<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/renegosiasi-garuda.jpg" alt="DALAM SOROTAN: Pesawat Garuda tengah lepas landas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (1/11). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DALAM SOROTAN: Pesawat Garuda tengah lepas landas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (1/11). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Problem finansial maskapai nasional tidak hanya terjadi di Indonesia. Perusahaan penerbangan di Malaysia, Thailand, hingga Italia, misalnya, juga pernah menghadapi situasi yang mirip seperti yang dihadapi Garuda Indonesia saat ini.  Negara-negara tersebut menempuh penyelesaian yang berbeda untuk menyelamatkan maskapai nasionalnya. Mulai membentuk perusahaan baru hingga melakukan restrukturisasi. Dengan situasi dan kemampuan keuangan yang berbeda, Indonesia butuh effort ekstra untuk menyelamatkan maskapai pelat merah tersebut.  ”Kondisinya (dengan negara lain, Red) beda. Jauh beda. Kemampuan keuangan kita juga beda, jadi tidak bisa disamakan,” ujar pengamat penerbangan Alvin Lie kemarin (2/11). Menurut dia, opsi bailout atau bantuan suntikan dana dari pemerintah untuk mengentaskan Garuda Indonesia dari utang tidak realistis dilakukan.  Sebagaimana diketahui, saat ini Garuda Indonesia menempuh langkah negosiasi ulang dengan para lessor. Keberhasilan upaya tersebut, lanjut Alvin, sangat bergantung pada dukungan dan komitmen pemerintah. ”Dalam hal ini kan pemerintah pemegang saham mayoritas Garuda. Sementara renegosiasi itu, baik lessor maupun kreditur, butuh kepastian. Mereka akan tanya, oke kalau direstrukturisasi, bagaimana Garuda akan membayarnya? Yang bisa memberikan jaminan itu pemerintah,” jelas Alvin.  Dia yakin pemerintah tidak hanya mengandalkan renegosiasi dalam kasus Garuda Indonesia. Pemerintah seharusnya juga aktif mencari investor baru untuk masuk dan mengambil alih sebagian saham Garuda Indonesia. ”Jadi, kemungkinan saham pemerintah dijual atau saham-saham Garuda di anak-anak perusahaan bisa dijual,” ujarnya.  Alvin mengungkapkan bahwa kondisi seperti itu bukan kali pertama dialami Garuda Indonesia. Pada 2003–2004, Garuda Indonesia mengalami kondisi serupa. ”Saya ingat, ketika saya masih di DPR, DPR menyetujui suntikan modal ke Garuda Rp 1 triliun. Untuk Merpati Rp 100 miliar. Tapi cuma (bertahan) sebentar kan. Sepuluh tahun goyang lagi,” urainya.  Jika langkah-langkah penyelamatan gagal, Garuda Indonesia dikhawatirkan tutup dan meninggalkan kekosongan yang signifikan pada penerbangan domestik. Bahkan, selanjutnya bisa muncul maskapai yang mendominasi. Menurut Alvin, hal tersebut tidak menjadi kekhawatiran. Sebab, masih banyak maskapai lain yang beroperasi seperti Citilink, Sriwijaya, AirAsia, dan Lion Air. ”Tidak juga bisa dibilang monopoli. Dalam kondisi Garuda Indonesia yang sehat pun, Lion Air Group sudah menguasai (market share) 60 persen. Itu adalah hasil persaingan alami,” bebernya.  Sementara itu, Pelita Air santer digadang-gadang menjadi pengganti Garuda Indonesia. Dikutip dari laman resminya, Pelita Air Service (PAS) merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero). Sejauh ini, PAS hanya melayani penerbangan carter. PAS dibentuk guna menggantikan divisi udara Pertamina, Pertamina Air Service, untuk kebutuhan pengangkutan udara ke daerah tambang-tambang minyak BUMN yang terpencil.  Pelita Air juga diketahui melebarkan sayap bisnis dengan membuka penerbangan carter untuk transmigrasi, pemadam kebakaran, evakuasi, kargo, penerbangan VVIP, serta survei/foto udara. Pelita Air memiliki bisnis yang hampir serupa dengan Garuda Indonesia, yakni perawatan dan pemeliharaan pesawat.  Namun, dalam pandangan pengamat penerbangan Arista Atmadjati, tidak mudah bagi Pelita Air menggantikan Garuda Indonesia. Sebab, Garuda Indonesia memiliki sarana-prasarana yang sangat besar. Termasuk jumlah pesawat dan rute yang tidak sebanding dengan Pelita Air saat ini. Di samping itu, Pelita Air belum memiliki citra perusahaan sebaik Garuda Indonesia. ”Perlu waktu bertahun-tahun untuk mendatangkan pesawat maupun mengembangkan rute penerbangan internasional. Terkait citra dan branding, hal tersebut juga bukanlah hal yang mudah,” ujarnya.

Renegosiasi Garuda dengan Lessor Butuh Jaminan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dahnil-anzar-sebut-selama-ini-anggaran-belanja-alutsista-dinomorduakan_m_.jpg" alt="Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di Hotel Shangri-La Jakarta, Minggu (30/3)." width="100%">
<figcaption>Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di Hotel Shangri-La Jakarta, Minggu (30/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia dikabarkan gagal bayar proyek pesawat tempur KFX/IFX ke pemerintah Korea Selatan pada Agustus 2020 lalu. Nilai gagal bayar dikabarkan sebesar KRW 500 miliar atau setara dengan Rp 6 triliun.  Terkait kabar tersebut, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut saat ini pemerintah masih melakukan renegosiasi terkait kontrak proyek tersebut. Hal ini guna membahas pembagian pembayaran antarkedua negara.  "Saat ini pemerintah akan melakukan renegosiasi kontrak tahap berikutnya terkait dengan cost share yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia, temasuk renegosiasi terkait keberlanjutan proyek tersebut," kata Dahnil, Selasa (8/9).  Proyek KFX/IFX sendiri diketahui memiliki investasi senilai USD 8 miliar. Proyek ini rencananya akan dijalankan menggunakan APBN masing-masing negara. Untuk Indonesia dibebankan 20 persen dari nilai kontrak.  Menurut Dahnil, renegosiasi kontrak sudah terjadi berulang kali. Pada saat Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Ryamizard Ryacudu, juga sudah pernah dilakukan renegosiasi.  "Pada 2017 yang lalu, Presiden memerintahkan melakukan renegosiasi terkait proyek KFX/IFX, dan renegosiasi pada saat itu pemerintah Korsel belum menyepakati permintaan kita terkait penurunan cost share Indonesia dari 20 persen menjadi 15 persen," jelas Dahnil.  Namun, saat itu, Korea Selatan tidak mengabulkan penuh permintaan Indonesia. Korea Selatan hanya menyetujui pengurangan menjadi 18,8 persen.  Sebagai informasi, kerja sama pengadaan pesawat tempur KFX/IFX sendiri ditunda sejak 2009 silam. Kerja sama ini sempat menunjukan kemajuan setelah pada 7 Januari 2016, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani cost share agreement terkait pengadaanya.  Kendala kerja sama saat itu ditengarai karena Indonesia belum membayar 20 persen dari total biaya pengerjaan KFX/IFX fase kedua sebesar Rp 18 triliun atau KRW 1,65 triliun. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) periode 2014-2019, Ryamizard Ryacudu.

Proyek Jet Tempur KFX/IFX Terhenti, Jubir Prabowo: Renegosiasi Kontrak

renegosiasi kontrak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#renegosiasi kontrak

Berita Terkini

Renegosiasi Garuda dengan Lessor Butuh Jaminan Pemerintah

Proyek Jet Tempur KFX/IFX Terhenti, Jubir Prabowo: Renegosiasi Kontrak

Download Aplikasi JawaPos.com