<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/pasar-297266315.png" alt="Pasar banyakan, (Sumber: Radar Kediri)" width="100%">
<figcaption>Pasar banyakan, (Sumber: Radar Kediri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pelebaran jalan di perempatan Banyakan yang digunakan sebagai akses menuju Bandara Internasional Dhoho Kediri mengalami kendala. Salah satu kendalanya karena puluhan pedagang di Pasar Banyakan belum direlokasi. Berdasarkan pantauan Radar Kediri (Jawa Pos Grup) kemarin (18/12), pengecoran jalan di sisi timur sepanjang 90 meter ke selatan sudah selesai. Dalam waktu dekat ruas itu juga akan segera diaspal. Namun di sisi barat justru belum ada aktivitas pengecoran. Hal ini disebabkan sejumlah pedagang yang menempati petak di sana belum dipindah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013635188/soal-intimidasi-pemotor-berbendera-pdip-di-acara-psi-ganjar-saya-belum-tahu">Soal Intimidasi Pemotor Berbendera PDIP di Acara PSI, Ganjar: Saya Belum Tahu</a> Padahal, sejumlah bangunan warga di selatan pasar yang terdampak pelebaran jalan sudah dikosongkan. Rumah-rumah di sana sudah dibongkar sejak beberapa minggu yang lalu. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kediri, Sukadi, menjelaskan jika saat ini masih proses penaksiran harga sembari menunggu tempat pengganti bagi pedagang. Sukadi mengungkapkan bahwa proses pemindahan pedagang pasar akan segera dilakukan dalam waktu dekat.&nbsp; Proyek pelebaran jalan di perempatan Banyakan merupakan bagian penting dari operasional Bandara Internasional Dhoho. Sehingga dia memastikan proyek tersebut tidak akan molor. Seperti diberitakan, di perempatan Banyakan akan dibangun gapura yang menjadi penanda sekaligus pintu masuk menuju ke Bandara Internasional Dhoho. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013635227/juara-i-ksh-2023-rw-08-kelurahan-kedurus-manfaatkan-maggot-tingkatkan-ekonomi">Juara I KSH 2023, RW 08 Kelurahan Kedurus Manfaatkan Maggot Tingkatkan Ekonomi</a> Jalan sepanjang 90 meter tersebut saat ini memiliki lebar delapan meter, dan direncanakan dilakukan pelebaran menjadi 17 meter.&nbsp; Pelebaran jalan yang dilakukan oleh PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK) itu harus tuntas sebelum Januari. Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri, Irwan Chandra Wahyu Purnama, mengatakan secara teknis pelebaran perempatan Banyakan berjalan cukup lancar.&nbsp; Sesuai rencana awal, pelebaran dijadwalkan rampung di akhir tahun. Kalaupun molor, menurut Irwan pelebaran akan dikebut sebelum bandara diresmikan di bulan depan.&nbsp; &ldquo;Semoga pelebaran dapat dikerjakan tepat waktu,&rdquo; harap Irwan.

Pelebaran jalan di perempatan Banyakan yang digunakan sebagai akses menuju Bandara Internasional Dhoho Kediri mengalami kendala.

Proyek Perempatan Banyakan untuk Akses Bandara Dhoho Kediri Terkendala, Akibat Relokasi Pedagang Pasar Belum Kelar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PT-KAI-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Surabaya belum menemukan tempat untuk merelokasi pedagang Pasar Turi Baru tahap III. Pemindahan itu dilakukan karena masa kontrak lahan yang mereka tempati saat ini sudah habis.  Tanah yang dipakai pedagang Pasar Turi tahap III merupakan aset milik PT KAI Daop 8 Surabaya. Selama ini, pemkot menyewa lahan tersebut. Karena kerja sama sewa telah berakhir, PT KAI meminta pasar segera dikosongkan. PT KAI akan memanfaatkan lahan itu untuk kepentingan lain.  Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya Fauzie Mustaqim Yos menyampaikan, selepas lahan dikosongkan, PT KAI belum memberikan penjelasan tentang pemanfaatan lahan itu selanjutnya.  Belum ada kepastian apakah tanah tersebut akan dibangun pasar modern atau dibiarkan kosong. ”Hari ini hearing di komisi C. PT KAI, pemkot, dan perwakilan pedagang diundang. Semoga ada win-win solution,” kata pria akrab disapa Yos itu kemarin (19/1).  Pemkot sudah berancang-ancang memindahkan pedagang jika lahan bekas pasar tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Namun, bukan perkara mudah merelokasi pedagang. Itu disebabkan keterbatasan lahan kosong di Surabaya. Apalagi Pasat Turi tahap III berada di tengah kota.  Solusi yang paling mungkin adalah pemkot kembali menjalin kerja sama dengan PT KAI. Apabila PT KAI hendak membangun mal di lokasi itu, pemkot meminta pedagang tetap diberi tempat. ”Penjual sayuran, sembako, dan ikan menempati area bawah pusat perbelanjaan seperti Kaza Mall,” ucap Yos.  Jika tidak ada pilihan lain, pedagang akan dipindahkan ke Mal Pasar Turi Baru (PTB). Konsekuensinya, barang dagangan mereka harus diubah. Tidak lagi menjual sayuran dan ikan.  Sementara itu, Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Turi Tahap III Rifai mengatakan, para pedagang tidak keberatan untuk direlokasi. Misalnya, pindah ke PTB. Namun, pedagang tidak bersedia apabila harus mengganti barang yang dijual.  ”Kalau harus ganti produk, itu sama saja kami harus memulai dari nol. Dan itu sangat merugikan kami sebagai pedagang,” kata Rifai.

Polemik Pedagang, Pemkot Berharap PT KAI Perpanjang Sewa Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PEDAGANG-PASAR-TURI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pedagang Pasar Turi tahap III di Jalan Raya Dupak, Bubutan, cemas. Mereka diminta angkat kaki oleh PT KAI sebagai pemilik lahan. Aksi penolakan pun dilakukan pedagang. Kemarin (18/1) mereka memasang spanduk berisi penolakan pengosongan lahan.  Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Turi Tahap Tiga Rifai mengatakan, surat peringatan (SP) pengosongan lahan dari PT KAI Daop 8 Surabaya diberikan secara tiba-tiba. Tanpa ada koordinasi dengan para pedagang atau pengurus kampung.  Surat peringatan yang diterima berisi permintaan kepada seluruh pedagang untuk membereskan barang dagangan pada Jumat (20/1). Selanjutnya, Rabu (25/1) pedagang harus angkat kaki dari Pasar Turi tahap tiga.  ’’Nggak omongan dulu. Tiba-tiba (PT KAI) kasih surat peringatan,’’ ucap Rifai. Bahkan, tanpa memberi solusi dengan menyediakan tempat relokasi baru. Baik pihak pemkot maupun PT KAI.  Menurut Rifai, pembongkaran dilakukan karena PT KAI merasa memiliki lahan. Begitu juga para pedagang. Dia menjelaskan, semua pedagang mempunyai sertifikat sah kepemilikan lahan. Lengkap dengan buku kepemilikan stan.  Proses pembelian berlangsung pada 1978. Transaksi jual beli oleh PT Galaxi di bawah naungan Pemkot Surabaya. Namun, tiba-tiba pasca kebakaran pada 2012, pedagang mendapatkan kabar bahwa status lahan berpindah kepemilikan atas nama PT KAI.  ’’Di sini ada 1.025 kios dan sekitar 90 pedagang masih aktif berdagang. Maunya kami, kalau dibongkar, harus ada tempat relokasi. Tidak dibiarkan begitu saja,’’ ucap pria 57 tahun itu.  Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif menyatakan, penataan akan tetap dilakukan. Januari ini, seluruh pedagang harus mengosongkan lokasi. Agar tidak ada kesalahpahaman, pertemuan pihak pedagang dan pemkot pun dilakukan.  ’’Penataan bertujuan untuk mengamankan aset milik KAI. Termasuk pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang rel Jalan Dupak, tepatnya dekat PGS akan kami bongkar juga,’’ ujarnya.  Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengungkapkan, PT KAI tidak bisa begitu saja mengusir para pedagang. Sebab, mereka bukan PKL. Seluruh pedagang memegang surat kepemilikan kios yang sah sehingga mempunyai hak atas pemanfaatan lahan.  ’’Apa dasarnya PT KAI mengusir para pedagang. Wong pedagang juga punya surat yang sah atas kepemilikan. Jadi, dalam hal ini, mereka (PT KAI) harus memiliki bukti kuat dalam kepemilikan lahan,’’ ucap Baktiono.  Terkait hal itu, pertemuan atau hearing dengan semua pihak akan digelar. Melibatkan Pemkot Surabaya, pedagang, dan PT KAI. ’’Besok (Jumat) pertemuan akan digelar,” katanya.

Tolak Pengosongan, Pedagang Pasar Turi Tuntut Tempat Relokasi Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PASAR-LARANGAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rencananya, halaman depan Pasar Larangan, Sidoarjo, atau sisi timur pasar akan digunakan sebagai taman dan tempat parkir. Karena itu, pedagang yang berjualan di sana diminta pindah ke sisi barat pasar.  Namun, saat Satpol PP Sidoarjo kemarin (19/12) meminta pedagang untuk pindah, mereka menolak. Sempat terjadi ketegangan hingga akhirnya dilakukan mediasi yang menghasilkan kesepakatan bersama.  Ketua Pedagang Bagian Depan Pasar Larangan Ahmad Yasin menilai, para rekannya sudah berdagang puluhan tahun di lokasi itu. Dia menyebut memang sudah ada sosialisasi terkait relokasi. Namun, para pedagang enggan pindah. Alasannya, lokasi yang baru berada di belakang pasar. ’’Kurang layak menurut kami, lokasinya di belakang dan di sana juga sudah ada yang berjualan,’’ katanya.  Kabid Pasar Disperindag Sidoarjo Hudi Prasetyo mengatakan, titik depan pasar tersebut akan difungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Sebab, ada saluran air juga di sana. Pihaknya sudah menyiapkan tempat di sisi barat pasar. Pihaknya sudah meminta pedagang pindah sejak tahun lalu. Namun, hanya satu dua orang yang pindah. ’’Tempatnya sudah ada di sisi barat pasar. Luas juga,’’ katanya.  Kasatpol PP Sidoarjo Tjarda menyatakan, pihaknya sudah meminta pedagang untuk pindah ke belakang. Surat peringatan sudah dilayangkan. Bahkan hingga tiga kali. Nah, kemarin (19/12) seharusnya menjadi batas terakhir mereka pindah. Namun, saat petugas ke lokasi, pedagang menolak pindah.  Tjarda mengatakan, sudah ada kesepakatan setelah mediasi kemarin. Pedagang akhirnya mau pindah. ’’Mereka sepakat diberi waktu 20 hari. Mereka akan pindah sendiri,’’ jelasnya.  Nah, selama masa tenggang, pedagang masih diizinkan berdagang di lokasi itu. Para pedagang mau pindah dengan syarat. Pertama, harus ada stan pasar dengan ukuran 2x2 meter persegi. Kedua, semua pedagang yang akan direlokasi harus mendapatkan stan tersebut.  Kepala Disperindag Sidoarjo Widyantoro Basuki menyebut, ada sekitar 200 pedagang yang akan direlokasi. Pihaknya sudah menyiapkannya 150 lapak baru di barat pasar. Selain itu, masih ada lebih dari 50 stan kosong di belakang pasar. Basuki mengatakan, relokasi akan dilakukan secepatnya.

Sempat Tegang, Pedagang Pasar Larangan Sidoarjo Menolak Direlokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Screenshot_2022-11-30-20-03-56-21.jpg" alt="Proses relokasi pedagang Rengasdengklok. Ali Khumaini/Antara" width="100%">
<figcaption>Proses relokasi pedagang Rengasdengklok. Ali Khumaini/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Relokasi pedagang Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, diwarnai kericuhan. Pedagang dan Satpol PP nyaris bentrok.  Proses relokasi pedagang pasar lama Rengasdengklok ke pasar yang baru, Rabu (30/11), cukup menegangkan. Sebab, petugas sempat dihadang para pedagang yang bergabung dengan kelompok masyarakat dari LSM saat akan menertibkan lapak dan kios pedagang di pasar lama itu.  Bahkan pedagang yang bergabung bersama kelompok masyarakat itu menyalakan petasan saat menghadang upaya petugas merelokasi mereka ke pasar yang baru. Sejumlah pedagang menolak direlokasi. Mereka meminta relokasi ditunda karena sedang menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Karawang.Proses relokasi itu dilakukan oleh jajaran Satpol PP, dengan kawalan jajaran TNI dan Polri.  Sekda Karawang Acep Jamhuri mengakui masih ada pihak-pihak yang tak menyetujui relokasi. Namun, pihaknya harus tetap melaksanakan relokasi, karena sebelumnya para pedagang sudah diberikan waktu untuk mengosongkan lapak atau kiosnya.  Dia menjelaskan, pemkab merelokasi para pedagang pasar lama Rengasdengklok, karena lokasi itu akan dibangun taman. Lahan itu merupakan milik pemkab dan akan digunakan untuk kepentingan pemda.  ”Kami mengucapkan terima kasih kepada pedagang yang sudah mulai pindah ke pasar baru,” kata Acep seperti dilansir dari Antara.  Sementara itu, Pasar Rengasdengklok baru yang bernama Pasar Proklamasi dibangun pihak ketiga, PT Visi Indonesia Mandiri. Selanjutnya, para pedagang akan membeli lapak dan kios yang tersedia di pasar itu. Pihak ketiga itu menyebutkan lapak pedagang seharga Rp 16,5 juta dan harga kios Rp 19 juta. Pembeliannya dilakukan dengan cara mencicil.  Pasar Proklamasi Rengasdengklok yang baru itu dibangun di atas lahan sekitar 5 hektare. Bangunan tersebut bernilai investasi sebesar Rp 116 miliar dan akan tergabung dengan terminal angkutan umum dan kendaraan bongkar muat barang.

Relokasi Pedagang Pasar Rengasdengklok Ricuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220406-WA0012.jpg" alt="Anas Karno (kanan) mendampingi pedagang mengambil nomor undian. Frizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Anas Karno (kanan) mendampingi pedagang mengambil nomor undian. Frizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gedung mal di samping Taman Hiburan Rakyat (THR) itu masih berdiri megah meski cat dindingnya mengelupas dan mulai kusam. Hampir 1 dekade gedung Hi Tech Mall tak terurus.  Kabar baik diterima para pedagang ketika Pemerintah Kota Surabaya berencana merelokasi pedagang dan renovasi gedung. Sejak Selasa (5/4), ratusan pedagang mulai direlokasi.  Komisi B DPRD Surabaya turut mendampingi para pedagang. Ketua Komisi B Luthfiyah turun langsung menemani pedagang mengambil nomor undian relokasi.  Luthfiyah optimistis Gedung Hi Tech Mall ini akan kembali berjaya dengan wajah baru. PR pemkot selanjutnya yaitu penyediaan fasilitas dan perbaikan infrastruktur di Hi Tech Mall.  Dia melihat ada beberapa infrastruktur yang belum optimal. Seperti eskalator hingga lift. Ada juga keluhan serta masukan dari para pedagang  ”Pasca relokasi ini, kami akan melihat ke depan ada dampaknya tidak. Bagaimana evaluasinya dilihat nanti,” kata Luthfiyah pada Rabu (6/4).  Dalam acara pengundian, Luthfiyah terlihat selalu berada di samping para pedagang. Dia mendampingi dan juga mengedukasi para pedagang tentang proses pengambilan nomor undian.  ”Dari sini nanti ke sana (meja nomor undian) ya, Bu,” ucap Luthfiyah.  Selain Luthfiyah, Wakil Ketua Komisi B Anas Karno juga hadir. Serupa dengan Luthfiyah, Anas menemani pedagang dari kursi tunggu hingga ke meja nomor undian.  ”Beberapa kali dapat cerita, laporan, dan keluhan dari pedagang Hi Tech Mall soal jumlah pengunjung yang terus menurun,” kata Anas.  Anas yang aktif mendampingi warga dan pro rakyat cilik ini melihat bahwa Hi Tech Mall merupakan ikon Kota Surabaya. Sudah seyogyanya, menurut dia, seluruh pihak menghidupkan kembali Hi Tech Mall.  Terlebih, Hi Tech Mall dirasa menjadi kebangkitan ekonomi telah dibangkitkan pemkot. Misalnya, Pasar Turi Baru (PTB) yang tertidur dari belasan tahun lalu tapi mulai aktif lagi sejak bulan lalu.  ”Kini giliran Hi Tech Mall. Pusat IT terbesar di Surabaya sekaligus Indonesia Timur,” ucap Anas.  Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menghidupkan kembali Hitech Mall Surabaya. Langkah awal yang dilakukan pemkot adalah merelokasi stan para pedagang, Selasa (5/4).  Proses relokasi itu pun diawali dengan pengundian stan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya didampingi pihak kejaksaan dan disaksikan sejumlah anggota DPRD Surabaya dari Komisi B.  ”Jadi, kita melakukan pengundian stan untuk pedagang Hi Tech Mall, karena mereka sudah sepakat direlokasi ke lantai dasar semuanya, sehingga para pedagang akan tersentral di lantai dasar, tidak lagi berpisah-pisah. Apalagi di lantai dasar banyak yang kosong,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya Ira Tursilowati.  Ira menyebut di lantai dasar itu terdiri atas 171 stan dan yang sudah eksisting ada 118 stan, sehingga yang direlokasi ada sekitar 53 stan. Mereka langsung dipersilakan berpindah sesuai dengan nomor undian yang sudah didapatkan.  ”Perpindahan itu bisa dimulai hari ini juga, terutama bagi pedagang yang sudah menerima undian nomor stan,” terang Ira.

Komisi B DPRD Surabaya Dampingi Relokasi Pedagang Hi Tech Mall

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1649156797636.jpg" alt="Pemkot Surabaya, Hi Tech Mall, relokasi pedagang, DPRD Surabaya" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya, Hi Tech Mall, relokasi pedagang, DPRD Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menghidupkan kembali Hi Tech Mall Surabaya. Langkah awal yang dilakukan pemkot adalah merelokasi stan para pedagang, Selasa (5/4).  Proses relokasi itu diawali dengan pengundian stan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya didampingi pihak kejaksaan dan disaksikan sejumlah anggota DPRD Surabaya  ”Jadi, hari ini (5/4) kita melakukan pengundian stan untuk pedagang Hi Tech Mall, karena mereka sudah sepakat direlokasi ke lantai dasar semuanya. Para pedagang ini akan tersentral di lantai dasar, tidak lagi berpisah-pisah. Di lantai dasar banyak yang kosong,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya Ira Tursilowati di sela-sela memimpin pengundian itu.  Ira menyebut, di lantai dasar itu terdiri atas 171 stan dan yang sudah eksisting ada 118 stan. Sehingga yang direlokasi ada 53 stan. Mereka langsung dipersilakan pindah sesuai dengan nomor undian yang sudah didapatkan.  ”Perpindahan itu bisa dimulai hari ini juga, terutama bagi pedagang yang sudah menerima undian nomor stan,” ucap Ira Tursilowati.  Ira menegaskan, relokasi tersebut atas permohonan dari para pedagang. Sebab, banyak stan yang masih buka terpencar-pencar. Selain itu, relokasi juga untuk menyatukan para pedagang di satu lantai, sehingga bisa lebih mudah pemeliharaan gedung.  ”Yang paling penting ini juga untuk efisiensi. Sebab, beban listrik kita sangat besar. Bahkan, kami sudah memohon kepada PLN untuk diberikan keringanan, dan alhamdulillah disetujui, sehingga bisa efisiensi. Tentu dengan cara ini bisa semakin efisien,” terang Ira Tursilowati.  Ketika para pedagang sudah pindah, secara paralel Pemkot Surabaya melakukan renovasi di lantai 2 dan 3 dan sejumlah bangunan lain dan melengkapi berbagai fasilitas gedung.  ”Dengan cara ini, kita semua berharap Hi Tech Mall segera ramai kembali,” tutur Ira Tursilowati.  Sementara itu, Hartono, salah satu pedagang Hi Tech Mall yang ikut dalam acara itu bersyukur dan senang. Sebab, hal itu adalah penantian panjang yang tak kunjung terealisasi. Kebijakan itu langkah maju dan momentum untuk bangkit bersama.  ”Kami sangat bersyukur, setelah lebih dari tiga tahun ini, akhirnya perhatian pemkot kepada pedagang Hi Tech Mall sangat luar biasa,” kata Hartono.  Dia memastikan para pedagang mendukung langkah pemkot dalam merelokasi stan ke lantai dasar. Sebab, dengan cara itu para pedagang yang masih buka bisa berkumpul di satu lantai, tidak berpisah-pisah.  ”Apalagi nanti ada renovasi fasilitas di gedung ini, bahkan kalau bisa ATM dan infrastruktur lain juga diperbaiki. Supaya kita lebih nyaman di sini,” kata Hartono.

Pedagang Hi Tech Mall Surabaya Mulai Direlokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/pendataaan-pedagang-pasar-turi5.jpg" alt="Petugas dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya melakukan verifikasi pedagang di Pasar Turi, Kota Surabaya, Senin (17/1). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya melakukan verifikasi pedagang di Pasar Turi, Kota Surabaya, Senin (17/1). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, minta pemerintah kota membantu kemudahan relokasi bagi pedagang Pasar Turi ke Pasar Turi Baru. Para pedagang selama ini menempati tempat penampungan sementara. Wakil Ketua DPRD Surabaya A.H. Thony mengatakan, menyambut baik rencana relokasi pedagang TPS Pasar Turi ke Pasar Turi Baru. ”Dengan relokasi tersebut, pedagang akan mendapatkan tempat yang lebih layak, tidak berada di TPS yang makin lama makin kumuh, yang membuat perdagangan mereka tidak jalan,” ujar Thony seperti dilansir dari Antara, Minggu (21/1). Namun ada hal yang ditekankan legislator Partai Gerindra tersebut, yaitu perlu ada komitmen yang jelas dan tertulis soal hak dan kewajiban antara pedagang dan PT Gala Bumi Perkasa sebagai pihak pengelola Pasar Turi Baru. ”Misalnya PT Gala Bumi Perkasa berhak memungut biaya sewa kepada pedagang, namun kewajiban apa yang bisa diberikan ke pedagang,” kata Thony. A.H. Thoni juga menyarankan, pihak pengelola memberikan keringanan tarif sewa karena ketika pedagang masuk tidak serta merta ramai pembeli. ”Yang penting keberadaan bangunan tersebut bisa beroperasi sehingga pedagang masuk dengan harapan ramai pembeli sehingga mengembalikan nilai investasi,” terang Thony. Selain itu, lanjut dia, kesiapan dari Pasar Turi Baru, yang sudah lama tidak beroperasi. Meskipun bangunan tersebut baru, bisa jadi rusak karena waktu sebab tidak ada perawatan. ”Untuk itu tolong juga dipersiapkan dari pihak PT Gala Bumi Perkasa jangan sampai ketika pedagang masuk, Pasar Turi Baru dalam kondisi apa adanya, tapi kelayakannya perlu dipertimbangkan,” ucap Thony. Yang tidak kalah penting, lanjut dia, adalah sosialisasi ke para pedagang, agar tidak menimbulkan polemik. Selama ini, ada pandangan bahwa pedagang tidak masuk karena disokong kepentingan pengusaha lain yang seolah-olah mendapatkan keuntungan ketika Pasar Turi tidak bangkit. Sementara itu, AH Thoni berharap  Pemkot Surabaya berperan strategis dalam relokasi pedagang TPS Pasar Turi, seperti halnya dengan memberikan insentif berupa keringanan kewajiban kepada PT Gala Bumi Perkasa atau memberikan sejumlah kemudahan. ”Seperti persoalan spek bangunan yang menjadi persoalan antara PT Gala Bumi Perkasa dan Pemkot Surabaya sebagai pemilik lahan,” papar Thony. A.H. Thoni mengapresiasi rencana relokasi pedagang TPS Pasar Turi sebagai upaya untuk membangkitkan ekonomi Surabaya. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopum) Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos sebelumnya mengatakan, ada 1.128 pedagang yang menempati TPS Pasar Turi diverifikasi mulai 17–19 Januari. Setelah dilakukan pendataan, pihaknya akan mencocokkan kembali data yang didapat selama tiga hari mendatang dengan data yang dimiliki PT Gala Bumi Perkasa selaku investor. ”Itu (data) kami kroscek ulang, sudah benar atau belum dengan yang dimiliki Dinkopumdag dengan PT Gala Bumi Perkasa. Kalau sudah benar, nanti dilihat lagi, mana saja yang sudah masuk dan mana yang belum masuk ke Pasar Turi Baru. Yang belum, kami harapkan bisa segera masuk,” ujar Fauzie Mustaqiem Yos.

DPRD Minta Pemkot Surabaya Permudah Relokasi Pedagang Pasar Turi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/DD553FD5-7CF1-473B-86D1-909DEE161677.jpg" alt="Ilustrasi suasana PKL di kawasan wisata Malioboro, Jogjakarta. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana PKL di kawasan wisata Malioboro, Jogjakarta. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PKL Malioboro masih berharap agar pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota JogJakarta bisa menunda rencana relokasi pedagang. Semula relokasi bakal dilakukan pada Januari.  ”Sampai sekarang belum ada sosialisasi mengenai kepastian waktu relokasi. Kalau kami, masih berharap agar relokasi bisa ditunda setidaknya sampai Lebaran,” kata Ketua Koperasi Tri Dharma yang menaungi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro Rudiarto seperti diansir dari Antara di Jogjakarta, Selasa (4/1).  Menurut dia, penundaan relokasi tersebut salah satunya didasarkan pada faktor ekonomi. Sebab, pedagang kaki lima di kawasan Malioboro mengalami dampak akibat pandemi Covid-19.  ”Dengan ditunda, teman-teman pedagang akan mendapat kesempatan untuk beraktivitas di Malioboro sembari menutup keterpurukan ekonomi akibat pandemi,” ujar Rudiarto.  Selama waktu tersebut, pedagang juga memiliki kesempatan menyiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk menempati lokasi berjualan yang baru. Termasuk kesiapan mental.  Seluruh PKL yang tergabung dalam Koperasi Tri Dharma akan menempati los di bekas kantor Dinas Pariwisata Jogjakarta. Lokasi relokasi PKL juga disiapkan di bekas Bioskop Indra.  Total pedagang yang terdata di Koperasi Tri Dharma berjumlah 934 orang. Namun, hanya 920 pedagang yang diketahui aktif berjualan di Malioboro. Semuanya sudah terakomodasi mendapat tempat di los baru.  ”14 pedagang lain tercatat di data koperasi namun sudah tidak aktif berjualan,” terang Rudiarto.  Dia pun berharap, seluruh sarana dan prasarana di lokasi relokasi dilengkapi termasuk akses yang lebih baik untuk wisatawan. Lokasi tersebut direncanakan dapat diakses dari dua pintu yaitu dari Jalan Malioboro dan Jalan Mataram.  ”Batas antarlapak berjualan juga harus jelas agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi rencananya ada tambahan pedagang kuliner yang juga menempati titik relokasi tersebut,” papar Rudiarto.  Dia meminta pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pedagang tidak dirugikan secara ekonomi saat sudah menempati lokasi baru tersebut. ”Tentu harus ada promosi yang dilakukan agar konsumen atau wisatawan tetap datang ke los baru untuk berbelanja,” tutur Rudiarto.  Komunikasi dengan seluruh paguyuban PKL di kawasan Malioboro, lanjut Rudi, juga harus terus digencarkan pemerintah daerah. Sebab, prinsip relokasi adalah bedol desa yaitu seluruh PKL pindah bersama ke lokasi penempatan yang baru.  ”Jika masih ada komunikasi yang belum nyambung dengan paguyuban pedagang lain, perlu dilakukan komunikasi lebih intens. Pemerintah harus bisa menyelesaikan kendala tersebut,” ucap Rudiarto.  Di lokasi lama juga tidak diperbolehkan muncul PKL baru. ”Ini hal yang sangat penting dan kami berharap kondisi pendapatan di tempat baru juga sama. Jangan hanya Malioboro saja yang terus ditata tetapi juga ekonomi pedagang bisa semakin baik,” ucap Rudiarto.  Pada akhir Desember, Pemerintah Kota Jogjakarta sudah meresmikan rampungnya pembangunan los sementara untuk kebutuhan relokasi pedagang Malioboro dengan nilai Rp 2,8 miliar. Pembangunan los tersebut menjadi bagian dari total 37 proyek fisik yang dikerjakan Pemerintah Kota Jogjakarta sepanjang 2021.

PKL Malioboro Masih Berharap Relokasi Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pasar-Lawang-Terbakar-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pascakebakaran pada Rabu (17/4) lalu, Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) Lawang bakal melakukan relokasi bagi pedagang yang terdampak kebakaran. Rencananya, relokasi akan dilakukan paling cepat pada akhir bulan April ini.  Kepala UPPD Lawang Sigit Sugiharto mengatakan, dua hari yang lalu pihaknya sudah melakukan koordinasi secara lisan dengan pihak terkait. Seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), dan pihak desa.  "Sudah ada rencana relokasi ke tempat penampungan sementara, agar pedagang bisa beraktifitas kembali," ujarnya, Jumat (19/4).  Setidaknya ada dua alternatif lokasi yang bakal dijadikan tempat relokasi. Pertama di gedung lantai 2 Pasar Lawang sebelah Utara. Kedua yakni di Jalan Panglima Sudirman. Sigit mengaku telah menginformasikan rencana relokasi tersebut kepada para pedagang.  "Kami belum mengambil langkah lebih jauh dengan pihak pedagang. Tapi sudah memberi info tentang rencana relokasi," katanya.  Ia menargetkan, relokasi nantinya akan dilakukan pada akhir bulan April atau awal bulan Mei. "Harapan sebelum puasa bisa berdagang lagi," ujarnya.  Ketika ditanya terkait kendala relokasi, Sigit mengaku masih harus melakukan pendataan terhadap pedagang. "Harus buat peta-peta, berapa yang kena musibah," jelasnya.  Sementara itu, salah satu pedagang yang kiosnya terdampak, Maksum, 70, mengatakan, rencana relokasi yang akan dilakukan pada awal Mei tersebut menurutnya memberatkan pedagang. "Awal bulan, dari pedagang berat. Kan sebagai pedagang, mau lebaran punya tanggungan. Ada yang belum bayar," ujarnya.  Dia meminta, relokasi bisa dilakukan paling tidak satu hingga dua minggu kedepan. "Minta (relokasi) secepatnya. 1-2 minggu selesai, kalau nunggu satu bulan, (ada) rapat, dana, repot," katanya.  Dari dua opsi tempat relokasi, Maksum lebih memilih untuk dipindah ke jalan Panglima Sudirman. "Jangan di atas pasar. Kalau bisa di jalan Panglima Sudirman, itu milik pemerintah," pungkasnya.

Pascakebakaran, Pedagang Pasar Lawang Akan Direlokasi Akhir April

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#relokasi pedagang

Berita Terkini