<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pesan-istri-prabangsa-dalam-acara-mengenang-satu-dasawarsa-suaminya_m_.jpg" alt="Alm. AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, wartawan Jawa Pos Radar Bali yang menjadi korban pembunuhan berencana." width="100%">
<figcaption>Alm. AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, wartawan Jawa Pos Radar Bali yang menjadi korban pembunuhan berencana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mereka mengelilingi lilin yang tengah menyala. Sembari melafalkan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semuanya ditujukan untuk wartawan Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa yang dibunuh pada 11 Februari 2009. Acara tadi malam (11/2) memang dihelat Solidaritas Jurnalis Bali untuk mengenang kepergian ayah dua anak tersebut satu dasawarsa silam. "Astungkara, bersyukur sekali perjuangan yang kita lakukan bersama, dari munculnya remisi hingga sekarang, membuahkan hasil. Remisi dibatalkan. Saya mewakili keluarga berterima kasih atas semangat teman-teman jurnalis, LBH, (lembaga) advokasi, dan lainnya yang turut berpartisipasi dalam perjuangan ini," ujar AA Sagung Mas Prihantini, istri almarhum Prabangsa, seperti dilansir Jawa Pos Radar Bali, dalam acara yang berlangsung di Rumah Budaya Penggak Men Mersi, Denpasar, itu. Keppres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembatalan Remisi Berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara memang telah ditandatangani presiden. Artinya, pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama, dalang pembunuh Prabangsa, dicabut. Dalam acara tadi malam, Prihantini hadir dengan didampingi putrinya, AA Istri Sri Hartani Dewantari. "Saya harap kejadian yang menimpa suami saya jangan sampai terulang menimpa kawan jurnalis lainnya. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo yang sudah tergerak hatinya hingga remisi bisa dicabut," kata Prihantini. Sementara itu, perwakilan Jawa Pos Radar Bali M. Ridwan menyatakan, acara tadi malam mengingatkan akan apa yang terjadi sepuluh tahun lalu. Bukan menangisi kembali. "Kami semua tidak menyangka kehilangan Pak Agung (Prabangsa, Red) karena almarhum adalah orang yang paling disiplin datang ke kantor," kenangnya.&nbsp;

Pesan Istri Prabangsa Dalam Acara Mengenang Satu Dasawarsa Suaminya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ini-alasan-utama-jokowi-cabut-remisi-pembunuh-wartawan_m_.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Moeldoko menyatakan jika Jokowi mencabut remisi pembunuh wartawan atas aspirasi masyarakat." width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Moeldoko menyatakan jika Jokowi mencabut remisi pembunuh wartawan atas aspirasi masyarakat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menyatakan telah menandatangani pencabutan remisi atas pembunuhan wartawan Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Jokowi mengeluarkan keputusan presiden baru untuk mencabut remisi terhadap pelaku, I Nyoman Susrama. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, pembatalan remisi yang ditandatangani Presiden Jokowi menunjukkan kepedulian dan komitmen pemerintah. Yakni untuk melindungi keselamatan pekerja media dalam menjalankan tugas-tugasnya. "Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat menjadi poin perhatian presiden," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Minggu (10/2). Mantan Panglima TNI ini menuturkan, Jokowi mencabut remisi terhadap Susrama karena mendengar desakan serta keberatan dari masyarakat. Alasan itu yang dijadikan Jokowi untuk menandatangani pencabutan remisi. "Presiden melihat dan mendengar tanggapan, keberatan dan aspirasi public atas remisi tersebut," ucap Moeldoko. Presiden Jokowi, kata Moeldoko, telah meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk bekerja lebih teliti dan meninjau ulang pemberian remisi untuk Susrama, mengingat kasus ini tak hanya berkaitan dengan perlindungan keamanan para pekerja media, tetapi upaya menjaga kemerdekaan pers. "Sekaligus mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat," tandasnya. Untuk diketahui, kasus pembunuhan yang menghilangkan nyawa Prabangsa sendiri terjadi pada 11 Februari 2009 di Banjar Petak, Bangli. Motifnya adalah kekesalan Nyoman Susrama kepada Prabangsa karena pemberitaan wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group) tersebut. Susrama bukan satu-satunya terpidana penjara seumur hidup yang mendapat perubahan pidana berdasarkan Keppres 29/2018. Ada 114 terpidana lain yang juga bernasib sama dengannya.

Ini Alasan Utama Jokowi Cabut Remisi Pembunuh Wartawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/soal-pembatalan-remisi-jokowi-minta-menkumham-lebih-teliti-lagi_m_.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Moeldoko mengatakan bahwa pencabutan remisi pembunuh wartawan merupakan bukti jika Jokowi mendengarkan aspirasi masyarakat." width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Moeldoko mengatakan bahwa pencabutan remisi pembunuh wartawan merupakan bukti jika Jokowi mendengarkan aspirasi masyarakat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski belum mengedarkan surat resmi pembatalan remisi pembunuh wartawan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan telah menandatanganinya. Remisi terhadap I Nyoman Susrama dipastikan dicabut. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Jokowi telah menginstruksikan kepada Menteri Hukum dan HAM (menkumham) Yasona Laoly untuk lebih hati-hati kembali sebelum memberikan remisi. Terlebih pada kasus seperti Susrama. "Presiden Jokowi juga meminta Menkumham bekerja lebih teliti dan meninjau ulang pemberian remisi untuk Susrama, mengingat kasus ini tak hanya berkaitan dengan perlindungan keamanan para pekerja media, tetapi upaya menjaga kemerdekaan pers, sekaligus mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat," kata Moeldoko dalam keterangan persnya, Minggu (10/2). Moeldoko menuturkan, keputusan ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa presiden telah melihat dan mendengar aspirasi publik tentang munculnya remisi tersebut. Dia bilang, pembatalan remisi menunjukkan kepedulian dan komitmen pemerintah dalam melindungi keselamatan pekerja media dalam menjalankan profesinya. &ldquo;Presiden tidak menutup hati terhadap kegelisahan dari para wartawan dan pekerja media. Mereka harus mendapatkan perlindungan saat bertugas. Presiden juga sudah mendengar masukan dari mana-mana. Dan saya kira itu keputusan yang terbaik bagi kita semua,&rdquo; kata Moeldoko. Dia juga menambahkan, kasus ini tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Karena pengajuan remisi kepada ratusan narapidana dengan kasus yang berbeda-beda. Seperti diketahui, kasus pembunuhan yang menghilangkan nyawa Prabangsa sendiri terjadi pada 11 Februari 2009 silam di kediaman Nyoman Susrama yang berlokasi di Banjar Petak, Bangli. Motifnya adalah kekesalan Nyoman Susrama kepada Prabangsa karena pemberitaan wartawan Radar Bali Jawa Pos Group tersebut. Setelah mendapatkan putusan pengadilan tetap dan pelaku menjalani hukumannya, dalam perjalanannya kemudian ada proses remisi terhadap yang bersangkutan. Pengajuan remisi terhadap Susrama datang bersamaan dengan puluhan narapidana lainnya. Kementerian Hukum dan HAM memberikan tanda merah, kuning, hijau untuk berkas yang perlu mendapatkan atensi lebih dari Presiden. Ketika itu, remisi Susrama tidak diberi label itu, karena pemberian tersebut sifatnya sudah sesuai prosedur. Namun, ketika menghadiri peringatan Hari Pers Nasional di Surabaya, 9 Februari 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan telah menangani pencabutan remisi atas pembunuhan wartawan Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa dengan mengeluarkan Keputusan Presiden baru mencabut remisi terhadap pelaku yakni I Nyoman Susrama. &ldquo;Sudah saya tanda tangani,&rdquo; kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan perihal remisi tersebut.

Soal Pembatalan Remisi, Jokowi Minta Menkumham Lebih Teliti Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/remisi-pembunuh-wartawan-akan-dibatalkan-begini-alasan-ditjen-pas_m_.jpg" alt="Sejumlah jurnalis melakukan aksi damai menentang remisi yang dikeluarkan Presiden Jokowi terhadap pembunuh wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group) AA Gde Narendra Prabangs" width="100%">
<figcaption>Sejumlah jurnalis melakukan aksi damai menentang remisi yang dikeluarkan Presiden Jokowi terhadap pembunuh wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group) AA Gde Narendra Prabangs</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami memastikan Presiden Joko Widodo akan menandatangani draft pembatalan remisi terhadap I Nyoman Susrama, pelaku pembunuhan terhadap wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group) AA Gde Narendra Prabangsa. Alasan pembatalan itu, karena banyaknya desakan dan keberatan dari masyarakat. "Ini tentu setelah memperhatikan keberatan masyarakat, asas pemerintahan yang baik menjadi dasar mengapa itu ditinjau oleh kami untuk kemudian kita usulkan untuk dibatalkan," kata Sri Puguh di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (8/2). Yang menjadi dasar pembatalan remisi tersebut, kata Sri Puguh, karena tingginya desakan dari masyarakat. Selain itu, pihaknya melihat dari segi kepentingan umum dan rasa keadilan. "Kita berlandaskan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, asas rasa keadilan. Ini menjadi dasar," ucapnya. Kendati demikian, pemberian remisi Susrama sudah melalui prosedur sesuai Keppres 174 tahun 1999. Itu seperti narapidana lain dimonitor oleh pihak lapas, nantinya pihak lapas melakukan penilaian. "Setelah disetujui pihak lapas kemudian dilakukan penilaian di tingkat kantor wilayah. Hal itu berjenjang baik di level Ditjen Pemasyarakatan, lingkungan Kemenkumham pusat, hingga akhirnya diserahkan kepada presiden," tegasnya. Saat ini, pihak Kemenkumham sedang menganalisa isi Keppres 174 tahun 1999 dalam pemberian remisi. Di saat yang sama, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham juga menghimbau agar pihak lapas tidak serta-merta asal memberikan remisi. "Kami sampaikan kepada jajaran, ketika ada perkara yang menarik perhatian masyarakat. Tolong hati-hati, harus mempertimbangkan berbagai aspek untuk diusulkan," kata Sri. Untuk diketahui, Susrama adalah otak dibalik pembunuhan jurnalis Radar Bali (Jawa Pos Group) AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, 2009 lalu. Dia divonis bersalah dan mendapat hukuman penjara seumur hidup karena perannya di kasus tersebut. Susrama bukan satu-satunya terpidana penjara seumur hidup yang mendapat perubahan pidana berdasarkan Keppres 29/2018. Ada 114 terpidana lain yang juga bernasib sama dengannya.

Remisi Pembunuh Wartawan Akan Dibatalkan, Begini Alasan Ditjen PAS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/erick-desak-jokowi-cabut-remisi-pembunuh-wartawan-radar-bali_m_.jpg" alt="Aksi menolak remisi pembunuh Wartawan digelar sejumlah jurnalis di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Aksi menolak remisi pembunuh Wartawan digelar sejumlah jurnalis di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Jurnalis Independent (AJI) berencana akan menyerahkan 45 ribu petisi untuk mendesak Presiden Joko Widodo mencabut remisi terhadap I Nyoman Susrama pelak pembunuhan wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group), AA Gde Narendra Prabangsa. Sebab pemberian remisi tersebut dinilai telah melanggar HAM dan mengina kebebasan pers. "Remisi terhadap Susrama ini memenuhi unsur pelanggaran HAM, artinya kita AJI seluruh Indonesia mendesak agar remisi ini dicabut," kata Ketua Advokasi AJI Jakarta Erick kepada JawaPos.com, Jumat (8/2). Erick menuturkan, pemberian remisi terhadap Susrama dinilai telah melukai kebebasan pers. Sebab, korban dibunuh karena memberitakan dugaan korupsi di Kabupaten Bangli. "Ini juga mengganggu kebebasan pers," tegasnya. Erick menduga pemberian remisi melalui Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 diduga melanggar hak asasi manusia (HAM). Karena presiden tidak mempertimbangkan aspek dari keluarga korban maupun dunia jurnalis. "Dalam UU HAM jelas disebutkan, ketika seorang merasa haknya tidak dipenuhi, tidak merasa keadilan dalam proses hukum itu merupakan bentuk pelanggaran HAM," tegasnya.Tegas, Erick Desak Jokowi Cabut Remisi Pembunuh Wartawan Radar Bali Oleh karena itu, AJI melalui petisi sebanyak 45 dukungan dari masyarakat meminta Jokowi untuk mencabut remisi terhadap Susrama. "Kita akan menyerahkan petisi dari publik 45 ribu petisi, yang meminta agar remisi ini dicabut oleh presiden. Sekaligus kita menyerahkan surat terbuka agar remisi ini dicabut," tandasnya.

Erick Desak Jokowi Cabut Remisi Pembunuh Wartawan Radar Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/remisi-susrama-dikaji-ulang-jokowi-saya-sudah-ngomong-ke-menkum-ham_m_.jpg" alt="Dari kiri ke kanan: Direktur PT Jawa Pos Koran Leak Kustiya, Presiden Joko Widodo, dan Iriana Joko Widodo saat berdiskusi di ruang redaksi Jawa Pos di Graha Pena Lantai 4 Surabaya, Sabtu (2/2)." width="100%">
<figcaption>Dari kiri ke kanan: Direktur PT Jawa Pos Koran Leak Kustiya, Presiden Joko Widodo, dan Iriana Joko Widodo saat berdiskusi di ruang redaksi Jawa Pos di Graha Pena Lantai 4 Surabaya, Sabtu (2/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pencabutan remisi terhadap I Nyoman Susrama, pembunuh jurnalis Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa harusnya tinggal menunggu waktu. Presiden Jokowi sudah bertemu dengan Menteri Hukum dan Ham (Menkum HAM) Yasonna Laoly terkait polemik tersebut. ”Saya sudah ngomong ke Menkum HAM  5 hari lalu, apa bisa remisinya ditarik lagi? ucap Jokowi saat mengunjungi kantor redaksi Jawa Pos di Graha Pena lantai 4 Surabaya, Sabtu siang (2/2). Dari percakapan dengan Yasonna, Jokowi mendapatkan jawaban yang cukup jelas. Bahwa pencabutan remisi terhadap Susrama bisa dilakukan. ”(Yasonna) Bilangnya bisa kalau ada suara-suara yang meminta keadilan (agar remisi Susrama dicabut, Red). Oh ya sudah, kalau gitu direvisi (remisi),” tambah Jokowi. Seperti diketahui, gelombang tuntutan untuk mencabut remisi Susrama memang menggaung seantero negeri. Banyak kalangan menilai, remisi terhadap pembunuh jurnalis itu telah mencederai kebebasan pers. Pelan tapi pasti, pemerintah tampaknya mendengarkan aspirasi tersebut. Sebelumnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan bahwa pihaknya sedang membahas kajian remisi tersebut, Jumat (1/1). Tak hanya internal Ditjen Pemasyarakatan, tapi juga pihak luar. “Sekarang (kemarin) saya baru mau ke kantor, kok. Menindaklanjuti, mau diskusi dengan teman-teman. Nanti kami ketemu dengan para pakar,” katanya.

Remisi Susrama Dikaji Ulang, Jokowi: Saya Sudah Ngomong ke Menkum HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/susrama-terima-remisi-kebijakan-hukum-jokowi-dinilai-makin-tak-jelas_m_.jpg" alt="Aksi damai jurnalis yang menuntut Presiden Jokowi membatalkan remisi kepada I Nyoman Susrama, pembunuh Prabangsa, wartawan Jawa Pos Radar Bali." width="100%">
<figcaption>Aksi damai jurnalis yang menuntut Presiden Jokowi membatalkan remisi kepada I Nyoman Susrama, pembunuh Prabangsa, wartawan Jawa Pos Radar Bali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik pemberian remisi pidana penjara sementara untuk I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, memicu kontroversi di kalangan praktisi hukum dan kemanusiaan. Kebijakan remisi kontroversial itu menambah panjang daftar ketidakjelasan arah pemerintah dalam bidang hukum. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyebutkan, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemberian remisi itu jelas sangat menguntungkan penjahat. Hal tersebut tentu sangat membahayakan masyarakat. Terutama bagi korban dan keluarganya yang membutuhkan keadilan. "Karakter kebijakan Jokowi (di bidang hukum, Red) tidak jelas dan tidak transparan. Ini membahayakan,'' ujarnya kemarin (27/1). Haris mengambil contoh lain untuk membuktikan bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi terkesan menguntungkan penjahat. Salah satunya, remisi bagi pelaku pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto. Pollycarpus bebas murni pada Agustus tahun lalu setelah mendapat banyak remisi. "Atau, SAB anggota dewan pengawas BPJS (Ketenagakerjaan) yang diduga mencabuli sekretarisnya. Juga dikabulkan pengunduran dirinya oleh Presiden Jokowi," ungkap Haris. Khusus untuk kasus dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Haris menilai, pengunduran diri yang disetujui Jokowi itu kurang tepat. Sebab, kasus tersebut dilaporkan ke Bareskrim dan sedang diperiksa Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Rentetan kebijakan yang kurang berpihak pada rasa keadilan tersebut, menurut dia, menunjukkan bahwa presiden gagal paham soal hukum. Kegagalan itu diduga terjadi karena hukum hanya digunakan untuk memenuhi hasrat politik presiden dan kelompoknya. Sebelumnya, Jumat (25/1) Jokowi mengaku tidak tahu detail pemberian remisi tambahan bagi Susrama. Dia meminta wartawan mengonfirmasi kembali kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly soal masalah tersebut. ''Kalau teknis begitu, tanyakan ke Menkum HAM,'' kata Jokowi singkat. Padahal, remisi yang diterima Susrama dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 29/2018 yang diteken Jokowi. Keppres bertanggal 7 Desember 2018 itu berisi pemberian remisi berupa perubahan hukuman dari penjara seumur hidup menjadi penjara sementara.&nbsp;

Susrama Terima Remisi, Kebijakan Hukum Jokowi Dinilai Makin Tak Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kecam-remisi-terpidana-pembunuh-jurnalis_m_.jpg" alt="Aksi damai jurnalis di Kota Pekanbaru yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut remisi terhadap I Nyoman Susrama yang merupakan otak pembunuh jurnalis Radar Bali AA Prabangsa, di area CFD Pekanbaru, Riau, Minggu (27/1)." width="100%">
<figcaption>Aksi damai jurnalis di Kota Pekanbaru yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut remisi terhadap I Nyoman Susrama yang merupakan otak pembunuh jurnalis Radar Bali AA Prabangsa, di area CFD Pekanbaru, Riau, Minggu (27/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan jurnalis di Pekanbaru melakukan aksi damai di area Car Free Day (CFD), Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau, Minggu pagi (27/1). Mereka mengecam tindakan pemerintah yang memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan terhadap otak pelaku pembunuh jurnalis I Nyoman Susrama. Seperti diketahui, Susrama harus menjalani hukuman seumur hidup setelah ada vonis dari Pengadilan Negeri Denpasar pada 2010 lalu. Karena, ia dinyatakan bersalah atas kematian jurnalis Radar Bali AA Prabangsa pada tahun 2009. Namun, seiring berjalannya waktu, Presiden RI Joko Widodo memberikan remisi bagi kepada Suarama. Itu sesuai dengan Kepres No.29 tahun 2018, hukumannya berubah jadi hukuman penjara 20 tahun. Atas pemberian remisi itu, para jurnalis di Kota Pekanbaru melakukan aksi damai. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi dapat mencabut remisi tersebut. Aksi damai dilakukan dengan menggelar sebuah spanduk putih bertuliskan 'Presiden Cabut Remisi Untuk Pembunuh Jurnalis'. Satu per satu jurnalis yang tergabung dari berbagai media massa ini menandatangani spanduk tersebut. Tujuannya untuk menggalang petisi. Selain itu, para pengunjung di CFD juga turut serta membubuhkan tanda tangannya. Selain spanduk, ada juga poster yang isinya mengecam keras tindakan pemerintah dengan hashtag cabut remisi untuk pembunuh jurnalis. Kartu pers dan kamera juga diletakkan di dekat spanduk itu. Aksi yang diinisiasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru ini juga melibatkan para jurnalis dari lintas media massa. "Aksi ini diinisiasi AJI Pekanbaru. Tapi kami mengajak seluruh jurnalis di Pekanbaru untuk ikut dalam aksi ini," papar Ketua AJI Pekanbaru Firman Agus, Minggu. Menurutnya, di Pekanbaru punya pengalaman pahit dengan kekerasan terhadap jurnalis. Tapi perjuangan sesama rekan jurnalis akhirnya membuahkan hasil. Pelaku kekerasan jurnalis akhirnya dibawa ke persidangan dan dihukum. Maka kalangan jurnalis di Kota Pekanbaru bereaksi metika mencuat adanya remisi terhadap I Nyoman Susrama yang merupakan terpidana pembunuhan jurnalis di Bali. Bahkan beberapa hari terakhir para jurnalia di nusantara menggelar aksi serupa. Mereka menuntut agar presiden mencabut remisi terhadap Susrama. "Kami menyesalkan adaya remisi itu. Serta menuntut agar presiden mencabut remisi tersebut," tegasnya.

Kecam Remisi Terpidana Pembunuh Jurnalis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penerima-remisi-dari-keppres-292018-pelaku-pembunuhan-berencana_m_.jpg" alt="Aksi protes terhadap remisi bagi pembunuh Prabangsa, wartawan Jawa Pos Radar Bali" width="100%">
<figcaption>Aksi protes terhadap remisi bagi pembunuh Prabangsa, wartawan Jawa Pos Radar Bali</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara untuk 115 narapidana (napi) berpotensi berdampak luas. Sebab, bukan hanya keluarga korban pembunuhan yang dilakukan I Nyoman Susrama yang bisa melayangkan protes. Tapi juga keluarga korban pembunuhan yang dilakukan 114 napi lainnya. Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menyatakan, keluarga korban pembunuhan yang dilakukan 114 napi penerima remisi dipastikan merasakan kesakitan yang sama dengan keluarga AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, wartawan Jawa Pos Radar Bali yang dibunuh Susrama dkk. "Dalam keppres untuk 115 orang (penerima remisi pidana penjara sementara, Red) itu rata-rata (kasusnya) pembunuhan berencana. Pembunuhan yang menurut masyarakat dirasa sangat sadis," kata Isnur kepada Jawa Pos kemarin (26/1). Berdasar Keppres 29/2018 yang diterima Jawa Pos, memang seluruhnya merupakan napi dengan kasus pembunuhan. Dari jenis pidana-pidana itu, hampir semua korban dibunuh secara keji. Selain pembunuhan Prabangsa pada 2009, ada pula kasus pembunuhan sadis oleh napi penerima remisi Delistian Sitohang terhadap Iskandar Tansu dan istrinya, Auw Lie Min, di Medan pada 2007. Delistian yang berada di nomor urut 33 dalam Keppres 29/2018 itu membunuh pasangan suami istri tersebut dengan cara melindas mereka. Isnur mengatakan, Keppres 29/2018 bakal lebih meledak bila keluarga-keluarga korban kompak menolak remisi untuk para pembunuh anggota keluarganya. Tentu saja dukungan terhadap pembatalan remisi untuk Susrama bakal meluas ke pembatalan keppres yang diteken Presiden Joko Widodo itu. "Saya pikir kalau korban yang lain tahu, ini (polemik keppres, Red) akan meledak," ucapnya. Presiden, tambah Isnur, semestinya menghormati rasa keadilan dengan membatalkan remisi untuk napi-napi pembunuhan sadis.&nbsp;

Penerima Remisi dari Keppres 29/2018 Pelaku Pembunuhan Berencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ampunan-untuk-otak-pembunuh-wartawan-jokowi-tidak-tahu-detail-remisi_c_0_278378.jpg" alt="Aksi damai para jurnalis yang tergabung dalam beberapa aliansi di Jakarta menuntut agar remisi untuk I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali, dicabut." width="100%">
<figcaption>Aksi damai para jurnalis yang tergabung dalam beberapa aliansi di Jakarta menuntut agar remisi untuk I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali, dicabut.</figcaption>
</figure>

Ampunan untuk Otak Pembunuh Wartawan, Jokowi Tidak Tahu Detail Remisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#remisi pembunuh wartawan

Berita Terkini