<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Lockdown-Micro-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Warga membawa nasi bungkus untuk warga terdampak Covid-19 di RW 03 Kelurahan Gandasari Tangerang, Banten, Jumat (11/6/2021). Dampak penerepan lockdown di kawasan tersebut membuat warga sekitar yang sehat melakukan aksi bersama untuk menyuplai makanan kepe" width="100%">
<figcaption>Warga membawa nasi bungkus untuk warga terdampak Covid-19 di RW 03 Kelurahan Gandasari Tangerang, Banten, Jumat (11/6/2021). Dampak penerepan lockdown di kawasan tersebut membuat warga sekitar yang sehat melakukan aksi bersama untuk menyuplai makanan kepe</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Angka Covid-19 di Indonesia mencetak rekor baru. Jumlah kasus konfirmasi positif tembus 2 juta setelah ada tambahan 14.536 orang kemarin (21/6). Tapi, alih-alih menginjak rem darurat, pemerintah tetap pada kebijakannya.  Yakni, memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa PPKM mikro diperpanjang hingga 5 Juli. Keputusan itu diikuti dengan pengetatan ketentuan.  Pada zona merah, sektor perkantoran masih boleh work from office (WFO) sebanyak 25 persen karyawan. Begitu pula restoran dan tempat perbelanjaan, hanya 25 persen dari kapasitas yang boleh di dalam dan buka hanya sampai pukul 20.00. "Pemerintah akan menguatkan dan memastikan implementasi penanganan Covid-19, baik di hulu maupun di hilir,” kata dia.  Langkah pemerintah itu mengabaikan desakan banyak pihak agar ada kebijakan yang lebih tegas. Lima organisasi profesi kedokteran sebelumnya mengimbau agar pemerintah tegas menyetop mobilitas. PPKM dilakukan menyeluruh. Alasannya, PPKM mikro hanya berlaku sporadis dan masih ada peluang mobilitas manusia.  "Penerapan PPKM ketat atau PSBB,” tegas Ketua Umum Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr Agus Dwi Susanto SpP.  Kemarin (21/6) Ketua DPR RI Puan Maharani juga mendesak adanya PSBB. "Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan,” kata Puan.  Menurut dia, ledakan kasus Covid-19 di Pulau Jawa semakin mengkhawatirkan karena banyaknya penduduk dengan mobilitas tinggi serta penerapan protokol kesehatan yang belum optimal. Arah kebijakan pemerintah pusat secepatnya sangat diperlukan mengingat persebaran Covid-19 terjadi di berbagai daerah. "Tombol bahaya harus dinyalakan untuk kondisi darurat ini dan meningkatkan kesadaran akan bahaya lonjakan kasus Covid-19,” tegasnya.  Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay bahkan mendorong pemerintah untuk tidak ragu menerapkan karantina wilayah atau lockdown. Kebijakan itu sudah diterapkan beberapa negara.  Koalisi Masyarakat Sipil juga memberikan surat terbuka yang berjudul Desakan Emergency Response-Prioritaskan Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi. Surat tersebut ditandatangani sedikitnya 2.000 orang dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat itu, terdapat petisi yang isinya meminta Jokowi untuk mengeluarkan keputusan karantina wilayah dan menerapkan pembatasan pergerakan fisik dengan sanksi yang tegas serta memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.  Anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Sulistyo mengungkapkan, negara tak mampu mengantisipasi kekacauan akibat Covid-19 yang sebenarnya sudah diprediksi. Misalnya, terkait kebijakan. Dia menilai, pemerintah belum memiliki kebijakan yang kuat dalam pengendalian Covid-19. ’’Kita hanya memiliki PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Tapi, PSBB hanya diterapkan tiga provinsi dan itu pun banyak modifikasi,” ujarnya.  Sekarang pemerintah malah menerapkan PPKM yang menurut Hermawan paradigmanya berbeda dengan PSBB. PPKM, kata dia, bukan untuk menurunkan kasus Covid-19, melainkan lebih memperlambat situasi.  Dari pendekatan surveilans dan epidemiologi, Indonesia dinilai lemas. Selama 15 bulan masa Covid-19, testing dan tracing baru 100.000. Yang memberikan laporan rutin hanya laboratorium yang baik. Itu menunjukkan adanya gap antarkabupaten/kota.  Dia mengibaratkan kebijakan pemerintah hanya melakukan ’’rem-gas”. Kebijakan yang tidak tegas itu tidak dapat memutus mata rantai Covid-19. ’’Kita tidak bisa memenangkan kedua-duanya. Kesehatan kembali pulih dan ekonomi kembali pulih sempurna, itu tidak mungkin,” cetusnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/06/2021/covid-19-naik-puan-desak-pemerintah-berlakukan-psbb-dan-ppkm-mikro/">Covid-19 Naik, Puan Desak Pemerintah Berlakukan PSBB dan PPKM Mikro</a>  Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengingatkan kembali arahan Presiden Jokowi yang menekankan pentingnya penanganan skala mikro. Itu bisa jadi solusi terbaik. Sebab, Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan luar negeri yang memberlakukan lockdown.  Menurut dia, dampak lockdown di luar negeri bisa dikendalikan karena di sana aktivitas ekonominya tinggi. ’’Kalau di sana gaji sebulan bisa saving, bisa simpan untuk sekian hari. Sedangkan di sini beda. Ada saja yang pendapatannya hari ini, kemudian dipakai makan, besoknya sudah habis,’’ ungkapnya.

DPR Dorong Pemerintah Tidak Ragu Terapkan Lockdown

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT-Persiapan-Pembukaan-Tower-8-Wisma-Atlet-Pademangan-Salman-TOyibi-6-1375.jpg" alt="Petugas mempersiapkan fasilitas ruang perawatan di Tower 8 Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Satuan tugas penanganan COVID-19 bersama Pemerintah akan membuka tower 8 RSDC Wisma Atlet Pademangan dengan" width="100%">
<figcaption>Petugas mempersiapkan fasilitas ruang perawatan di Tower 8 Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Satuan tugas penanganan COVID-19 bersama Pemerintah akan membuka tower 8 RSDC Wisma Atlet Pademangan dengan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi yang melaporkan tambahan kasus terbanyak adalah DKI Jakarta dengan 5.582 kasus baru, disusul Jawa Tengah sebanyak 2.195 kasus baru. Kemudian, Jawa Barat 2.009 kasus baru, Jawa Timur (739) dan DI Jogjakarta dengan 665 kasus baru. DKI Jakarta juga menjadi provinsi dengan akumulasi kasus dan pasien sembuh terbanyak, yakni 474.029 kasus Covid-19 dan 435.904 pasien sembuh.  Dalam sepekan terakhir, pertambahan kasus positif harian di Ibu Kota meningkat drastis. Tiba-tiba pada Kamis (17/6) terjadi pertambahan sebanyak 4.144 kasus, padahal selama beberapa hari sebelumnya hanya berkisar 2.000 kasus.  Pertambahan kasus pada Rabu (16/6) sebanyak 2.376 kasus, Selasa (15/6) sebanyak 1.502 kasus, Senin (14/6) sebanyak 2.722 kasus dan Minggu (13/6) sebanyak 2.769 kasus.  Banyak pihak berharap pertambahan pada 17 Juni dengan 4.144 merupakan tertinggi, ternyata pada Jumat (18/6) tercipta rekor baru, yakni 4.737 kasus baru. Hari berikutnya, Sabtu (19/6) DKI kembali mencetak rekor tertinggi angka harian dengan 4.895 kasus baru. Pada Minggu (20/6) memecahkan rekor baru dengan pertambahan mencapai 5.582 kasus.  Mengingat angka-angka kasus positif harian yang terus melejit, kini muncul suara-suara agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengambil langkah lebih tegas dalam membatasi aktivitas publik. Lebih tegas dalam penegakan protokol kesehatan (prokes) dan memperketat atau membatasi aktivitas publik terbukti telah mampu mengerem pertambahan kasus harian.  Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik "rem darurat" untuk menekan lonjakan kasus Covid-19. Lonjakan kasus harian semakin mengkhawatirkan, bahkan selama tiga hari terakhir mencetak rekor angka harian Covid-19.  Melihat kondisi tersebut, Jakarta bukan hanya sedang tidak baik-baik saja, dalam kondisi DKI begitu, langkah Anies Baswedan yang hanya memperketat penegakan aturan PPKM mikro dinilai tidaklah cukup. Data harian keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) faskes DKI sudah di atas 80 persen, jauh di atas standar WHO, yaitu 60 persen.  Bahkan, BOR RSDC Wisma Atlet sudah 90 persen atau tertinggi selama fasilitas kesehatan (faskes) darurat di Kemayoran itu berdiri. Ini membuat DKI menjadi provinsi dengan BOR faskes tertinggi secara nasional. Hal itu dikhawatirkan membuat faskes kolaps. Karena itu DKI perlu menerapkan PSBB total sebagaimana yang pernah diterapkan di Ibu Kota pada 16 Maret 2020 dan 14 September 2020.  Kemudian, kondisi penularan Covid-19 di DKI hari-hari ini lebih parah dari kondisi sebelum dua PSBB sebelumnya. Pada PSBB terakhir di DKI diterapkan 14 September 2020, angka kasus harian berkisar sekitar 1.300 kasus dan angka kematian 20 jiwa lebih. Saat ini sudah mencapai 5.000 lebih kasus dan 60 lebih angka kematian.  Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk menarik kembali "rem darurat" ataupun kebijakan karantina (lockdown) terkait kasus Covid yang meningkat signifikan itu. "Nanti kami akan pelajari, tunggu keputusan pusat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Jumat (18/6) malam.  Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti juga menyebut keputusan menarik "rem darurat" merupakan kewenangan pemerintah pusat, meski kondisi Covid-19 saat ini mirip seperti Februari saat pertambahan kasus harian tinggi, bahkan menembus angka 4.213 kasus. (*)

Faskes di DKI Hampir Kolaps, Saatnya Tarik Rem Darurat?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/tracing-idg.jpg" alt="RAWAN TERTULAR: Lonjakan kasus Covid-19 membuat IGD RSUP dr Kariadi, Semarang, penuh. Sebagian pasien akhirnya terpaksa dirawat di selasa dengan ditemani keluarga. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)" width="100%">
<figcaption>RAWAN TERTULAR: Lonjakan kasus Covid-19 membuat IGD RSUP dr Kariadi, Semarang, penuh. Sebagian pasien akhirnya terpaksa dirawat di selasa dengan ditemani keluarga. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dua hari terakhir, angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia selalu di atas 12 ribu. Di sejumlah daerah, rumah sakit semakin sesak. Padahal, prediksinya, lonjakan kasus imbas mobilitas saat libur Lebaran mencapai puncaknya akhir bulan ini.  Hingga tadi malam, data Kementerian Kesehatan merekap bahwa angka positivity rate secara nasional mencapai 49 persen. Menurut Juru Bicara Kemenkes terkait Covid-19 Siti Nadia Tarmizi, itu menunjukkan bahwa masih perlu tes yang lebih banyak lagi.  ’’Karena dua orang yang diperiksa, satu di antaranya positif (Covid-19),’’ ujarnya kepada Jawa Pos.  Situasi tersebut membuat organisasi profesi kedokteran berharap pemerintah bergerak cepat. Jika tidak, apa yang terjadi di India bisa terulang di Indonesia. Sebab, virus varian baru seperti Delta dari India sudah ditemukan di Indonesia. Virus jenis B.1617.2 itu mudah sekali menular dan memengaruhi keparahan mereka yang terinfeksi.  Dokter spesialis paru Erlina Burhan mengungkapkan, di Jakarta, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit sudah lebih dari 70 persen. Untuk ruang perawatan biasa, 84 persen kapasitas bed sudah terisi. Untuk ICU, kapasitasnya tinggal 26 persen. Kondisi itu sangat mengkhawatirkan. ’’Untuk daerah, saya kira lebih tinggi lagi angkanya karena kapasitasnya lebih kurang (sedikit, Red) dari Jakarta,’’ katanya.  Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara luas, kata dia, harus dilakukan. Berkaca pada Januari lalu saat diterapkan PPKM secara meluas di Jawa, terjadi penurunan kasus pada Februari. ’’Namun, wisata dibuka, mobilitas manusia terjadi, maka kasusnya di Juni ini meningkat tajam,’’ ungkap Erlina.  PPKM yang dilakukan sporadis justru menjadi permasalahan. Sebab, persebaran virus tak melihat adanya perbedaan wilayah. Artinya, jika ada mobilitas manusia, ada risiko penularan virus. ’’PPKM juga harus dipastikan implementasinya sesuai,’’ tegasnya.  Ketua Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi juga mengkritisi PPKM mikro yang dilakukan pemerintah saat ini. Pembatasan harus dilakukan menyeluruh sehingga mengurangi transmisi Covid-19. Pengetatan diberlakukan sedikitnya dua minggu. Kemudian, dilakukan evaluasi. ’’Kalau belum mengurangi kasus, diperpanjang lagi,’’ tutur Agus.  Penerapan PPKM secara menyeluruh bukan hal yang baru. Agus mengingatkan, sebelumnya pernah ada kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan terbukti menurunkan kasus.  Di Kudus, Agus mencontohkan, dari sampel yang diperiksa, 70 persen merupakan varian Delta. Yang sudah ditemukan ada 28 kasus. Maka, perlu evaluasi apakah peningkatan kasus saat ini terjadi karena adanya varian Delta.  Ketua Umum Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia Isman Firdaus mengatakan, pertambahan kasus Covid-19 dalam dua hingga tiga hari terakhir dapat dikelompokkan dalam kondisi sangat akut. Itu berarti virus lebih mudah menular. ’’Padahal, sekarang sudah banyak yang pakai masker, dulu tidak. Nah, ini yang perlu dicurigai,’’ bebernya. Dia meminta dilakukan penarikan rem kondisi darurat.  Guru Besar FKUI Tjandra Yoga Aditama mengatakan, Kemenkes memprediksi puncak Covid-19 setelah musim libur Lebaran terjadi akhir Juni. Saat ini kasus baru Covid-19 sudah lebih dari 12 ribuan setiap hari. ’’Sulit dibayangkan bagaimana suasana pada akhir bulan ini kalau kasus terus naik,’’ katanya.  Tjandra sependapat bahwa pembatasan sosial mutlak untuk dilakukan saat ini. Bisa dengan skema sangat terbatas wilayahnya, sedikit lebih luas, atau bisa sampai lockdown total.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/06/2021/keluar-masuk-madura-harus-nonreaktif/">Keluar Masuk Madura Harus Nonreaktif</a>  Upaya menekan Covid-19 berikutnya adalah meningkatkan secara maksimal tes dan telusur (test and tracing). Setiap kabupaten dan kota harus menjalankan tes dan telusur dengan komitmen yang jelas. Kemudian, karena kasus Covid-19 sudah telanjur tinggi, perlu kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. ’’Yang disiapkan bukan hanya ruang isolasi dan ICU atau alat dan obat-obatan. Tetapi, yang paling penting adalah SDM atau petugas kesehatan,’’ katanya. Menurut dia, tidak tepat jika pemerintah hanya menambah ruang rawat tanpa diiringi dengan penambahan petugas kesehatan.  Selain itu, vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat harus tetap dimaksimalkan. Meski tidak secara cepat menurunkan angka penularan, vaksinasi penting dalam pengendalian pandemi.

Angka Positivity Rate Nyaris 50 Persen, Dokter Desak Injak Rem Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Calon Presiden dari Partai Nasdem saat pidato dalam Perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta, Jumat (11/11/2022). HUT ke-11 mengangkat tema" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden dari Partai Nasdem saat pidato dalam Perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta, Jumat (11/11/2022). HUT ke-11 mengangkat tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi bukan tanpa sebab. Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, perkembangan kasus Covid-19 memang sudah sangat mengkhawatirkan.  Selama 6 bulan terakhir, diketahui 50 persen pasien Covid-19 di Jakarta tanpa gejala, 35 persen bergejala ringan, dan 15 persen bergejala sedang atau berat. Kelompok 15 persen terakhir ini yang perlu mendapat penanganan ekstra, mengingat harus dilakukan perawatan. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/10/09/2020/epidemiolog-ui-95-persen-pasien-covid-19-kritis-di-jakata-meninggal/">Epidemiolog UI: 95 Persen Pasien Covid-19 Kritis di Jakarta Meninggal</a></li> </ul> Sampai saat ini, Pemprov DKI memiliki 190 rumah sakit, 67 di antaranya sebagai rujukan Covid-19. Namun, tempat tidur isolasi untuk pasien sudah hampir habis terpakai.  "Saat ini Jakarta memiliki 4.053 tempat tidur isolasi khusus Covid-19. Dan per Rabu (9/9) sudah 77 persen terpakai," kata Anies.  Dia menjelaskan, pada awal PSBB diterapkan di Jakarta, angka penularan Covid-19 sudah mulai berhasil ditekan. Ketersediaan tempat tidur isolasi pun naik. Namun, kondisi ini perlahan berubah ketika PSBB transisi diterapkan, dan puncaknya pada Agustus 2020. Penambahan kasus positif terus melonjak. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/10/09/2020/psbb-ketat-lagi-begini-aturan-operasional-rumah-ibadah-di-jakarta/">PSBB Ketat Lagi, Begini Aturan Operasional Rumah Ibadah di Jakarta</a></li> </ul> Berdasar itu, jika tidak segera menarik rem darurat, DKI Jakarta tidak akan mampu lagi menampung pasien Covid-19 mulai pekan depan. "Tanggal 17 September tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh. Dan sesudah itu tidak mampu menampung pasien Covid lagi. Dan ini waktunya tinggal sebentar," tegas Anies.  Saat ini Pemprov DKI juga tengah mengupayakan penambahan 20 persen kapasitas tempat tidur isolasi dari pihak rumah sakit swasta menjadi 4.807. Namun, penambahan ini juga harus diiringi oleh tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan obat-obatan.  Kondisi memprihatinkan juga terjadi untuk kategori ruang ICU untuk pasien Covid-19. Dari 528 tempat tidur yang tersedia, sudah hampir habis. "Bila kenaikan yang berjalan terus sejak Agustus sampai September ini selama bulan Agustus meningkat drastis, trennya akan naik terus maka 15 September akan penuh," ungkap Anies.  Meski ruang ICU juga ditambah 20 persen menjadi 636 tetap tidak akan bisa mengimbangi penambahan kasus positif jika trennya seperti sekarang. Maka diprediksi 25 September 2020, ruang ICU di Jakarta sudah tidak tersedia. Atas dasar itu, kebijakan menarik rem darurat diharapkan bisa menekan penambahan kasus positif, sehingga kondisi mengkhawatirkan ini tidak terjadi.  Sebelumnya, Anies memutuskan menarik PSBB masa transisi. PSBB akan dikembalikan layaknya saat pertama kali diterapkan dengan sistem pembatasan secara tetap. Keputusan ini tak lepas dari kondisi Covid-19 di Jakarta yang masih terus meninggi. Sampai dengan Rabu (9/9), kasus konfirmasi positif di Jakarta berjumlah 49.837. Dengan rata-rata penambahan setiap hari sekitar seribu kasus dalam 2 pekan terakhir.  "Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies di Balai Kota Jakarta.  Selain jumlah kasus positif yang terus melonjak, pertimbangan PSBB kembali diketatkan yakni karena angka kematian dalam 2 pekan terakhir juga ikut meningkat. Selain itu, ketersediaan ruang ICU untuk pasien Covid-19 juga terus menipis.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PT-4eu9Gb7c  https://www.youtube.com/watch?v=5vrae6mlcjc

Jika Tak Tarik Rem Darurat, Jakarta Tak Mampu Tampung Pasien Covid-19

rem darurat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rem darurat

Berita Terkini

DPR Dorong Pemerintah Tidak Ragu Terapkan Lockdown

Faskes di DKI Hampir Kolaps, Saatnya Tarik Rem Darurat?

Angka Positivity Rate Nyaris 50 Persen, Dokter Desak Injak Rem Darurat

Jika Tak Tarik Rem Darurat, Jakarta Tak Mampu Tampung Pasien Covid-19

Download Aplikasi JawaPos.com