<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/kalapas-yogi-pj.jpeg" alt="Kalapas Narkotika Klas II A Jakarta Oga Darmawan" width="100%">
<figcaption>Kalapas Narkotika Klas II A Jakarta Oga Darmawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 15 narapidana Lapas Narkotika Klas II A Jakarta langsung bebas setelah mendapat remisi khusus hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Napi yang dapat remisi tersebut sudah memenuhi persyaratan, di antaranya berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan.  Kalapas Narkotika Klas II A Jakarta Oga Darmawan menuturkan pemberian dilakukan secara simbolis karena masa pandemi Covid-19. Secara keseluruhan ada 365 narapidana dari seluruh Rutan dan Lapas di Indonesia yang hari ini langsung bebas karena remisi.  Sementara 104.960 narapidana lainnya dapat pengurangan masa tahanan berbeda, sebanyak 15 hari sampai hitungan beberapa bulan. "Untuk di Lapas Narkotika Klas II A ini ada 12 orang yang langsung bebas. Diserahkan secara langsung oleh pak Dirjen PAS," kata Oga, Senin (25/5).  Sebelumnya, Dirjen PAS Reynhard Silitonga yang melakukan peninjauan di Lapas Narkotika Klas II A menyebut, ada sebanyak 105.325 narapidana Rutan dan Lapas dari seluruh Indonesia mendapat remisi khusus hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah.  Pemberian remisi dilakukan Dirjen PAS Reynhard Silitonga secara simbolis dari Lapas Narkotika Klas II A, Jakarta Timur lewat layanan video call ke narapidana. "Pemberian remisi bukan hanya implementasi pemberian hak yang diberikan negara, tetapi lebih jauh merupakan apresiasi yang diberikan negara," kata Reynhard.  Saat penyerahan simbolis ke-15 napi Lapas Narkotika Cipinang, dia meminta napi yang dapat remisi merubah kelakuannya. "Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama ketika kembali ke tengah masyarakat. Jadilah pribadi yang berbudi luhur dan taat hukum," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=A4h0E5fQ9dU  https://www.youtube.com/watch?v=5i98TffmmRk  https://www.youtube.com/watch?v=sVdGAJTlyKY

Dapat Remisi Khusus Lebaran, 15 Napi Lapas Narkotika Langsung Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hari-nyepi-kemenkumham-guyur-remisi-paling-banyak-napi-bali_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam Hari Raya Idul Fitri ini, 83 narapidana (napi) telah bebas dari jerat hukuman. Itu setelah napi tersebut mendapatkan remisi khusus keagamaan. Dengan begitu, total penerima remisi kali ini berjumlah 5.896 napi.   Pargiyono, Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum ham Jatim, menerangkan bahwa perincian tersebut terdiri dari 5.813 napi yang hanya mendapat potongan hukuman 1 hingga 2 bulan. Dan 83 napi yang bebas karena pengurangan jumlah hukuman.  "Kalau hitungannya betul ya pasti dilepaskan. Artinya, mereka mempunyai hak tersebut karena mereka memenuhi syarat pemberian remisi," katanya.   Menurut Pargiyono, jumlah remisi keagamaan tersebut bakal bertambah. Sebab, ucap dia, data yang ada per akhir Mei. Sehingga dimungkinkan jumlah penghuni yang mendapatkan diskon terus bertambah.   Dalam remisi khusus II itu, 10 napi Lapas Kelas I Malang bisa bebas. Dikarenakan masa menjalani hukuman telah habis terpotong oleh remisi. "Prinsipnya sama dengan RK I. Adanya pengurangan hukuman sebanyak 1 bulan hingga 2 bulan. Tapi, hitungannya beda. Mereka yang mendapat keringanan pas dengan masa hukumannya. Jadi bisa bebas," jelasnya.   Remisi tersebut, terang Pargiyono, akan terus meningkat. Ini dikarenakan masih banyak remisi susulan. Biasanya hal tersebut terjadi karena adanya kekurangan berkas atau keterlambatan.   Menurut pria asal Temanggung, Jawa Tengah, itu, pemberian remisi melewati prosedur ketat. Sebab, petugas menyeleksi dan melihat catatan perilaku napi. Jika menemukan perbuatan napi yang melanggar aturan dalam waktu yang dekat dengan remisi, biasanya mereka tidak akan didaftarkan.  "Itu langkah tegas dalam penerapan pemberian remisi. Jadi, kami tidak sembarangan dalam memberikan diskon hukuman," terangnya.

83 Napi di Jatim Bebas, 10 di Antaranya dari Lapas Kelas I Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hari-nyepi-kemenkumham-guyur-remisi-paling-banyak-napi-bali_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 112.523 narapidana (napi) yang beragama Islam mendapat pengurangan masa pidana melalui remisi Hari Raya Idul Fitri. Bahkan sebanyak 517 napi dinyatakan langsung menghirup udara bebas.   "Sebanyak 517 narapidana di antaranya akan langsung bebas karena remisi khusus Idul Fitri pada tanggal 5 Juni nanti," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen PAS Kemenkumham), Sri Puguh Budi Utami dalam keterangannya, Selasa (4/6).  Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi.   Untuk itu, Utami mengatakan, negara menjamin hak narapidana untuk mendapat remisi. Menurutnya, remisi merupakan reward atau penghargaan bagi narapidana yang telah patuh pada aturan dan berkelakuan baik.   "Remisi khusus dalam rangka Idul Fitri adalah hak narapidana dan Anak beragama Islam yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, di antaranya berkelakuan baik dan minimal telah menjalankan masa pembinaan selama 6 bulan," ucapnya.   Utami mengklaim, pemberian remisi saat ini menjadi lebih cepat dan akurat berkat layanan Pemasyarakatan berbasis teknologi Informasi. Tak hanya itu, melalui layanan berbasis teknologi informasi ini Utami menjamin pemberian remisi tidak lagi berbelit-belit dan tidak sulit, merubah hari menjadi menit, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang, mempermudah pemantauan, meningkatkan transparansi dan kepastian hukum.   "Seperti semangat layanan kita Pemasyarakatan PASTI," tegasnya.   Senada, Direktur Bina Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Junaedi berharap pemberian remisi khusus Idul Fitri tahun 2019 dapat memotivasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik dan mematuhi aturan yang ditetapkan di Lapas atau rutan.  "Remisi diharapkan mampu mendorong sikap optimisme narapidana menjalani pidananya agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum untuk kembali hidup di tengah masyarakat sebagai manusia mandiri yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat," harapnya.   Pada Idul Fitri tahun ini, tiga wilayah dengan jumlah penerima remisi terbesar adalah Jawa Barat sebanyak 13.245 narapidana, disusul oleh Jawa Timur sebanyak 12.614 narapidana dan Sumatera Utara dengan penerima remisi 12.595 narapidana.Sedangkan penghematan anggaran dari remisi Idul Fitri 2019 adalah Rp 54.909.660.000.

Dapat Remisi, 517 Napi Dinyatakan Bebas Pada Hari Raya Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/334-narapidana-korupsi-dapat-remisi-khusus-idul-fitri_m_220346.jpeg" alt="Ilustrasi: Terpidana kasus korupsi, M Nazaruddin." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Terpidana kasus korupsi, M Nazaruddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan Remisi Khusus Idul Fitri 1439 Hijriah kepada 80.430 orang narapidana. Dari jumlah tersebut sebanyak 446 narapidana langsung bebas. Kemudian, dari jumlah tersebut ternyata ada sekitar 334 narapidana kasus korupsi dan sekitar 56 narapidana kasus terorisme. Hanya saja, Kabag Humas Ditjen PAS, Ade Kusmanto enggan merinci lebih detail terkait nama siapa saja yang masuk dalam daftar yang diberikan remisi. "Yang mendapat remisi ada yang dari kasus terorisme sekitar 56 orang, dan kasus korupsi sekitar 334 orang. Itu dari seluruh Indonesia," ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (14/6). Secara terpisah, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Harun Sulianto mengatakan Kemenkumham memberikan remisi mulai dari 15 hari sampai dua bulan. Remisi diberikan tergantung masa pidana yang telah dijalani. Menurut Harun, paling banyak narapidana mendapatkan remisi sebanyak satu bulan, yaitu 51.775 orang, disusul 15 hari sebanyak 21.399 orang dan satu bulan 15 hari sebanyak 6.125 orang. Kemudian, remisi dua bulan sebanyak 1.131 orang. Lebih lanjut, Harun memaparkan ada 5 Kantor Wilayah Kemenkumham terbanyak penerima <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/06/2018/berikan-remisi-khusus-idul-fitri-kemenkumham-klaim-hemat-rp-32-miliar" target="_blank">Remisi Khusus ldul Fitri</a> 1439 Hijriah, di antaranya adalah Jawa Barat (8.654), Jawa Timur ( 61947), Sumatera Selatan (6.228), Sumatera Utara (51780), Jawa Tengah (5.717), dan Kalimantan Timur (4.773). Harun berharap, pemberian remisi ini dapat memotivasi narapidana untuk segera sadar diri dan berbuat baik. Sehingga bisa menjadi warga negara yang berguna untuk pembangunan baik selama menjalani hukuman maupun setelah bebas.

334 Narapidana Korupsi Dapat Remisi Khusus Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berikan-remisi-khusus-idul-fitri-kemenkumham-klaim-hemat-rp-32-miliar_m_220321.jpeg" alt="Ilustrasi: menyambut Lebaran, Kemenkumham berikan remisi khusus pada 80.430 narapidana. 446 di antaranya langsung bebas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: menyambut Lebaran, Kemenkumham berikan remisi khusus pada 80.430 narapidana. 446 di antaranya langsung bebas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengklaim bisa menghemat lebih dari Rp 32 miliar. Hal itu lantaran pemberian remisi khusus Idul Fitri 1439 Hijriah. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami mengatakan dengan adanya remisi maka jatah makanan yang harus berikan pada narapidana berkurang. Sedangkan, jumlah Rp 32 miliar dihitung berdasarkan biaya makan per narapidana setiap harinya. "Biaya makan narapidana yang dihemat Rp 32.417.910.000, yakni biaya makan per orang per hari sebesar Rp 14.700 dikalikan 2.205.300 hari tinggal yang dihemat karena remisi," ungkapnya Budi dalam keterangan resminya, Kamis (14/6). Dia menyebut ada 80.430 narapidana beragama Islam mendapatkan remisi Idul Fitri nantinya. Dari jumlah tersebut, 446 narapidana bisa langsung bebas. Lebih lanjut, Sri mengatakan jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni lapas dan rutan berkisar 250.000 orang. Sedangkan kapasitas atau daya tampung yang tersedia hanya untuk 124.000 orang. Oleh karena itu, remisi juga akan berdampak pada berkurangnya jumlah narapidana. "Remisi ini paling dapat mengurangi kelebihan daya tampung karena napi dapat lebih cepat bebas dengan pengurangan masa menjalani pidana, sekaligus menghemat anggaran negara," pungkasnya. Untuk diketahui, jumlah narapidana yang mendapatkan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/06/2018/80430-narapidana-dapat-remisi-lebaran-446-langsung-bebas" target="_blank">remisi khusus Lebaran</a> tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, hanya sebanyak 66.481 narapidana mendapatkan masa pengurangan hukuman dan 382 di antaranya bisa langsung bebas.

Berikan Remisi Khusus Idul Fitri, Kemenkumham Klaim Hemat Rp 32 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/80430-narapidana-dapat-remisi-lebaran-446-langsung-bebas_m_1528963755_220311.jpeg" alt="Ilustrasi: menyambut Lebaran, Kemenkumham berikan remisi khusus pada 80.430 narapidana." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: menyambut Lebaran, Kemenkumham berikan remisi khusus pada 80.430 narapidana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi khusus Idul Fitri 1439 Hijriah kepada 80.430 orang narapidana. Dalam data tersebut sebanyak 446 narapidana langsung bebas. "Sebanyak 79.984 warga binaan pemasyarakatan masih harus menjalani sisa pidana setelah mendapat remisi Idul Fitri," ungkap Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis, (14/6). Sementara, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Harun Sulianto mengatakan Kemenkumham memberikan remisi mulai dari 15 hari sampai dua bulan. Remisi diberikan tergantung masa pidana yang telah dijalani. Menurut Harun, paling banyak narapidana mendapatkan remisi sebanyak satu bulan, yaitu 51.775 orang, disusul 15 hari sebanyak 21.399 orang dan satu bulan 15 hari sebanyak 6.125 orang. Kemudian, remisi dua bulan sebanyak 1.131 orang. Lebih lanjut, Harun memaparkan 5 Kantor Wilayah Kemenkumham terbanyak penerima Remisi Khusus ldul Fitri 1439 Hijriah, di antaranya adalah Jawa Barat (8.654), Jawa Timur ( 61947), Sumatera Selatan (6.228), Sumatera Utara (51780), Jawa Tengah (5.717), dan Kalimantan Timur (4.773). Harun berharap, pemberian remisi ini dapat memotivasi narapidana untuk segera sadar diri dan berbuat baik. Sehingga bisa menjadi warga negara yang berguna untuk pembangunan baik selama menjalani hukuman maupun setelah bebas.

80.430 Narapidana Dapat Remisi Lebaran, 446 Langsung Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dapat-remisi-lebaran-10-orang-narapidana-rutan-sialang-bungkuk-bebas_m_220244.jpeg" alt="Kepala Rutan Sialang Bungkuk, Azhar." width="100%">
<figcaption>Kepala Rutan Sialang Bungkuk, Azhar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 10 orang narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk Klas IIB Pekanbaru, Riau, diusulkan untuk mendapatkan remisi bebas pada lebaran Idul Fitri 1439 H besok, Jumat (15/6). Selain itu, ada 490 narapidana lainnya yang menerima pengurangan masa tahanan. Kepala Rutan Sialang Bungkuk, Azhar menyebut, total ada 500 warga binaan beragama muslim yang nantinya akan mendapatkan remisi. Dengan rincian, yang mendapat remisi 15 hari sebanyak 229 narapidana. Remisi satu bulan sebanyak 261 narapidana dan yang mendapat remisi langsung bebas pada hari H ada 10 orang. "10 orang ini, ada kasus pencurian empat orang, kasus pengeroyokan lima orang dan penganiayaan satu orang. Variasi besarnya remisi, yang mendapat remisi satu bulan tiga orang, 15 hari ada tujuh orang," sebutnya pada Kamis (14/6). Mereka yang diberi pengurangan masa tahanan ini telah diseleksi sebelumnya oleh pihak Rutan. "Alasan pemberian remisi, sudah berkelakuan baik. Mereka kita pantau tidak pernah membuat kesalahan dan tata tertib," katanya. Di tahun ini, Rutan Sialang Bungkuk tidak memberikan remisi kepada narapidana yang tersangkut tindak pidana khusus. "Kalau yang Tipikor (tindak pidana korupsi) atau narkoba, mereka harus memenuhi syarat tertentu, harus mendapat persetujuan dari pusat, harus membayar denda subsider atau uang pengganti denda ini harus ada bukti. Kalau narkoba yang diatas lima tahun harus ada surat JC (justice collaborator)," terangnya. Sementara itu, untuk di wilayah Provinsi Riau, ada 3.840 narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi lebaran. Dari jumlah tersebut, 29 orang di antaranya langsung dinyatakan bebas.

Dapat Remisi Lebaran, 10 Orang Narapidana Rutan Sialang Bungkuk Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/predator-anak-tak-pantas-dapat-remisi_m_141956.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberian remisi kepada napi kasus kejahatan seksual terhadap anak harus dihilangkan. Alasannya, kasus kejahatan anak merupakan kejahatan luar biasa. Hal itu dikatakan Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak LPA Indonesia Reza Indragiri. "Mari kita bersepakat dengan Presiden SBY bahwa kita harus memobilisasi gerakan semesta antikekerasan (seksual) terhadap anak. Juga andai kita sebangun dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa kejahatan (seksual) terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa. Plus," jelas dia pada keterangan tertulisnya. Tidak memberi remisi kepada penjahat pedofil, menurut Reza, sebagai upaya memberikan efek jera kepada para predator anak. Dia mengungkapkan, kasus kekerasan seksual kepada anak di Indonesia sudah masuk zona mengkhawatirkan. Jadi perlu penanganan serius untuk menanggulangi masalah ini. "Sekiranya kita setuju dengan ungkapan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat kejahatan (seksual) terhadap anak. Predikat itu bisa dilihat dari maraknya kasus yang terekspose di media," ungkap pria yang juga ahli psikologis foreksik tersebut. Kasus kekerasan kepada anak yang cendrung naik juga selaras dengan data Polresta Depoka. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Depok, Ipda Nurul Kamilawati mengatakan, kasus kekerasan seksual anak yang berhasil dicatat pada Februari dan Maret 2017 menunjukan kenaikan kasus. &ldquo;Pada maret terdapat 48 laporan kasus kejahatan kepada anak. Dan kasus kekerasan seksual anak tercatat sebanyak 18 kasus,&rdquo; kata dia kepada Jawa Pos, belum lama ini. Jumlah tersebut kata dia, naik dari bulan sebelumnya yang tercatat hanya 21 kasus kekerasan kepada anak dan lima diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual kepada anak. &ldquo;Kejahatan kepada anak di Kota Depok memang cendrung naik dari bulan ke bulannya. Tetapi terkadang juga fluktuatif atau tidak menentu,&rdquo; jelas Nurul. (bry/jpk)

Predator Anak Tak Pantas Dapat Remisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/485-warga-binaan-lapas-karawang-dapat-remisi-lebaran_m_141639.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada Idul Fitri 2017 ini, sebanyak 485 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Karawang II B mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Kepala Lapas Karawang Kelas II B, Zaenal Arifin mengatakan, pemberian remisi berdasarkan penilaian sikap baik dan perubahan yang ditunjukkan oleh warga binaannya selama menjalani proses hukuman. Dikatakan Zaenal, seluruh penilaian dilakukan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. "Proses penilaian ini dilakukan selama enam bulan kepada warga binaan," ungkap Zaenal, kemarin. Menurut Zaenal, sebanyak 485 warga binaan mendapatkan remisi dari 15 hari hingga 6 bulan. Mereka berasal dari sejumlah warga binaan yang mendapatkan hukuman dari berbagai kasus pidana. "Ada macam-macam kasusnya. Seperti kasus narkoba juga ada dan beberapa kasus lainnya," terangnya. Dari 485 warga binaan, disebutkannya sebanyak 16 narapidana bisa menghirup udara bebas setelah mendapatkan remisi di lebaran tahun ini. "Dari 16 warga binaan yang bebas murni itu sekitar 7 dan sisanya akan menjalani subsider," kata dia. Lapas Karawang II B sendiri menampung sekitar 1.094 warga binaan yang terdiri dari 820 narapidana dan 274 tahanan. Kondisi lapas tersebut pun dinilai overload. Pasalnya kondisi kapasitas lapas hanya untuk 590 narapidana. "Kita akui memang sangat overload. Bukan hanya itu . Kami juga hanya memiliki 6 penjaga saja, padahal idealnya adalah 15 penjaga," pungkasnya. (use/din/yuz/JPG)

485 Warga Binaan Lapas Karawang dapat Remisi Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/17-ribu-napi-di-jabar-dapat-remisi_m_140625.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat memberikan pengurangan hukuman (Remisi) kepada 17.050 narapidana dan 5.842 tahanan di Hari Raya ldul Fitri 2017. Remisi tersebut diberikan setelah dilakukan verifikasi baik dari kelakukan selama menjalani proses hukum ataupun pertimbangan lainnya. Kepala Kementrian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Jawa Barat, Susy Susilawati mengatakan, hal tersebut diberikan karena sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. &ldquo;Semua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga sudah dikaji apakah layak atau tidak memndapatkan remisi,&rdquo; ujar dia saat diwawancarai di Gedung Pakuan Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat Jalan Cicendo Kota Bandung, Minggu, (25/06). Dia juga menyampaikan Remisi Khusus (RK) I disesuaikan dengan beberapa pertimbangan. Yakni, 15 Hari 2.435 orang, 1 Bulan&nbsp; 7.124 orang, 1 Bulan 15 Hari 893 orang, dan 2 Bulan 119 orang total, dengan jumlah RK I: 10.571 orang. Sedangkan untuk RK II (Langsung Bebas) 15 Hari 5 orang, 1 Bulan 43 orang, 2 Bulan 3 orang, dengan total jumlah RK II 95.&nbsp; &rdquo;Jadi jumlah total RKI dan RK II adalah 10.666 orang, itu semua sudah kami pastikan status hukum dan pengurangannya,&rdquo; kata dia. Total tersebut dibagi dari beberapa kasus seperti narkoba 2.752 orang, korupsi 39 orang, dan terorisme&nbsp; 9 orang. &ldquo;Dari kriteria tersebut kita sudah bisa pastikan bagi yang sudah mendapatkan remisi bebas langsung tak ada hambatan, semua sudah diatur dan sesuai dengan prosudur,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, jumlah tersebut berasal dari Lapas dan Rutan yang ada di Jawa Barat. Ia juga mengaku sudah berkoordinasi sebelum melakukan eksekusi dengan Kalapas dan Kepala Rutan. &rdquo;Jelas untuk masalah remisi kami sudah melakukan rapat serta acc dari Kementerian, dan hal ini sudah sesuai denga&nbsp; prosedur,&rdquo; pungkasnya. Ia juga menyampaikan kepada semua tahanan yang ada di Jawa Barat agar menggunakan waktu tahanan dengan kelakukan baik agar tahun yang akan datang mendapatkan remisi. &ldquo;Bersabar, sebab remisi bukan seperti undian perlu ada penilaian khusus bagi masyarakat menjalani hari-hari semasa tahanan,&rdquo; pungkasnya. (elg/yuz/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#remisi lebaran

Berita Terkini