<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/IMG_20230414_141535_2-1874112852.jpg" alt="Ketua Forum Dosen UIN Suska Riau Irwandra melaporkan dugaan korupsi ke KPK." width="100%">
<figcaption>Ketua Forum Dosen UIN Suska Riau Irwandra melaporkan dugaan korupsi ke KPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Forum dosen Universitas Islam (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pemotongan remunerasi dosen. Forum dosen melaporkan dugaan kasus di kampus Islam tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Forum Dosen UIN Suska Riau Irwandra menyebutkan, pelaporan itu juga terkait pemotongan remunerasi pada 1.190 dosen dan pegawai yang bekerja di kampus UIN Suska Riau tersebut. &rdquo;Kami mendatangi KPK pada Selasa (11/4) untuk melaporkan dugaan korupsi. Kami telah berupaya untuk melakukan pendekatan agar masalah ini dapat diselesaikan, tapi tak kunjung selesai,&rdquo; sebut Irwandra seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, Rektor UIN Suska Riau Khairunnas Rajab sempat berdalih bahwa pemotongan itu merupakan kesalahan peraturan yang dibuat oleh rektor sebelumnya. Selain pemotongan remunerasi, pihaknya juga melaporkan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta adanya proyek fiktif di salah satu fakultas di kampus UIN Suska. &rdquo;Kalau dijumlahkan kerugian sekitar Rp 12 miliar &ndash; Rp 13 miliar lebih,&rdquo; ucap Irwandra. Pelaporan itu juga menjawab pernyataan Rektor Khairunnas yang mengusulkan untuk melaporkan ke penegak hukum apabila ada kecurigaan. &rdquo;Kemarin setelah kami memasukkan laporan, kami juga dimintai keterangan oleh petugas KPK,&rdquo; terang Irwandra. Saat dihubungi terkait pelaporan yang dilayangkan para dosen, Rektor Khairunnas Rajab mengaku menyerahkan semuanya pada jalur hukum yang berlaku. &rdquo;Terkait laporan, biar hukum yang bicara. Indonesia negara hukum, apa pun yang dilakukan tidak boleh melawan hukum, termasuk laporan itu bisa berputar balik. Semua ada konsekuensinya,&rdquo; ucap Khairunnas Rajab.

Forum dosen Universitas Islam Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau laporkan dugaan tindak pidana korupsi pemotongan remunerasi dosen ke KPK

Dosen UIN Suska Riau Laporkan Dugaan Korupsi Remunerasi ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gaji-karyawan-8-industri-ini-diprediksi-naik-tahun-depan-apa-saja_m_.jpg" alt="Ilustrasi pekerja industri tengah bekerja di salah satu unit pabrik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja industri tengah bekerja di salah satu unit pabrik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki akhir tahun, banyak karyawan yang hendak melakukan persiapan untuk hengkang dari pekerjaan lama. Biasanya, karena sudah mendapatkan pekerjaan baru atau merasa tidak ada perkembangan karir serta penghasilan. Tapi tunggu dulu, baru-baru ini perusahaan konsultasi sumber daya manusia (SDM) berbasis teknologi, Mercer, merilis prediksi kenaikan gaji karyawan Indonesia pada 2019 sebesar 8 persen. Hasil &lsquo;Compensation Planning 2019&rsquo; Mercer yang merupakan studi tahunan tentang remunerasi serta prediksi perekrutan dan kenaikan gaji karyawan menyebut ada delapan industri yang akan mengalami kenaikan gaji. Prediksi itu dibuat berdasarkan Total Remuneration Survey (TRS) dengan partisipasi 545 perusahaan di Indonesia dari 8 industri tahun ini. Career Business Leader Mercer Indonesia Astrid Suryapranata menuturkan dengan laju inflasi yang kompetitif dan pertumbuhan ekonomi yang positif di Indonesia, gaji karyawan delapan sektor industri menunjukkan kenaikkan yang cukup baik. &ldquo;Sektor ilmu hayati akan mengalami kenaikan tertinggi yaitu sebesar 8,8 persen. Sebagian besar industri diperkirakan akan mengalami kenaikan gaji pada 2019,&rdquo; terangnya di Jakarta, Kamis (6/12). Adapun, untuk industri ilmu hayati kenaikan gajinya paling tinggi yakni 8,8 persen, kedua mining services sebesar 8,3 persen, kimia 8,2 persen, consumer goods 8 persen, mining 7,7 persen, high tech 7,6 persen, financial services 7,4 persen dan automotive 7,1 persen. Astrid mengatakan prediksi gaji secara keseluruhan mencerminkan kepercayaan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia menghadapi 2019, dimana 80 persen perusahaan bergantung kepada kinerja perusahaan sebagai faktor penentu kenaikan gaji. Meski begitu, ia mengatakan kinerja karyawan juga jadi penentu 96 persen perusahaan diikuti oleh posisi karyawan menurut 77 persen perusahaan. &ldquo;Faktor ketiga tersebut lebih menunjukkan gaji karyawan daripada faktor inflasi,&rdquo; terangnya.

Gaji Karyawan 8 Industri Ini Diprediksi Naik Tahun Depan, Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setiap-ketemu-presiden-wakil-ketua-selalu-merayu_m_194541.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarief" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarief</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengungkapkan sebuah pengakuan mengejutkan di hadapan ratusan personel Polri. Pengakuan itu terkait upaya meningkatkan kesejahteraan anggota polisi. Hal itu disampaikannya setiap bertemu Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar ada remunerasi terhadap Polri dan jaksa. "Jadi saya ketemu presiden dan kemenkeu, saya ngomong. Itu dari dulu pesan reformasi loh Pak, yang perlu ditingkatkan remunerasi lebih dulu adalah hakim, jaksa, polisi," cerita Laode M Syarief saat menghadiri acara Rakornis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Kamis (8/3). Adapun remunerasi adalah jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakannya. Biasanya bentuk remunerasi ini diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang, atau bisa diartikan juga sebagai upah atau gaji. Bahkan kata dia, permintaan remunerasi itu kerap seperti rayuan. Sebab yang meminta presiden agar mau menaikkan gaji polisi dan jaksa itu juga dilakukan oleh Basaria Panjaitan yang merupakan purnawirawan Polri juga. Menurut mantan dosen itu, remunerasi perlu bagi Polri maupun Kejaksaan. Sebab, upah jajaran dua lembaga tersebut dianggap terlalu kecil. Tidak hanya itu, bahkan remunerasi itu juga bentuk dari bagian amanat reformasi. "Ya karena enggak masuk akal. Karena itu pesan awal reformasi. Jangan harap profesionalisme kalau kebutuhan enggak tercukupi," tambahnya. Sayangnya, permintaan Laode ini tidak disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alasannya semakin tinggi seorang aparat negara, baik itu PNS, TNI atau Polri, maka itu akan berdampak pada beban APBN untuk membayarkan pensiun mereka yang semakin membengkak. "Karena pensiun itu diukur dari gapok (gaji pokok). Ini harus kita pikirkan bersama," sebut Syarief.

Setiap Ketemu Presiden, Wakil Ketua Selalu Merayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/13086_30894_Prasetyo-Jaksa-Agung.jpg" alt="Jaksa Agung M Prasetyo." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung M Prasetyo.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Posisi kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta yang sempat kosong sejak ditinggal Adi Toegarisman akhirnya terisi. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo telah menunjuk Sudung Situmorang sebagai Kajati DKI menggantikan Adi yang kini menjadi Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Amir Yanto mengatakan, penunjukan Sudung sebagai Kajati DKI berdasarkan keputusan Jaksa Agung Kep-196/A/JA/12/2015 tanggal 8 Desember 2015. &quot;Pelantikan akan dilakukan oleh Jaksa Agung, Jumat mendatang,&quot; kata Amir, Rabu (9/12). Sudung sebelumnya menjabat Kajati Kepualauan Riau. Sedangkan posisi Kajati Kepri yang ditinggalkan Sudung lantas ditempati Andar Perdana Widiastono yang sebelumnya Wakil Kajati Kalbar. Prasetyo juga memutasikan Kajati Sulawesi Selatan, Suwardi. Kini, Suwardi dipercaya menempati posisi sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Sedangkan Agus Riswanto yang sebelumnya menjadi Kajati Bangka Belitung, kini ditarik menjado Direktur III Jamintel. &quot;Untuk posisi Agus Riwanto yang ditinggalkan sekarang diduduki Hapy Widiastuti, yang dulu Wakil Kajati Banten,&rdquo; ujar Amir.(elf/JPG)

Jaksa Agung Tunjuk Sudung Situmorang Jadi Kajati DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11225_28885_Prasetyo-Jaksa-Agung.jpg" alt="Jaksa Agung M Prasetyo." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung M Prasetyo.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Hari ini tepat setahun M Prasetyo memimpin Kejaksaan Agung. Menurutnya, penegakan hukum oleh kejaksaan selama ini masih belum memuaskan publik. Prasetyo mengatakan, masih banyak hal yang perlu dilakukan demi perbaikan penegakan hukum. &quot;Secara kelembagaan, kita sedang berupaya bagaimana melengkapi fasilitas,&quot; ujarnya, Jumat (20/11). Bekas anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem itu menambahkan, kejaksaan akan menghidupkan kembali pejabat eselon V di tingkat kejaksaan negeri. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan. &quot;Jaksa yang duduk di eselon lima adalah mereka yang pemula. Ini adalah jenjang karir bagi mereka juga,&quot; katanya. Orang nomor satu di Korps Adhyaksa ini pun meminta kepada pemerintah untuk bisa melengkapi hal-hal yang kurang di kejaksaan. &quot;Dana yang disiapkan harus seminimal mungkin agar bisa dipertimbangkan,&quot; lanjutnya.(elf/JPG)

Setahun Pimpin Kejaksaan, Prasetyo Ingin Optimalkan Jaksa Pemula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8853_26373_Prasetyo-Jaksa-agung-baru.jpg" alt="Jaksa Agung M Prasetyo." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung M Prasetyo.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Kejaksaan Agung mengalami perombakan. Sejumlah posisi penting pun berganti pejabat. Jaksa Agung M Prasetyo menyatakan, perombakan itu untuk mendongkrak kinerja Kejagung. &quot;Karena tantangan ke depan pasti akan lebih berat lagi,&quot; katanya saat memimpin pelantikan sejumlah Jaksa Agung Muda dan staf ahli Jaksa Agung di Sasana Baharuddin Lopa, Kejagung, Jumat (30/10). Pelantikan jajaran eselon I Kejagung itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6/TPA tahun 2015 tertanggal 30 Oktober 2015. Isinya adalah tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejaksaan Agung RI. Berdasarkan keppres itu maka sejumlah posisi penting di Kejagung berubah. Posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang sebelumnya ditempati Widyo Pramono, kini dipegang Arminsyah yang sebelumnya menjadi Jaksa Agung Mudan Bidang Intelijen (Jamintel). Selanjutnya, Widyo dipercaya menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Sedangkan Noor Rochmat yang sebelumnya menjdi Jaksa Agung Muda bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun), kini menjadi Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum). Selain itu, ada nama Adi Toegarisman yang naik jabatan dari posisi kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta menjadi Jamintel menggantikan Arminsyah. Sedangkan posisi Jamdatun saat ini dipercayakan kepada Bambang Wahyudi. Sebelumnya, Bambang merupakan sekretaris Jamdatun. Terakhir ada nama AK Basuni Masyarif yang menjadi staf ahli kejaksaan Agung RI. Sebelumnya, Basuni merupakan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum.(elf/JPG) &nbsp;

Tantangan Makin Berat, Prasetyo Rombak Pejabat Kejagung

remunerasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#remunerasi