<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-20-at-18.49.58.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Feny Selly/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Feny Selly/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, forum Rembuk Nasional Suporter Sepak Bola bukan kewajiban untuk diikuti.  ”Ya, tentu saja, itu bukan sebuah kewajiban (untuk diikuti), mengingat sifatnya hanya sukarela,” kata Menko PMK Muhadjir Effendi seperti dilansir dari Antara di Palembang, Kamis (20/10).  Rencananya Rembuk Suporter Nasional Sepak Bola itu berlangsung di salah satu hotel di perbatasan wilayah Kota dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada 23-24 Oktober. Hal tersebut diketahui sebagaimana termaktub dalam surat undangan Nomor 247/Und/DEP_V/BDY.03/10/2022, yang diterbitkan Kemenko PMK pada 17 Oktober 2022.  Kendati demikian, lanjut Muhadjir, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari kalangan suporter seluruh Indonesia terkait kelangsungan pertemuan akbar itu. ”Mereka ada korwil (kordinator wilayah) masing-masing. Itu masih rencana, kita masih cari waktu yang tepat,” ujar Muhadjir.  Muhadjir menyatakan, Rembuk Nasional Suporter Sepak Bola itu merupakan inisiatif pemerintah untuk mewadahi para suporter seluruh Indonesia dalam mencurahkan ide atau gagasan masing-masing. Sehingga, dari situ diharapkan dapat melahirkan banyak hal. Di antaranya seperti perumusan terkait pola manajemen suporter atau pertandingan olahraga yang lebih baik.  ”Selain itu, bila ada masukan-masukan lain dari suporter yang dinilai perlu disampaikan kepada pemerintah akan ditampung dan dicarikan solusi. Tapi, kembali lagi kalau itu memang dianggap penting atau perlu untuk mereka (suporter), prinsipnya pemerintah siap memfasilitasi,” ucap Muhadjir.

Menko PMK Bilang Rembuk Nasional Suporter Sepak Bola Bukan Kewajiban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/minim-tokoh-rembuk-nasional-dinilai-kurang-efektif_m_166262.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo ketika hadir dalam acara Rembuk Nasional 2017 Senin lalu." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo ketika hadir dalam acara Rembuk Nasional 2017 Senin lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Acara Rembuk Nasional 2017 yang digelar Senin kemarin dinilai tak efektif. Sejatinya, rembug nasional menghasilan sebuah gagasan dan saran visioner, sebagai bahan untuk koreksian terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, meramu sebuah ide-ide brilian dalam konteks pembangunan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Divisi Litbang 98 Institute, Pery Rinandar. "Karena kalau kita bicara pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla banyak lembaga survei dan lembaga masyarakat yang memuji dan mengoreksi kinerja tersebut dan hal itu tentu menjadi acuan bagi duet Jokowi-JK untuk bekerja lebih baik lagi," kata Pery di Jakarta, kemarin. Menurut Pery, acara sekaliber Rembuk Nasional 2017 tersebut hanya diketuai dan dibantu sekretaris yang bukan tokoh nasional. Padahal, di belakang Presiden Jokowi ada nama Teten Masduki dan Pramono Anung yang harusnya bisa membuat kegiatan tersebut lebih greget. "Seyogyanya acara ini digagas dan diisi oleh tokoh nasional sehingga menjadi lebih berbobot," kata Pery. Pery melihat, dari cara bekerja pelaksanaan kegiatan tersebut hanya menghasilkan hal-hal baik di pemerintahan Jokowi-JK. Kadang kegiatan seperti itu, kata dia, hanya berharap bargaining posisi atau berharap masuk ke dalam kabinet. Tak hanya itu, lanjut Pery, dana yang besar untuk pelaksanaan acara tersebut dapat menjadi serangan balik bagi Jokowi-JK. "Karena pasti panitia mengatakan bukan anggaran dari negara. Berarti ada sumbangan dari donatur dan sponsor kan. Nah, saya duga jangan-jangan, mungkin diiming-imingi sesuatu atau dapat bersalaman dengan Presiden, ini kan menjadi ironis," tutur Pery. Dirinya, tambah Pery, berbicara demikian lantaran mengapresiasi kinerja Jokowi-JK selama 3 tahun ini menjabat. "Sehingga jangan sampai ternoda oleh oknum-oknum yang mencari muka di depan Presiden seperti Sengkuni dalam cerita Mahabarata," pungkasnya.

Minim Tokoh, Rembuk Nasional Dinilai Kurang Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/rembuk-nasional-3-tahun-jokowi-jk-soroti-ketahanan-siber_m_164230.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketahanan dunia siber di Indonesia menjadi salah satu tema penting yang dibahas dalam Rembuk Nasional 2017 tiga tahun kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Para pakar siber, akademisi, praktisi, dan aktivis sosial media diundang untuk membahas membahas Cyber Resilience Indonesia di Pusat Niaga JIEXPO, Senin 23 Oktober 2017. Setidaknya ada tujuh poin yang jadi masalah utama dunia siber Indonesia. Hal ini mencakup belum adanya registrasi IP di tiap-tiap Internet Service Provider (ISP), tidak adanya standar keamanan siber di instansi pemerintah, terlalu mudahnya membuat jaringan sendiri, terlalu mudahnya membuat rekening bank, dan belum maksimalnya penggunaan KTP Elektronik. Selain itu masih ada ketergantungan dengan Amerika Serikat untuk konten-konten media sosial yang berbasis di negara tersebut. Hal lain adalah perihal konten hasutan (hoax) yang sangat mudah dibuat oleh siapapun di dunia siber. Staf Ahli di bidang Cyber Defense Kementerian Pertahanan Marsudi Kisworo mengatakan minimnya regulasi di bidang teknologi informasi jadi salah satu tantangan untuk mewujudkan ketahanan siber di Indonesia. Sampai saat ini hanya Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang menjadi acuan untuk berkegiatan di dunia siber. "Padahal, dunia siber terus berkembang dengan berbagai permasalahan teknis yang juga cukup kompleks. Perlu ada regulasi yang mampu mengakomodasi permasalahan-permasalahan tersebut," tegasnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/10). Selain itu, kata dia, Indonesia juga membutuhkan strategi yang menjadikan dunia siber sejalan dengan tujuan dan budaya bangsa. Sampai saat ini, kultur serta perilaku dunia siber masyarakat Indonesia belum memiliki corak yang jelas dan sesuai dengan kepentingan negara. "Kultur ini bisa dimulai sendiri dengan partisipasi masyarakat. Tapi memang perlu juga pemerintah hadir melalui regulasi," kata Marsudi. Tahun 2017 merupakan pelaksanaan ketiga dari rangkaian acara Rembuk Nasional. Ada 12 Bidang Rembuk yang jadi pembahasan dalam rangkaian acara Rembuk Nasional tahun ini yang dilakukan dalam rangka refleksi tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pelaksanaan tahun ini juga berbeda karena diawali dengan adanya Rembuk Daerah di 16 perguruan tinggi di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan permasalahan yang sifatnya bottom up langsung dari daerah-daerah. Hasil dari Rembuk Daerah ini dijadikan rekomendasi serta dibahas kembali pada pelaksanaan Rembuk Nasional yang dilaksanakan hari ini, Senin 23 Oktober 2017. Nantinya, hasil dari pembahasan akan dijadikan rekomendasi untuk disampaikan pada Presiden.

Rembuk Nasional 3 Tahun Jokowi-JK Soroti Ketahanan Siber

rembuk nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rembuk nasional

Berita Terkini

Menko PMK Bilang Rembuk Nasional Suporter Sepak Bola Bukan Kewajiban

Minim Tokoh, Rembuk Nasional Dinilai Kurang Efektif

Rembuk Nasional 3 Tahun Jokowi-JK Soroti Ketahanan Siber

Download Aplikasi JawaPos.com