<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/WhatsApp-Image-2025-04-26-at-054659-2956399376.jpeg" alt="Geely Auto memaparkan teknologi AI di gelaran Geely Global Intelligent Mobility Expo, Jumat (25/4). (Edy Pramana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Geely Auto memaparkan teknologi AI di gelaran Geely Global Intelligent Mobility Expo, Jumat (25/4). (Edy Pramana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-PT Geely Auto Indonesia turut menanggapi terkait rencana relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh pemerintah. Mereka mengatakan bahwa Geely masih akan menunggu peraturan detailnya dari pemerintah mengenai relaksasi ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015930330/duet-solid-thom-haye-dan-joey-pelupessy-di-lini-tengah-timnas-indonesia">Duet Solid Thom Haye dan Joey Pelupessy di Lini Tengah Timnas Indonesia</a>&nbsp; &ldquo;Kita kan kan masih menunggu ya. Jadi ya kita sih selalu mendukung Kebijakan pemerintah (terkait relaksasi TKDN),&rdquo; kata Yusuf Ansori, Brand Director Geely Auto Indonesia saat ditemui JawaPos.com di Kawasan PIK 2, Jakarta Utara. Terkait peraturan TKDN yang berlaku saat ini, untuk mendapatkan intensif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen, para produsen mobil listrik diharuskan memiliki tingkat TKDN minimal 40 persen. Geely sendiri berkomitmen untuk beralih ke sistem CKD agar bisa mendapatkan insentif tersebut. Hanya saja, CKD ini baru akan dilakukan pada kuartal ketiga di pabrik milik PT Handal Indonesia Motor (HIM) di Bekasi. &ldquo;Sudah pasti kita aiming juga pengen langsung 40 persen gitu ya, karena kan untuk mendapatkan insentif harus 40 persen. Tapi kan kita juga harus lihat di tahun ini, kita juga baru akan mulai kuartal 3. Ya mungkin akan bertahap, tapi kita juga nggak pengen lama,&rdquo; jelas dia. Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar regulasi mengenai TKDN dibuat dengan fleksibel dan realistis. Hal itu dilakukan guna menjaga daya saing industri Tanah Air di pasar global. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4).&nbsp; "TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau Saudara, mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin," kata Prabowo. "Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," sambungnya. (*) &nbsp; &nbsp;

Geely Auto Indonesia menunggu rincian relaksasi TKDN dari pemerintah untuk mendukung industri otomotif.

Geely Auto Indonesia Tegaskan Selalu Dukung Pemerintah Terkait Rencana Relaksasi TKDN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/bb-benz-2797710454.jpg" alt="Ilustrasu logo Mercedes-Benz. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasu logo Mercedes-Benz. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-PT Inchape Indomobil Distribusion Indonesia selaku APM Mercedes-Benz ikut menanggapi terkait rencana relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh pemerintah. Dalam kesempatannya, mereka percaya apapun keputusan yang diambil merupakan yang terbaik untuk industri otomotif. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015920898/ac-milan-raih-tiket-final-coppa-italia-usai-lumat-inter-milan-dengan-skor-3-0-di-semifinal-leg-kedua">AC Milan Raih Tiket Final Coppa Italia usai Lumat Inter Milan dengan skor 3-0 di Semifinal Leg Kedua</a>&nbsp; &ldquo;Kami percaya apapun yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia tentunya adalah keputusan yang terbaik untuk industri di Indonesia,&rdquo; kata Chief Operating Officer PT Inchcape Donald Rachmat saat ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu. Meski begitu, dia mengungkapkan relaksasi ini baru sebatas wacana pemerintah. Bahkan, detail seperti apa nantinya masih belum diputuskan sehingga belum bisa dirasakan dampak yang sebenarnya. Namun, jika memang nanti peraturan TKDN dihapuskan. Donald mengaku bahwa Mercedes-Benz tak akan begitu terpengaruh lantaran peraturan TKDN lebih mengarah pada segmen elektrik.&nbsp; &ldquo;Nah di Mercedes-Benz, kami electric vehicle itu saat ini kami masih CBU (Completely Build Up). Yang lokal itu masih yang ICE (tak terpengaruh TKDN),&rdquo; tukas Donald. Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar regulasi mengenai TKDN dibuat dengan fleksibel dan realistis. Hal itu dilakukan guna menjaga daya saing industri Tanah Air di pasar global. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4). "TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau Saudara, mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin," kata Prabowo. "Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," sambungnya. (*) &nbsp; &nbsp;

Mercedes-Benz, raksasa otomotif asal Jerman, percaya keputusan pemerintah soal relaksasi TKDN adalah yang terbaik untuk industri otomotif.

Relaksasi TKDN, Mercedes-Benz Yakin Keputusan Pemerintah Terbaik untuk Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/SN1hB1eqmuw4CBEbEI6Y0EJIy6iesaRGOtN5WR3O-2433765462.jpg" alt="Ilustrasi: Mekanik melakukan perbaikan komponen mobil. (Dok. Daihatsu)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mekanik melakukan perbaikan komponen mobil. (Dok. Daihatsu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) selaku Agen Pemegang Merek (APM) Daihatsu di Indonesia buka suara terkait rencana relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh pemerintah. Mereka mengatakan bahwa Daihatsu akan menunggu petunjuk dari pemerintah terkait rencana ini. "Beberapa isu terakhir ini, TKDN, kuota, bingung kan? Sama saya juga bingung. Marilah kita menunggu juklaknya (petunjuk) sama-sama hadir, apakah berkaitan industri apa, elektronik, otomotif atau pangan? Termasuk di dalamnya, isu kuota," kata Sri Agung Handayani, Marking &amp; Corcomm Director PT Astra Daihatsu Motor di Jakarta, Rabu (16/4). Dia menekankan bahwa detail mengenai relaksasi ini belum lah terungkap. Hal ini juga berlaku bagi kuota mobil dan turunan seperti sparepart. Meski begitu, ia tetap berharap kebijakan apapun nantinya akan berpengaruh positif bagi industri otomotif Indonesia. "Mari kita sikapi bersama sampai kebijakan ini diturunkan. Harapannya industri otomotif bisa dapat turunan positif dari kebijakan yang akan datang," ungkap dia. Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar regulasi mengenai TKDN dibuat dengan fleksibel dan realistis. Hal itu dilakukan guna menjaga daya saing industri Tanah Air di pasar global. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4). "TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau Saudara, mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin," kata Prabowo. "Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," sambungnya.&nbsp;

Daihatsu menunggu petunjuk pemerintah terkait relaksasi TKDN, berharap kebijakan positif bagi industri otomotif.

Daihatsu Masih Tunggu Petunjuk Pemerintah Terkait Relaksasi TKDN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/Nissan-GT-R-1437659233.jpg" alt="Nissan GT-R R35. (topgear.com)" width="100%">
<figcaption>Nissan GT-R R35. (topgear.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) buka suara terkait rencana relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh pemerintah. Mereka mengatakan bahwa Nissan masih belum mengetahui detail mengenai relaksasi tersebut secara pasti. "Jujur kita secara ATPM atau OEM kan kita belum tahu detailnya, hanya kemarin dari informasi speech atau pidato," kata Bima Aristantyo, Head of Sales &amp; Product Planning PT NMDI di Jakarta Selatan, Selasa (15/4). Sampai saat ini, Nissan masih menunggu peraturan detailnya. Bima pun menegaskan akan menyesuaikan terkait apapun peraturan pemerintah. Namun, ia tetap belum bisa memastikan apakah Nissan akan memproduksi lebih banyak produk apabila relaksasi jadi diterapkan. "Ya, itu kita belum tahu karena belum tahu aturannya seperti apa, kalau dulu kan clear 40 persen nanti kita perlu akan penyesuaian di situ," ungkap dia. Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar regulasi mengenai TKDN dibuat dengan fleksibel dan realistis. Hal itu dilakukan guna menjaga daya saing industri Tanah Air di pasar global. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4). "TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau Saudara, mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin," kata Prabowo. "Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," sambungnya.&nbsp; &nbsp;

Nissan menunggu kepastian relaksasi TKDN dari pemerintah, sementara Presiden Prabowo mendorong kebijakan yang lebih fleksibel.

Nissan Belum Pasti Produksi Lebih Banyak, Terkait Relaksasi TKDN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/MENTERI-PU-1961198378.jpg" alt="Menteri PU Dody Hanggodo dalam acara Halal Bihalal bersama awak media di Jakarta, Jumat (11/4/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri PU Dody Hanggodo dalam acara Halal Bihalal bersama awak media di Jakarta, Jumat (11/4/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang mendiskusikan terkait arahan Presiden RI mengenai relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). "Itu lagi didiskusikan antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU dengan Kemenperin terkait detailnya seperti apa," ujar Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta, Jumat. Menurut dia, arahan mengenai relaksasi TKDN seperti detail-detailnya perlu didiskusikan bersama. "Arahan terkait relaksasi TKDN itu detailnya seperti apa, itu masih kita diskusikan sama-sama," katanya. Dody meyakini bahwa arahan Presiden RI mengenai relaksasi TKDN dalam rangka agar pekerjaan lebih efektif dan efisien. "Saya yakin seperti itu, cuma makanya tadi detailnya mesti kita diskusikan dengan Kemenperin mengenai relaksasi TKDN," katanya. Sebagai informasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri terkait untuk dapat menentukan aturan terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar lebih fleksibel sehingga mampu menjaga daya saing perindustrian Indonesia dengan negara-negara lain. Hal ini disampaikan Presiden menanggapi saran dari ekonom kepada Pemerintah untuk menjaga posisi Indonesia dalam industrialisasi global "Kita harus realistis, TKDN dipaksakan kita akhirnya kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah," kata Prabowo. Menurut dia, TKDN yang berlaku saat ini terkesan terlalu dipaksakan sehingga pada akhirnya investor tidak melirik Indonesia dan cenderung tertarik berinvestasi di negara lain. Ia berpendapat terkait dengan implementasi TKDN ini agar bisa diubah mekanismenya, salah satunya dengan kemungkinan pemberian insentif. Terkait dengan kekhawatiran pengembangan produk di dalam negeri, menurut Prabowo, hal itu masih bisa dilakukan dengan berbagai cara yang lain. Beberapa di antaranya bisa dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia khususnya pada sisi pendidikan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain mempertimbangkan terkait pengaturan TKDN yang fleksibel, Presiden Prabowo juga tertarik dengan usulan para ekonom untuk menerapkan prinsip yang disebut dengan "neck to neck, eye to eye, dan point to point" dalam mendukung industrialisasi di Indonesia. Prinsip itu pada dasarnya mendukung Indonesia untuk bisa menghadirkan kondisi atau situasi yang serupa dengan negara lain dalam hal menarik investor untuk menanamkan modal di negaranya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

TKDN saat ini terkesan terlalu dipaksakan sehingga investor tidak melirik Indonesia dan cenderung tertarik berinvestasi di negara lain.

Kementerian PU Bahas Relaksasi TKDN dengan Kementerian Perindustrian

relaksasi tkdn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#relaksasi tkdn

Berita Terkini

Geely Auto Indonesia Tegaskan Selalu Dukung Pemerintah Terkait Rencana Relaksasi TKDN

Relaksasi TKDN, Mercedes-Benz Yakin Keputusan Pemerintah Terbaik untuk Industri

Daihatsu Masih Tunggu Petunjuk Pemerintah Terkait Relaksasi TKDN

Nissan Belum Pasti Produksi Lebih Banyak, Terkait Relaksasi TKDN

Kementerian PU Bahas Relaksasi TKDN dengan Kementerian Perindustrian

Download Aplikasi JawaPos.com