<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/pasted-image-0-1592089302.jpg" alt="Monumen selamat datang Bandara Internasional Dhoho/ sumber: akun Instagram @bandara.dhoho" width="100%">
<figcaption>Monumen selamat datang Bandara Internasional Dhoho/ sumber: akun Instagram @bandara.dhoho</figcaption>
</figure> Jawapos.com - Jadwal operasional Bandara Internasional Dhoho Kediri semakin dekat. Semua persiapan terus dimatangkan. Di antaranya pematangan infrastruktur sekitar bandara sebagai pendukung operasional Bandara Internasional Dhoho Kediri. Yaitu, pembangunan Jembatan Jongbiru dan pelebaran jalan di beberapa titik sekitar bandara. Diketahui sebelumnya, pelebaran jalan akan dilakukan pada sejumlah ruas jalan, terutama pada ujung utara perempatan Banyakan yang rencananya menjadi pintu masuk menuju Bandara Dhoho. Dilansir Jawa Pos Radar Kediri, ternyata proses pelebaran jalan di perempatan Banyakan mengalami sedikit masalah. Proses pelebaran jalan itu terhambat karena puluhan pedagang Pasar Banyakan di sisi barat perempatan belum direlokasi. Padahal, sejumlah bangunan warga di selatan pasar yang terdampak pelebaran sudah dikosongkan dan dibongkar beberapa minggu yang lalu. Kondisi itu berbanding terbalik dengan kondisi perempatan Banyakan sisi timur, di mana pengecoran jalan sepanjang 90 meter sudah nyaris rampung. Bahkan, kemungkinan dalam waktu dekat ini ruas tersebut akan segera diaspal. Sementara, berdasar keterangan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kediri Sukadi, pemindahan pedagang Pasar Banyakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Rencananya, para pedagang tersebut dipindahkan ke tempat penampungan pedagang sementara (TPPS) yang lokasinya tak jauh dari lokasi pasar saat ini. Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri Irwan Chandra Wahyu Purnama mengatakan, pelebaran perempatan Banyakan dijadwalkan selesai akhir tahun ini. Irwan Chandra Wahyu Purnama berharap proses pelebaran jalan tersebut dapat selesai setidaknya sebelum Bandara Internasional Dhoho mulai beroperasi. &ldquo;Semoga pelebaran dapat dikerjakan tepat waktu,&rdquo; ucapnya.

Jadwal operasional Bandara Internasional Dhoho Kediri semakin dekat. Semua persiapan terus dimatangkan.

Jadi Akses Masuk Bandara Dhoho, Pelebaran Perempatan Banyakan Terhambat Relokasi Pedagang Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pedagang-tuding-pemkot-terima-suap-wali-kota-makassar-geram_m_.jpg" alt="Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&ndash; Pedagang Pasar Sentral Makassar resmi menggugat pemkot dan PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR), Selasa (6.11). Penyebabnya, mereka merasa harga pembangunan lods di New Makassar Mall (NMM) terlalu tinggi. Di sisi lain, pemkot dan pengembang buru-buru merelokasi pedagang. Pedagang menutut agar kedua pihak mengganti kerugian sebesar Rp 1,8 triliun. Ketua tim kuasa hukum pedagang, Erwin Kallo mengatakan, pedagang dirugikan dengan harga pembelian lods yang sangat mahal. Untuk setiap lodsnya, pedagang dibebankan pembayaran harga sebesar Rp 100 juta dengan 8 tahun cicilan. "Pasar yang kayak begitu harganya begitu. Anda sehat ? Satu-satunya alasan rasional kenapa harga terlalu tinggi karena suapnya yang terlalu banyak. Kami menduga ada oknum-oknum di legislatif, pemkot, bahkan mungkin aparat keamanan (ikut bermain). Pantas mereka tidak ada yang mau bicara," kritik Erwin usai melayangkan gugatan ke PN Makassar, Selasa (6/11). Erwin menjelaskan, subtansi persoalan ini karena adanya selisih harga yang begitu jauh. Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi (BPKP) Sulsel, harga per lods diusulkan sebesar Rp 33 juta. Namun kenyataannya, harga itu dinaikkan oleh pihak pengembang dan disetujui oleh Pemkot Makassar menjadi Rp 90 hingga Rp 100 juta per lods.&nbsp; Erwin menggambarkan jika keuntungan yang didapat pengembang idealnya hanya berkisar 20 persen. Namun karena harga yang membengkak, pengembang bisa mendapatkan keuntungan hingga 200 persen.&nbsp; "Saya kira MTIR ini juga korban. Korban pemerasan. Alasan mendasarnya kenapa sampai harga itu tinggi, karena suap, mark-up dan korupsi terlalu tinggi. Sehingga mereka menaikkan harga dan itu dibebankan ke pedagang,&rdquo; tambahnya. Menurutnya terdapat kondisi yang menguntungkan sejumlah pihak setelah harga itu ditetapkan. Erwin mendesak, Pemkot dan pengembang mengaji ulang harga-harga tiap lods di NMM. Wali Kota Makaassar Mohammad Ramdhan Pomanto geram menyikapi tudingan tersebut. "Kalau soal tudingan itu jangan sampai saya tuntut balik itu. Harusnya dia bisa buktikan kalau menuding-menuding begitu," tegasnya dikonfirmasi terpisah.&nbsp; Lelaki yang akrab disapa Danny itu menambahkan, pihaknya selama ini berupaya untuk memfasilitasi, mewadahi pedagang dengan pengembang. Menurutnya, harga Rp 33 juta yang diusulkan BPKP itu tidak masuk akal. "Lihat dasarnya. Harga itu belum masuk pemasaran, belum harga umum, belum yang lain-lain,&rdquo; imbuhnya. Saking geramnya, Danny menantang bila polemik tersebut diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tapi hati-hati kalau tudingan-tudingan ini tidak benar. Saya bisa tuntut balik. Itu namanya penyebar fitnah. Yang jelas kami sudah menetapkan harga begitu," pungkas Danny.

Pedagang Tuding Pemkot Terima Suap, Wali Kota Makassar Geram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pedagang-di-pandugo-enggan-direlokasi_m_230377.jpg" alt="Lokasi Pasar Penjaringan Sari Baru yang belum ditempati satu pedagang pun." width="100%">
<figcaption>Lokasi Pasar Penjaringan Sari Baru yang belum ditempati satu pedagang pun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berniat merelokasi pedagang di Kampung Pandugo Gang I, Penjaringan Sari, Surabaya. Sebuah tempat baru telah disediakan, yakni di Pasar Penjaringan Sari Baru. Namun para pedagang enggan menempati tempat baru tersebut. Selasa (24/7) ini, Satpol PP Kota Surabaya melakukan penertiban terhadap para pedagang. Tidak ada perlawanan berarti yang dilakukan para pedagang. Mereka hanya bereaksi dengan menjual beberapa tandan pisang di pinggir rumah warga di sekitar lokasi pasar. Kepala Dinas Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, lokasi yang biasa digunakan para pedagang berada di gang sempit. Sehingga mengganggu lalu lintas warga yang melintas. Terlebih setiap pagi banyak warga yang memulai aktivitas berangkat kerja atau ke sekolah. "Jadi bukan hanya mengembalikan fungsi jalan, tapi juga mengembalikan fungsi kampung," kata Irvan di Pasar Penjaringan Sari Baru, Selasa (24/7). Di Pasar Penjaringan Sari Baru, sudah disediakan 48 stan jualan. "Pemerintah Kota Surabaya tidak serta merta melakukan penertiban. Kami bangun tempat relokasinya dahulu. Saat sudah jadi, para pedagang ya harus pindah," tukas Irvan. Lurah Penjaringan Sari Mochamad Djamil mengaku sudah mensosialisasikan Pasar Penjaringan Sari Baru sebagi tempat berjualan. Upaya pendekatan dengan menyebar brosur juga telah dilakukan sejak lama. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Karenanya, Djamil memberlakukan tenggat waktu bagi pedagang hingga Kamis (26/7) lusa. "Kami beri kesempatan bagi para pedagang untuk pindah ke Pasar Penjaringan Sari Baru," tegas Djamil. Sementara itu, salah seorang pedagang bernama Yanto mengaku tidak keberatan dengan upaya relokasi. Tapi, dia tidak yakin jika pembeli akan datang ke lokasi baru tersebut. "Para pedagang enggan pindah karena tidak ada jaminan jika dagangan mereka akan ramai pembeli," tutur Ketua RT 3 Pandugo Gang 2 itu. Sebagai informasi, total ada sebanyak 125 pedagang yang selama ini berjualan di Jalan Pandugo gang 2. 90 Pedagang di antaranya adalah warga asli Surabaya. Sementara sisanya tercatat sebagai warga luar Surabaya.

Pedagang di Pandugo Enggan Direlokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/relokasi-pedagang-pasar-blimbing-kembali-molor_m_184287.jpeg" alt="MEDIASI: Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto (dua dari kanan pakaian batik) berdiskusi dengan pedagang Pasar Blimbing saat peninjauan tempat penampungan sementara." width="100%">
<figcaption>MEDIASI: Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto (dua dari kanan pakaian batik) berdiskusi dengan pedagang Pasar Blimbing saat peninjauan tempat penampungan sementara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Relokasi pedagang Pasar Blimbing ke tempat penampungan sementara di eks Stadion Blimbing dipastikan kembali molor. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan investor sejauh ini belum ada keputusan. Jumat (26/1) kemarin, Pemkot Malang menjadwalkan pertemuan dengan pedagang serta investor. Namun, pihak investor yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto mengatakan, pihaknya akan menunggu hingga ada pembicaraan terkait kondisi pasar. "Ditunggu dulu. Saya tidak mampu menilai secara teknis, makanya ada pedagang, ada dewan, harapannya ada investor. Ayo dilihat bersama. Komentar pedagang seperti apa lalu, tanggapan investor seperti apa," ujar Wasto. Saat pertemuan, Wasto sempat berbincang dengan beberapa pedagang. Ia mengimbau agar mereka ramah saat melayani pembeli. "Jangan sampai pasar tradisional beralih ke online. Anak saya saat ini sudah pakai online. Makanya harus dibuat nyaman semua pembeli yang berinteraksi dengan pedagang tradisional. Misalnya menawar lalu dijawab ketus, kan pembeli kapok," terang Wasto. Saat ditanya mengenai Pemkot Malang yang tak kunjung memberi kepastian pembangunan Pasar Blimbing, Wasto menerangkan bahwa pihaknya tidak bisa menetapkan keputusan sepihak. "Bukan pemkot mengalah. Semuanya dilakukan sesuai kesepakatan. Fasilitasi ini kan untuk melihat semua. Soal layak atau tidak layak, itu kan subjektif," tutur Wasto. Pemkot juga tidak dapat menentukan target khusus untuk waktu pembangunan. Intinya, pasar di eks stadion itu adalah tempat penampungan sementara. Sehingga jika pedagang meminta ideal seperti bangunan pasar tetap, maka tidak bisa dipenuhi. Namun di sisi lain, para pedagang juga harus nyaman. "Kan sifatnya pemerintah mendengarkan kedua belah pihak. Ya tunggu semuanya clear. Mempertemukan dua pihak itu bagaimana. Makanya saya ke sini untuk ketemu semua," jelas Wasto. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim mengungkapkan sebelumnya telah melayangkan surat ke investor untuk minta penyelesaian. "Surat itu, kami minta ke eksekutif untuk ditindaklanjuti. Rupanya pihak investor belum bisa datang," papar Abdul. "Maka saya berharap diinventarisasi semua persoalan dan harus tuntas. Harus ada proaktif dari eksekutif. Karena legislatif tidak punya palu (kekuatan memberi putusan, red). Kami hanya bisa mengoordinasi tapi penyelesaian kan di eksekutif," lanjutnya. Jika ada investor, persoalan yang ada seperti air hujan yang masuk ke bangunan pasar dari jalan, bisa diusulkan untuk menambah drainase. Persoalan lain, misalnya keluhan pedagang soal suhu panas yang dirasakan juga bisa dicarikan solusi. "Saya kira semua bisa. Asalkan duduk bersama diselesaikan bersama," tandas Abdul. Seperti diketahui, lokasi relokasi pedagang Pasar Blimbing di eks stadion Blimbing kembali ditinjau. Ratusan pedagang datang bersama jajaran pemerintahan. Namun tampaknya kondisi pasar relokasi itu masih jauh dari harapan mereka.

Relokasi Pedagang Pasar Blimbing Kembali Molor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/perbaikan-pasar-blok-g-pedagang-akan-ditampung-di-lahan-haji-lulung_m_178878.jpeg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penataan Tanah Abang, Jakarta Pusat telah berlangsung selama 11 hari. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta masih terus mematangkan rencana jangka panjang lainnya. Termasuk untuk merubuhkan Pasar Blok G sebagai bentuk rehabilitasi. Nantinya, Pasar Blok G akan dibangun kembali dan dilengkapi dengan rumah susun (rusun). Namun sebelum itu, PD Pasar Jaya harus menyiapkan tempat penampungan sementara untuk para pedagang yang kini berjualan di gedung tua tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, PD Pasar Jaya telah memiliki opsi untuk menggunakan lahan milik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung, sebagai tempat penampungan pedagang. "Salah satu opsi memang milik Pak Haji Lulung, tapi nanti lihat opsi lain yang terbaik yang mana," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/1). Meski demikian, dirinya tak menjelaskan perihal pembayaran uang sewa kepada Haji Lulung karena pemakaian lahan tersebut. "Pokoknya kita tidak ingin menghadirkan satu solusi yang akhirnya menghantam para pedagang kecil," tandasnya. Menurutnya, menyediakan lahan sementara untuk para pedagang Blok G adalah salah satu upaya menjaga pergerakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sebab pedagang ternyata telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah. "Pencapaian pajak tadi juga banyak dari pedagang kecil jadi kita ingin solusinya juga mereka tetap memiliki kesempatan," pungkasnya.

Perbaikan Pasar Blok G, Pedagang Akan Ditampung di Lahan Haji Lulung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/tempat-relokasi-pedagang-pasar-yaik-rampung-80-persen_m_170339.jpeg" alt="Tempat relokasi pedagang Pasar Yaik Baru yang dalam tahap penyelesaian." width="100%">
<figcaption>Tempat relokasi pedagang Pasar Yaik Baru yang dalam tahap penyelesaian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan tempat relokasi pedagang Pasar Yaik Baru sudah mencapai 80 persen. Proses finishing pun sudah mulai dilaksanakan di sejumlah titik. "Proses pembangunan pasar relokasi di MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah) itu tinggal pengecoran. Baik yang di los maupun di jalan," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/11). Dinas Perdagangan masih akan menyiapkan 32 los di atas tanah seluas 32 hektare. Los tersebut ditargetkan mampu menampung sekitar 2.500 pedagang dari Pasar Yaik Baru dan sekitarnya. Fajar optimistis proses pembangunan tempat relokasi akan selesai secara keseluruhan pada 15 Desember 2017. Sejauh ini belum ada kendala yang terlalu berarti selama proses pembangunan, meski sempat terjadi deviasi pada tahapan awal. &ldquo;Deviasi yang kurang 3 sampai 4 persen ini masih wajar karena pengerjaan kmai mulai 8 September sampai 21 Desember, hanya 90 hari. Alhamdulillah ini juga tidak terkendala hujan, karena hujan seringnya sore hari,&rdquo; ujarnya. Terkait pembangunan Pasar Johar, Dinas Perdagangan akan terus melakukan sosialisasi kepada para pedagang yang masih berjualan di sekitar kawasan proyek. Mereka akan diimbau untuk segera menempati lokasi yang disediakan di kompleks MAJT. Fajar dapat memaklumi adanya penolakan oleh sejumlah pihak, namun penyelesaian pembangunan pasar adalah sesuatu yang mutlak. &ldquo;Jadi nanti saat pembangunan Pasar Johar dimulai tidak terganggu oleh aktivitas pedagang. Karena 2018 nanti juga sudah masuk pembangunan tahap kedua. Pak wali (Wali Kota Semarang) minta 3 tahap. Sehingga 2020 awal, Pasar Johar Baru sudah terbangun,&rdquo; lanjutnya.

Tempat Relokasi Pedagang Pasar Yaik Rampung 80 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/tolak-relokasi-pedagang-minta-dukungan-dprd-bukittinggi_m_166227.jpeg" alt="Ratusan pedagang di Pasar Ateh beraudensi dengan anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk menolak relokasi, Kamis (2/11)" width="100%">
<figcaption>Ratusan pedagang di Pasar Ateh beraudensi dengan anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk menolak relokasi, Kamis (2/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan pedagang korban kebakaran Pasar Ateh, Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), mendatangi Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (2/11). Mereka menyampaikan aspirasi bahwa tetap menolak untuk dipindahkan ke pasar penampungan yang akan dibangun di Jalan Perintis Kemerdekaan. Bahkan apapun jaminan fasilitas yang ditawarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi nantinya, tidak menyurutkan niat para pedagang untuk tetap menolak relokasi. "Kami menolak direlokasi ke Jalan Perintis. Jangan paksakan kehendak pemerintah, nanti buang-buang anggaran saja. Izinkan kami berdagang di lokasi yang kami mau," ucap salah seorang pedagang di dalam gedung Dewan. Kehadiran para pedagang untuk menyampaikan aspirasi, disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial, Wakil Ketua DPRD Bukittingi Trismon, Ketua Komisi I DPRD Bukittingi M Nur Idris dan sejumlah ketua fraksi. Yulius Rustam mengatakan, memaksakan kehendak sama saja menyuruh pedagang melawan pemerintah. "Dulu kami berhadapan dengan penguasa, jangan sampai itu terulang lagi. Kami ingin berdampingan dengan Pemkot Bukittinggi. Tapi dengan memaksa harus di Jalan Perintis, sama saja wali kota mengajak kami berhadapan," tegas mantap Ketua Persatuan Pedagang Pasarbertingkat Pasaratas Bukittinggi (P4B) tahun 1995-2001 silam. Perwakilan Tim Negosiator pedagang Pasar Ateh lainnya, Young Happy menambahkan, berbagai hal yang membuat pedagang menolak relokasi ke Jalan Perintis dan tetap ingin berdagang di seputaran jam gadang. Diantaranya, pembuatan pasar penampungan jelas memakan banyak biaya dan waktu cukup lama. Setelah itu, akan terjadi tumpang-tindih terkait biaya sewa antara pedagang dengan Pemkot Bukittinggi. Termasuk munculnya oknum pedagang yang akan memperjual belikan kios penampungan kepada pihak ketiga. "Sejak dulu, kami bertahan di Pasar Ateh karena harapan pengunjung jam gadang mampir ke toko kami. Kalau sudah dipindahkan ke Jalan Perintis, potensi pembeli tentu akan makin sepi. Sedangkan kita semua tahu, icon Bukittinggi itu jam gadang dan hanya lokasi ini yang akan banyak dikunjungi pembeli," bebernya. Young Happy juga mengancam akan mulai berdagang di kawasan jam gadang, jika dalam kurun waktu sepekan pihak Pemkot tidak menindaklanjuti permintaan pedagang. "Jika aspirasi kami tak dipenuhi, kami akan bikin pasar penampungan sendiri minggu depan," tandasnya. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial mengaku, dalam waktu dekat akan menyampaikan aspirasi pedagang pada Wali Kota Bukittinggi. Menurutnya, memang harus ada kesepakatan yang jelas antara pedagang dan pemkot. Sebab jika tetap dipaksakan tanpa kesepakatan dan kesepahaman antara pemkot dengan para pedagang, dikawatirkan apa yang dibangun dan disediakan untuk relokasi berujung sia-sia. "Kita akan panggil Wali kota dalam waktu dekat untuk membicarakan keinginan para pedagang," katanya.

Tolak Relokasi, Pedagang Minta Dukungan DPRD Bukittinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/relokasi-pedagang-pemkot-bukittinggi-butuh-sumbangan_m_166149.jpeg" alt="Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmantias dan sejumlah stakeholder terkait dalam rapat koordinasi penanganan bencana kebakaran Pasar Ateh Bukittinggi, Kamis (2/11)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmantias dan sejumlah stakeholder terkait dalam rapat koordinasi penanganan bencana kebakaran Pasar Ateh Bukittinggi, Kamis (2/11)</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi membutuhkan sumbangan dana dari pihak luar, untuk merelokasi pedagang Pasar Ateh usai kebakaran pada 30 Oktober lalu. Biaya relokasi ditaksir mencapai Rp 13 miliar, tak bisa ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Hal ini dipaparkan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmantias dalam rapat koordinasi penanganan bencana kebakaran Pasar Ateh Bukittinggi bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan sejumlah stakeholder terkait. "Pembangunan tempat relokasi sangat penting dilakukan secepat mungkin, sehingga para pedagang tidak menanggung kerugian terlalu lama. Sebab, bangunan pasar ateh yang terbakar tidak bisa dimanfaatkan lagi," sebut Ramlan di kantornya, Kamis (2/11). Tercatat ada 1.190 toko dan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi korban kebakaran di Pasar Ateh Bukittinggi. "Lantai 3 habis semua, lantai 2 95 persen habis, dan 50 persen bangunan lantai 1 rusak," paparnya. Ramlan tetap mengupayakan relokasi pedagang korban kebakaran ke Jalan Perintis Kemerdekaan, karena lokasi lain tidak memungkinkan. "Ada yang minta di kawasan Jam Gadang. Kami nilai itu tidak cocok dan justru menambah kesemrawutan kota. Nah, lahan yang pas itu Jalan Perintis. Nanti kami juga akan bentuk terminal bayangan di sana, sehingga pembeli mudah ke sana," paparnya. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menambahkan, kebakaran besar yang membuat ribuan pedagang merana itu juga menyebabkan kontruksi bangunan rusak. Sehingga harus dievaluasi kembali agar tidak menjadi persoalan setelah nanti diperbaiki. "Sebelum diperbaiki, periksa kembali baik-baik bangunan tersebut. Mana yang layak dan mana yang tidak. Jangan nanti setelah dibangun justru menimbulkan masalah baru," pesan Irwan. Terkait biaya pembangunan tempat relokasi, mesti dilakukan secara 'keroyokan'. Dengan kata lain, harus bersama-sama membantu pembangunan penampungan pedagang korban kebakaran. Mulai dari pemerintah, BUMD hingga masyarakat. "Ini duka bersama, mari kita bantu bersama-sama," tukas Irwan. Saat ini, telah terkumpul bantuan dari Baznas Provinsi dan Kbupaten/Kota sebesar Rp 1 miliar. Selanjutnya, PT Semen Padang juga berencana membantu sebesar Rp 500 juta, kemudian Bank Nagari Rp 100 juta, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) sendiri Rp 250 juta. "BUMN lain yang ada di Sumbar juga akan memberikan bantuan. Tapi, besarannya masih menunggu keputusan Dirut masing-masing," ucap Irwan.

Relokasi Pedagang, Pemkot Bukittinggi Butuh Sumbangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pedagang-di-pasar-ateh-bukittinggi-tolak-relokasi_m_165883.jpeg" alt="Sejumlah PKL Pasar Ateh di depan puing-puing lapak mereka yang dirobohkan setelah kebakaran pada Senin (30/10) lalu." width="100%">
<figcaption>Sejumlah PKL Pasar Ateh di depan puing-puing lapak mereka yang dirobohkan setelah kebakaran pada Senin (30/10) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pedagang di Pasar Ateh Bukittinggi, Sumatera Barat, menolak relokasi usai insiden kebakaran yang terjadi pada Senin (30/10) pekan lalu. Alasannya, proses perbaikan pasar memakan waktu lama. Ditambah lagi kerusakan kios di lantai dasar dianggap terlalu parah, sehingga pedagang memilih untuk bertahan. Sebelumnya, Wali Kota Bukitinggi Ramlan Nurmantias bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Bukittinggi menggelar rapat bersama dengan pedagang Pasar Ateh blok A, B, C, serta para pedagang kaki lima (PKL) di Auditorium Perpustakaan Bung Hatta. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota merencanakan untuk merelokasi pedagang korban kebakaran ke jalan Perintis Kemerdekaan. Pedagang akan dibuatkan tempat penampungan sekitar 1.124 kios. Namun hingga pertemuan usai, antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi dengan para pedagang tidak menghasilkan kata sepakat. Sebab para pedagang menginginkan penampungan berada di Jalan Minangkabau dan Kampung Cina atau sekitar areal pasar atas dekat jam gadang. Acep Pohan, pemilik Toko Hijab di Blok C lantai dasar nomor 10 mengatakan, rencana relokasi ke Jalan Perintis Kemerdekaan tidak akan mampu menampung seluruh pedagang. Jalan tersebut terlalu sempit dan jumlah pedagang yang akan ditampung terlalu banyak. "Bayangkan saja, ada seribu lebih pedagang yang berjualan di sini. Akan seperti apa jadinya kalau dipindahkan ke jalanan seluruhnya. Semoga saja ada solusi yang lebih baik dari itu," harap Acep saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (1/11). Atas penolakan pedagang, pihak Pemkot Bukitinggi akan kembali mengkaji ulang lokasi-lokasi lain yang memungkinkan untuk tempat penampungan. "Menyiapkan lokasi penampungan butuh kerja lama. Kita akan bentuk tim khusus terdiri dari Dinas PU, Dinas UKM dan Perdagangan dan lainnya. Mereka nanti yang akan meninjau lebar jalan hingga persiapan pembangunan kios," terang Walikota Bukittinggi Ramlan. Sementara itu, beragam dugaan muncul atas kebakaran yang menyebabkan 1.042 pedagang merana. "Sejak dibangun, sudah empat kali Pasar Ateh ini terbakar. Anehnya, yang terbakar hanya pasar bertingkat ini saja. Sedangkan kawasan sebelah tidak pernah. Musibah ini datang bertepatan dengan rencana pemerintah untuk merenovasi," ungkap salah seorang pedagang yang enggan dituliskan namanya. Kecurigaan ini muncul setelah adanya pembongkaran mendadak pada lapak PKL yang persis berada di bawah pasar bertingkat. Para pedagang dibuat terburu-buru untuk mengangkat barang karena buldozer melakukan pembongkaran secara mendadak. Bahkan, tidak banyak barang yang dapat diselamatkan. "Sejak 1997, saya sudah berdagang di sini dan waktu itu juga terjadi kebakaran. Tapi kami tetap bisa berdagang dan tidak ada lapak PKL yang dirusak. Karena itu wajar saja banyak muncul prasangka di kalangan pedagang," sambung pedagang lainnya, Abu Alfarisi. "Kami juga belum sempat berbuat banyak untuk evakuasi. Sebagian besar pedagang sedang memindahkan barang ke luar lokasi. Tapi lapak PKL digusur pakai alat berat, padahal saat itu api sudah padam," imbuh Fernando yang berjualan aksesoris di depan pasar bertingkat. Namun karena sudah terlanjur dibongkar, para PKL tetap berharap ada solusi yang tepat untuk kelanjutan usaha demi menghidupi keluarga. "Paling tidak, tiga bulan pasca kebakaran ini, solusinya sudah jelas," lanjut Alfarisi.

Pedagang di Pasar Ateh Bukittinggi Tolak Relokasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#relokasi pedagang pasar

Berita Terkini