<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/21/sebanyak-247-napi-tembilahan-memperoleh-remisi-pada-hari-kemerdekaan-ri-2-2423132697.jpg" alt="Ilustrasi remisi narapidana." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi remisi narapidana.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memberikan Remisi Khusus (RK) Natal kepada 15.922&nbsp;narapidana Kristen dan Katolik di seluruh Indonesia, pada momentum Hari Natal&nbsp; 2023. Sebanyak 15.823 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan rincian 3.038 orang menerima remisi 15 hari, 10.871 narapidana mendapat remisi satu bulan, 1.404 narapidana memperoleh remisi satu bulan 15 hari, dan dua bulan remisi untuk 510 narapidana," kata Menkumham Yasonna Laoly dalam keterangannya, Minggu (24/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, 99 orang menerima RK II atau langsung bebas, dengan rincian 37 narapidana menerima pengurangan masa pidana 15 hari, 53 orang menerima remisi satu bulan, empat narapidana menerima remisi satu bulan 15 hari, dan lima narapidana menerima remisi dua bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yasonne menyebut, pengurangan masa&nbsp;pidana ini dimaknai sebagai penghargaan bagi narapidana yang dinilai telah mencapai penyadaran diri, tercermin dalam sikap dan perilaku sesuai dengan norma agama dan sosial yang berlaku. Yasonna pun mengucapkan selamat kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang menerima remisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selamat kepada seluruh narapidana yang pada hari ini mendapatkan remisi, khususnya bagi narapidana yang langsung&nbsp;bebas. Saya mengingatkan agar saudara dapat menunjukkan perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat," pesannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga menegaskan, remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Remisi diberikan sebagai bentuk keterlibatan negara untuk menghargai dan memberi pengakuan kepada narapidana yang menunjukkan integritas, berperilaku positif, dan menjauhi pelanggaran," ucap Renyard.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reynhard menuturkan, pemberian remisi bertujuan agar dapat mendorong narapidana untuk mendapatkan kesadaran pribadi yang terlihat dari tindakan dan&nbsp;sikap mereka sehari-hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, pemberian remisi khusus Natal Tahun 2023 berhasil menghemat anggaran makan narapidana sebanyak Rp 7.955.235.000, masing-masing Rp 7.913.160 dari RK I dan Rp 42.075.000 dari RK II.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, narapidana terbanyak mendapat RK Natal berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatera Utara sebanyak 3.166 orang, Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur&nbsp; sebanyak 1.896 orang, dan Kanwil Kemenkumham Papua sejumlah 1.434 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Berdasarkan data pada Sistem Database Pemasyarakatan, per tanggal 15 Desember&nbsp;2023, jumlah Warga Binaan di seluruh Indonesia berjumlah 273.375 orang, terbagi atas 220.427 narapidana dan 52.948 tahanan</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP," pungkas Reynhard.</div>

Pemberian remisi khusus Natal Tahun 2023 berhasil menghemat anggaran makan narapidana sebanyak Rp 7.955.235.000.

15.922 Narapidana Terima Remisi Khusus Natal, Negara Hemat Anggaran Makan Rp 7,96 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/161-tahanan-rutan-solo-diusulkan-dapat-remisi_m_220290.jpeg" alt="ILUSTRASI: 161 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Surakarta diusulkan mendapatkan remisi Hari Raya Idulfitri. Dari jumlah tersebut, 90 diantaranya sudah mendapatkan surat keputusan (SK) remisi." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: 161 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Surakarta diusulkan mendapatkan remisi Hari Raya Idulfitri. Dari jumlah tersebut, 90 diantaranya sudah mendapatkan surat keputusan (SK) remisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen PAS Kemenkumham) memberikan remisi khusus kepada 25 dari 69 narapidana beragama Konghucu di seluruh Indonesia bertepatan dengan Tahun Baru Imlek 2573 Konzili, Selasa (1/2).  Seluruhnya narapidana penerima remisi khusus mendapatkan RK I atau pengurangan sebagian. Secara rinci, terdapat tiga warga binaan yang mendapat pengurangan hukuman 15 hari; 13 orang mendapat pengurangan hukuman 1 bulan; tujuh orang mendapat pengurangan hukuman 1 bulan 15 hari; dan dua orang lainnya mendapat pengurangan hukuman 2 bulan.  Dirjen PAS Reynhard Silitonga menjelaskan, usulan remisi berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dengan optimalisasi penggunaan teknologi informasi, yakni dilakukan secara online berdasarkan sistem database pemasyarakatan (SDP).  "Dengan adanya remisi online melalui SDP, prosesnya menjadi lebih cepat, murah, akurat, dan transparan. Hak narapidana terjamin, akuntabilitas dan integritas petugas terjaga," kata Reynhard dalam keterangannya, Selasa (1/2).  Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menyumbang jumlah penerima remisi khusus Imlek terbanyak, yaitu sebanyak 11 narapidana. Kemudian, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat sebanyak tiga narapidana, serta Kanwil Kemenkumham Banten, DKI Jakarta, dan Riau masing-masing dua narapidana. Sisanya berasal dari Kanwil Kemenkumham Bali, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kepualauan Riau masing-masing satu orang.  Reynhard mengatakan, pemberian remisi merupakan apresiasi yang diberikan negara bagi narapidana yang telah berusaha dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik. Tak hanya sekadar pengurangan masa pidana, remisi ini diharapkan meningkatkan keimanan dan motivasi narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.  “Selamat kepada seluruh narapidana yang merayakan Imlek dan mendapat RK Imlek Tahun 2022. Bagi yang belum mendapat Remisi agar bersabar dan terus perbaiki diri agar pada kesempatan berikutnya mendapat hal yang sama,” ucap Reynhard.  Ditjenpas, lanjut Reynhard, terus berusaha mengakomodir seluruh hak warga binaan pemasyarakatan (WBP). Apalagi Covid-19 masih mewabah, dan munculnya varian baru Omicron yang berdampak besar terhadap seluruh segi kehidupan masyarakat.  “Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan kinerja di tahun 2022. Maka, pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru dan laksanakan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” ucap Reynhard.  Dalam kesempatan ini, Reynhard mengingatkan seluruh jajaran pemasyarakatan menjalankan tugas berdasarkan 3+1, yakni tiga kunci pemasyarakatan maju yang diwujudkan melalui deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, berantas narkoba, dan sinergi dengan aparat penegak hukum ditambah back to basics pemasyarakatan.  Hingga 24 Januari 2022, jumlah warga binaan di Indonesia sebanyak 272.864 orang. Jumlah itu terdiri dari 226.676 narapidana dan 48.188 tahanan. Dari pemberian remisi khusus Imlek kali ini, negara menghemat anggaran biaya makan Rp 14,7 dengan biaya makan per hari rata-rata Rp 17.000/orang.  Remisi merupakan pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.  Peraturan mengenai pemberian remisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, PP Nomor 28 Tahun 2006, PP Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi kepada WBP.  Narapidana yang mendapatkan Remisi adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku, seperti telah berstatus sebagai narapidana minimal 6 bulan pidana penjara, tidak melakukan pelanggaran selama menjalani pidana, serta aktif mengikuti program dan kegiatan pembinaan di lapas/rutan.

25 Narapidana Konghucu Terima Remisi Khusus Imlek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hari-nyepi-kemenkumham-guyur-remisi-paling-banyak-napi-bali_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi husus (RK) kepada 1.049 dari 1.948 narapidana beragama Buddha di seluruh Indonesia pada Hari Raya Waisak 2564 BE tahun 2020. Pemberian remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif.  Seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. "Remisi yang diberikan diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga dalam keterangannya, Kamis (7/5).  Reynhard menjelaskan, remisi khusus kepada 1.049 itu dengan rincian 146 orang menerima remisi 15 hari, 578 narapidana mendapat remisi 1 bulan, 211 narapidana memperoleh remisi 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan remisi untuk 104 narapidana.  Sementara itu, 10 orang menerima RK II atau langsung bebas usai menerima remisi 1 bulan sebanyak 6 orang, remisi 1 bulan 15 hari sebanyak 2 orang, dan remisi 2 bulan sebanyak 2 orang.  "Pemberian remisi ini juga merupakan wujud negara hadir untuk memberikan perhatian dan penghargaan bagi narapidana untuk selalu berintegritas, berkelakuan baik selama menjalani pidana, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditentukan,” ucap Reynhard.  Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Yunaedi menjelaskan, pemberian RK Waisak tahun 2020 berhasil menghemat anggaran makan narapidana sebesar Rp 606.135.000 dengan rincian Rp 599.505.000 dari 1.049 narapidana penerima RK I dan Rp 6.630.000 dari 10 narapidana penerima RK II yang langsung bebas.  Narapidana terbanyak mendapat RK Waisak Tahun 2020 berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatera Utara sebanyak 231 orang, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat sebesar 134 orang dan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta berjumlah 127 orang.  "Pemberian remisi bukan sekadar reward kepada narapidana yang berkelakuan baik serta memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Fakta yang tak kalah penting adalah anggaran negara yang dihemat dengan berkurangnya masa pidana narapidana,” pungkas Yunaedi.  Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846), perubahan pertama : Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, perubahan kedua : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi.

1.049 Narapidana Mendapat Remisi Khusus Pada Hari Raya Waisak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebanyak-102976-narapidana-mendapat-remisi-di-hut-ri-ke-73_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Narapidana" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Narapidana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 102.976 narapidana mendapatkan pengurangan pidana (remisi) pada peringatan 73 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada hari ini, Jumat,(17/8). Remisi diberikan kepada narapidana yang dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif terutama berkelakuan baik dan aktif mengikuti pembinaan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami menuturkan, para narapidana menerima Remisi Umum (RU) sebanyak satu-enam bulan. Dari jumlah tersebut, 2.200 narapidana langsung menghirup udara bebas. Sri menjelaskan remisi selayaknya menjadi harapan bagi narapidana sehingga mereka menyadari akan pentingnya menegakkan integritas selama menjalani pidana. Sebaliknya, apabila melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan ditegakkan. "Pemberian remisi kepada narapidana juga telah menghemat anggaran biaya makan narapidana sebesar Rp 118 miliar," tukasnya. Hingga saat ini, jumlah Warga Binaan Pemasyarakaan (WBP) yang menghuni 522 lapas, rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) se-Indonesia berjumlah 250.181. Ini terdiri dari 176.410 narapidana dan 73.771 tahanan. Sedangkan daya tampung yang tersedia hanya untuk 120.818 orang. "Pemberian remisi diharapkan dapat mengurangi daya tampung karena para WBP akan lebih cepat bebas dengan pengurangan masa pidana sekaligus menghemat anggaran negara," imbuhnya. Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Harun Sulianto mengatakan, syarat untuk mendapatkan remisi yakni narapidana sudah menjalani pidana paling sedikit enam bulan, berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan di dalam lapas dan rutan. "Pemberian remisi ini untuk memotivasi agar narapidana memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana. Selain itu, pemberian remisi sebagai wujud negara dalam memberikan narapidana penghargaan atas perubahan sikap mereka menjadi lebih positif," tutupnya.

Sebanyak 102.976 Narapidana Mendapat Remisi HUT RI ke-73

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/11-ribu-napi-di-sumut-dapat-remisi-kemerdekaan_m_.jpg" alt="Ilustrasi remisi napi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi remisi napi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memberikan remisi terhadap 11 ribu lebih narapidana (Napi). Remisi itu diberikan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Ke-73 Republik Indonesia. Jika dirincikan, 10.884 napi akan mendapat Remisi Umum (RU) 1 atau pemotongan masa tahanan mulai dari 1 - 6 bulan. Sementara napi yang mendapatkan RU 2 sebanyak 394. Mereka akan langsung bebas menghirup udara segar. Sebelumnya mereka juga mendapatkan pemotongan masa tahanan yang sama dari 1 hingga 6 bulan pada tahun lalu. Humas Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut, Josua Ginting mengatakan, remisi langsung disampaikan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI. "Untuk SK (Surat Keterangan) Remisi akan disampaikan masing-masing Lapas dan Rutan di Sumut, Jumat besok," kata Josua, Kamis (16/8). Hingga saat ini, Lapas dan Rutan di Sumut masih mengalami over kapasitas. Over kapasitas yang terjadi bahkan mencapai 100 persen. Tercatat, saat ini 32.167 orang yang menghuni Lapas yang ada di Sumut. Untuk Napi laki-laki, totalnya berjumlah 20.948 orang. Sedangklan napi perempuan sebanyak 1.186 orang. Sementara itu, tahanan laki-laki saat ini berjumlah 9.592 orang, sedangkan tahanan wanita sebanyak 441 orang.

11 Ribu Napi di Sumut Dapat Remisi Kemerdekaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dapat-remisi-lebaran-13-napi-di-jogja-langsung-bebas_m_220148.jpeg" alt="ILUSTRASI: Napi dan warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA DIJ mendapat remisi." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Napi dan warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA DIJ mendapat remisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 714 napi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) mendapatkan remisi pada lebaran tahun ini. Dari jumlah itu, 13 diantaranya langsung bebas.  Kepala Bidang Pembinaan dan Pengentasan Anak, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kemenkumham) DIJ, Dwi Agus Setyawan mengatakan, pengurangan masa hukuman atau remisi lebaran kali ini bervariasi, ada yang mendapatkan 15 hari hingga 2 bulan.  Terbanyak ada di Lapas Kelas IIA DIJ, dengan jumlah 250 napi. Kemudian di Lapas Narkotika Kelas IIA DIJ, ada 147 napi. "Setelah lebaran ada yang langsung bebas," katanya, Rabu (13/6). Perincian napi yang langsung bebas yakni 4 napi yang saat ini mendekam di Lapas Kelas IIA DIJ, 3 napi di Lapas Narkotika Kelas IIA DIJ, kemudian 2 napi di Lapas Perempuan Kelas IIB DIJ ada 2, lalu di Rutan Kelas IIA DIJ ada 2 orang, dan Rutan Kelas IIB Bantul ada 2. Dikatakannya, mereka yang mendapatkan remisi itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Seperti telah melalui masa tahanan minimal 6 bulan.  "Wajib juga berkelakuan baik selama masa tahanan. Kalau itu terpenuhi tapi tidak diberi remisi oleh kepala lapas, maka (lapas) akan ditegur," katanya.  Terpisah, Kepala Lapas Kelas IIB Cebongan, Gunarto menambahkan, untuk di lingkupnya ada 112 napi yang mendapat remisi. "Sudah ada datanya yang mendapat remisi," ucapnya. Jumlah napi yang mendapat remisi di Lapas Kelas IIB Cebongan itu hampir setengahnya dari keseluruhan penghuni. Mereka mendapatkan 15 hari hingga 2 bulan pengurangan hukuman.

Dapat Remisi Lebaran, 13 Napi di Jogja Langsung Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/265-napi-bontang-dapat-remisi-kemerdekaan_m_151388.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perayaan Hari Kemerdekaan RI menjadi momen istimewa bagi 265 narapidana (napi) di Lapas Klas III Bontang. Mereka mendapatkan remisi umum yang akan diperingati pada Kamis (17/8) besok. Dari 265 napi tersebut, mayoritas napi kasus narkoba yang mendapatkan keringanan hukuman. Kalapas Klas III Heru Yuswanto didampingi Kasi Administrasi dan Orientasi Agus Salim mengatakan, remisi yang diberikan kepada napi yang minimal telah menjalani masa hukuman antara 6-12 bulan. Petugas juga telah melakukan penilaian terhadap tingkah laku napi selama menghuni lapas. &ldquo;Napi yang telah melakukan pelanggaran berat tentu tidak akan mendapatkan remisi sebelum ada pemutihan,&rdquo; kata Heru Diungkapkan, ada tiga jenis remisi yang diberikan kepada 265 napi. Yakni, remisi 1 untuk napi yang hukumannya di bawah lima tahun, remisi 2 untuk napi hukuman di atas lima tahun serta berdasarkan PP nomor 99 hanya beberapa napi yang mendapatkan remisi. &ldquo;Sudah kama klasifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, sesuai dengan PP 99, napi yang tidak membantu dalam pelaksanaan penyidikan (justice colabolator) tidak akan mendapatkan remisi. Napi yang di antaranya terkena kasus korupsi, illegal logging, human trafficking, bandar narkoba akan berat mendapatkan remisi. &ldquo;Remisi terkait PP 99 ada sekitar 196 warga binaan. Rinciannya 10 orang mendapat masa pengurangan 1 bulan. Dua bulan untuk 63 orang. Kemudaian 54 orang 4 bulan, 65 orang 5 bulan serta 1 orang 6 bulan ,&rdquo; sebutnya. Disebutkan, sebanyak 11 narapidana lainnya dapat remisi umum 2. Artinya, bebas secara langsung karena karena setelah pengurangan remisi, masa tahanannya habis. Narapidana yang mendapat remisi tersebut, kata dia dianggap mampu berkelakuan baik selama masa tahanan. Selain itu dianggap patuh tatkala dilakukan pembimbingan oleh petugas Lapas. &ldquo;Untuk yang mendapat remisi normal, potongan masa hukumannya berbeda-beda. Mulai dari 1 hingga 6 bulan,&rdquo; ujarnya. Selanjutnya, dia berharap para warga binaan yang mendapatkan remisi, dapat menaati tata tertib dan siap mengikuti berbagai upaya pembinaan yang dilakukan. &ldquo;Jangan sampai mereka masuk ke dalam register F atau golongan orang yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib,&rdquo; tutupnya.

265 Napi Bontang Dapat Remisi Kemerdekaan

remisi napi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#remisi napi

Berita Terkini