<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menkumham-Yasonna-H-Laoly-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19 Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19" width="100%">
<figcaption>Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19 Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyampaikan, pemberian remisi terhadap 119.175 narapidana berdasar pada hak yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara. Hal ini disampaikannya terkait pemberian remisi umum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia 2020.  "Warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari warga negara yang tetap memiliki hak-hak yang mesti dihormati dan dipenuhi," kata Yasonna dalam keterangannya, Senin (17/8).  "Salah satunya adalah remisi atau hak mendapatkan pengurangan masa pidana kepada warga binaan yang memenuhi syarat seperti diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan," sambungnya.  Yasonna berujar, pemberian remisi tak lepas dari reintegrasi sosial sebagai filosofi pemasyarakatan. Menurutnya, setiap pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk menebus kesalahan sekaligus kerugian yang telah diakibatkannya.  "Jadilah insan yang taat hukum, insan yang berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta insan yang berguna bagi pembangunan bangsa," harap Yasonna.  Ia menyebut, remisi ini juga merupakan apresiasi negara atas pencapaian yang sudah dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan selama menjalani pembinaan di lapas, rutan, maupun lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). "Melalui remisi diharapkan dapat mempercepat proses kembalinya narapidana dana anak dalam kehidupan bermasyarakat," tandas Yasonna.  Sebelumnya, sebanyak 119.175 narapidana menerima remisi umum yang bertepatan pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-75. Rinciannya, 117.737 narapidana menerima pengurangan masa hukuman atau yang besarannya bervariasi mulai dari satu bulan hingga enam bulan, sedangkan 1.438 narapidana menghirup udara bebas.  Remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Hargai Hak Warga Binaan, 119.175 Napi Dapat Remisi 17 Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemimpin-jaringan-pornografi-anak-tewas-dikeroyok-di-penjara_m_.jpg" alt="Pemimpin jaringan pornografi anak kelas dunia yang baru saja dijatuhi hukuman 40 tahun penjara bulan lalu, tewas dalam perkelahian dengan tujuh narapidana pada 2 Januari di Penjara Federal Michigan" width="100%">
<figcaption>Pemimpin jaringan pornografi anak kelas dunia yang baru saja dijatuhi hukuman 40 tahun penjara bulan lalu, tewas dalam perkelahian dengan tujuh narapidana pada 2 Januari di Penjara Federal Michigan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 119.175 narapidana menerima remisi umum pada Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-75. Rinciannya, 117.737 narapidana menerima pengurangan masa hukuman atau yang besarannya bervariasi mulai dari satu bulan hingga enam bulan. Sedangkan 1.438 narapidana menghirup udara bebas.  "Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan prilaku sehari-hari narapidana. Jika mereka tidak berprilaku baik maka hak remisi tidak akan diberikan," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS), Reynhard Silitonga dalam keterangannya, Senin (17/8).  Remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.  Reynhard menyampaikan, remisi diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Diantaranya telah menjalani pidana minimal enam bulan dan tidak terdaftar buku catatan pelanggaran disiplin narapidana, serta aktif mengikuti program pembinaan di Lapas, Rutan, atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).  Reynhard juga menerangkan, pemberian Remisi Umum Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 Tahun 2020 dapat menghemat pengeluaran uang negara dengan memangkas anggaran makan narapidana hingga lebih dari Rp 176 milyar.  "Penghematan anggaran makan 117.737 orang narapidana penerima RU I mencapai Rp 173.258.730.000, sedangkan penghematan anggaran makan 1.438 orang narapidana penerima RU II mencapai Rp 3.003.900.000 sehingga total penghematan angaran makan narapidana mencapai Rp 176.262.630.000," ungkapnya.  Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna Laoly menyampaikan, remisi merupakan salah satu sarana hukum yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan sistem Pemasyarakatan. Yakni sebagai motivasi perbaikan diri dan mental bagi narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.  "Pemberia nremisi kepada narapidana adalah bagian dari perwujudan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Bukan hanya sekedar pemenuhan hak oleh negara kepada para narapidana, tetapi juga apresiasi kepada mereka yang telah melewati ujian panjang pemidanaan dengan perbaikan kualitas pribadi dan mental serta berkelakuan baik selama masapembinaan," ucap Yasonna.  "Melalui pemberian remisi diharapkan seluruh warga binaan selalu patuh dan taat kepada hukum dan norma yang ada sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan YME maupun sesama manusia," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RpOqLrgscJI  &nbsp;

119.175 Narapidana Dapat Remisi HUT RI, Negara Hemat Rp 176 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti 338 narapidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi pada momentum hari kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia. Menurutnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberi keleluasaan kepada narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan pengurangan hukuman.  "Ironi, satu sisi seluruh masyarakat sedang gegap gempita merayakan ulang tahun Indonesia, namun sayangnya Kemenkumham memberi keleluasaan kepada narapidana kasus korupsi," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (19/8).  Kurnia menjelaskan, pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi berbeda dengan narapidana tindak pidana umum lainnya. Jika pada tindak pidana umum hanya mensyaratkan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, namun pada tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 34A.  "Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan," ucap Kurnia.  Kekhususan remisi pada narapidana tindak pidana korupsi, kata Kurnia, semata-mata dilaksanakan karena kejahatan korupsi telah dikategorikan sebagai extraordinary crime. Ini mengartikan bahwa perlakuan pada pelaku korupsi tidak bisa disamaratakan seperti tindak pidana lainnya.  "Jangan sampai justru yang terlihat oleh publik adanya narapidana kasus korupsi yang diduga sempat mendapatkan fasilitas sel mewah malah diberikan pengurangan hukuman," sesal Kurnia.  Kurnia memandang, tidak dibenarkan jika adanya pernyataan dari Kemenkumham yang menyebutkan pertimbangan pemberian remisi pada narapidana korupsi hanya terbatas pada berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.  Selain itu, hal yang perlu dikritisi adalah keterbukaan informasi pada Kemenkumham, karena hingga hari ini tidak ada data yang dipaparkan mengenai total narapidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi.  "Harusnya ini dijadikan evaluasi, karena bagaimanapun peran masyarakat sebagai kontrol kebijakan publik dapat berjalan. Jangan sampai ada kesan yang terlihat Kemenkumham seperti menutup-nutupi jumlah serta narapidana korupsi mana saja yang mendapatkan remisi," tegasnya.  Sebelumnya, Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Ade Kosmanto mengatakan, dari 130.383 ada nama populer yang mendapatkan remisi. Itu di antaranya narapidana yang tersangkut kasus korupsi dan terorisme.  Menurut Ade, dua orang narapidana korupsi tersebut adalah Muhammad Nazaruddin yang merupakan bekas politikus Partai Demokrat yang tersangkut kasus korupsi wisma atlet Sea Games 2011. Selain itu, Gayus Tambunan yang tersangkut kasus korupsi pajak.  “Nazaruddin dan Gayus masing-masing dapat remisi enam bulan,” kata Ade kepada JawaPos.com, Sabtu (17/8).  Terpisah, Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh Utami mengatakan pemberian remisi ini dilakukan terhadap narapidana yang telah memenuhi persyaratan.  “Seperti tidak pernah melakukan pelanggaran sejak Agustus (2018) sampai Agustus tahun ini (2019),” ujarnya.  Sementara untuk Gayus Tambunan yang mendapatkan remisi menurut Sri Puguh, karena terpidana kasus pajak itu menjadi justice collaborator. Sehingga memang memenuhi syarat diberikan remisi.  “Gayus Tambunan karena memang mendapat status justice collaborator,” tukasnya.

ICW Soroti 338 Napi Korupsi yang Mendapat Remisi Hari Kemerdekaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/nazaruddin-imam-husein-2.jpg" alt="M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Nazaruddin. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 tahun ini. Hal ini rutin setiap tahunnya dilakukan oleh lembaga yang dikepalai oleh Yasonna H Laoly tersebut.  Setidaknya 130.383 narapidana memperoleh remisi kemerdekaan. Sementara sebanyak 2.790 narapidana dibebaskan usai mendapat remisi tersebut. Jumlah itu tersebar di seluruh Indonesia.  Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Ade Kosmanto mengatakan, dari 130.383 ada nama populer yang mendapatkan remisi. Itu di antaranya narapidana yang tersangkut kasus korupsi dan terorisme.  Menurut Ade, dua orang narapidana korupsi tersebut adalah Muhammad Nazaruddin yang merupakan bekas politikus Partai Demokrat yang tersangkut kasus korupsi wisma atlet Sea Games 2011. Sementara lainnya adalah Gayus Tambunan yang tersangkut kasus korupsi pajak.  "Nazaruddin dan Gayus masing-masing dapat remisi enam bulan," ujar Ade kepada JawaPos.com, Sabtu (17/8).  Selain itu, ada nama lainnya yang mendapatkan remisi adalah terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Di Lapas Gunung Sindur ini, Baasyir mendapatkan remisi selama lima bulan.  "Untuk Abu Bakar Baasyir dapat lima bulan," katanya.  Sementara, terpidana pelanggaran UU Informasi dan Transasksi Elektronik (ITE) Buni Yani yang diketahui sempat memotong video mantan Gubernur DKI Jakarta, mendapatkan remisi satu bulan.  "Nanti untuk surat keterangan (SK) remisi akan diberikan oleh Bupati Bogor," kata Kalapas Gunung Sindur, Sopiana.  Terpisah, Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh Utami mengatakan pemberian remisi ini dilakukan terhadap narapidana yang memenuhi persyaratan.  "Seperti tidak pernah melakukan pelanggaran sejak Agustus (2018) sampai Agustus tahun ini (2019)," katanya.  Sementara untuk Gayus Tambunan yang mendapatkan remisi menurut Sri Puguh, karena terpidana kasus pajak itu menjadi justice collaborator. Sehingga memang memenuhi syarat diberikan remisi.  "Gayus Tambunan karena memang mendapat status justice collaborator," ungkapnya.

Gayus, Nazaruddin, dan Ustad Baasyir dapat Remisi Hari Kemerdekaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/949-narapidana-terima-remisi-hari-raya-nyepi-tak-ada-yang-bebas_m_.jpg" alt="Dirjen PAS Kemenkumham, Sri Puguh Utami ketika memberikan keterangan kepada awak media. Sri mengatakan jika total penerima remisi Hari Raya Hindu berjumlah 949 narapidana." width="100%">
<figcaption>Dirjen PAS Kemenkumham, Sri Puguh Utami ketika memberikan keterangan kepada awak media. Sri mengatakan jika total penerima remisi Hari Raya Hindu berjumlah 949 narapidana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan HAM memberikan Remisi Khusus (RK) Nyepi kepada sejumlah narapidana yang beragama Hindu. Total ada 949 dari 2.175 narapidana Hindu di seluruh Indonesia. Pemberian remisi ini diberikan bertepatan dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941 yang jatuh pada Kamis (7/3). Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, menjelaskan, besarnya remisi bervariasi. Rinciannya, 272 narapidana menerima remisi 15 hari, 607 narapidana mendapat remisi 1 bulan. "Sebanyak 54 narapidana memperoleh remisi 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan remisi untuk 16 narapidana. Tidak ada narapidana yang langsung bebas," ucapnya pada awak media, Kamis (7/3). Dia menambahkan pemberian remisi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain memang diperuntukkan kepada narapidana yang beragama Hindu. "Mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di lapas atau rutan,&rdquo; tegasnya. Sri juga menuturkan pemberian hak-hak narapidana dilakukan secara transparan. Ini sebagaimana dideklarasikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, di mana data seputar narapidana sudah berbasis IT. "Sehingga narapidana mendapatkan kemudahan untuk mengetahui jumlah remisi yang menjadi haknya dengan transparan, tidak rumit, tidak berbelit-belit serta tidak dipungut biaya apapun," pungkasnya.

949 Narapidana Terima Remisi Hari Raya Nyepi, Tak Ada yang Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/puluhan-narapidana-bebas-djarot-beri-wejangan-khusus_m_151626.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Arpan bersama perwakilan Narapidana penerima remisi di Lapas Kelas IIA Salemba." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Arpan bersama perwakilan Narapidana penerima remisi di Lapas Kelas IIA Salemba.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rangka HUT RI yang ke-72, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat memberikan remisi kepada 815 narapidana. Pengurangan masa tahanan itu berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi. Dari 815 orang, 752 di antaranya mendapatkan remisi umum (RU) I, sedangkan yang mendapatkan RU II atau langsung bebas sebanyak 63 orang. Adapun rincian narapidana berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya, yakni 2 orang terkait terorisme, 1 orang terkait korupsi, 353 orang terkait narkoba dan 459 terkait pidana umum. Dari 815 narapidana, 3 orang diantaranya merupakan anak-anak. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyampaikan kepada penerima remisi agar berjanji tak mengulangi pelanggaran hukum. "Kembali lah kepada keluarga kalian. Jadilah insan yang taat hukum untuk menjadi manusia yang bermartabat dan berakhlak mulia," ujar Djarot di Lapas Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (17/8). Djarot menambahkan, pemerintah memberi remisi sebagai bentuk apresiasi bagi yang telah berdedikasi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. "Pemberian remisi hari ini bukan semata-semata hal yang diberikan dengan mudah, bukan juga sebuah pelonggaran. Remisi itu harus dianggap sebagai tanggung jawab untuk mengikuti program pembinaan," kata dia. Djarot berharap, para narapidana yang mendapatkan remisi bisa percaya diri saat kembali ke lingkungan masyarakat serta menaati peraturan dan tak lagi melanggar hukum. Turut hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Arpan.

Puluhan Narapidana Bebas, Djarot Beri Wejangan Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-alasan-ahok-tak-dapat-remisi-hari-kemerdekaan_m_151610.jpeg" alt="Ket foto: Arpan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, di Lapas Kelas IIA Salemba, Kamis (17/8)." width="100%">
<figcaption>Ket foto: Arpan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, di Lapas Kelas IIA Salemba, Kamis (17/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipastikan&nbsp;tak mendapat remisi Hari Kemerdekaan. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta, Arpan, mengatakan bahwa Ahok baru akan mendapat remisi setelah menjalani enam bulan masa tahanan. Itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 174 Tahun 1999&nbsp;Tentang Remisi. Seorang warga binaan, lanjut Arpan, harus sudah menjalani enam bulan masa tahanan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan remisi. Merujuk aturan tersebut, sambung Arpan, Ahok kemungkinan baru mendapat remisi saat Hari Raya Natal. "Mudah-mudahan kalau Nasrani kan ada remisi keagamaan, Natal bisa diberikan remisi," ujar Arpan saat ditemui di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (17/8). "Tapi itu 15 hari. Karena itu khusus keagamaan. Tidak ada langsung enam bulan," lanjutnya. Warga binaan yang telah menjalani masa tahanan enam bulan, akan mendapat remisi atau potongan masa tahanan selama sebulan hingga lima bulan saat Hari Kemerdekaan RI. Sementara Ahok, yang divonis dua tahun penjara oleh hakim atas kasus penodaan agama sejak Mei 2017, hingga Agustus ini baru menjalani tiga bulan masa tahanan. Ahok berstatus tahanan Lapas Cipinang, namun ia ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Setelah ditahan Mei lalu, Ahok mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ini Alasan Ahok Tak Dapat Remisi Hari Kemerdekaan