<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/RENDY-PAHRUN-WADIPALAPA-1237662307.png" alt="RENDY PAHRUN WADIPALAPA" width="100%">
<figcaption>RENDY PAHRUN WADIPALAPA</figcaption>
</figure> SEBUAH&nbsp;pergeseran teknik dan strategi politik yang cukup mencolok bisa segera ditemukenali dalam medan kampanye Pemilu 2024 ini. Dengan mata amatir saja, publik bisa segera tahu bahwa ada beda besar antara kompetisi 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, yakni upaya habis-habisan untuk merayu pemilih muda. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendasarkan pesan-pesan kampanyenya lewat metafora sepak bola, mendatangi podcast dan dialog dengan basis anak muda, serta mengartikulasikan kritik-kritik melalui kosakata &rsquo;&rsquo;kekinian&rsquo;&rsquo; yang populer. Duet dua figur itu menipiskan image lama keduanya yang lekat dengan religiusitas dan mengubah citra diri dengan narasi-narasi segar, baru, dan akrab di telinga muda. Setali tiga uang, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memoles citra diri yang rileks dan santai, dua resep yang sejauh ini efektif dalam mengurangi keseriusan, ketegangan, dan kesan angker dari figur Prabowo. Situasi pada 2024 memaksa pasangan itu melakukan lompatan besar dengan meninggalkan formula lama Prabowo yang sering diasosiasikan dengan ketegasan &ndash;juga image buruknya sebagai bagian dari rezim Orde Baru. Dan, kemudian menyusun ulang retorika yang dipenuhi gimik dan trivia. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telaten menggarap ranah media baru, semisal TikTok, Instagram, maupun Twitter, tiga medan utama yang menyedot perhatian anak muda. Ditambah dengan polesan busana kasual beserta aktivitas trivia semisal rutinitas joging, Ganjar-Mahfud ingin mendudukkan diri sebagai representasi kemudaan. Perebutan untuk &rsquo;&rsquo;menjadi&rsquo;&rsquo; muda sesungguhnya logis belaka. Jumlah pemilu berkategori muda (17&ndash;40 tahun) mencapai 52 persen &ndash;sebuah angka jumbo yang memerlukan pendekatan sistematis. Pertimbangan itu memaksa kandidat untuk membangun mereknya yang baru, melakukan penyesuaian-penyesuaian, juga mengorbankan impresi lama yang sering diasosiasikan kepada mereka pada tahun-tahun politik sebelumnya. Meski demikian, merebut perhatian pemilih muda memerlukan kehati-hatian yang khusus: adakah banjir kampanye yang penuh trivia dan kosmetika kemudaan itu pada akhirnya menebang gagasan-gagasan dan visi besar? Apakah publik masih bisa mengenali substansi ide tanpa terlalu banyak disedot oleh distraksi kemasan? Distraksi Politik Sebuah laporan ilmiah memukau tentang fenomena pemilu dan pemilih muda ditulis Duncan McCargo (2021) yang menggarisbawahi kecenderungan-kecenderungan mengkhawatirkan. Dengan mendasarkan analisisnya pada generasi Z di Thailand, McCargo melihat inkonsistensi dan volatilitas yang tinggi pada gen Z dalam merespons isu-isu politik kontemporer. Sikap generasi muda sangat bertenaga, kritis, dan energik, tetapi tak memiliki stamina gerakan dan mudah padam. Bahkan, pada konteks Thailand di mana demonstrasi jalanan adalah sebuah metode gerakan sehari-hari, generasi muda mereka sering melepas momentum penting untuk melancarkan kritik. Akibat langsung dari hal itu, semua dipanen baru-baru ini: pemilu Thailand melahirkan ulang kekuasaan oligarkis yang didominasi kelompok elite tua. Pada titik ini, kita dapat melihat kesamaan ketika memandang kasus Indonesia. Generasi muda kita adalah aset yang sangat berharga dalam menggerakkan kritisisme sosial politik, tetapi menyimpan celah inkonsistensi dan distraksi politik. Berturut-turut skandal elite yang diungkap dan diramaikan lewat media sosial tampak berhasil memberi dampak, tetapi efeknya sering kali mudah menguap. Hal-hal yang dulu dianggap tabu politik dapat menjadi percakapan dan debat yang ramai di tangan anak-anak muda media sosial. Tetapi, pada beberapa hari atau minggu kemudian, topik segera berganti dan pembahasan bergulir ke tema yang sama sekali lain. Konjungtur naik turun itu memperkuat kecemasan McCargo bahwa generasi muda adalah generasi yang sesungguhnya paling dikecewakan oleh politik elite: mereka dihitung sebagai suara yang besar dan banyak, tetapi dimanipulasi sedemikian rupa dengan narasi trivia sambil memanfaatkan inkonsistensi dan volatilitas perilaku politik mereka. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk menjaga agar kampanye dan narasi-narasi pro-kelompok muda tidak menciptakan distraksi politik bagi pemilih muda. Kecemasan tersebut beralasan terutama lantaran kita semakin hari semakin dikepung oleh diskusi dan percakapan yang tidak bermutu, dari soal joget kandidat, nama tim kampanye yang menyerupai tim olahraga atau drama, dan rutinitas lari pagi. Semuanya tak menghadirkan sebuah perdebatan yang sehat dan serius dalam meneropong rencana maupun ide kandidat untuk Indonesia ke depan. Tentu saja di sini harus dipaparkan sebuah disclaimer bahwa kreativitas kampanye adalah penting. Tetapi, ia penting bukan semata-mata untuk menggusur bentuk kampanye yang konservatif dan monoton, melainkan justru bahwa kampanye kreatif menolong kandidat dalam mengirim pesan program yang dapat dicerna oleh macam-macam segmen pemilih, termasuk anak muda. Kegunaan ini, oleh karena itu, mustahil dicapai andai kandidat terlalu berfokus semata-mata pada kemasan. Lagi pula, asumsi semacam itu juga terlampau berbahaya karena mendudukkan pemilih muda semata-mata sebagai objek yang mudah ditipu. Meremehkan daya nalar mereka tentu adalah perjudian yang berbahaya. Sebab, kita tak pernah tahu bagaimana anak zaman ini menghukum elite nun jauh di puncak kekuasaan sana.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;RENDY PAHRUN WADIPALAPA,&nbsp;Peneliti Politik, PhD dari University of Leeds, United Kingdom &nbsp;

Sebuah pergeseran teknik dan strategi politik yang cukup mencolok bisa segera ditemukenali dalam medan kampanye Pemilu 2024 ini.

Mereka Baru Kandidat dan Rayuan Pemilih Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/RENDY-PAHRUN-WADIPALAPA-1237662307.png" alt="RENDY PAHRUN WADIPALAPA" width="100%">
<figcaption>RENDY PAHRUN WADIPALAPA</figcaption>
</figure> PERTANYAAN&nbsp;dalam judul ini terdengar sederhana sekaligus lugu, tetapi bergaung begitu lama tanpa sebuah jawaban yang total. Apalagi, dalam konteks Pemilu 2024 yang tahapannya sudah berjalan, figur Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mustahil untuk tak dihitung sebagai salah satu faktor terpenting. Dia telah mendemonstrasikan dengan telanjang sebuah rupa kekuasaan ekstensif yang nyaris tak terbantah. Megawati bukan saja memegang kata putus atas siapa calon presiden dan wakil presiden dari partainya. Namun, dia juga mengunci posisi sebagai satu-satunya patron partai di Indonesia yang memenangi tiga pemilu, dua di antaranya adalah pemilu demokratis, secara meyakinkan. Megawati juga membuktikan superioritas posisinya. Bahkan, dalam berhadapan dengan Presiden Joko Widodo. Dia memosisikan Jokowi sekadar sebagai &rsquo;&rsquo;petugas partai&rsquo;&rsquo; &ndash;sebuah label yang lagi-lagi disandang oleh bakal calon presiden 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo. Sebagian besar sarjana menyumbang pendapat romantik mengapa Megawati amat kuat. Alasan historis adalah yang paling masyhur di sini: Megawati merupakan perlambang kekuatan sejarah anti-otoritarianisme yang merayap dari bawah (lihat misalnya, Ali 2022). Putri Soekarno itu membangun legitimasi bukan saja dari genealogi ideologis nasionalisme yang diwariskan oleh presiden pertama, tapi juga karena kegigihannya melawan represi Soeharto. Namun, pendapat romantik semacam itu tak mencukupi dalam menjelaskan mengapa &rsquo;&rsquo;warisan&rsquo;&rsquo; dan kenangan sejarah itu tetap kuat hingga kini. Pada saat zaman bergerak secara radikal dengan kompleksitas kekuatan politik yang jauh lebih rumit ketimbang periode Orde Baru, bagaimana Megawati tetap tak tergantikan? Sementara partai-partai lain mengalami regenerasi dan transisi kepemimpinan, mengapa nama Megawati terus muncul sebagai yang teratas? Dan, yang paling penting dari itu semua: bagaimana bisa patronasi Megawati dapat mengintervensi, mengguncang, dan menantang secara terbuka kekuasaan seluas presiden? Otonomi &amp; Konfidensi Politik Berada di ujung kemudi partai selama hampir tiga dekade, status dominan Megawati memang banyak dikritik sebagai tanda kemenangan elitisme dan kuasa dinasti yang tak menghendaki kesegaran regenerasi (Aspinall 2010; Nugroho 2023). Tudingan itu sebagian benar, terutama melihat absennya figur kuat yang dapat diproyeksi menggantikan Megawati. Tetapi, dominasi Megawati beralasan karena dua sebab utama yang jarang dilihat dan diakui. Pertama, stabilitas internal partai. Kekuasaan Megawati menghindarkan partainya dari faksionalisme akut yang kerap hinggap sebagai konsekuensi transisi kepemimpinan. Refleksi semacam itu mudah dicari dari contoh pecah kongsi partai-partai besar, untuk menyebut beberapa: Anas Urbaningrum versus Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat, Djan Faridz versus Romahurmuziy di PPP, atau Muhaimin Iskandar melawan Abdurrahman Wahid di PKB. Megawati memilih cara paling efisien lewat mode dinasti (dynastic mindset) dengan terus mendudukkan dirinya sebagai calon tunggal di setiap kongres pemilihan ketua partai. Megawati secara efektif membangun image PDIP sebagai &rsquo;&rsquo;partainya Mega&rsquo;&rsquo; atau personalistic party, sebagaimana digarisbawahi oleh Tomsa (2013). Kedua, Megawati adalah satu-satunya figur politikus hari ini dengan rekam jejak eksperimentasi politik paling panjang. Dia kenyang dalam mengelola risiko kooptasi negara atas partai, sebagaimana yang ia alami sejak 1990-an. Situasi itu membedakannya dengan SBY, yang tampak begitu kerepotan dalam mengelola riak di dalam Partai Demokrat. Bahkan, kini di bawah risiko pengambilalihan partai oleh mantan panglima TNI Moeldoko. Pernah berkuasa sebagai wakil presiden dan presiden, Megawati juga memahami dengan sangat baik strategi oportunistik semacam distribusi kekuasaan, membangun aliansi politik, sekaligus menakar oposisi elite di lanskap kekuasaan. Dia juga berpengalaman di luar pagar kekuasaan, menempatkannya sebagai kritikus utama negara selama menjadi oposisi pada 2004&ndash;2014. Dia lolos dari krisis kekalahan pemilu dan membalik semua prediksi dengan memenangi dua pemilu terakhir. Keluwesan itu membuatnya tak tergantikan dalam pengertian harfiah: belum ada yang mampu menyaingi riwayat naik turun kekuasaan sealami dan selama Megawati. Semua kapital itu berkelindan dalam menjalin otonomi individual dengan konfidensi politik yang sangat mencolok. Meski berada sebagai anomali dalam spektrum politik maskulin, Megawati mendikte banyak usulan kebijakan lewat kader-kader partainya di lingkaran pemerintah dan parlemen. Lebih jauh, otoritas Megawati luar biasa eksesif hingga ke luar zona kepartaian. Maka, membayangkan dia mengintervensi Jokowi dalam banyak contoh tampak natural saja. Jokowi, dengan popularitas yang menolong PDIP dari kekalahan pemilu, tak akan pernah cukup untuk dianggap setara&ndash; tidak dalam riwayat kesejarahan partai dan pengalaman politik. Pada usianya yang ke-76 kini, Megawati dicatat media sebagai politikus aktif yang makin sering membuat blunder. Komentar-komentarnya atas Ganjar dan Jokowi sebagai petugas partai, nasihatnya untuk menghindari minyak goreng, atau komentarnya yang terus terang dalam memarahi Jokowi, adalah sedikit dari yang dinilai sebagai silap lidah yang merugikan partai dan dirinya sendiri. Tak sedikit pula yang meramal kekalahan PDIP di Pemilu 2024 jika Megawati tidak dapat mengontrol diri. Tetapi, ragam manuver Megawati itu adalah bukti sekali lagi atas bagaimana satu nama sungguh-sungguh secara harfiah menggenggam nasib politik banyak orang. Konfidensi semacam itu hanya datang dari orang dengan reputasi historis dan mencapai kemapanan oligarki, yang dengannya masa depan politik sebuah negara dapat dipengaruhi.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;RENDY PAHRUN WADIPALAPA,&nbsp;Peneliti politik, PhD dari University of Leeds, UK

Figur Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mustahil untuk tak dihitung sebagai salah satu faktor terpenting pada Pemilu 2024.

Mengapa Megawati Sangat Kuat?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Rendy-Pahlun-Wadipalapa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PADA 17 Maret 2023, kantor berita The Guardian merilis laporan berseri tentang kecemasan Amerika Serikat dan Kanada atas risiko keamanan platform media sosial TikTok. Keberatan utama dua negara ini ada pada kecurigaan atas potensi TikTok dalam mengamplifikasi berita-berita palsu, propaganda politik pro-Tiongkok, dan kebocoran data pengguna.  Kecemasan atas propaganda dan disinformasi yang difasilitasi platform TikTok adalah sebuah gejala yang relatif baru. Situasi ini juga cermin atas betapa revolusioner media sosial yang berbasis di Republik Tiongkok ini. TikTok berangkat dari medium trivia populer dengan konten utama tutorial make-up, musik, dan tari-tarian yang ringan sekaligus lucu (playful and silly) menuju media arus utama multitopik dan jangkauan audiens yang paling agresif saat ini.  Beberapa sarjana melihat potensi politik TikTok semakin kentara dalam peristiwa-peristiwa pemilu mutakhir. Mendoza (2022), misalnya, menganalisis pemilu Filipina tahun lalu yang sarat berita palsu dan melihat TikTok sebagai biang keladi utamanya. Kala itu dunia terkejut tatkala pemilu Filipina memenangkan putra diktator, Ferdinand ”Bongbong” Marcos Jr, ke tampuk kekuasaan. Prospek demokrasi Filipina seketika murung.  Indonesia, dengan beberapa variasi, sedang menuju pada tren kampanye politik berbasis TikTok. Per 2023, setidaknya satu miliar pengguna mengakses TikTok dengan nyaris 110 juta penggunanya beralamat di Indonesia. Dengan statistik jumbo itu, mudah dipahami semakin banyak nama politikus kondang yang masuk dan memoles popularitasnya di TikTok. Misalnya, akun Ganjar Pranowo berhasil menggaet 5,3 juta pengikut; Ridwan Kamil dengan 1,7 juta pengikut; sementara Erick Thohir terus bertumbuh dan mendapat simpati dari 1,2 juta pengikut. Kita melihat kontes popularitas di sini dengan suplai materi harian yang dikemas sedemikian rupa untuk merebut sebanyak-banyaknya mata.  Namun, justru di sinilah kewaspadaan harus ditambatkan. Hanya satu tahun berselang dari kompetisi pemilu serentak 2024, kita tak memiliki pengalaman yang matang serta perangkat regulasi dan sumber daya yang memadai dalam mengatur risiko-risiko kampanye politik di ranah virtual.  Strategi Nasional  Pada Oktober tahun lalu, majalah Fortune meliput keputusasaan para kandidat dalam pemilu kongres di Amerika Serikat yang mengharuskan mereka masuk dalam gelanggang TikTok meski tahu ada banyak risiko di sana. Para kandidat ini ”melawan” imbauan pemerintah agar menghindari kampanye berbasis TikTok karena alasan keamanan. Pertimbangannya begitu sederhana sekaligus pragmatis: ada ratusan juta suara pemilih pemula, sebuah angka yang pantas untuk diperebutkan (Klepper, 2022).  Dengan mayoritas pengguna yang berada di usia pemilih pemula, Amerika Serikat (AS) mengambil jalan kontroversial berupa ancaman blokir atas TikTok, apalagi dengan data bahwa dua di antara tiga remaja AS adalah pengguna aktif harian. AS mengantisipasi risiko besar dari kebocoran data-data privat pengguna, terutama sejak hukum intelijen nasional Tiongkok disahkan pada 2017. Peraturan ini mengharuskan perusahaan-perusahaan media berbasis Tiongkok untuk menyerahkan apa pun data penggunanya yang berhubungan dengan kepentingan Tiongkok. Tentu saja langkah AS ini segera dikecam sebagai perlambang otoritarianisme, yang tak ada bedanya dengan otoritarianisme Tiongkok dalam melarang Google atau New York Times untuk diakses di negaranya.  Pada sisi lain, Indonesia perlu menyiapkan langkah. Disinformasi politik yang telah menjadi rutinitas lima tahunan pemilu telah menjadi tren yang makin sulit dilawan. Kita memang tak sendirian, ada ratusan negara dengan kecenderungan dan kerentanan yang sama terhadap ancaman disinformasi politik. Sampai detik ini, sangat sedikit negara yang dicatat berhasil dalam melawan dan mencegah disinformasi. Kecuali, mereka yang berada dalam sistem diktatorial tertutup dengan kontrol mutlak atas media. Alih-alih menginvestasikan ratusan miliar rupiah pada aspek infrastruktur sebagaimana yang dikerjakan Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak beberapa tahun lalu, Indonesia perlu berinvestasi lebih pada literasi media dan perlawanan sistematis disinformasi (counter disinformation).  Setiap lembaga strategis yang berurusan dengan pemilu harus dibekali secara memadai. KPU, misalnya, tampak menjadi instansi yang begitu rentan oleh delegitimasi politik dan serangan kampanye hitam oleh kandidat yang tak puas atas hasil pemilu. Penting dicatat bahwa serangan disinformasi sistematis atas penyelenggara pemilu juga menjadi tren di negara-negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Thailand, dan Filipina. Sementara itu, universitas, peneliti independen, dan kelompok-kelompok generasi muda tampak kekurangan tempat dan belum mampu berbicara banyak. Singkatnya, sejauh ini tak ada strategi nasional yang terorganisasi dan cetak biru untuk melawan disinformasi.  Mungkin karena itulah, dalam literatur komunikasi politik mutakhir, muncul satu ironi atas bagaimana kampanye beracun disinformasi semakin menjadi gejala sehari-hari justru ketika teknologi media tumbuh begitu terbuka dan transparan. Negara perlahan melemah karena degradasi mutu informasi. Kecanggihan teknologi dan keterbukaan akses informasi, rupanya, tak seideal kelihatannya: ia nyaris tak berseiring dengan kontrol atas mutu. Proposisi ini membawa semua orang pada satu tuntutan mutlak bahwa diperlukan ekosistem demokratis yang aman dengan regulasi yang ketat. (*)  <hr />  *) RENDY PAHRUN WADIPALAPA, Peneliti politik, PhD dari University of Leeds, United Kingdom

TikTok dan Potensi Disinformasi Politik 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/rendy-pahrun-wadipalapa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DALAM beberapa tahun terakhir, bertumbuh tren analisis dari para sarjana politik yang mencoba membaca kecamuk situasi politik Indonesia. Aspinall dan Mietzner (2019), misalnya, membaca polarisasi politik yang menajam dan semakin mengerucut pada pertarungan atas ”kelompok pluralis” versus ”kelompok Islamis”, di mana keduanya dipisahkan oleh garis dalil pro-republik atau pro-agama. Kesimpulan serupa, dengan sedikit variasi temuan, juga terpantul dari tulisan para analis sosial dan politik Indonesia mutakhir (Fossati 2019; Salahudin et al 2020; Ahlstrand 2021). Semuanya bersepakat bahwa kecenderungan mengkhawatirkan ini telah membimbing situasi politik pada kemunduran demokrasi.  Pada saat yang sama, amatan para analis ini semakin mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak diperlukan observasi berbelit untuk mengetahui betapa terbelahnya psikologi politik hari ini: ada semacam imajinasi bahwa kelompok seberang adalah ancaman eksistensial. Pendapat atas satu hal dapat dengan buta dibantah semata-mata karena ia datang dari ”kubu” yang berbeda. Debat dengan mudah menjalar di media sosial, di kolom-kolom komentar tautan publik, hingga grup pesan instan berskala RT, RW, atau alumni sekolah dasar.  Ketegangan mudah dibakar oleh proyeksi imajiner atas ”bagaimana jika…” kelompok seberang berkuasa, dengan kecemasan yang ditimbulkannya sendiri. Dalam konteks ini, kita mudah melihat jika masing-masing kelompok menarik diri dalam ekstremitas yang sukar sekali dibayangkan dampaknya. <h3>Skizofrenia</h3> Masyarakat politik yang telah tiba pada keputusan untuk mengekstremkan dirinya sendiri telah memicu pertanyaan: seberapa besar pertaruhan yang dibayangkan sehingga satu kelompok masyarakat dapat bertindak demikian fanatik dan menutup diri pada alternatif pandangan lain?  Sebagian peneliti yang dikutip di awal tulisan menawarkan setengah jawaban atas pertanyaan ini. Genesis atas konflik politik hari ini mudah dilacak dari proses pemilu yang dramatik, dengan kampanye hitam yang beracun dalam menggalang dukungan pada masing-masing kandidat. Pada dua pemilu presiden terakhir, orang disuguhi berita burung atau kabar palsu dengan tujuan menciptakan sebuah image tertentu dan menganalisasi suara pada kandidat tertentu. Analisis berakhir pada peran elite politik dalam mengorkestrasi dukungan dengan resep polarisasi sosial.  Tetapi, ada tanya yang tertinggal di sana: mengapa polarisasi ini demikian berkelanjutan, sedang hari ini kita tahu bahwa dua kandidat yang terlibat dalam kontes pemilu yang ketat itu kini sudah bersatu dalam kapal yang sama? Mengapa kebencian bisa demikian berakar? Apakah ini semata-mata timbul sekejap dari peristiwa dukung-mendukung pada pemilu lalu, ataukah ia berakar jauh lebih dalam dan lebih lama dari yang sudah dibayangkan?  Pada situasi ini, dalam hemat penulis, penting untuk menemukenali imajinasi politik yang terbaring sebagai fondasi perilaku dan sikap politik hari ini. Imajinasi ini membimbing kita dalam deskripsi atas diri, memersepsi ”ancaman”, mendefinisikan apa dan bagaimana sesuatu yang ideal itu, dan bagaimana relasi kita dengan pemerintah dan negara. Di antara gambaran-gambaran imajiner ini, menurut Bottici (2007), terjadi pertukaran yang lentur antara realitas dan mitos.  Sebagian dari imajinasi ini dipanen dari pengalaman sehari-hari. Sebagian yang lain dari pengetahuan lewat berita, buku, atau media lain. Dan sisanya didapat dari rumor, kabar burung, atau gosip sehari-hari. Yang menarik diamati adalah seberapa lama imajinasi ini ditabung dan diwariskan.  Kehidupan bermasyarakat, dalam situasinya yang paling stabil dan tenang sekalipun, masih menggoreskan stereotipe dan kecurigaan-kecurigaan atas satu dan beberapa kelompok. Endapan memori konflik di masa lalu ini membekas dan menyumbang kelahiran imajinasi politik di konteks sekarang. Ada yang tak tuntas dan tak teratasi dari konflik yang lalu. Sebutlah misal, pada konflik tajam antaretnis, atau genosida korban 1965, yang meninggalkan luka dan kenangan buruk berikut rumor-rumor yang tak pernah sungguh-sungguh dicoba untuk dijawab dan diselesaikan.  Ingatan dan cacat sejarah ini adalah ”tabungan” kenangan buruk dan prasangka yang lalu bertemu dengan kesialan yang lain: kontestasi politik. Kita masih dengan sangat segar mengingat betapa mudahnya elite menghambur-hamburkan ancaman dan stereotipe, mencurigai datang dan bangkitnya komunis, menuding bagaimana cara berpakaian tertentu muslim sebagai pertanda ia tidak Pancasilais, dan seterusnya. Orang bisa juga memercayai bahwa ratusan Taliban sungguh-sungguh membajak KPK, sebagaimana mengimani bahwa jutaan komunis sedang menyamar dan bersiap merebut republik.  Semua ini secara meyakinkan adalah upaya sistematis untuk menarik lagi keluar memori konfliktual dalam sejarah bangsa sekaligus membentuk ulang imajinasi politik orang. Kita juga masih ingat bertebaran narasi putus asa dalam bentuk ”the lesser evil”, pilihlah yang buruk di antara yang terburuk. Narasi yang tampak bijak ini, pada kenyataannya, mengakselerasi skizofrenia politik yang melupakan sama sekali nilai baik.  Nilai menjadi demikian lemah dan tak berarti karena satu-satunya yang diharapkan saat itu adalah keputusan yang cepat untuk berpihak dan harus berpihak tidak boleh tidak. Dengan narasi semacam itu, masing-masing kepala akan mulai untuk mereposisi dirinya dalam berhadapan dengan kubu lain. Menganggap bahwa bahaya sudah benar-benar di ambang pintu. Dan hanya dengan memilih satu figur, ia beserta kelompoknya akan diselamatkan.  Kini kita semua tahu betapa berbahayanya tragedi yang tak tuntas di masa lalu. Bukan saja bahwa masa itu akan menjadi misteri dan beban sejarah, melainkan juga ia akan menjadi ladang kesempatan bagi para elite yang tak bertanggung jawab untuk memanen kebencian dan ketakutan demi tujuan elektoral.  Imajinasi politik kita hari ini, dan kecamuk yang dihasilkan darinya, bukanlah sesuatu yang penuh ketiba-tibaan. Ia lahir dari keengganan dalam menjernihkan soal-soal masa lampau dan keserakahan politik masa kini. (*)  <hr />  *) RENDY PAHRUN WADIPALAPA, Pengajar FISIP Universitas Airlangga; mahasiswa doktoral bidang politik University of Leeds, UK

Ekstremitas, Polarisasi, dan Imajinasi Politik