<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/JKT-Sidang-Vonis-Mario-Dandy-Satriyo-Salman-Toyibi-3JPG-1137736130.jpg" alt="Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandy Satriyo menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (7/9/2023). (Salman Toyibi)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandy Satriyo menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (7/9/2023). (Salman Toyibi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Sejumlah narapidana yang sempat jadi pembicaraan publik sebelum divonis pidana juga ikut menikmati kado Natal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Mereka mendapatkan diskon masa tahanan dalam program pemberian remisi khusus Natal. Di antaranya adalah Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas, John Refra alias John Kei, dan Edward Seky Soeryadjaya. Mereka dinilai berkelakuan baik sehingga dinyatakan berhak mendapat remisi khusus Natal 2024. Edward Seky Soeryadjaya, Koruptor dana pensiun Pertamina senilai Rp 621 miliar mendapatkan potongan tahanan selama 1 bulan 15 hari. Sementara Mario Dandy dan Shane Lukas, terpidana kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora, mendapatkan remisi selama 1 bulan.&nbsp;Begitu pula dengan John Kei yang juga mendapat remisi 1 bulan. "Untuk saudara John Refra alias John Kei bin Paulinus Refra mendapatkan (remisi) 1 bulan. Untuk Saudara Mario Dandy juga sama 1 bulan," ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya di Lapas Klas II A Salemba, Rabu (25/12/2024). Andika mengatakan, remisi diberikan karena keempat orang tersebut dinilai telah berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan.&nbsp; Hal itu dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan sebelum tanggal pemberian remisi.&nbsp; Selain itu, mereka juga telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. Serta telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. "Yang saya sebutkan tadi, memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan remisi khusus hari Natal yaitu salah satunya adalah nilai pembinaan baik," kata Andika.&nbsp;"Artinya yang bersangkutan berperilaku baik dengan waktu masa pengusulan remisi khusus Natal," tambahnya.&nbsp; Sebelumnya, sebanyak 687 warga binaan beragama Kristiani di Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi khusus Natal tahun 2024. Andika menjelaskan, terdapat sebanyak 1.093 orang warga binaan dan anak binaan yang beragama Kristiani di wilayahnya. Namun, hanya 698 orang yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan remisi. Setelah seleksi, hanya 687 warga binaan yang memperoleh potongan masa tahanan. Sebanyak 19 orang di antaranya langsung bebas. "Karena setelah menerima remisi, masa hukumannya habis. Sehingga yang bersangkutan bisa pulang ke tengah-tengah keluarga," ujar Andika. Untuk diketahui, remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana. Narapidana yang telah menjalani pidana selama minimal 6 bulan sampai 12 bulan memperoleh remisi 15 hari. Sedangkan narapidana yang telah menjalani masa tahanan minimal 12 bulan atau lebih, maka remisinya lebih besar, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tahun pertama sampai ketiga memperoleh remisi 1 bulan. - Tahun keempat sampai kelima memperoleh remisi 1 bulan 15 hari. - Tahun keenam dan selebihnya memperoleh remisi 2 bulan.

Sejumlah narapidana yang sempat jadi pembicaraan publik sebelum divonis pidana ikut menikmati kado Natal berupa diskon masa tahanan.

Dinilai berkelakuan baik, Mario Dandy, Shane Lukas, John Kei, Hingga Edward Seky Dapat Kado Natal Diskon Masa Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/20241225_095839-2-2232412067.jpg" alt="Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya menyerahkan secara simbolis dokumen remisi kepada warga binaan di Lapas Klas II A Salemba, Rabu (25/12/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya menyerahkan secara simbolis dokumen remisi kepada warga binaan di Lapas Klas II A Salemba, Rabu (25/12/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Sebanyak 687 warga binaan beragama Kristiani di Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta mendapatkan pengurangan masa tahanan, atau remisi khusus hari raya Natal tahun 2024. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya menjelaskan, terdapat sebanyak 1.093 orang warga binaan dan anak binaan beragama Kristiani di wilayahnya. Namun, hanya 698 orang yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan remisi. Setelah seleksi, ada 687 warga binaan yang memperoleh potongan masa tahanan. &nbsp;Dari jumlah itu, sebanyak 19 orang di antaranya langsung bebas. "Hari ini dari 687 orang, 19 orang langsung pulang. Karena setelah menerima remisi, masa hukumannya habis. Sehingga yang bersangkutan bisa pulang ke tengah-tengah keluarga," ujar Andika di Lapas Klas II A Salemba, Rabu (25/12). Andika berpesan agar warga binaan yang mendapatkan remisi selalu berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. Diharapkan, hal itu bisa menjadi inspirasi bagi narapidana lainnya. "Insya Allah kegiatan ini tentunya menjadi kegiatan yang menginspirasi dan memotivasi bagi setiap narapidana dan anak binaan untuk selalu berperilaku baik. Sebagai kriteria, sebagai syarat untuk diusulkan mendapatkan remisi dan juga pengurangan masa pidana," lanjutnya. Untuk diketahui, remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana. narapidana yang telah menjalani pidana minimal 6 bulan sampai 12 bulan akan memperoleh remisi 15 hari. Sedangkan narapidana yang telah menjalani masa tahanan minimal 12 bulan atau lebih, maka remisinya lebih besar, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tahun pertama sampai ketiga memperoleh remisi 1 bulan. - Tahun keempat sampai kelima memperoleh remisi 1 bulan 15 hari. - Tahun keenam dan selebihnya memperoleh remisi 2 bulan.

Sebanyak 687 warga binaan Kristiani di Wilayah Kemenkumham) DKI Jakarta mendapatkan pengurangan masa tahanan, atau remisi khusus hari Natal.

 687 Warga Binaan Lapas Jakarta Dapat Remisi Khusus sebagai Kado Natal, 19 Orang Langsung Pulang ke Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/20241225_094029-2-2244166641.jpg" alt="Warga binaan di Lapas Klas II A Salemba menerima remisi khusus Natal, Rabu (25/12/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga binaan di Lapas Klas II A Salemba menerima remisi khusus Natal, Rabu (25/12/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi khusus (RK) dalam perayaan Natal 2024. Remisi itu menjadi kado Natal bagi 15.807 narapidana Kristiani di seluruh Indonesia. Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan, dari jumlah itu, sebanyak 15.691 narapidana menerima pengurangan sebagian masa pidana (RK I). Sedangkan 116 narapidana lainnya langsung bebas (RK II). "Kemen Imipas juga memberikan pengurangan masa pidana (PMP) kepada 169 anak binaan. Adapun rinciannya, yakni 166 anak binaan mendapatkan pengurangan sebagian (PMP I) dan tiga lainnya langsung bebas (PMP II)," kata Agus kepada wartawan, Rabu (25/12). Sehingga, total narapidana dan anak binaan yang mendapatkan remisi khusus dalam momentum Natal 2024 berjumlah 15.976 orang. Agus menjelaskan, pemberian remisi dan pengurangan masa pidana merupakan penghargaan bagi narapidana dan anak binaan. Khususnya yang telah menunjukkan perilaku baik, menaati aturan, aktif mengikuti program pembinaan, serta menunjukkan penurunan tingkat risiko tindak pidana. &ldquo;Sistem pemasyarakatan melihat pemidanaan bukan sebagai balas dendam semata, tetapi harus mengedepankan pada aspek pembinaan. Sehingga mampu mengantarkan warga binaan untuk bertaubat dan sadar atas kesalahan yang dilakukan,&rdquo; ucap Agus. Ia mengungkapkan, wilayah Sumatera Utara menjadi provinsi dengan penerima remisi khusus Natal 2024 terbanyak, yaitu sebanyak 3.196 narapidana. Disusul Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.894 narapidana dan Papua 1.447 narapidana. Sementara itu, anak binaan penerima pengurangan masa pidana terbanyak berasal dari Sumatera Utara dan Papua Barat, yang masing-masing tercatat sebanyak 23 orang. Disusul anak binaan asal Papua sebanyak 20 orang. Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana didasarkan pada berbagai regulasi. Termasuk UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, PP Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Agus menyampaikan selamat kepada narapidana dan anak binaan yang merayakan Natal dan mendapatkan remisi. Dia mendorong para narapidana dan anak binaan untuk selalu produktif dan memperbaiki diri. Agus juga mengapresiasi petugas pemasyarakatan di bawah Ditjen Pemasyarakatan, pemerintah, dan pihak terkait lainnya atas kontribusi dalam mendukung pembinaan warga binaan. &ldquo;Saya berharap pembinaan yang telah saudara-saudara sekalian terima dapat membangun kapasitas saudara menjadi sumber daya manusia yang potensial. Sehingga kembalinya saudara ke tengah masyarakat dapat memberikan nilai manfaat,&rdquo; pungkas Agus.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi khusus  dalam perayaan Natal 2024 bagi 15.976 orang narapidana dan anak binaan.

Kado Natal, 15.976 Narapidana dan Anak Binaan se-Indonesia dapat Remisi Khusus, 119 Orang Langsung Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/23/IMG_20230423_060447-3211600468.jpg" alt="Rutan Wates, Kulon Progo memberikan remisi khusus Idul Fitri kepada warga binaan." width="100%">
<figcaption>Rutan Wates, Kulon Progo memberikan remisi khusus Idul Fitri kepada warga binaan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 28 orang warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta, mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1444 Hijriah. Satu orang di antaranya langsung bebas setelah mendapatkan remisi itu. Kepala Rutan Kelas II B Wates Erik Murdiyanto dalam keterangannya di Kulon Progo, Minggu (23/4), menyebutkan pemberian remisi Lebaran kali ini sedikit berbeda, mengingat mulai 2023 perilaku baik warga binaan diukur berdasarkan skor nilai yang tercantum dalam Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sehingga lebih akurat. "Di Rutan Kelas II B Wates terdapat 28 warga binaan yang mendapatkan remisi Lebaran, satu orang yang mendapatkan remisi dinyatakan bebas hari itu juga,&rdquo; kata Erik. Ia mengatakan remisi adalah penghargaan bagi warga binaan yang berperilaku baik dan mengikuti pembinaan dengan baik. Penilaian dilakukan tidak hanya dari pengamatan, tetapi sudah menggunakan sebuah sistem penilaian, yaitu Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). "Sesuai Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, kami jajaran Kanwil Kemenkumham DIJ terus melaksanakan sistem pemasyarakatan dengan sebaik mungkin dan alhamdulillah sampai sekarang Kanwil Kemenkumham DIJ tetap 'Bersinar Hatinya' (bersih dari narkoba, telepon genggam dan lainnya),&rdquo; katanya. Erik mengatakan remisi bagi warga binaan di Rutan Wates ini diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas. Remisi khusus Idul Fitri diberikan kepada narapidana beragama Islam yang paling sedikit telah jalani pidana selama enam bulan. "Selain itu juga harus berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko," katanya. Sebelumnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIJ Gusti Ayu Putu Suwardani mengatakan sebanyak 1.161 orang warga binaan di lapas dan rutan wilayah DIJ yang mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 2023. "Rinciannya, sebanyak 1.140 orang mendapatkan remisi khusus I dan 21 orang lainnya mendapatkan remisi khusus II atau dinyatakan bebas," jelasnya.

Penilaian dilakukan tidak hanya dari pengamatan, tetapi sudah menggunakan sebuah sistem penilaian, yaitu Sistem Penilaian Pembinaan Napi.

Sebanyak 28 Warga Binaan Rutan Wates Kulon Progo Dapat Remisi Khusus Idul Fitri 1444 Hijriah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/22/IMG-20230422-WA0008-4065023356.jpg" alt="Penyerahan Remisi Khusus Idul Fitri 2023 kepada narapidana di Jawa Timur, Sabtu (22/4)." width="100%">
<figcaption>Penyerahan Remisi Khusus Idul Fitri 2023 kepada narapidana di Jawa Timur, Sabtu (22/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 15.258 narapidana di Jawa Timur mendapatkan Remisi Khusus (RK) Idul Fitri 1444 Hijriah. Sehingga negara bisa menghemat anggaran pengadaan bahan makanan mencapai Rp 8,5 miliar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jatim Imam Jauhari di Sidoarjo, Sabtu (22/4), mengatakan Remisi Khusus tersebut diberi kepada narapidana beragama Islam. "Kami telah menerima 11 SK dari Dirjen Pemasyarakatan tentang Pemberian Remisi Khusus Idul Fitri Tahun 2023," ujar Imam saat memimpin Penyerahan Surat Keputusan (SK) Remisi Khusus Idul Fitri 2023 secara simbolis kepada narapidana se-Jatim. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01566767/146260-napi-terima-remisi-khusus-idul-fitri-2023-sebanyak-661-orang-langsung-bebas">146.260 Napi Terima Remisi Khusus Idul Fitri 2023, Sebanyak 661 Orang Langsung Bebas</a> Imam mengatakan remisi ini hanya diberikan untuk narapidana beragama Islam. Namun, mereka harus memenuhi persyaratan umum, seperti berkelakuan baik dan menjalani masa pidana minimal enam bulan untuk dewasa dan tiga bulan untuk anak. "Besaran remisi yang diberikan bervariasi, paling singkat 15 hari dan paling lama dua bulan," kata Imam. Menurut Imam, narapidana yang mendapatkan remisi berasal dari berbagai latar belakang tindak pidana. Mayoritas merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/01566849/duta-besar-ri-untuk-jepang-maknai-idul-fitri-untuk-pererat-silaturahmi-di-antara-wni">Duta Besar RI untuk Jepang Maknai Idul Fitri untuk Pererat Silaturahmi di Antara WNI</a> "Sekitar 60 persen penerima remisi adalah kasus penyalahgunaan narkotika, sisanya pidana umum," ujar Imam. Imam mengatakan jika dilihat dari jenis remisi, mayoritas narapidana atau sejumlah 15.121 orang mendapatkan Remisi Khusus I yang berarti masih harus menjalani sisa pidana setelah mendapat remis, sedangkan 137 narapidana lainnya bisa langsung bebas karena mendapatkan Remisi Khusus II. Dia mengatakan jumlah penerima remisi itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan usulan yang diajukan Kanwil Kemenkumham Jatim kepada Dirjen Pemasyarakatan sebelumnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/01566847/wapres-maruf-amin-turut-kumandangkan-takbir-saat-salat-id-di-masjid-istiqlal">Wapres Ma'ruf Amin Turut Kumandangkan Takbir saat Salat Id di Masjid Istiqlal</a> "Sebelumnya kami mengusulkan 15.408 napi. Jadi ada selisih antara usulan dan realisasi," ujar Imam. Adanya selisih ini, lanjut Imam, disebabkan karena sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Dalam UU tersebut, narapidana wajib berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan hasil pada sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) dan menyertakan hasil asesmen penurunan tingkat risiko. Dengan adanya hal tersebut, maka banyak data usulan UPT lapas dan rutan yang dikembalikan Ditjenpas untuk diperbaiki kembali. Dengan melampirkan hasil asesmen terbaru dan lengkap, narapidana dapat diusulkan kembali untuk mendapat remisi susulan. Tidak itu saja, Imam menjelaskan bahwa program pemberian remisi ini menguntungkan negara karena dampaknya terjadi penghematan anggaran untuk biaya makan narapidana. "Dari Remisi Khusus Idul Fitri tahun ini, penghematan mencapai Rp 8,5 miliar," kata Imam Jauhari. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01566844/pemuda-gereja-di-jayapura-ikut-membantu-pengamanan-salat-idul-fitri-1444-hijriah">Pemuda Gereja di Jayapura Ikut Membantu Pengamanan Salat Idul Fitri 1444 Hijriah </a> Nilai itu muncul dari perkalian antara jumlah narapidana yang mendapat remisi, besaran remisi, dan anggaran negara untuk bahan makanan narapidana per hari yang mencapai Rp 20.000. Penghematan itu, ujar Imam semakin besar nilainya karena Korps Pengayoman itu telah menerapkan program integrasi dan asimilasi rumah kepada warga binaannya. "Sebelumnya, kami telah menerapkan program integrasi dan asimilasi rumah sejak 1 Januari hingga 20 April 2023 kepada 2.667 narapidana," katanya. Penyerahan remisi secara simbolis dilakukan di 39 lapas dan rutan di Jatim. Kakanwil Imam Jauhari memimpin penyerahan SK remisi di Lapas Narkotika Pamekasan. Sedangkan Kadiv Pemasyarakatan Teguh Wibowo memberikan SK remisi kepada narapidana di Lapas I Malang. Di Lapas Kelas I Surabaya dipimpin Kadiv Keimigrasian Hendro Tri Prasetyo. Selain itu, Kadiv Yankumham Subianta Mandala dan Kadiv Administrasi Saefur Rochim berturut-turut menyerahkan SK remisi di Lapas I Madiun dan Lapas IIA Bojonegoro.

"Dari Remisi Khusus Idul Fitri tahun ini, penghematan mencapai Rp 8,5 miliar," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim Imam Jauhari.

15.258 Napi di Jawa Timur Terima Remisi Idul Fitri 1444 Hijriah, Negara Hemat Anggaran Rp 8,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/21/sebanyak-247-napi-tembilahan-memperoleh-remisi-pada-hari-kemerdekaan-ri-2-2423132697.jpg" alt="Ilustrasi remisi narapidana." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi remisi narapidana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi khusus (RK) Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kepada 146.260 dari 196.371 narapidana beragama Islam di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 145.599 di antaranya menerima RK I, yaitu masih harus menjalani sisa pidana setelah menerima pengurangan masa pidana sebagian. Sementara 661 lainnya menerima RK II atau langsung bebas. Penerima RK Idul Fitri ini terdiri dari 79.374 orang pelaku tindak pidana tertentu dan 66.886 orang pelaku tindak pidana umum. Wilayah penerima remisi terbanyak yaitu Sumatera Utara sejumlah 15.515 orang, disusul Jawa Barat sebanyak 15.475 orang, dan Jawa Timur sejumlah 15.408 orang. Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Rika Aprianti mengatakan, pemberian RK Idul Fitri ini merefleksikan lebaran sebagai kemenangan atas perjuangan melawan hawa nafsu. Kemenangan ini juga berlaku bagi narapidana yang dengan serius terus bertaubat dan memperbaiki diri. "Bapak Menteri menyebut bahwa masa pidana yang dijalani merupakan kesempatan untuk terus introspeksi diri dan sarana untuk mengasah kemampuan spiritual dan intelektual agar menjadi bekal saat warga binaan bebas dari Lapas, Rutan, atau LPKA," kata Rika dalam keterangan tertulis, Jumat (21/4). Rika menambahkan, pemberian remisi merupakan penghargaan negara kepada narapidana yang telah berusaha berbuat baik, memperbaiki diri, dan menjadi masyarakat yang berguna. "Kami berharap remisi yang diberikan hari ini dapat memotivasi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan menghindari perbuatan yang melanggar hukum," lanjutnya. Tak hanya mempercepat reintegrasi sosial narapidana, pemberian RK Idul Fitri ini juga dinilai berpotensi menghemat biaya anggaran makan narapidana hingga Rp 72.810.405.000 Rika mengatakan, RK yang diterima narapidana hari ini merupakan salah satu hasil produk digitalisasi pelayanan publik yang diselenggarakan terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis, Kantor Wilayah, dan Ditjenpas. Menurutnya, pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang dikembangkan merupakan salah satu upaya meminimalisasi praktik pungutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. "Seperti sudah ditegaskan Bapak Menteri, warga binaan tidak perlu khawatir lagi untuk mendapatkan hak-haknya sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan," pungkas Rika.

Penerima RK Idul Fitri ini terdiri dari 79.374 orang pelaku tindak pidana tertentu dan 66.886 orang pelaku tindak pidana umum.

146.260 Napi Terima Remisi Khusus Idul Fitri 2023, Sebanyak 661 Orang Langsung Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/161-tahanan-rutan-solo-diusulkan-dapat-remisi_m_220290.jpeg" alt="ILUSTRASI: 161 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Surakarta diusulkan mendapatkan remisi Hari Raya Idulfitri. Dari jumlah tersebut, 90 diantaranya sudah mendapatkan surat keputusan (SK) remisi." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: 161 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Surakarta diusulkan mendapatkan remisi Hari Raya Idulfitri. Dari jumlah tersebut, 90 diantaranya sudah mendapatkan surat keputusan (SK) remisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 1.117 narapidana beragama Hindu dari berbagai wilayah di Indonesia menerima Remisi Khusus (RK) Nyepi Tahun 2022 yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944.  Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti menyampaikan, dari jumlah tersebut sebanyak 1.113 narapidana mendapatkan RK I atau pengurangan sebagian dengan rincian sebanyak 269 narapidana menerima remisi 15 hari. Kemudian, sebanyak 687 narapidana mendapat remisi 1 bulan, 117 narapidana mendapat remisi 1 bulan 15 hari, dan 40 orang mendapat remisi 2 bulan.  Sementara itu, sebanyak 4 orang menerima RK II atau langsung bebas usai 1 narapidana mendapat remisi 15 hari dan 3 narapidana mendapat remisi 1 bulan.  "RK Nyepi sendiri diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kepada narapidana beragama Hindu pada Hari Raya Nyepi," kata Rika dalam keterangannya, Kamis (3/3).  Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bali kembali menyumbang narapidana penerima RK Nyepi terbanyak dengan jumlah 792 narapidana, disusul Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah sebanyak 70 narapidana, dan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara sebanyak 47 narapidana.  “Pemberian RK bukan sekadar bentuk kehadiran negara dalam memberikan penghargaan dan perhatian bagi narapidana, terutama di hari raya keagamaan. Lebih dari itu, pemberian remisi diharapkan memberikan motivasi bagi narapidana untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” terang Rika.  Rika juga menegaskan bahwa seluruh proses pemberian remisi dilakukan secara daring melalui Sistem Database Pemasyarakatan dan tidak dipungut biaya. Layanan pemberian remisi secara daring telah dilakukan bahkan sejak sebelum pandemi Coronavirus disesase terjadi.  “SDP mempermudah kami dalam melakukan pemeriksaan syarat administratif dan substantif yang tentunya telah dipenuhi narapidana penerima remisi. Selain itu baik narapidana maupun keluarganya dapat memantau langsung proses usulan remisi dengan memanfaatkan pemindai biometrik,” tambahnya.  Sementara itu, per 22 Februari 2022, jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia telah mencapai 271.252 orang dengan rincian 226.490 narapidana dan 44.762 tahanan. Pemberian RK Nyepi tahun ini juga menghemat anggaran biaya makan narapidana sebesar Rp 551.055.000 dengan rata-rata biaya makan sebesar Rp 17.000 per orang per hari.  Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai pemberian Remisi terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, Perubahan Pertama: PP RI No. 28 Tahun 2006, Perubahan Kedua: PP RI Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberian Remisi kepada WBP.

Hari Raya Nyepi, 1.117 Narapidana Hindu Terima Remisi Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/image-3-5.jpg" alt="Ilustrasi gerhana bulan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gerhana bulan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Momen Hari Raya Natal pada Sabtu (25/12) menjadi berkah bagi 373 warga binaan di lapas/rutan jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim. Mereka mendapatkan pemotongan hukuman lewat remisi khusus yang dikeluarkan Ditjen Pemasyarakatan. Tujuh orang di antaranya langsung bebas.  ”Sebenarnya kami mengusulkan 493 orang warga binaan, namun yang SK-nya sudah keluar 373,” ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono, Senin (27/12).  Dia menjelaskan, remisi yang diperoleh bervariasi. Karena sifatnya khusus, paling pendek 15 hari dan paling lama 60 hari.  Krismono menerangkan, seremoni penyerahan remisi diselenggarakan secara sederhana di Gereja di lapas/rutan. Sekaligus dirangkaikan dengan ibadah dan perayaan Natal.  ”Kami berharap, program remisi ini bisa memacu WBP untuk berkelakuan baik karena sebagai syarat mendapatkan remisi,” terang Krismono.  Di Rutan Gresik, salah seorang warga binaan berinisial HA nampak berbinar saat menerima SK Remisi Khusus Natal dari Karutan Aris Sakuriyadi. Tangannya membolak-balik map kuning yang diterimanya.  Tangisnya pun pecah saat dia mulai membaca satu per satu baris kalimat SK Menkumham Nomor PAS-1702.PK.01.05.05 itu. Maklum, dia menjadi satu-satunya warga binaan yang langsung bebas setelah menerima Remisi Khusus Natal di Rutan Gresik.  ”Pada peringatan Hari Natal 2021 ini 8 warga binaan kami, mendapatkan remisi khusus, 1 di antaranya langsung bebas,” ujar Aris.  Di rumah ibadah Gereja Rutan, Aris membacakan sambutan dari Menkumham Yasonna Laoly saat penyerahan remisi secara simbolis pada hari Natal. Aris menjelaskan, remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta telah mengikuti program pembinaan dengan baik selama di Rutan.  Pria asli Jogjakarta itu juga memastikan pemberian remisi dilakukan secara selektif dan transparan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).  ”Remisi ini adalah reward/hadiah yang diberikan negara, semoga ini menjadi pemicu untuk tetap bersikap dan berperilaku baik selama di rutan, dan ke depannya dapat segera berintegrasi kembali dengan masyarakat,” kata Aris.

373 Napi di Lapas Jatim Dapat Remisi Natal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200402_002034.jpg" alt="narapidana lembaga permasyarakat banyuwangi bersujud syukur setelah keluar dari pintu lapas banyuwangi. dia mendapatkan pengeluaran pembebasan melalui ansimilasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19 dalam keputusan menteri hukum dan h" width="100%">
<figcaption>narapidana lembaga permasyarakat banyuwangi bersujud syukur setelah keluar dari pintu lapas banyuwangi. dia mendapatkan pengeluaran pembebasan melalui ansimilasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19 dalam keputusan menteri hukum dan h</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 121.026 narapidana beragama Islam dari seluruh Indonesia terima pengurangan masa pidana atau hak Remisi Khusus (RK) Idul Fitri 1442 Hijriah yang jatuh pada Kamis (13/5). Dari jumlah tersebut, sebanyak 120.476 orang mendapatkan RK I atau pengurangan sebagian dan 550 orang mendapatkan RK II atau langsung bebas.  “Pemberian RK Idul Fitri diharapkan memotivasi WBP untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari serta selalu meningkatkan optimisme dalam menjalani pidana hilang kemerdekaan yang sedang dijalani,” ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga kepada wartawan, Rabu (12/5).  Tahun 2021 menurut Reynhard, jumlah penerima RK Idul Fitri terbanyak berasal dari wilayah Sumatera Utara yakni 14.906 orang, disusul Jawa Timur sebanyak 13.223 orang, dan Jawa Barat sebanyak 11.776 orang.  Besaran pengurangan masa pidana yang diberikan meliputi 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan.  "Berdasarkan sistem database pemasyarakatan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia per tanggal 5 Mei 2021 sebesar 263.186 orang yang terdiri dari 210.647 narapidana dan 52.539 tahanan. Dari jumlah tersebut, terdapat 197.801 orang yang beragama Islam," katanya.  Pemberian remisi kali ini juga menghemat anggaran makan narapidana sebesar Rp 62.313.840.000 dari rata-rata anggaran biaya makan sebesar Rp 17.000 per hari per orang.  Dirjenpas mengajak seluruh WBP untuk terus berperan aktif dalam mengikuti program pembinaan serta tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan melanggar tata tertib di Lapas/Rutan/LPKA sehingga dapat menjadi bekal mental positif untuk kembali ke masyarakat.  “Mengayomi serta memberikan bimbingan dan didikan kepada mereka berdasarkan Pancasila, kedepankan semangat kebhinnekaan, toleransi, hindari ujaran kebencian, serta laksanakan tugas dengan penuh integritas dan ketulusan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI),” ungkapnya.

121.026 Napi Terima Remisi Khusus Lebaran, 550 Orang Langsung Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Upacara-Tawur-Agung-Kesanga-Nyepi-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Sejumlah umat Hindu bersembahyang saat mengikuti upacara Tawur Agung Kesanga di Pura Amerta Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/3/2021). Upacara Tawur Agung Kesanga tersebut tahun ini hanya diikuti pemuka umat Hindu dan perwakilan dari pura sekitar" width="100%">
<figcaption>Sejumlah umat Hindu bersembahyang saat mengikuti upacara Tawur Agung Kesanga di Pura Amerta Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/3/2021). Upacara Tawur Agung Kesanga tersebut tahun ini hanya diikuti pemuka umat Hindu dan perwakilan dari pura sekitar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi khusus (RK) bertepatan dengan peringatan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943 Tahun 2021. Sebanyak 1.115 narapidana beragama Hindu mendapat remisi khusus.  Pemberian remisi ini sesuai dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.  Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti menyampaikan, penerima RK yang tersebar di seluruh Indonesia ini terdiri dari 1.113 narapidana penerima RK I atau pengurangan sebagian, dengan rincian 213 menerima remisi 15 hari, 764 narapidana menerima remisi satu bulan, 116 narapidana menerima remisi satu bulan 15 hari dan 20 narapidana menerima remisi dua bulan.  "Sementara itu dua narapidana menerima RK II atau langsung bebas usai menerima remisi 15 hari," kata Rika dalam keterangannya, Minggu (14/3).  Sementara itu, Dirjen PAS Reynhard Silitonga menjelaskan, usulan pemberian remisi yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut dilakukan secara online melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).  “Selain sebagai bentuk kehadiran negara untuk memberikan penghargaan dan perhatian bagi narapidana, pemberian remisi ini diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk menjadi insan yang lebih baik dan tetap berperilaku sesuai aturan dalam kehidupan sehari-hari,” terang Reynhard.  Kantor Wilayah Kemenkumham Bali menyumbang narapidana penerima remisi terbanyak dengan jumlah 768 narapidana, yang disusul Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah sebanyak 82 narapidana dan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan sebanyak 51 narapidana.  Reynhard memastikan, meskipun masih dalam kondisi pandemi Coronavirus Disesase (Covid-19), pelayanan pemberian hak tetap berlangsung seperti biasa dan penerima remisi telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai aturan yang berlaku. Begitu pun dalam proses usulan pemberian remisi secara online dilakukan dengan cepat, tepat, dan mudah.  “SDP merupakan salah satu cara kami untuk memberikan kepastian hukum dalam memenuhi hak-hak narapidana. Melalui SDP, narapidana dan keluarga dapat memeriksa langsung proses usulan remisi hanya dengan sidik jari tanpa dipungut biaya sepeserpun,” ungkap Reynhard.  Hingga 5 Maret 2021, jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Indonesia mencapai 253.356 orang yang terdiri dari 204.085 narapidana dan 49.271 tahanan.  "Pemberian RK Hari Raya Nyepi tahun ini berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp553.605.000 dengan rata-rata biaya makan per hari sebesar Rp17.000 per orang," pungkas Reynhard.

Hari Raya Nyepi, 1.115 Napi Hindu Terima Remisi Khusus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#remisi khusus

Berita Terkini

Dinilai berkelakuan baik, Mario Dandy, Shane Lukas, John Kei, Hingga Edward Seky Dapat Kado Natal Diskon Masa Tahanan