<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/2jVnkXKTfXAO9f9wIWLiDGmccqj18UdtwzqxK3dT-1-1308676445.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan kunci rumah susun kepada warga yang direlokasi dari area TPU Kebon Nanas Jakarta Timur, Senin (12/1/2026). (Pemprov DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan kunci rumah susun kepada warga yang direlokasi dari area TPU Kebon Nanas Jakarta Timur, Senin (12/1/2026). (Pemprov DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lahan pemakaman yang ada di Jakarta semakin terbatas. Padahal, upaya menyiasati hal itu dengan sistem tumpang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan ruang pemakaman. Lantaran lahan pemakaman belum juga cukup, Pemprov DKI Jakarta mulai memindahkan warga yang menempati lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) ke flat atau rumah susun (rusun). Setelah warga TPU Menteng Pulo II dipindahkan, kali ini giliran warga TPU Kebon Nanas, Jakarta Timur yang direlokasi demi lahan pemakaman.&nbsp; Ada sebanyak 103 kepala keluarga (KK) yang direlokasi dari area TPU Kebon Nanas tersebut untuk menambah luasan makam. &rsquo;&rsquo;Dari 103 KK, sebanyak 73 KK bersedia dipindahkan ke rumah susun, 30 warga yang akan mencari tempat tinggal sendiri. Tentunya, ini diberikan kebebasan untuk itu,&rsquo;&rsquo; terang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Senin (12/1).&nbsp; Selama ini, 103 KK itu menempati lahan seluas 3.754 meter persegi di area TPU Kebon Nanas. Setelah relokasi warga, lahan itu akan kembali difungsikan secara optimal sebagai lahan pemakaman. &lsquo;&rsquo;Nantinya, sekitar 3.000 (meter persegi) lahan tadi bisa menampung 1.000 makam baru,&rsquo;&rsquo; lanjutnya. Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan itu mengakui bahwa relokasi warga itu menjadi program Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi keterbatasan lahan. Sebab, dari 80 TPU di Jakarta, 69 TPU sudah penuh dan tidak bisa menampung pemakaman secara normal atau hanya bisa sistem makam tumpang. &rsquo;&rsquo;Ini (relokasi) sebenarnya memang menjadi program pemprov DKI Jakarta sebelum nantinya mempunyai lahan baru yang cukup luas untuk dikembangkan sebagai TPU baru. Sebagai gubernur Jakarta, saya mengucapkan terima kasih kepada warga 103 (KK) yang mau dipindahkan,&rsquo;&rsquo; katanya.&nbsp; Warga TPU Kebon Nanas yang bersedia direlokasi ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pulo Gebang, Jatinegara, Jakarta Timur juga diberikan beberapa kemudahan. kemudahan itu salah satunya gratis sewa rusunawa selama enam bulan. Sementara untuk lansia, diberikan kebijakan khusus, yakni gratis seumur hidup. &rsquo;&rsquo;Kenapa kemudian selama enam bulan kami bebaskan, karena memang rata-rata mereka selama ini mata pencariannya kan di tempat lokasi di mana mereka berada,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Pramono juga mengakui, untuk memindahkan warga dari lahan TPU itu bukan hal yang mudah. Terlebih, banyak warga &nbsp;tersebut sudah tinggal puluhan tahun di area tersebut. <h2>Mudahkan Warga Pascarelokasi</h2> Beberapa kebijakan kemudahan kepada warga yang direlokasi dinilai cukup membantu pasca mereka pindah ke rusunawa. &rsquo;&rsquo;Saya meyakini dengan waktu enam bulan, apalagi untuk lansia diberikan gratis selamanya, ini akan sangat membantu bagi warga yang dipindahkan. Dan mudah-mudahan mereka juga bisa segera beradaptasi,&rsquo;&rsquo; ujarnya.&nbsp; Saat penyerahan kunci rusun kepada warga relokasi TPU Kebon Nanas, Pramono juga sempat bercanda serta menanyakan pengalaman selama tinggal di TPU. Salah satunya, ia berbincang dengan warga yang kebetulan baru menikah dan masih menggemakan pakaian pengantin.&nbsp; &lsquo;&rsquo;Saya sebagai gubernur Jakarta ikut mendoakan, mudah-mudahan menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah, rukun, tentram dan ayem,&rsquo;&rsquo; katanya.

Pemprov DKI Jakarta melakukan relokasi terhadap warga dari TPU Kebon Nanas untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman.

Gubernur Pramono Anung Relokasi Warga TPU Kebon Nanas Jaktim untuk Atasi Keterbatasan Lahan Pemakaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/JKT_Menko-Infrastruktur-dan-Pembangunan-Kewilayahan-Serahkan-Kunci-Rusun-Rawa-Buaya_Salman-Toyibi-3JPG-513969380.jpg" alt="ILUSTRASI: Petugas menyerahkan kunci kepada warga perpindahan kolong tol di Rusun Rawa Buaya, Jakarta, Sabtu (30/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petugas menyerahkan kunci kepada warga perpindahan kolong tol di Rusun Rawa Buaya, Jakarta, Sabtu (30/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta tengah fokus memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan ke rumah susun (rusun). Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto menyebut, hingga kini sebanyak 274 Kepala Keluarga (KK) dari total 1.060 KK, setara 26 persen, telah dipindahkan ke rusun yang tersebar di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang udah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakarta Barat, Utara, Timur, sama Pusat," ujarnya di Hotel DoubleTree, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelik mengungkapkan, untuk warga Jakarta Timur, hanya terdapat satu KK yang sebelumnya tinggal di kolong jembatan Fly Over Basura. Ia telah dipindahkan ke Rusunawa Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015395721/segera-tayang-ryu-hye-young-dan-nam-yoon-su-berpendapat-mengenai-film-mendatangnya-killing-time">Segera Tayang, Ryu Hye Young dan Nam Yoon Su Berpendapat Mengenai Film Mendatangnya &lsquo;Killing Time&rsquo;</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jakarta Selatan gak ada, kalau Jakarta Timur cuma 1 KK doang, sudah selesai," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelik menjelaskan, seluruh warga yang dipindahkan hanyalah yang memiliki KTP DKI Jakarta. Sedangkan, bagi yang ber KTP daerah lain akan ditangani oleh Dinas Sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Warga non DKI memang tidak dapat rusun. Jadi mereka yang dapat adalah yang ber KTP DKI. Mereka langsung di koordinir oleh Dinas Sosial," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, sebanyak 139 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di kolong Tol Angke, Jakarta Barat, telah direlokasi ke sejumlah rumah susun (rusun). Langkah ini menjadi bagian dari upaya penataan kota sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari total 139 KK, sebanyak 44 KK kini menempati 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp360.000 per bulan, dan 22 unit tipe 36 dengan tarif Rp550.000 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, 95 KK lainnya dipindahkan ke berbagai lokasi rusun, yaitu:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015395710/beri-penampilan-special-twice-akan-tampil-di-acara-bincang-bincang-di-youtube-solois-iu">Beri Penampilan Special, TWICE akan Tampil di Acara Bincang-bincang di YouTube Solois IU!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rusunawa Daan Mogot Blok: 20 unit.</div> <div dir="auto">Rusunawa Daan Mogot Tower: 4 unit.</div> <div dir="auto">Rusunawa Tegal Alur: 26 unit.</div> <div dir="auto">Rusunawa PIK I Pulogadung: 45 unit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka mendapatkan hunian tipe 36 yang lebih luas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di luar 139 KK itu, sebanyak 6 KK yang sebelumnya tinggal di kolong tol Jembatan Sungai Landak dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Kemudian, satu KK dari kolong tol Fly Over Basura telah direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.</div>

Pemprov DKI Jakarta tengah fokus memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan ke rumah susun (rusun).

Relokasi Warga Kolong Jembatan Baru Capai 26 Persen 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/Aksi-Bela-Rempang-di-Jakarta-Dery-Ridwansah-1-4213402125.jpg" alt="Ratusan massa mengikuti Aksi Bela Rempang di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Ratusan massa mengikuti Aksi Bela Rempang di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/9/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penolakan warga Rempang terkait rencana relokasi akhirnya didengar. Pemerintah pun melunak dengan membatalkan rencana pemindahan warga dari Pulau Rempang ke Pulau Galang. Pernyataan itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (25/9). Pemerintah mengambil jalan tengah dengan tidak memindahkan warga dari Pulau Rempang. &rdquo;Tadinya kita mau relokasi dari (pulau) Rempang ke (pulau) Galang. Tapi, sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang,&rdquo; katanya. Menurut Bahlil, arahan Presiden Jokowi sudah tegas. Penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan dengan baik. Juga, tetap mengedepankan kepentingan warga sekitar. Termasuk hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Bahlil mengatakan telah berkunjung langsung ke Rempang. Di sana, dia bertemu dan berdiskusi dengan warga setempat. Ditemukan solusi, yakni menggeser tempat tinggal warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang. Warga terdampak proyek, lanjut Bahlil, nantinya dipindahkan ke Tanjung Banun. Sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang menyatakan kesediaan dipindahkan. Mereka akan diberi penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi dan sudah bersertifikat. Selain itu, di tanah tersebut dibangunkan rumah tipe 45. Selama proses transisi pergeseran atau pemindahan rumah itu, warga akan mendapat uang tunggu sebesar Rp 1,2 juta per orang. Ditambah uang kontrak rumah sebesar Rp 1,2 juta per KK. Semua biaya itu akan diberikan tiap bulan hingga warga menempati rumah baru. Sebagai ilustrasi, jika dalam satu keluarga ada empat orang, maka akan mendapat uang tunggu Rp 4,8 juta ditambah uang kontrak rumah Rp 1,2 juta. &rdquo;Sehingga total Rp 6 juta,&rdquo; ucapnya. Dalam proses pemindahan warga itu, pemerintah juga menghitung penggantian tanaman, keramba, dan lainnya. Teknis penghitungan akan disesuaikan dengan aturan BP Batam. (wan/c18/bay)

Penolakan warga Rempang terkait rencana relokasi akhirnya didengar. Pemerintah pun melunak dengan membatalkan rencana pemindahan warga.

Warga Rempang Tak Jadi Direlokasi ke Pulau Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Arya-Sinulingga_BUMN_Depo-Plumpang-nurul-fitriana-jpc.jpg" alt="staff khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga Nurul fitriana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>staff khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga Nurul fitriana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) berencana akan membangun buffer zone atau wilayah aman di sekitar Depo Plumpang atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM). Ini dilakukan sesuai dengan perintah Presiden Jokowi untuk mengutamakan perlindungan bagi masyarakat pasca terjadinya kebakaran hebat di Depo Plumpang awal Maret lalu.  Terkait ini, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga memastikan perlu adanya relokasi warga sekitar area Depo Plumpang untuk pembangunan buffer zone seluas 50 meter persegi. Untuk diketahui, buffer zone adalah wilayah yang memisahkan antara permukiman warga dengan Depo Plumpang.  Dalam hal ini, Kementerian BUMN meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk turus serta terlibat dalam proses relokasi warga di sekitar Depo Plumpang.  "Kalau buffer zone itu urusan Pemprov dong, bukan urusan Pertamina. Mana bisa kami yang memindahkan orang? Enggak bisa. Itu tugas Pemprov untuk memindahkan orang," kata Arya saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (15/3).  Ia juga menjelaskan, bahwa Depo Plumpang sebagai aset Pertamina tidak akan dipindah secara keseluruhan ke lahan milik Pelindo di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Pasalnya depo tersebut masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan BBM Jabodetabek.  Selain itu, kata dia, pembangunan depo di Kalibaru juga membutuhkan waktu yang lama hampir 4 tahun. Oleh sebab itu, buffer zone tetap menjadi pilihan yang harus disiapkan oleh Pertamina.  "Deponya kan punya aset Pertamina, apa akan dipindah? Enggak juga, cuma terminal untuk BBM yang rencananya dipindah ke lahan Pelindo. Ini untuk kebutuhan Jabodetabek, dan butuh waktu 3-4 tahun untuk membangunnya (depo di Kali Baru)," jelasnya.  Lebih lanjut, Arya menjelaskan pembangunan buffer zone pada dasarnya buat keamanan masyarakat itu sendiri yang berada di area Depo Plumpang. Oleh sebab itu, pembangunan buffer zone merupakan keharusan.  "Rakyat enggak boleh kehilangan nyawa. Jangan gaea-gara pemukiman, mereka kehilangan nyawa, enggak boleh dong. Yang utama adalah dia tidak kehilangan nyawa, maka mau tidak mau buffer zone-nya harus dibuat," tandasnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;  Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com  &nbsp;  &nbsp;  Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga

Bangun Buffer Zone, Kementerian BUMN Minta Pemprov DKI Relokasi Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-09-at-17.48.261.jpg" alt="Pemkot Surabaya lanjutkan relokasi warga Kampung 1001 Malam, Jumat (10/3) ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya lanjutkan relokasi warga Kampung 1001 Malam, Jumat (10/3) ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya menyatakan relokasi atau pemindahan gelombang ketiga warga Kampung 1001 Malam ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ditargetkan tuntas sebelum bulan Ramadan.  "Relokasi warga Kampung 1001 Malam dilakukan secara bertahap," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dikutip Antara di Surabaya, Sabtu (11/3).  Menurut dia, relokasi pada gelombang pertama dan kedua difokuskan pada warga yang tinggal di bawah kolong jembatan jalan tol. Sedangkan pada gelombang ketiga, relokasi dilakukan pada warga yang tinggal di sekitar pagar pembatas jalan tol.  "Kami lakukan dengan menyesuaikan kebutuhan atau kebutuhan rusunawa yang ada dan siap. Mereka tidak bisa langsung karena masih ada (anaknya) yang sekolah. Lalu yang mereka mau adalah bangunan ingin dibongkar sendiri, karena jika ada yang masih bisa dimanfaatkan maka bisa dibawa," kata Cak Eri.  Pada gelombang pertama, Pemkot Surabaya memboyong sebanyak 16 KK (kepala keluarga), gelombang kedua sebanyak 44 KK, dan gelombang ketiga pada Kamis (9/3) sebanyak 36 KK, serta Jumat (10/3) sebanyak 17 KK. Sedangkan untuk 17 KK yang direlokasi saat ini, mereka terbagi di tiga lokasi rusunawa di antaranya sebanyak 15 KK ditempatkan di Rusunawa Benowo Pakal, 1 KK di Rusunawa Romokalisari, dan 1 KK lainnya di Rusunawa Indrapura.  "Kami sepakat tanggal 14 Maret 2023 sudah harus pindah semua ke rusunawa. Kurang 20 KK dan waktunya gantian, Alhamdulillah mereka mau semua. Sehingga tempat itu bisa digunakan untuk normalisasi sungai untuk mencegah banjir, jadi kita bisa lewat disana," ujar dia.  Cak Eri menjelaskan, sebagian besar warga eks Kampung 1001 Malam direlokasi di Rusunawa Sumur Welut dan Benowo Pakal. Untuk itu, kata dia, jajaran Pemkot Surabaya melakukan berbagai pendekatan persuasif kepada warga Kampung 1001 Malam.  "Untuk menyadarkan bahwa ini bukan tanah yang dipunyai (mereka miliki) tetapi ketika dibangun (rumah) kalau (sungai) menyempit maka dampaknya terjadi banjir. Maka pendekatan itu yang kita lakukan dan Alhamdulillah lancar semua," kata Cak Eri.  Cak Eri berharap, ke depannya setelah semua warga itu dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Kawasan Kampung 1001 Malam akan digunakan oleh pemiliknya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk perluasan bozem dan revitalisasi sesuai dengan fungsinya.  "Itu tempat sungai, makanya di daerah sana atau Asemrowo ada banjir, jadi kami lakukan normalisasi sungainya yang selama ini belum efektif," kata dia.

Relokasi Warga Kampung 1001 Malam Surabaya Tuntas Sebelum Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/eri-di-rusunawa-benowo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya kembali merelokasi sekitar 36 kepala keluarga eks warga kampung 1001 Malam di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Benowo, Pakal dan Pasapen, Kota Pahlawan, Jawa Timur.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat (10/3), mengatakan, pemindahan terhadap warga Kampung 1001 Malam ke hunian yang lebih layak merupakan tahap ketiga.  “Saya berharap warga bisa semakin berkembang, setelah ini ayo bekerja untuk menaikkan taraf hidup untuk keluarganya," kata Cak Eri.  Cak Eri berkesempatan mengunjungi Rusunawa Benowo Pakal dan menyerahkan kunci unit hunian kepada warga eks Kampung 1001 Malam pada Kamis (9/3). Di sana, Cak Eri juga memastikan kelayakan unit hunian hingga fasilitas yang tersedia di Rusunawa Benowo Pakal.  Untuk itu, Cak Eri berharap, ketika warga eks Kampung 1001 Malam telah mendapat hunian yang lebih layak, maka bisa memantik warga lainnya untuk meningkatkan taraf hidup. Salah satunya adalah dengan membentuk kelompok Padat Karya bagi warga yang tinggal di Rusunawa Benowo Pakal.  "Kami akan gerakkan mereka bagaimana pekerjaannya, bagaimana pendapatannya setelah dilatih dan tetap didampingi," ujar Eri.  Sebab, menurut dia, kehidupan warga eks Kampung 1001 Malam harus berubah lebih layak daripada sebelumnya. Oleh sebab itu, Cak Eri meminta warga Kampung 1001 Malam untuk semakin guyub rukun dan bergotong royong.  "Mereka hidupnya harus layak dan berubah, karena kehadiran masyarakat dan pemerintah menjadi satu, bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih layak untuk anak cucu kita. Ini yang ingin saya bentuk di Surabaya, guyub rukun dan gotong-royong," kata dia.  Cak Eri menjelaskan, relokasi tersebut akan terus dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Apalagi, Pemkot Surabaya telah menyisir setiap sisi di Kampung 1001 Malam. Sebab, Cak Eri berkomitmen bahwa Pemkot Surabaya bisa memberikan kehidupan yang layak bagi warga eks Kampung 1001 Malam.  Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga tengah membangun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Hal ini dilakukan untuk memberikan tempat atau unit hunian bagi warga yang berhasil menaikkan taraf hidup.  Sementara itu, salah satu warga eks Kampung 1001 Malam yang direlokasi di Rusunawa Pakal, Sigit Santoso mengatakan, sebelumnya dia bersama warga yang lainnya hampir menolak rencana relokasi Pemkot Surabaya. Sebab, dia telah tinggal di Kampung 1001 Malam selama hampir 25 tahun lebih.  "Tapi, alhamdulillah Pak Wali Kota mau memberikan yang terbaik. Saya minta warga yang sudah pindah di rusunawa bisa dibina agar tidak seperti sebelumnya, agar pendapatannya lebih baik. Apalagi saat ini mendapatkan fasilitas gratis berupa sewa, listrik, dan air selama tiga bulan. Serta mendapat bantuan makanan selama satu bulan, tiga kali sehari," kata Sigit yang juga Ketua Pengurus Kampung 1001 Malam.

Pemkot Surabaya Kembali Relokasi Puluhan Warga Kampung 1001 Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/semeru-1.jpg" alt="TERDAMPAK: Petani di Dusun Umbulrejo, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, terpaksa memanen padi mereka. Sebab, kondisi Gunung Semeru masih fluktuatif. Tampak dari kejauhan, gunung tersebut masih mengeluarkan asap tebal. (Jumai/Jawa Pos Radar" width="100%">
<figcaption>TERDAMPAK: Petani di Dusun Umbulrejo, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, terpaksa memanen padi mereka. Sebab, kondisi Gunung Semeru masih fluktuatif. Tampak dari kejauhan, gunung tersebut masih mengeluarkan asap tebal. (Jumai/Jawa Pos Radar</figcaption>
</figure>JawaPos.com ‒ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran untuk menyelesaikan beberapa infrastruktur. Di antaranya terkait dengan relokasi warga Lumajang yang tinggal di sekitar Gunung Semeru.  Dirjen Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan, pihaknya membutuhkan tambahan dana Rp 199 miliar untuk relokasi warga. ”Ini untuk percepatan pembangunan infrastruktur bagi total 2.000 kepala keluarga (KK) pascabencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang,” kata Diana di ruang Komisi V DPR kemarin (16/2).  Ditjen Cipta Karya PUPR mencatat, kebutuhan komponen fisik meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, jembatan, dan dinding penahan tanah di lokasi pascabencana. Kemudian, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 24 liter per detik dan sanitasi serta pembangunan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Total pembangunan fisik itu bakal menelan Rp 192,9 miliar.  Selain itu, ada komponen nonfisik yang meliputi proses manajemen dan perencanaan konstruksi jalan, jembatan, serta drainase SPAM fasum dan fasos pada kawasan relokasi dengan biaya total Rp 7 miliar. Gabungan biaya komponen fisik dan nonfisik mencapai sekitar Rp 199 miliar.  Selain Semeru, masih ada PR penyelesaian hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi relokasi warga pascabencana di NTT, NTB, dan Sulbar. Perkiraan kebutuhan dana mencapai Rp 487,5 miliar.  Berdasar laporan BNPB per Selasa (15/2) lalu, pembangunan di Desa Sumbermujur telah mencapai 234 huntara dan 635 huntap. Data itu terhitung sejak dimulainya pembangunan pada 4 Januari sampai 15 Februari. Huntara dan huntap yang dibangun akan memperhatikan faktor kenyamanan dan memberikan ruang untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Butuh Rp 199 Miliar Lagi untuk Relokasi Warga di Sekitar Semeru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/kaji-megatrusht.jpg" alt="BERANTAKAN: Rumah milik warga Kampung Cihoe, Desa Kertamukti, Kabupaten Pandeglang, ambruk karena diguncang gempa (15/1). (RADAR BANTEN)" width="100%">
<figcaption>BERANTAKAN: Rumah milik warga Kampung Cihoe, Desa Kertamukti, Kabupaten Pandeglang, ambruk karena diguncang gempa (15/1). (RADAR BANTEN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengantisipasi potensi gempa skala besar di Banten. Salah satunya, mengkaji relokasi warga yang tinggal di jalur merah rawan gempa megathrust.  ”Karena daerah ini daerah jalur merah. Sekarang dipikirkan apakah sebaiknya dilakukan relokasi,” kata Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat mengunjungi korban gempa bumi di Kabupaten Pandeglang, Banten, kemarin (20/1).  Saat berbincang dengan warga korban gempa, Ma’ruf mendapatkan informasi, sepanjang Januari 2022, di kawasan tersebut terjadi 42 kali guncangan gempa. Namun, hanya dua gempa yang guncangannya terasa cukup kencang. Salah satunya adalah gempa pada 14 Januari lalu.  Ma’ruf menjelaskan, warga di zona merah rawan gempa megathrust direlokasi supaya tidak terus-menerus berada di bawah ancaman gempa besar. Dari komunikasi dengan warga setempat, mereka tidak berkeberatan. ”Saya tanya (mereka, Red) andai kata direlokasi yang tak jauh dari sini, mereka kayaknya tidak keberatan,” ujar Ma’ruf.  Masyarakat tidak berkeberatan karena memang di wilayah itu sering terjadi gempa yang memakan korban. Khususnya kerusakan bangunan.  Sementara itu, tim seismologi teknik BMKG melakukan survei di lokasi terdampak gempa M6,6 Banten pada 15–19 Januari. Hasil survei menunjukkan bahwa kerusakan terparah diderita Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, dengan skala guncangan mencapai VI–VII modified Mercalli intensity (MMI).  Guncangan skala VII mengakibatkan banyak retakan pada dinding bangunan sederhana, sebagian atap roboh, dan kaca pecah. Lalu, sebagian plester dinding lepas. Hampir sebagian besar atap bergeser ke bawah atau jatuh (selengkapnya lihat grafis). ”Wilayah terdampak dengan kerusakan terbanyak berada pada lokasi dengan klasifikasi jenis tanah lunak (SE) di Kecamatan Sumur,” jelas Kepala Pusat Seismologi Teknik BMKG Rahmat Triyono.  Di Sumur, kata Rahmat, sebagian besar kerusakan pada bangunan disebabkan faktor jarak yang dekat dengan episentrum. Konstruksi bangunan juga tidak memenuhi standar konstruksi (building code) yang dipersyaratkan.  Rahmat menuturkan, pihaknya merekomendasikan warga bisa direlokasi ke lokasi hunian yang bukan zona rawan bahaya gempa bumi dan tsunami.

Pemerintah Kaji Relokasi Warga di Jalur Megathrust Banten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/relokasi_pengungsi.jpg" alt="SURVEI: Erick Thohir didampingi Thoriqul Haq meninjau lahan Perhutani yang akan menjadi tempat tinggal baru para korban erupsi Semeru di Lumajang kemarin. (JAWA POS RADAR JEMBER)" width="100%">
<figcaption>SURVEI: Erick Thohir didampingi Thoriqul Haq meninjau lahan Perhutani yang akan menjadi tempat tinggal baru para korban erupsi Semeru di Lumajang kemarin. (JAWA POS RADAR JEMBER)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana relokasi warga yang tinggal di sekitar Gunung Semeru kian mendekati kenyataan. Pemerintah menyiapkan tiga lokasi alternatif di Lumajang. Semuanya lahan milik Perhutani.  Tiga lokasi itu masing-masing berada di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo; Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro; dan Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro.  Dari pantauan Jawa Pos Radar Semeru, kemarin Menteri BUMN Erick Thohir bersama Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Indah Amperawati meninjau lokasi-lokasi tersebut.  ”Saya melihat salah satu opsi yang memang sedang didiskusikan pemkab dengan pemerintah pusat. Di salah satu titik di Penanggal ada 12 hektare lebih. Tadi juga ada titik lain luasnya puluhan hektare. Nanti kita coba petakan yang terbaik. Kita harus solutif,” kata Erick Thohir di sekitar lapangan Desa Penanggal.  Menurut dia, relokasi menjadi salah satu penanganan yang harus diprioritaskan. Sebab, warga yang terdampak tidak bisa selamanya tinggal di posko pengungsian. Karena itu, Pemkab Lumajang diharapkan segera menentukan lokasi yang aman untuk tempat relokasi. Lokasi yang dipilih harus mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan warga. Terutama harus menjauhi beberapa tempat yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana. ”Kalau kita tidak punya strategi besar, masyarakat akan terus terdampak. Karena itu, perlu diskusi dengan pemerintah pusat, pemkab, dan masyarakat,” tambahnya.  Erick berharap relokasi itu tidak terhambat kebijakan birokrasi. ”Tetapi, yang penting begini, masyarakat mendapatkan alternatif. Tidak mungkin kehidupan mereka harus terhambat karena kebijakan birokrasi,” ujarnya. Dia menyadari relokasi masyarakat terdampak erupsi Semeru cukup kompleks. Karena itu, dia mengajak pemda dan pemerintah pusat diskusi bersama agar mendapatkan solusi terbaik untuk pengungsi.  ”Kita lihat kondisinya tadi pengungsi tabah luar biasa. Karena itu, kita harus segera mengembalikan kehidupan mereka. Tadi kita coba dorong relokasi bisa cepat, MCK bisa cepat, sekolah bisa cepat. Kita berdoa lah,” ujar Erick.  Dalam kunjungannya, Erick juga menyerahkan sejumlah bantuan berupa multivitamin, selimut, sarung, mukena, handuk, tikar, obat-obatan, susu balita, hingga minyak goreng. ”Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak erupsi,” ujar Erick. Dia juga meminta BUMN memetakan kebutuhan lain yang diperlukan masyarakat. Erick menilai masyarakat terdampak tentu masih amat membutuhkan berbagai bantuan dalam menghadapi dampak erupsi. ”Kita minta BUMN segera memetakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jangan hanya untuk kebutuhan saat ini, tapi juga ke depan,” ungkap Erick.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/relokasi_pengungsi_1-750x338.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> LANJUTKAN HIDUP: Para petani di Desa Sumbermujur, Lumajang, memanen padi di tengah ancaman erupsi susulan Gunung Semeru. (JAWA POS RADAR JEMBER)  Erick melanjutkan, BUMN bakal berkolaborasi dengan Banser, BNPB, TNI, dan pemkab dalam membangun fasilitas MCK dan 20 hunian sementara bagi para pengungsi. Kolaborasi dan gotong royong itu menjadi kunci utama dalam penanganan bencana. Erick mengatakan, Satgas Bencana BUMN akan bahu-membahu dengan berbagai pihak dalam penanganan dampak erupsi. ”Mari kita bersama-sama membantu meringankan masyarakat yang tengah kesulitan saat ini,” kata Erick.  Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyatakan, pemkab tengah memetakan lahan yang berada di luar kawasan rawan bencana. Khusus di kawasan Sumbermujur, Perhutani memiliki lahan seluas sekitar 74 hektare. ”Di Oro-Oro Ombo juga cukup. Kita ingin berdialog dengan masyarakat. Mereka ingin pindah di mana,” katanya.  Mantan anggota DPRD Jatim dari FKB itu menjelaskan, relokasi akan dibantu TNI, baik personel maupun alat beratnya. Sesuai dengan rencana, minggu ini harus dimulai penataan kawasan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Misalnya, akses jalan, jaringan listrik, saluran air, dan sanitasi. ”Harapannya, masyarakat yang terdampak erupsi Semeru bisa segera pindah bersamaan dengan pembangunan hunian untuk menjadi tempat tinggal sementara,” jelasnya. Proses tersebut juga akan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Relokasi Pengungsi Korban Erupsi Semeru ke Lahan Perhutani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/NASIONAL-DAY-5-Erupsi-Gunung-Semeru-diptawahyu80.jpg" alt="SELAMATKAN BARANG BERHARGA: Sejumlah warga Dusun Curah Kobokan, Lumajang, membang bawang berharga yang masih dapat diselamatkan dari timbunan dan abu vulaknis erupsi Semeru kemarin (8/12). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SELAMATKAN BARANG BERHARGA: Sejumlah warga Dusun Curah Kobokan, Lumajang, membang bawang berharga yang masih dapat diselamatkan dari timbunan dan abu vulaknis erupsi Semeru kemarin (8/12). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merelokasi warga di sekitar Gunung Semeru memantik harapan baru. Warga berharap janji itu segera direalisasikan. Sebab, mereka merasa trauma dan tidak mau lagi tinggal di lereng Semeru.  ”Kalau bisa, relokasinya dipercepat dan tepat sasaran. Biar kami bisa bekerja dan sambung hidup lagi,” kata Suliadi, warga Dusun Kampung Baru, Desa Sumberwuluh, Lumajang, kepada Jawa Pos di posko pengungsian Kecamatan Pasirian.  Suliadi sudah empat hari tinggal di posko tersebut. Dia tidak bisa melanjutkan pekerjaan sebagai penjual bakso. Dia berharap dapat meneruskan bisnis bakso itu di tempat baru nanti.  Pernyataan senada disampaikan Giarti, warga Dusun Kamar Kajang. Dia mengalami trauma jika harus kembali menempati rumahnya.  ”Ya, alhamdulillah kalau kami dibuatkan rumah lagi. Saya pribadi merasa terancam dengan kondisi itu. Terserah lokasinya di mana,” ucap ibu empat anak tersebut di posko Pasirian.  Harapan juga disuarakan Meilita Defri Utamasari, guru kelas VI SDN Supiturang 3, Dusun Curah Kobokan. Dia berharap sekolahnya direlokasi. Menurut dia, relokasi itu penting untuk memulihkan kondisi psikis siswa yang terdampak erupsi Semeru. Dia menyebutkan bahwa empat siswanya menjadi korban erupsi Semeru. ”Anak-anak itu trauma. Bener. Mereka trauma sekali. Ada empat siswa kami yang hilang. Satu sudah ditemukan meninggal dunia,” ungkapnya.  Sementara itu, berdasar pantauan Jawa Pos Radar Malang kemarin (8/12), warga berbondong-bondong mendatangi rumah masing-masing. Mereka mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Beberapa warga memutuskan untuk pindah. Salah satunya adalah Halimah, 42. Dia tidak bisa lagi menempati rumahnya. Sebab, separo rumahnya tertimbun abu vulkanis. Halimah juga mengalami trauma. Karena itu, dia memutuskan untuk pindah ke rumah saudaranya yang lebih aman. ”Sementara barang-barang akan saya titipkan ke rumah saudara. Saya berharap pemerintah ngasih rumah di tempat yang lebih aman,” tuturnya.  Duka yang sama dirasakan Kholifah, 37. Dia tidak mau lagi tinggal di dekat Gunung Semeru. Dia merasa sangat trauma dengan kejadian lima hari lalu itu. ”Bagaimanapun, ya saya gak mau. Sudah takut. Iya, kalau kejadiannya siang, kalau malam bagaimana,” kata ibu tiga anak tersebut.  Sementara itu, relawan dan personel BPBD gabungan yang dikerahkan kemarin lebih banyak daripada sebelumnya. Target utamanya adalah membantu warga menyelamatkan harta benda yang masih bisa digunakan. Beberapa anggota tim kemarin terlihat berupaya mengevakuasi mobil milik seorang warga. Mobil bernomor polisi N 1402 ZF itu terparkir di samping rumah pemiliknya. Abu vulkanis menenggelamkan separo badan mobil tersebut.  Evakuasi dipimpin Dwi Nur Priyanto, petugas lapangan BPBD. Dia menuturkan bahwa evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati. ”Kami berusaha maksimal agar barang yang kami selamatkan itu masih bisa dipakai,” jelasnya.  Selain itu, Dwi mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengubur hewan ternak yang mati. Sejak erupsi hingga kemarin, banyak bangkai hewan ternak yang berada di dalam kandang. Akibatnya, bau tidak sedap terasa menyengat.

Trauma dengan Erupsi Gunung Semeru, Warga Pilih Tinggalkan Rumah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#relokasi warga

Berita Terkini