<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/LOKASI-RELOKASI-DEPO-PERTAMINA-PLUMPANG-FEDRIK-TARIGAN-11.jpg" alt="Tampak tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang akan digunakan sebagai lokasi relokasi Depo Plumpang terletak di NPCT 2, Koja, Jakarta Utara, Selasa (7/3/2023). Tanah seluas 23 hektar ini akan menjadi lokasi Depo Pertamina Plumpang y" width="100%">
<figcaption>Tampak tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang akan digunakan sebagai lokasi relokasi Depo Plumpang terletak di NPCT 2, Koja, Jakarta Utara, Selasa (7/3/2023). Tanah seluas 23 hektar ini akan menjadi lokasi Depo Pertamina Plumpang y</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Buntut insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberhentikan Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi.  Dedi mengakhiri tugas yang diembannya sejak 3 Mei 2021.  Selanjutnya, jabatan direktur penunjang bisnis Pertamina akan dirangkaptugaskan Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Erry Widiastono. Erry bertugas sampai diangkatnya direktur penunjang bisnis Pertamina yang definitif.  VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan, pihaknya menjalankan kebijakan sesuai dengan keputusan menteri BUMN. ”Kami sebagai perusahaan mengucapkan terima kasih atas dedikasi tenaga dan pikiran beliau selama memangku jabatan tersebut,” kata Fadjar.  Menanggapi perombakan di jajaran direksi Pertamina tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) Anggawira mendukung kebijakan perbaikan. Terutama pada aspek health, safety, security, and environment (HSSE). Sebab, kebakaran objek milik Pertamina tidak kali ini saja terjadi. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat ada enam kilang dan depo PT Pertamina yang terbakar.  ”Saya rasa, dengan berbagai insiden yang terjadi ini, harus ada tindakan dengan mengeluarkan kebijakan atau terobosan masif untuk mengatasi persoalan HSSE. Ini tidak hanya berlaku untuk Pertamina, tapi juga untuk seluruh pelaku industri gas dan minyak bumi,” ungkap Anggawira.  Dia menekankan perlunya buffer zone atau zona penyangga di setiap depo BBM. Sebab, depo BBM merupakan area berbahaya yang di sekelilingnya terdapat zat-zat yang mudah terbakar. ”Buffer zone itu sebagai sabuk pengaman di area depo BBM berada. Adanya buffer zone merupakan bagian dari aspek HSSE di sekitar wilayah tangki timbun yang rentan dengan risiko kebakaran,” terang dia.  Lahan di sekeliling lokasi depo BBM, kata dia, bisa dibebaskan dan dimanfaatkan sebagai area penghijauan.  Sementara itu, terkait dengan relokasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa belum ada keputusan pasti. Yang jelas, Presiden Joko Widodo telah memerintah Menteri BUMN Erick Thohir dan Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk mencari alternatif. ”Masih dipertimbangkan banyak pilihan, apakah relokasi (warga) atau deponya yang harus pindah,” ujarnya di kantor Kemenko PMK.  Muhadjir menilai perbedaan pandangan antara Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Pandjaitan terkait dengan relokasi sebagai hal yang wajar. Perbedaan pendapat itu bertujuan mendapatkan pandangan terbaik.  Seperti diketahui, Erick sempat mengungkapkan rencana pemindahan depo Pertamina ke tanah milik Pelindo. Sementara, Luhut bersikukuh agar warga yang tinggal di wilayah buffer zone Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang yang harus dipindahkan.

Menko Muhadjir Sebut Relokasi Depo Pertamina Plumpang Belum Final

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/erick-thohir-nicke-widyawati.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan bahwa pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sepakat untuk melakukan relokasi atau pemindahan Depo Plumpang di Koja, Jakarta Utara ke tanah milik Pelindo.  Menurut Erick, keputusan ini merupakan solusi bersama yang telah dibahas dalam rapat internal BUMN sebagai bentuk memberi perlindungan dan keamanan bagi masyarakat. Namun, ia menyebut bahwa tanah Pelindo baru siap dibangun pada akhir tahun 2024.  "Kamu sudah rapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pelindo, kita sudah koordinasi dengan Pelindo itu lahannya siap dibangun pada akhir tahun 2024," kata Erick Thohir usai rapat internal bersama dengan Direktur PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Senin (6/3) sore.  Ia menjelaskan, pembangunan depo di tempat baru akan membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 2,5 tahun. Oleh sebab itu, maka secara efektif Depo Plumpang akan resmi pindah sekitar 3,5 tahun mendatang atau sekitar awal tahun 2027.  Lantaran secara waktu proses relokasi masih membutuhkan waktu yang lama, Erick meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga masyarakat untuk ikut mendukung keputusan ini.  Sembari menunggu tanah Pelindo siap untuk dibangun Depo Pertamina yang baru, pihaknya akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar Depo Plumpang. Ini dilakukan sebagaimana perintah Presiden Jokowi untuk mengutamakan perlindungan bagi masyarakat.  Bahkan tak hanya di Plumpang, komitmen atas keamanan masyarakat ini juga akan diberlakukan disejumlah kilang milik Pertamina lainnya. Seperti di Balongan dan juga Semarang.  "Karena ini perlindungan bagi masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden. Kami juga meyakini ini adalah hal yang penting. Maka kami akan membuat buffer zone atau wilayah aman disekitar kilang-kilang Pertamina. Tentu tidak hanya di Depo Plumpang tapi ada di Balongan dan juga di Semarang," ujar Erick.  Khusus di Plumpang, kata Erick, Pertamina akan membuat wilayah aman kurang lebih 50 meter dari pagar. Terkait perencanaan ini, sekali lagi, pihaknya membutuhkan dukungan Pemprov DKI dan masyarakat setempat.  "Khusus di Plumpang, buffer zone akan dibuat kurang lebih 50 meter dari pagar, tentu ini akan menjadi solusi bersama yang kita harapakan dukungan Pemprov DKI dan masyarakat karena keamanan menjadi prioritas bagi kita semua," tandasnya.  Untuk diketahui, usulan pemindahan atau relokasi Depo Plumpang mencuat setelah disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat berkunjung ke lokasi kebakaran di Depo Plumpang, pada Sabtu (4/3).  Tak hanya Wapres, Presiden Jokowi juga memberi dua usulan terkait keamanan pasca terjadinya kebakaran di Depo Plumpang, pada Jumat (3/3) pekan lalu. Adapun pilihannya, memindahkan depo atau melakukan relokasi warga di sekitar ke tempat yang lebih aman.  Sebelumnya, akibat dari terbakarnya pipa penerimaan Depo Plumpang sebanyak 19 orang meninggal dunia dan 49 orang mengalami luka-luka. Bahkan, tak sedikit yang kehilangan rumah dan barang berharga hingga harus mengungsi di beberapa posko yang telah disiapkan.

Depo Plumpang akan Dipindah di Tanah Pelindo, Siap Dibangun Akhir 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Permukiman-Penduduk-Hangus-Terbakar-Pasca-Kebakaran-Depo-Pertamina-Plumpang-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Suasana permukiman penduduk yang hangus terbakar dari dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Dalam Kejadian ini tercatat 17 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 2 luka sedang. Foto:" width="100%">
<figcaption>Suasana permukiman penduduk yang hangus terbakar dari dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Dalam Kejadian ini tercatat 17 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 2 luka sedang. Foto:</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forum Komunikasi Tanah Merah (FKTM) meminta agar Depo Pertamina Plumpang direlokasi. Hal itu sehubungan dengan terjadinya dampak yang amat merugikan bagi warga saat terjadi bencana kebakaran seperti yang terjadi pada Jumat (3/3) lalu.  "Merelokasi Depo Plumpang ke wilayah yang jauh dari permukiman warga karena sudah tidak layak berada di tengah kota dan pemukiman," ujar Ketua FKTM Mohamad Huda kepada wartawan, Senin (6/3).  Selain itu, FKTM yang juga menghimpun warga di 6 RW dan 68 RT korban kebakaran Depo Plumpang meminta agar Pertamina bertanggung jawab secara materil maupun non materiil terhadap korban kebakaran.  Lebih lanjut, Huda juga menyebut bahwa warga meminta untuk Pertamina memberikan kompensasi bagi keluarga korban yang meninggal dunia. "Merehabilitasi dan merenovasi rumah warga yang hancur akibat kebakaran," tegasnya.  Terakhir, ia meminta agar pihak terkait menginvestigasi dan melakukan audit kepada Pertamina atas kebakaran yang terjadi. "Karena ini murni kesalahan teknis yang dilakukan oleh internal Pertamina," tandas Huda.  Sebelumnya,Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta depo bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Plumpang pascainsiden kebakaran dapat dipindahkan ke lokasi lebih aman. Seperti di area pelabuhan milik Pelindo.  “Saya berharap supaya depo ini lebih aman, itu bisa direlokasi di daerah pelabuhan, di daerah Pelindo,” kata Ma’ruf Amin usai mengunjungi korban terdampak kebakaran Depo BBM Pertamina Plumpang di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara, Sabtu (4/3).

Warga Terdampak Kebakaran Minta Depo Pertamina Direlokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Depo-Pertamina-Plumpang-Kebakaran-Dery-4.jpg" alt="Foto udara terlihat suasana permukiman penduduk yang hangus terbakar dari dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Dalam Kejadian ini tercatat  17 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 2" width="100%">
<figcaption>Foto udara terlihat suasana permukiman penduduk yang hangus terbakar dari dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Dalam Kejadian ini tercatat  17 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 2</figcaption>
</figure><h3>Penyebab Kebakaran Diduga Gangguan Teknis saat Isi Pertamax</h3> JawaPos.com – Sisa kebakaran dahsyat di Integrated Terminal Jakarta atau Depo Pertamina Plumpang masih tampak kemarin. Bahkan, kawasan permukiman yang lokasinya paling dekat dengan pusat kebakaran masih terasa hangat.  Padahal, api sudah dapat dipadamkan pada Jumat menjelang tengah malam.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Menteri BUMN Erick Thohir kemarin meninjau lokasi hunian warga yang hangus terbakar. Pemerintah memutuskan memindah atau merelokasi depo yang begitu mepet dengan perkampungan warga itu. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Ma’ruf Amin.  ”Saya berharap depo ini supaya lebih aman, itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo,” kata Ma’ruf. Dia menyatakan, yang bakal menjadi masalah berikutnya adalah penataan kawasan tersebut.  Setelah Depo Pertamina Plumpang dipindah, kawasan tersebut memang akan ditata ulang supaya lebih teratur. Kemudian, lebih aman dan memenuhi persyaratan untuk ditinggali masyarakat.  Ma’ruf juga meminta semua objek vital dan bisa mengakibatkan musibah untuk dievaluasi. Apakah ada yang berdekatan dengan permukiman masyarakat atau kawasan padat penduduk. Kemudian, bisa diambil upaya mitigasi untuk keamanan dan keselamatan masyarakat sekitar. ”Saya kira hal-hal yang bisa menimbulkan dampak seperti ini tentu akan kita evaluasi,” tuturnya.  Dia juga menekankan soal penanganan korban. Mulai korban meninggal, dirawat, hingga tinggal di pengungsian. Khusus masyarakat yang sementara tinggal di penampungan harus mendapat perhatian khusus. Ma’ruf menuturkan, korban kebakaran ditangani Pertamina.  Saat meninjau lokasi kebakaran, Ma’ruf berbincang dengan sejumlah warga. ”Kalau dipindahkan, mau?” kata dia kepada warga. ”Mau, Pak. Dipindahin, Pak,” jawab sejumlah warga. Dia juga menanyakan kebutuhan yang mendesak. Umumnya, korban membutuhkan pakaian dan alat sekolah. Sedangkan kebutuhan untuk makanan sudah terpenuhi.  Menteri BUMN Erick Thohir yang berdiri di samping Ma’ruf menuturkan, sejak awal dirinya memberikan penekanan kepada seluruh BUMN yang masuk kategori objek vital. ”Saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk seperti yang saya tinjau di Sumatera Selatan,” katanya.  Menurut Erick, lokasi pabrik pupuk itu cukup dekat dengan permukiman warga. Karena itu, dia akan melakukan zoning atau penataan ulang. Termasuk di fasilitas milik PLN. Dengan begitu, bisa ditetapkan batasan-batasan aman untuk hunian masyarakat.  Upaya zoning itu diharapkan bisa menjadi solusi. Dengan demikian, masyarakat akan mengerti bahwa kawasan tersebut tidak aman ditinggali. Erick juga menyambut arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk relokasi Depo Plumpang. ”Nanti untuk kawasan ini, bersama Pelindo dan Pertamina mencari solusi. Berikan waktu,” katanya.  Erick juga memberikan pernyataan saat meninjau penanganan korban di RS Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta. Dia juga menyinggung rencana pencopotan direksi Pertamina. Dia memastikan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas seluruh detail kebakaran di Depo Pertamina Plumpang. Erick bahkan menyinggung langkah pencopotan direksi jika diperlukan. Sebab, telah terjadi beberapa kali kebakaran di sejumlah terminal ataupun kilang Pertamina sebelumnya.  Meski begitu, Erick mengingatkan bahwa yang lebih penting saat ini adalah penanganan para korban. Perbaikan seluruh aspek jauh lebih penting ketimbang pencopotan yang nanti justru tak memperoleh solusi. ”Saya sudah pernah copot direksi. Kalau perlu mencopot, saya lakukan lagi. Tetapi, konteksnya justru perbaikan. Tadi yang dipertanyakan sistem bisnis risiko. Percuma kita copot-copot orang, tapi tidak memberikan solusi secara menyeluruh,” jelas Erick.  Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan, setelah melakukan pengecekan bersama Kabareskrim, Kapolda, dan tim gabungan investigasi, diketahui ada gangguan teknis saat pengisian bahan bakar jenis pertamax. "Pukul 20.00 ada pengisian pertamax dari Balongan," terangnya. Gangguan teknis itu menimbulkan tekanan berlebih. Kebakaran pun terjadi saat itu. Namun, semuanya masih informasi awal yang perlu didalami.  Polisi masih memeriksa saksi, CCTV, dan berbagai barang bukti lain. Dengan bukti-bukti tersebut, Polri bisa menjelaskan penyebab kebakaran berdasar scientific crime investigation. Olah tempat kejadian perkara juga tengah dilakukan. Titik awal kebakaran sedang diperiksa. Dia menambahkan, tim DVI tengah mengidentifikasi korban meninggal di RS Bhayangkara, Kramat Jati. "Dicek DNA dan odontologinya," jelasnya.

Wapres: Relokasi Depo Pertamina ke Pelabuhan