapa target program,” bebernya.

Penjual Lumpia Itu Tampik Rayuan karena Tahu Lintah Darat Berbahaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Ilustrasi-Pinjol-pinjaman-online-1.jpg" alt="Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau M. Lutfi mengatakan, aksi rentenir di Riau sulit diberantas kendati Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau sudah menggalakkan aksi melawan rentenir sejak beberapa tahun lalu.  ”Salah satu upaya untuk melawan rentenir sudah diinisiasi perbankan di daerah. Namun faktanya tawaran pinjaman yang diberikan rentenir justru dengan mekanisme jauh lebih mudah,” kata Kepala OJK Provinsi Riau M. Lutfi seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru.  Dia mengistilahkan pinjaman dikelola rentenir untuk masyarakat dengan sebutan Bank 46 yakni pagi pinjam 4 dikembalikan sore 6. Artinya 50 persen bunga yang mereka bebankan kepada masyarakat.  ”Aksi rentenir itu susah dilawan karena mereka menawarkan kemudahan kepada peminjam, cepat dan uang cepat diperoleh. Para pedagang yang membutuhkan dana cepat sangat diakomodir bank 46 alias rentenir itu. Masyarakat yang memerlukan perolehan dana cepat justru tidak memikirkan berapa pun beban bunga yang harus mereka tanggung,” ujar Lutfi.  Dia menegaskan, aksi melawan rentenir merupakan pekerjaan rumah yang hingga kini belum terselesaikan dengan tuntas oleh TPAKD maupun OJK dan BI selaku pembina dari TPAKD. Dalam pertemuan khusus di Kota Dumai beberapa waktu lalu, kredit melawan rentenir juga menjadi pembahasan serius.  "Salah satunya adalah bagaimana industri keuangan bank dan nonbank semakin mengambil peran yang lebih masif untuk memberikan kemudahan pinjaman kepada masyarakat dan pedagang khususnya di Riau," tutur Lutfi.  Dia menambahkan, salah satu kunci upaya mencegah rentenir ada di pelaksanaan TPAKD di masing-masing pemda, kabupaten dan kota di Riau. Sebab, TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan perluasan akses keuangan masyarakat di daerah.  "Ini yang bisa mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas. Sehingga masyarakat tak perlu lagi berhubungan dengan rentenir,” papar Lutfi.

OJK Sebut Aksi Rentenir di Riau Sulit Diberantas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rentenir

Berita Terkini