<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/01/02a47b26-a8dd-4fd6-8107-9b9c158cf010-1-2872040097.jpg" alt="Dialog OJK, BEI, KSEI, KPEI dan Danantara Indonesia bersama para pelaku pasar di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu (1/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dialog OJK, BEI, KSEI, KPEI dan Danantara Indonesia bersama para pelaku pasar di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu (1/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan langkah besar untuk memperkuat reformasi struktural pasar modal Indonesia. Bersama Self Regulatory Organization (SRO), yakni Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), OJK menyusun delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal. Pejabat Sementara (Pjs) OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK untuk melakukan bold and ambitious reforms agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan menarik bagi investor global. &ldquo;OJK bersama dengan SRO menyampaikan komitmen untuk melakukan reformasi yang berani dan ambisius di pasar modal Indonesia, sesuai dengan best practices dan memenuhi ekspektasi global index provider,&rdquo; ujar Friderica dalam Dialog Bersama Para Pelaku Pasar di Main Hall Gedung BEI, Jakarta, Minggu (1/2). Ia menjelaskan, delapan rencana aksi tersebut dirancang untuk mempercepat reformasi integritas pasar modal, sekaligus menjawab berbagai tantangan struktural yang selama ini menjadi perhatian pelaku pasar. &ldquo;Kami menyiapkan delapan rencana aksi untuk percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. OJK berkomitmen bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat reformasi struktural pasar modal,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Friderica menyebutkan, delapan rencana aksi itu dikelompokkan ke dalam empat klaster utama. Pertama, klaster kebijakan baru terkait free float. Kedua, klaster peningkatan transparansi. Ketiga, klaster tata kelola dan enforcement. Keempat, klaster penguatan sinergi antar-lembaga. Salah satu rencana aksi yang menjadi perhatian utama adalah kebijakan kenaikan batas minimum free float emiten, alias jumlah saham yang bisa diperdagangkan secara bebas. OJK bersama SRO berencana menaikkan batas minimum free float menjadi 15 persen, dari ketentuan saat ini sebesar 7,5 persen. &ldquo;Ini menjadi diskusi yang sangat hangat dalam beberapa waktu terakhir. OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen. Tentu implementasinya akan dilakukan bertahap,&rdquo; ungkap Friderica. Lebih lengkap, berikut ini 8 rencana aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia: <h3>Pilar Likuiditas</h3> 1. Kebijakan Baru Free Float. Menaikkan batas minimum free float emiten/perusahaan tercatat menjadi 15% sesuai standar global, dengan masa transisi bagi emiten eksisting. <h3>Pilar Transparansi</h3> 2. Transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Memperkuat keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan kredibilitas dan investability pasar. 3. Penguatan Data Kepemilikan Saham. Penguatan data oleh KSEI agar lebih granular, reliabel, dan sesuai best practice global, termasuk detail tipe investor dan peningkatan disclosure kepemilikan. <h3>Pilar Tata Kelola &amp; Enforcement</h3> 4. Demutualisasi Bursa Efek. Penguatan governance bursa serta mitigasi benturan kepentingan melalui pemisahan fungsi komersial dan pengawasan. 5. Penegakan Peraturan dan Sanksi. Enforcement yang tegas, konsisten, dan berkelanjutan terhadap pelanggaran, termasuk manipulasi transaksi saham dan informasi menyesatkan. 6. Tata Kelola Emiten. Peningkatan standar governance emiten, termasuk pendidikan berkelanjutan bagi direksi/komisaris/komite audit serta kewajiban kompetensi/sertifikasi profesi penyusun laporan keuangan. <h3>Pilar Sinergitas &amp; Pendalaman Pasar</h3> 7. Pendalaman Pasar Secara Terintegrasi. Akselerasi pendalaman pasar dari sisi demand, supply, dan infrastruktur secara terkoordinasi. 8. Kolaborasi &amp; Sinergi dengan Stakeholders. Penguatan kerja sama antara pemerintah, regulator, SRO, pelaku industri, dan asosiasi dalam mendorong reformasi struktural berkelanjutan. &nbsp;

OJK siapkan 8 rencana aksi percepatan reformasi pasar modal Indonesia dengan kebijakan free float dan peningkatan transparansi.

OJK Siapkan 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Pasar Modal, salah Satunya Free Float Minimum 15%

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/InShot_20240805_165317470-4073998880.jpg" alt="Pemkot Jakarta Pusat memberi materi pencegahan korupsi di SMA Negeri 5 Jakarta, senin (5/8). (ANTARA/HO-Pemkot Jakarta Pusat)" width="100%">
<figcaption>Pemkot Jakarta Pusat memberi materi pencegahan korupsi di SMA Negeri 5 Jakarta, senin (5/8). (ANTARA/HO-Pemkot Jakarta Pusat)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemerintah Kota Jakarta Pusat memberikan materi pencegahan korupsi di SMA Negeri 5 Jakarta, Kemayoran, Senin (5/8). Kegiatan itu merupakan upaya memperkuat karakter generasi muda untuk mencegah korupsi.&nbsp;Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 108 siswa kelas 11 dan 12. "Materi pencegahan korupsi yang disampaikan lebih ke penguatan karakter agar menjadi nilai mereka dalam keseharian," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat&nbsp; Kota Jakarta Pusat, Bakwan Ferizan Ginting di Jakarta, Senin, sebagaimana dilansir dari Antara. Materi yang disampaikan soal pencegahan korupsi tidak hanya tentang membangun karakter pencegahan korupsi secara dini. Melainkan juga rencana aksi. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengajaran pencegahan korupsi itu, pihaknya mendorong pembentukan kantin kejujuran di lingkungan sekolah. Menurut Ginting, kegiatan pembelajaran ini juga berdampak terhadap pelaku siswa, lingkungan sekolah, sekaligus pejabat itu sendiri. "Apa yang disampaikan ke mereka juga untuk kami. Paling tidak semangat kebersamaan mencegah korupsi ini kita bangun sejak dini," tegas Ginting. Inspektur Pembantu Kota Administrasi&nbsp;Jakarta Pusat Rianta Widya Amalia mengatakan, program itu merupakan upaya penguatan karakter pada peserta didik. Kegiatan ini akan terus berlanjut ke sekolah lain mulai dari&nbsp;tingkat SD hingga SMA se-Jakarta Pusat hingga akhir tahun. "Membangun integritas tidak bisa dalam jangka waktu satu malam. Karena itu, perlu pembinaan sejak dini di level SD, SMP dan SMA sehingga pemprov buat program eselon 3 mengajar ke sekolah," kata Rianta. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 5&nbsp;Jakarta Teguh Santosa mengatakan, kegiatan ini disambut antusias oleh para siswa. "Setelah kegiatan ini, kami akan menindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi yang disampaikan untuk membuat kantin kejujuran di sekolah," ujar Teguh. &nbsp;

Pemkot Jakarta Pusat memberi materi pencegahan korupsi bagi siswa SMAN 5 Jakarta. Sebagai tindak lanjut, akan dibangun kantin kejujuran.

Pemkot Jakarta Pusat Ajari Siswa soal Pencegahan Korupsi, Bangun Kantin Kejujuran   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/polda-metro-mengaku-belum-tahu-rencana-aksi-2610_m_164250.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya rupanya belum mengetahui rencana unjuk rasa, Kamis (26/10) mendatang. Demo dinamakan Aksi 2610 itu untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Rencana aksi 2610 yang dikomandoi oleh Presidium 212 akan digelar pada Kamis (26/10) di depan Gedung DPR MPR, Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengaku pihaknya belum mendapat informasi terkait aksi penolakan Perppu Ormas tersebut. "Nggak ada informasi sampai sekarang. Belum ada," kata Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (23/10). Namun, jika Presidium Alumni 212 mengirimkan surat pemberitahuan penyelenggaraan aksi, maka Polda Metro Jaya akan menjaga selama penyelenggaran aksi tersebut. "Kalau nanti ada pemberitahuan ya kita jaga. (Tapi) kan sampai sekarang belum ada," ujar Argo. Terkait Aksi 2610, Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif memastikan pihaknya akan melakukan aksi menolak Perppu Ormas di depan Gedung DPR MPR pada Kamis (26/10) mendatang. Aksi itu diperkirakan akan diikuti 50.000 massa. Slamet juga mengaku telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi ke Mabes Polri. "Kita masih berkoordinasi dengan teman-teman elemen lain. Ya perkiraan kita sekitar 50.000," ungkap Slamet. Bahkan Slamet menyebut, massa aksi akan melakukan istigasah akbar dan menginap di depan Gedung DPR MPR. "Siapkan diri untuk istigasah akbar dan menginap agar anggota DPR menolak Perppu Ormas dalam sidang Paripurna," tandas Slamet.

Polda Metro Mengaku Belum Tahu Rencana Aksi 2610

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/rencana-aksi-gnpf-mui-soal-sidang-ahok-nih-sikap-polisi_m_125957.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan menggelar aksi dari 28 April hingga 5 Mei 2017. Ajakan aksi itu tersebar di media sosial. Pada tanggal 28 April massa akan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada.&nbsp; Lalu tanggal 29 April hingga 4 Mei, massa akan berdemo ke kejaksaan di masing-masing daerah untuk menuntut pencopotan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Terakhir 5 Mei massa akan menggereduk Mahkamah Agung. Menyikapi ajakan kegiatan itu, Polda Metro Jaya mulai melakukan peninjauan. Namun untuk kepastiannya belum diketahui. "Karena itu baru dishare-share aja, belum ada yang secara pasti. Kami masih dalami dari media sosial," kata Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya, Kombes Merdisyam, Rabu (26/5). Yang pasti, kata dia, dari pemantauan di media sosial, ajakan itu mulai disebarkan secara masif. Langkah sementara, kata dia, polisi akan mengamati dulu kebenaran agenda aksi itu. "Ya nanti kami lihat dulu. Kami kan juga baru tau dan baru terima. Kami tak mau (mengandai-andai) dulu. Semua kegiatan kan ada aturannya. Sejauh ini, kami belum menanggapi karena ini baru di medsos saja," kata dia. Aksi ini diinformasikan menyikapi tuntutan dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai terdakwa penistaan agama yang dianggap rendah. Ahok hanya dituntut setahun penjara dengan dua tahun masa percobaan. (elf/JPG)

Rencana Aksi GNPF-MUI Soal Sidang Ahok, Nih Sikap Polisi

rencana aksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rencana aksi

Berita Terkini

OJK Siapkan 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Pasar Modal, salah Satunya Free Float Minimum 15%

Pemkot Jakarta Pusat Ajari Siswa soal Pencegahan Korupsi, Bangun Kantin Kejujuran

Polda Metro Mengaku Belum Tahu Rencana Aksi 2610

Rencana Aksi GNPF-MUI Soal Sidang Ahok, Nih Sikap Polisi

Download Aplikasi JawaPos.com