<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/31/nNDXVjRaq4QeYzgof0kpRe6JhfrnWyewkGexmkcM-1077872881.jpg" alt="Ilustrasi warga binaan Lapas Salemba mendapatkan remisi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga binaan Lapas Salemba mendapatkan remisi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; 574 narapidana Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Kelas I Jakarta Pusat mendapatkan Remisi Khusus Idulfitri. Bahkan, 12 orang di antaranya langsung bebas dan bisa merayakan Lebaran Idul Fitri 1446 H bersama keluarga. Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo menjelaskan, sebanyak 1.700 warga binaan yang beragama Islam. Namun, hanya 574 warga binaan yang memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi.&nbsp; "Sehingga jumlah prosentase narapidana yang menerima remisi sebanyak 95 persen," ujar Wahyu, Senin (31/3). Besaran remisi yang diberikan berkisar antara 15 hingga 30 hari, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ratusan warga binaan itu 14 orang diantaranya mendapatkan Remisi Khusus II (RK II), dengan 12 orang di antaranya langsung bebas.&nbsp; "Sementara satu narapidana masih harus menjalani hukuman pengganti (subsider), dan 1 lainnya mendapat pembebasan Cuti Bersyarat," terangnya. Wahyu menerangkan, remisi merupakan bentuk penghargaan bagi narapidana yang menunjukkan perilaku baik serta aktif mengikuti program pembinaan. &ldquo;Pemberian remisi ini bukan hanya sekadar pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai wujud apresiasi bagi warga binaan yang telah berusaha memperbaiki diri. Kami berharap remisi ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berbuat baik, baik di dalam rutan maupun setelah kembali ke masyarakat,&rdquo; tuturnya.

574 narapidana Rutan Salemba Jakarta Pusat mendapatkan remisi khusus Idulfitri, 12 orang di antaranya langsung bebas merayakan Lebaran.

574 Narapidana Rutan Salemba Dapat Remisi, 12 Orang Langsung Bisa Lebaran Dirumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/JKT_-Raker-Komisi-XIII-DPR-dengan-Menteri-Imigrasi-dan-Pemasyarakatan_SALMAN-TOYIBI-5-3840506831.jpg" alt="Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan Remisi Khusus (RK) bagi Narapidana dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) bagi Anak Binaan pada perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Secara simbolis, RK dan PMP bagi penganut Hindu dan Islam tersebut diberikan langsung oleh Menteri Imipas, Agus Andrianto di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jumat (28/3). Pada perayaan Hari Raya Nyepi, dari 2.039 Narapidana dan Anak Binaan beragama Hindu, RK diberikan kepada 1.629 Narapidana, sedangkan PMP diberikan kepada 12 Anak Binaan.&nbsp; Adapun rincian Narapidana yang menerima RK, terdiri dari 1.609 orang menerima RK I, yaitu pengurangan sebagian masa pidana dan 20 orang menerima RK II, yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi. Sementara itu, PMP diberikan kepada 12 Anak Binaan di mana seluruhnya menerima PMP I, yaitu pengurangan sebagian masa pidana.&nbsp; &ldquo;Mari kita maknai Hari Raya Nyepi dengan mendalami Catur Brata, sebagai momen memperbaiki diri, memperdalam rasa kebersamaan, meningkatkan toleransi antar sesama, dan pembaharuan spiritual dalam diri kita masing-masing,&rdquo; kata Menteri Imipas, Agus Andrianto. Sementara itu, sebanyak 156.312 Narapidana dan Anak Binaan beragama Islam menerima RK dan PMP Khusus Idul Fitri 1446 Hijriah. Dari jumlah tersebut, 154.170 Narapidana dan 1.214 Anak Binaan menerima RK I dan PMP I atau pengurangan sebagian masa pidana mereka. Sedangkan 928 orang yang terdiri dari 908 Narapidana dan 20 Anak Binaan langsung menghirup udara bebas setelah mendapatkan RK II dan PMP II atau langsung bebas. "Idul Fitri mengandung refleksi mendalam juga tentang sebuah hari yang disambut dengan rasa syukur, kebersihan hati, keikhlasan dan pentingnya mempererat hubungan sosial dengan saling memaafkan," ujar Agus. Agus menegaskan, pemberian Remisi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Warga Binaan. Ia menekankan, Remisi dan PMP menjadi motivasi Warga Binaan untuk terus memperbaiki diri dan mewujudkan keadilan restoratif yang berfokus pada rehabilitasi. "Remisi juga mengurangi overcrowding yang berdampak pada peningkatan pelayanan dan pembinaan Narapidana,&rdquo; ucap Agus. Lebih lanjut, Agus memberi selamat kepada seluruh Narapidana dan Anak Binaan yang menerima RK dan PMK Khusus Nyepi maupun Idul Fitri. &ldquo;Jadikanlah berkah ini sebagai pengingat untuk mengendalikan hawa nafsu sehingga tidak terjerumus pada kesalahan yang sama. Ramadhan mungkin telah berlalu, namun memperbaiki diri harus terus berlanjut. Semoga menjadi langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik,&rdquo; harapnya. Menteri Agus mengingatkan bahwa RK dan PMP diterima dan berlaku pada perayaan Nyepi 1947 Saka, yaitu pada 29 Maret 2025 &nbsp;dan Idul Fitri 1446 Hijriah pada tanggal yang akan ditentukan Pemerintah. Pemberian RK dan PMP Khusus Nyepi Tahun Baru Saka 1947 berpotensi menghemat pengeluaran negara untuk biaya makan Warga Binaan sebesar Rp 804.525.000. Sementara itu, pemerintah juga menghemat anggaran makan Warga Binaan sebesar Rp 80.460.405.000 dari pemberian RK dan PMP Khusus Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemberian RK dan PMP Khusus merupakan bentuk pemenuhan hak Warga Binaan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diatur lebih lanjut bahwa Narapidana yang menerima Remisi harus telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, sedangkan Anak Binaan yang menerima PMP harus telah menjalani pidana lebih dari tiga bulan. Khusus bagi Narapidana Terorisme, Remisi dapat diberikan jika telah mengikuti program deradikalisasi dan berikrar setia NKRI. Dengan adanya penghargaan berupa Remisi PMP, diharapkan Warga Binaan makin terdorong untuk mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh serta tidak melakukan pelanggaran di Lapas, Rutan, maupun LPKA. "Diharapkan pula angka residivisme atau pengulangan tindak pidana dapat diminimalkan serta membantu mantan Narapidana dan Anak Binaan untuk lebih mudah beradaptasi setelah bebas," pungkasnya. &nbsp;

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan Remisi Khusus kepada 157.935 Narapidana pada perayaan Nyepi dan Idul Fitri.

Kementerian Imipas Beri Remisi Khusus Kepada 157.935 Narapidana Agama Hindu dan Islam pada Perayaan Nyepi dan Idul Fitri, Kurangi Over Kapasitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Lapas-sidoarjo-boy.jpg" alt="MENDOMINASI: Sel narapidana kasus narkoba di Lapas Delta Sidoarjo. Jumlah penghuninya paling banyak. (Boy Slamet/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENDOMINASI: Sel narapidana kasus narkoba di Lapas Delta Sidoarjo. Jumlah penghuninya paling banyak. (Boy Slamet/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi khusus (RK) Natal 2020 kepada 11.669 narapidana pemeluk agama kristen dan katolik. Sebanyak 11.474 orang mendapatkan remisi khusus (RK) I atau pengurangan sebagian dan 195 orang diantaranya mendapatkan RK II atau dipastikan langsung bebas  Peraturan mengenai pemberian Remisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perubahan Pertama: PP No. 28 Tahun 2006, Perubahan Kedua: PP Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberian Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.  “Seluruh proses pemberian remisi dilakukan secara online melalui Sistem Database Pemasyarakatan. Perlu dipahami juga bahwa pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi yang diberikan negara bagi narapidana yang telah berusaha dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Jumat (25/12). <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/22/12/2020/prabowo-sudah-restui-sandiaga-uno-jika-dipilih-jokowi-jadi-menteri/">Baca Juga: Prabowo Sudah Restui Sandiaga Uno Jika Dipilih Jokowi Jadi Menteri</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/22/12/2020/terawan-diganti-budi-dekan-fk-ui-dunia-kesehatan-butuh-sosok-ceo/">Baca Juga: Terawan Diganti Budi, Dekan FK UI: Dunia Kesehatan Butuh Sosok CEO</a> Reynhard menjelaskan, dari 11.474 narapidana penerima RK I, sebanyak 2.306 orang mendapatkan pengurangan masa pidana 15 hari, 7.254 orang pengurangan satu bulan, 1.497 orang pengurangan satu bulan 15 hari dan 417 orang pengurangan dua bulan. Dia menyebut, narapidana beragama kristen dan katolik yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 22.246 orang.  Menurutnya, narapidana penerima remisi khusus Natal terbanyak berasal dari wilayah Sumatera Utara sejumlah 2.152 narapidana, Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.730 narapidana dan Sulawesi Utara sebanyak 929 narapidana.  “Remisi Natal merupakan hak narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai peraturan perundang-undangan. Namun remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, diharapkan juga dapat meningkatkan keimanan dan motivasi bagi narapidana untuk menjadi lebih baik,” ujar Reynhard.  Reynhard juga menuturkan, hingga 15 Desember 2020, jumlah warga binaan di Indonesia sebanyak 247.017 orang, yang terdiri dari narapidana sebanyak 197.336 orang dan tahanan sebanyak 49.681 orang.  "Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan," pungkas Reynhard.

11.669 Narapidana Terima Remisi Khusus Natal 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200507_224547.jpg" alt="Sejumlah umat mengikuti prosesi ibadah waisak di Maahwihara Maajpahit, Trowulan Mojokerto, Kamis (07/05/2020), Bikhu Viranadi sebagai imam jemaat mengatakan, ibadah perayaan waisak tahun ini sangat berbeda, untuk mencegah penyebaran Covid 19, jemaat yang" width="100%">
<figcaption>Sejumlah umat mengikuti prosesi ibadah waisak di Maahwihara Maajpahit, Trowulan Mojokerto, Kamis (07/05/2020), Bikhu Viranadi sebagai imam jemaat mengatakan, ibadah perayaan waisak tahun ini sangat berbeda, untuk mencegah penyebaran Covid 19, jemaat yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 1.049 narapidana beragama Buddha memperoleh remisi khusus Hari Raya Waisak kemarin (7/5). Di antara jumlah tersebut, sepuluh napi langsung bebas setelah mendapat pengurangan hukuman itu.  Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Reynhard Silitonga mengatakan bahwa remisi itu diberikan kepada napi yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Misalnya, telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.  ”Remisi yang diberikan diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk mencapai penyadaran diri yang tecermin dari sikap dan perilaku sehari-hari,” jelasnya kemarin.  Pemberian remisi juga merupakan wujud negara hadir untuk memberikan perhatian dan penghargaan bagi napi agar selalu berintegritas dan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Dia memastikan bahwa di tengah pandemi Covid-19, hak-hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) tetap dilayani. Baik itu remisi, hak asimilasi dan integrasi, layanan kunjungan online, maupun layanan kesehatan.  Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Yunaedi menjelaskan, pemberian remisi menghemat anggaran makan Rp 606.135.000. Perinciannya, Rp 599.505.000 dari 1.049 napi penerima RK I dan Rp 6.630.000 dari 10 napi penerima RK II yang langsung bebas.  Napi yang mendapat remisi paling banyak berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM Sumatera Utara, yakni 231 orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lcgjvICMfF4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5OAiwA7ZNvQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2Y86hriE71A

Dari Remisi Waisak, 10 Narapidana Langsung Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kado-natal-untuk-para-koruptor_m_.jpg" alt="Mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan." width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan pengurangan masa tahanan atau remisi Natal bagi para narapidana yang beragama Kristiani. Sebanyak 11.232 napi mendapatkan remisi. Tak terkecuali para napi yang terbelit kasus korupsi. Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kemenkumham Ade Kusmanto menyebut, di Natal 2018 ini pihaknya memberikan remisi terhadap 67 orang narapidana kasus korupsi. "67 orang seluruhnya terdiri atas 5 orang sesuai aturan PP 28 dan 62 orang sesuai aturan PP 99," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (26/12). Ade mengatakan, remisi diberikan kisaran waktu sekitar sebulan hingga dua bulan. Namun, dia enggan merinci nama-nama yang mendapat remisi. Remisi dengan syarat tambahan diatur dalam PP 28 Tahun 2006 tentang Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Salah satu ketentuannya yakni napi korupsi, narkotika-psikotoprika, terorisme, hingga kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran HAM berat, hingga kejahatan transnasional perlu syarat tambahan untuk mendapat remisi&lrm;. Selain terbukti berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, napi kasus korupsi bisa menerima remisi bila bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau sebagai justice collaborator. Selain itu, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam data yang didapat, ada satu napi korupsi yang mendapat remisi yaitu mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono yang mendapat remisi satu bulan. Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Tonny Budiono dengan pidana penjara selama 5 tahun pidana penjara. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar denda uang sebesar Rp 300 juta subsider kurungan tiga bulan. Majelis hakim menilai, Tonny terbukti menerima uang suap senilai Rp 2,3 miliar berkaitan dengan sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan.

'Kado Natal' untuk Para Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perketat-pemberian-remisi-hukuman_m_.jpg" alt="Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Robert Tantular dinyatakan bersalah dalam berbagai kasus penipuan, pencucian uang, dan korupsi sehingga mendapat total hukuman 21 tahun penjara. Masa hukuman yang terhitung dijalani sejak 2008 itu ternyata berkurang cukup signifikan dengan adanya pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Robert pun akhirnya menghirup udara bebas pada 25 Juli 2018 atau kurang dari 10 tahun masa hukuman. Dengan fakta tersebut, wajar apabila muncul pertanyaan besar di benak publik: Bagaimana seorang narapidana dengan tindak pidana berlapis dan hukuman penjara yang panjang bisa bebas dengan relatif cepat? Di manakah rasa keadilan? Mari kita tinjau jawaban atas pertanyaan pertama dulu: Bagaimana mungkin masa hukuman berkurang hingga tidak mencapai separo? Sistem pemidanaan kita mengenal model pengurangan hukuman atau remisi yang sesungguhnya unik apabila dibandingkan dengan sistem remisi di negara lain. Keunikan pertama adalah beragamnya jenis remisi. Keppres 174/99 memperkenalkan tiga jenis remisi. Yaitu, remisi umum yang diberikan saat peringatan hari kemerdekaan RI, remisi khusus pada setiap hari besar keagamaan napi, serta remisi tambahan yang berdasar pada jasa dan partisipasi napi dalam program pembinaan. Keunikan kedua adalah relatif besarnya jumlah remisi yang diberikan. Potongan masa hukuman pada remisi umum bisa mencapai 2 bulan setelah menjalani setahun hukuman atau bahkan maksimal 6 bulan setelah napi memasuki tahun keenam hukumannya. Begitu pula, pengurangan masa hukuman pada remisi khusus bisa mencapai total 2 bulan setiap tahun setelah memasuki tahun keenan hukuman. Jika ditambah remisi tambahan yang bisa mencapai setengah masa remisi umum, total remisi yang diterima seorang napi di Indonesia bisa mencapai 11 bulan setiap tahun (setelah melewati tahun keenam). Apabila total remisi itu dikombinasikan dengan pemberian <a href="https://jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/12/2018/eks-bos-century-bebas-divonis-21-tahun-dijalani-hanya-10-tahun" target="_blank">pembebasan bersyarat</a> (PB) yang bisa dinikmati napi setelah melewati 2/3 masa hukuman, tidak heran apabila napi yang dihukum hingga 20 tahun bisa bebas setelah melewati masa hukuman 10 tahun. Keunikan ketiga sistem remisi di Indonesia, remisi digunakan sebagai sarana penting, bahkan bisa dikatakan terutama, bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam mengurangi angka overcrowding di hampir semua lapas dan rutan di Indonesia. Setiap tahun ada sekitar 35 ribu napi yang bebas karena pemberian remisi dan PB kolektif. Remisi tidak dikaitkan terutama sebagai hadiah/imbalan atas perilaku baik seorang napi, tetapi sebagai mekanisme otomatis yang diberikan selama yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran serius atas peraturan lapas/rutan dan memenuhi syarat administratif. Terhadap pertanyaan apakah mekanisme pemberian remisi tidak mencederai rasa keadilan, jawabannya sedikit lebih kompleks. Berkembang paham di kalangan praktisi hukum dan akademisi bahwa seharusnya putusan hakim dalam sidang bisa diubah oleh lembaga pelaksana hukuman. Berat ringannya putusan hakim hanya bisa diubah hakim pada tingkat yang lebih tinggi melalui proses banding atau upaya hukum lain. Paham lain yang mirip juga menyerukan ''truth in sentencing'' atau ada nilai kepastian dalam penghukuman. Berat ringannya hukuman harus pasti dan tetap, baik saat putusan maupun pelaksanaan hukuman. Jangan hanya terkesan keras terhadap kejahatan pada saat putusan, tetapi penuh kompromi saat pelaksanaan hukuman. Di sisi lain, praktisi pemasyarakatan menekankan pentingnya proses rehabilitasi selama dalam hukuman. Masyarakat tidak bisa memenjarakan seseorang hingga akhir tanpa melihat bagaimana napi kemudian mengalami perubahan perilaku atau tidak selama di penjara. Dalam konteks rehabilitasi inilah peran asimilasi dan PB menjadi sangat penting. Saya cenderung mengambil jalan tengah, mengambil yang terbaik dari keduanya. Pada kasus-kasus kejahatan luar biasa yang sungguh melukai rasa keadilan dan menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi di masyarakat seperti korupsi, hendaknya pemerintah membatasi dengan sangat ketat atau tidak memberikan remisi. Sementara itu, pada sebagian besar kasus lain seperti pidana umum penyalahgunaan narkoba atau perjudian, sudah selayaknya remisi dan PB digunakan sebagai sarana membantu proses rehabilitasi. Tantangan terbesar sekarang, remisi dan PB diberikan dengan mudah karena tekanan overcrowding lapas/rutan tanpa didasari assessment menyeluruh mengenai napi akibat keterbatasan sumber daya. Tiadanya dasar assessment yang ilmiah dan bisa diverifikasi dapat melahirkan dua bahaya. Pertama, menguatnya praktik penyuapan dalam pemberian remisi. Kedua, kita melepaskan sebagian napi yang berpotensi mengulangi kejahatannya di masyarakat, para bom waktu.&nbsp; *)&nbsp;Pengamat lapas; kriminolog Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agus Dwi Prasetyo

Perketat Pemberian Remisi Hukuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/beres-salat-id-199-narapidana-dengar-kabar-baik_m_140329.jpeg" alt="Sejumlah perwakilan narapidana di Rutan Cilodong, Depok, Jawa Barat usai melaksanakan Salat Id, Minggu (25/6)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah perwakilan narapidana di Rutan Cilodong, Depok, Jawa Barat usai melaksanakan Salat Id, Minggu (25/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 199 narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Kota Depok mendapatkan remisi.&nbsp; Pengurangan masa tahanan ini diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah.&nbsp; Bahkan, ada lima napi yang langsung menghirup udara bebas. Kepala Rutan Depok Sohibur Rachman mengungkapkan, Kemenkumham memberikan potongan masa tahanan (remisi) untuk para narapidana.&nbsp; Tentunya remisi tersebut berdasarkan syarat serta ketentuan administrasi yang berlaku. &ldquo;Mereka yang mendapatkan remisi adalah mereka yang memenuhi syarat dan ketentuan administrasi,&rdquo; tuturnya usai melaksanakan Shalat Ied di dalam Rutan Depok, Minggu (25/6) dilansir Metro Depok (Jawa Pos Grup). Dari 933, sambung Sohibur, yang terdiri dari dari narapidana dan tahanan yang ada di rutan, ada sebanyak 199 narapidana yang mendapatkan remisi.&nbsp; Lima diantaranya bisa kembali ke pelukan keluarganya. &ldquo;Remisi yang diberikan berupa pengurangan masa tahanan. Yakni dari 15 hari hingga 1 bulan tergantung pidana yang dijalani,&rdquo; tutupnya.(Red/MD/mam/JPG)

Beres Salat Id, 199 Narapidana Dengar Kabar Baik 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/hari-raya-waisak-segini-jumlah-narapidana-yang-terima-remisi_m_129242.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memberikan remisi atau potongan masa hukuman khusus kepada 678 narapidana beragama Budha. Remisi diberikan bertepatan dengan Hari Raya Waisak 2017 yang jatuh pada Kamis (11/5). Kasubag Humas dan Publikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Syarpani mengatakan, total napi&nbsp;beragama Budha di seluruh Indonesia 1.769 orang. "Untuk pemberian remisi Khusus ini terdiri dari dua kategori," kata Syarpani dalam rilisnya kepada wartawan. Kategori pertama yaitu Remisi Khusus (RK) 1 kepada narapidana yang setelah mendapatkannya masih menjalani sisa pidana sebanyak 655&nbsp;orang. Sementara kategori kedua (RK) 2 adalah napi yang langsung bebas usai mendapatkan remisi berjumlah 23 orang. Menurut Syarpani, penerima remisi terbanyak dari Kantor Wilayah KemenkumHAM Sumatera Utara dengan jumlah 170 narapidana. Rinciannya,&nbsp;169 orang menerima RK1 dan 1 orang menerima RK2. Sementara di urutan kedua yaitu Kantor Wilayah Banten sejumlah 82 narapidana. Dengan rincian 78 orang RK1 dan 4 orang RK2. Kemudian urutan ketiga ditempati Kantor Wilayah Kalimantan Barat dengan 67 narapidana. Dengan rincian 65 orang penerima RK1 dan 2&nbsp;orang penerima RK2. Sementara itu, Dirjen PAS I Wayan Kusmiantha Dusak mengatakan, remisi di Hari Raya Waisak tahun 2017 ini merupakan momen yang&nbsp;dinantikan oleh narapidana yang beragama Budha di seluruh Indonesia. Dusak menjelaskan, pemberian pemisi atau pengurangan masa pidana sebagaimana diatur dalam UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang&nbsp;Pemasyarakatan; PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang telah diubah&nbsp;menjadi PP Nomor 99 Tahun 2012; &nbsp;serta Kepres No. 174 &nbsp;Tahun 1999 tentang Remisi. Menurut dia, semua WBP yang diberikan remisi dipastikan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. "Remisi Khusus Hari Raya Waisak diberikan kepada narapidana beragama Budha yang telah memenuhi persyaratan administratif dan&nbsp;substantif. Diantaranya adalah persyaratan telah menjalani pidana minimal enam bulan dan tidak terdaftar pada register F (buku catatan&nbsp;pelanggaran disiplin narapidana), serta turut aktif mengikuti program pembinaan di Lapas / Rutan. Diharapkan dengan pemberian remisi&nbsp;ini para WBP dapat lebih introspeksi menyadari kesalahannya sehingga merubah perilaku menjadi lebih baik," papar Dusak. Diketahui, jumlah penghuni Lapas dan Rutan di Seluruh Indonesia per tanggal 10 Mei 2017 adalah 219.832 orang. Dengan rincian&nbsp;narapidana sebanyak 149.648 orang dan tahanan sebanyak 70.184 orang.(put/jpg)

Hari Raya Waisak, Segini Jumlah Narapidana yang Terima Remisi