<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/psbb-jakarta.jpg" alt="TERANCAM PENUH: Petugas medis membaca pasien Covid-19 ke tempat karantina pasien tanpa gejala dan pekerja migran di Wisma Atlet, Jakarta, Kamis (10/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERANCAM PENUH: Petugas medis membaca pasien Covid-19 ke tempat karantina pasien tanpa gejala dan pekerja migran di Wisma Atlet, Jakarta, Kamis (10/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta berlaku mulai lusa (14/9). Namun, hingga kemarin (11/9) Pemprov DKI Jakarta belum mengeluarkan regulasi baru terkait kebijakan tersebut.  Meski demikian, Gubernur DKI Anies Baswedan menegaskan bahwa rencana penerapan PSBB tetap berjalan. Regulasi belum diumumkan karena pemprov masih ingin mengetahui keinginan pemerintah pusat.  "PSBB di Jakarta ini belum pernah dicabut. Jakarta masih berstatus PSBB sejak 10 April sampai sekarang. Jadi, ini bukan kami memulai sesuatu yang baru. Sesuai rencana, insya Allah mulai Senin (14/9) dilakukan pengetatan," kata Anies. Dia mengakui, ada beberapa permintaan yang diajukan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Untuk menghormati permintaan Pak Menko Perekonomian sebagai ketua satgas, detail pembatasan terkait dengan perkantoran akan dibahas besok," terang Anies di balai kota, Jakarta Pusat, kemarin.  Anies pernah menyebutkan bahwa ada sebelas kegiatan esensial yang masih diizinkan beroperasi selama PSBB di Jakarta. Namun, pemerintah pusat menginginkan Jakarta tidak menerapkan PSBB, melainkan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK). ’’Sebelas (kegiatan) tidak ada perubahan, karena itulah yang menjadi kunci. Kemudian Pak Menteri akan membicarakan, mengundang untuk bicara, kami hormati. Karena itu, besok kami bahas detail,’’ lanjut Anies. Setelah pembahasan bersama itu selesai, Anies akan mengumumkan secara detail regulasi PSBB di Jakarta.  Meski demikian, dia meminta kepada perkantoran dan kegiatan usaha untuk mulai mempersiapkan pembatasan. Sebab, kondisi Jakarta saat ini sudah sangat memprihatinkan. Terutama sebelas hari terakhir. Sebab, di rentang waktu tersebut, terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang cukup luar biasa. ’’Lompatan kasus aktif di Jakarta itu amat tinggi. Ini yang membedakan kondisi sekarang dengan sebelum-sebelumnya,’’ katanya.  Anies menerangkan, pada 30 Agustus hanya ada 7.960 kasus aktif. Lalu, pada 10 September, angkanya naik tajam menjadi 11.810 kasus. Kenaikan 48 persen dalam 10 hari itu belum pernah terjadi sebelumnya. Anies juga menyampaikan, angka kematian di Jakarta dalam pekan pertama September 2020 sangat tinggi. Bahkan, 17 persen dari seluruh kematian terjadi pada September ini. ’’Dari 1.383 yang meninggal, sebanyak 197 itu terjadi September. Jadi memang, kondisi dalam dua pekan terakhir ini mengkhawatirkan. Ini berbeda dengan situasi sebelumnya. Karena itu, kami berencana melakukan pengetatan selama dua minggu ke depan,’’ tambahnya.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/11/09/2020/imbas-psbb-jakarta-ihsg-terjun-bebas-rupiah-melemah/">Imbas PSBB Jakarta, IHSG Terjun Bebas-Rupiah Melemah</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/11/09/2020/tolak-psbb-mikro-jakarta-ngotot-lockdown/">Tolak PSBB Mikro, Jakarta Ngotot Lockdown</a></li> </ul> Anies menekankan agar warga di Jakarta menjalankan pembatasan itu dengan tertib. Melakukan semua kegiatan dari rumah. Jika kasus terus meningkat, kemungkinan pengetatan bukan hanya dua pekan, melainkan lebih lama. ’’Saya ingin garis bawahi, jangan harap kemudian setelah dua minggu selesai, tidak. Kalau kecepatan (kasus tambahan) yang luar biasa ini tidak ada langkah untuk memperlambat, ya ini akan jalan terus,’’ tegasnya.    Khofifah Tidak Berniat Tarik Rem  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar rapat koordinasi dengan semua kepala daerah di Jawa Timur kemarin. Rapat tersebut membahas strategi percepatan penanganan Covid-19. Tidak ada bahasan tentang pemberlakuan PSBB lagi atau tidak.  Rapat yang berlangsung di Kota Batu itu dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran, serta bupati dan wali kota di Jawa Timur. Khofifah membuka dialog dengan kepala daerah yang hadir. Beberapa pertanyaan disampaikan kepadanya. Mulai kondisi terkini hingga strategi penanganan Covid-19 yang perlu ditindaklanjuti.  Khofifah mengatakan, pada forum tersebut, banyak yang diungkap. Salah satunya, pergub 53 yang memerinci perda tentang penegakan disiplin standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19. ’’Semua kami pahamkan untuk diterapkan di masyarakat,’’ katanya.  Khofifah juga menegaskan, saat ini Pemprov Jatim belum berniat menarik rem alias menerapkan PSBB. Justru saat ini pihaknya menjaga keseimbangan antara pencegahan persebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi.  Dikonfirmasi terpisah, ahli epidemiologi UI Pandu Riono menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerapkan kembali PSBB sudah tepat. ”Gubernur itu paling tahu kondisi di lapangan,” ujarnya kemarin.  Pada dasarnya, status PSBB sendiri tidak pernah dicopot di Jakarta. Hanya, sebelumnya sempat dilakukan transisi menuju era kebiasaan baru. Itu pun dengan catatan di awal, bila kondisi memburuk, restriksi dapat kembali dinaikkan.  Pandu mengakui, peningkatan kasus kembali terjadi seusai mudik Lebaran. Ditambah lagi, banyak libur panjang. ”Karena setiap libur panjang itu berpotensi menimbulkan klaster baru. Apalagi didorong agar berwisata tanpa disertai sosialisasi kepatuhan protokol kesehatan,” katanya.  Alhasil, kasus meningkat drastis. Kondisi itu kemudian mengakibatkan kapasitas rumah sakit penuh. Pandu bahkan menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta sampai menambah jumlah rumah sakit pelayanan Covid-19. ”Yang sebelumnya tidak melayani diminta ikut melayani sejak dua minggu lalu. Jadi, ini sudah diantisipasi,” paparnya.  Pandu menilai seharusnya pemerintah pusat tidak menjadi oposisi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Terlebih soal PSBB DKI Jakarta. Pusat semestinya mendukung, bahkan membantu ketika kebijakan penanganan pandemi di daerah mengalami kesulitan. Misalnya soal integrasi daerah penyangga ketika restriksi PSBB kembali dinaikkan. ”Pusat bantu. Sinergikan. Bukan bersikap tidak etis dengan seolah-olah mengatakan rumah sakit masih bisa direlaksasi,” tegasnya.  Bahkan, kata Pandu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto harus ikut bertanggung jawab atas meningkatnya kasus positif Covid-19 ini. Sebab, Airlangga terus mendorong orang untuk berwisata. Padahal tidak dibarengi sosialisasi kepatuhan protokol kesehatan yang masif.  ”Presiden sudah menekankan kesehatan nomor satu. Bukan ekonomi. Jadi, pembantu-pembantunya jangan ngeyel,” cetus alumnus University of Pittsburgh, Amerika Serikat, tersebut. Jika tetap dilakukan, patut dicurigai ada konflik kepentingan. ”Atau ada lobi-lobi dari pelaku ekonomi,” sambungnya.  Lalu, cukupkah hanya peningkatan restriksi PSBB untuk menurunkan kasus Covid-19? Pandu secara tegas menjawab tidak. Dia kembali menekankan pentingnya meningkatkan surveilans (surveillance). Tracing dan testing diperkuat. Lalu, edukasi penduduk tentang protokol kesehatan diteruskan secara masif.  Kemudian, pemerintah pusat juga harus terbuka bila terjadi klaster baru di kantor kementerian. Bukan menutupi, sehingga sulit untuk dilakukan contact tracing. ”Bukannya malah gak lapor. Itu namanya upaya pembohongan, penyembunyian, tidak mendukung penanggulangan pandemi,” tuturnya.  Selain Jakarta, Pandu berpandangan, seharusnya semua daerah memberlakukan PSBB. Agar penanganan linier. Perjalanan antarwilayah diperketat. Sehingga risiko penularan dapat diminimalkan. ”Ini harus direspons negara. Jika tak segera, kasus akan terus tinggi sampai akhir tahun,” ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=19FHpjz5qYs

Epidemiolog: (Kapasitas) Rumah Sakit Tak Bisa Direlaksasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/fadli-zon-terserah-orang-mau-pakai-baju-apa_m_.jpg" alt="Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon (Indopos/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon (Indopos/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang Hari Raya Idul Fitri masyarakat mulai berbondong-bondong memadati pasar dan juga pusat perbelanjaan. Padahah ibu kota dan beberapa daerah lainnya sedang melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan, masyarakat berbondong-bondong menyerbu pusat perbelanjaan dan pasar akibat pemerintah itu sendiri.  Hal itu akibat pemerintah lebih mementingkan aktivitas ekonomi dibanding kesehatan masyarakat. Sehingga pemerintah tidak melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar PSBB.  "Pemerintah menerapkan kebijakan standar ganda yang akibatnya membingungkan masyarakat. Di satu sisi PSBB tidak ada pelonggaran. Namun di sisi lain membolehkan aktifitas tersebut," ujar Fadli kepada wartawan, Kamis (21/5).  Fadli Zon mengatakan, dengan tidak adanya tindakan dan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dalam aturan PSBB tersebut menjadikan masyarakat seenaknya saja. Sehingga tidak memperdulikan PSBB.  "Karena inkonsistensi menyebabkan masyarakat jadi binggung dan tidak percaya lagi yang mana yang benar," katanya.  Fadli juga menyoroti tentang kebijakan mudik dilarang. Namun transportasi umum dibolehkan oleh pemeritah. Hal ini yang menyebabkan kebijakan pemerintah aneh di tengah pandemi virus Korona di tanah air.‎  ‎"Mudik dilarang tapi transporasi umum antarkota boleh. Jadi kelihatannya basa basi dan intinya berantakan," pungkasnya.  JawaPos.com - Jelang Hari Raya Idul Fitri masyarakat mulai berbondong-bondong memadati pasar dan juga pusat perbelanjaan. Padahah ibu kota dan beberapa daerah lainnya sedang melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan, masyarakat berbondong-bondong menyerbu pusat perbelanjaan dan pasar akibat pemerintah itu sendiri.  Hal itu akibat pemerintah lebih mementingkan aktivitas ekonomi dibanding kesehatan masyarakat. Sehingga pemerintah tidak melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar PSBB.  "Pemerintah menerapkan kebijakan standar ganda yang akibatnya membingungkan masyarakat. Di satu sisi PSBB tidak ada pelonggaran. Namun di sisi lain membolehkan aktifitas tersebut," ujar Fadli kepada wartawan, Kamis (21/5).  Fadli Zon mengatakan, dengan tidak adanya tindakan dan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dalam aturan PSBB tersebut menjadikan masyarakat seenaknya saja. Sehingga tidak memperdulikan PSBB.  "Karena inkonsistensi menyebabkan masyarakat jadi binggung dan tidak percaya lagi yang mana yang benar," katanya.  Fadli juga menyoroti tentang kebijakan mudik dilarang. Namun transportasi umum dibolehkan oleh pemeritah. Hal ini yang menyebabkan kebijakan pemerintah aneh di tengah pandemi virus Korona di tanah air.‎  ‎"Mudik dilarang tapi transporasi umum antarkota boleh. Jadi kelihatannya basa basi dan intinya berantakan," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=q3hF_1yb-vE  https://www.youtube.com/watch?v=a-Oc1gnd9pU  https://www.youtube.com/watch?v=H9s0Q3Sowvk

Fadli Zon: Kebijakan Pemerintah Basa-Basi dan Berantakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/hoaks-pesawat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>hmaSedangkan pramugarinya mengenakan alat pelindung diri yang lebih lengkap, termasuk baju hazmat. Iwan lantas mempertanyakan mengapa kondisi seperti itu diperbolehkan.  Sebelumnya foto yang sama diunggah pemilik akun Facebook Abiem Rbkc S’raja Nekat. Dia membandingkan kondisi kabin pesawat yang penuh penumpang itu dengan aturan pembatasan di dalam kendaraan bermotor. Khususnya terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.  ”Naik motor gx boleh boncengan, Naik mobil istri gak boleh disamping suami, Sholat berjamaah d masjid d larang, Tpi naik pesawatmah Bebaaassss, Rakyat d ajak nonton konser bareng, INDONESIA terserah loe ajah,” tulis Abiem kemarin.  Lantas, apakah foto itu memang memperlihatkan kondisi penerbangan Indonesia yang memang sudah dibuka kembali secara terbatas? Hasil penelusuran menggunakan situs padanan gambar, foto tersebut diunggah lebih dulu oleh akun Twitter milik Menteri Penerbangan Sipil India Hardeep Singh Puri pada 10 Mei 2020.  Dalam keterangannya, Hardeep Singh mengatakan, para penumpang itu berada dalam penerbangan Singapura ke India. ”Bukan adegan dari blockbuster fiksi ilmiah, tapi gambar penumpang dengan pelindung wajah di atas penerbangan Singapura-Mumbai yang mendarat sebelumnya hari ini,” bunyi penggalan narasinya. Anda bisa melihatnya di bit.ly/JalurIndiaSingapura.  Foto serupa diberitakan portal berita asal India The Wire. Berita yang terbit pada 14 Mei 2020 itu menjelaskan proses evakuasi warga India dari Singapura yang mengikuti program repatriasi. Atau proses kembalinya suatu warga negara dari negara yang pernah menjadi tempat tinggal menuju ke tanah asal kewarganegaraannya.  Menurut The Wire, Kementerian Luar Negeri India telah menyusun kriteria bagi orang-orang yang dapat dievakuasi kembali ke India. Sejauh ini, lebih dari 12.000 warga negara India telah dibawa kembali dalam 56 penerbangan dari 12 negara. Selengkapnya, Anda dapat membacanya di bit.ly/EvakuasiPenduduk.  ---  FAKTA  Foto penumpang dalam pesawat yang memakai masker dan pelindung wajah itu adalah warga India yang dievakuasi dari Singapura. Bukan situasi penerbangan di Indonesia.

Kritik Kebijakan Indonesia dengan Foto Evakuasi Warga India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/menhub-budi-karya-zaking-jpc.jpeg" alt="Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat melakukan telekonferensi perdana usai sembuh dari Covid-19." width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat melakukan telekonferensi perdana usai sembuh dari Covid-19.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mewacanakan bakal memberlakukan relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meskipun andemi virus Korona atau Covid-19 ini masih terjadi dan angka kematianya makin meninggi.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan, relaksasi PSBB sangatlah berisiko. Hal ini karena bisa menambah angka penularan virus Korona di tanah air.  "Relaksasi PSBB yang diwacanakan oleh pemerintah ini menurut saya terburu-buru dan terkesan sembrono, mengingat kasus Covid-19 secara nasional belum ada penurunan," ujar Netty‎ kepada wartawan, Kamis (14/5).  Justru menurut Netty, saat ini yang diperlukan adalah penerapan PSBB secara nasional bukannya malah mewacanakan pelonggaran. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, PSBB di beberapa wilayah memiliki dampak pada penurunan kasus Covid-19.  "Lihat kasus di Jakarta, setelah PSBB ada penurunan sejak awal bulan Mei lalu. Tapi lihat secara nasional, kasus Covid-19 terus meningkat," katanya.  Rencana relaksasi mendapat penguatan setelah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengizinkan semua moda transportasi beroperasi kembali ke luar daerah mulai Kamis, 07 Mei 2020.  Menhub mengatakan, kebijakan ini adalah turunan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.  Menurut Ketua Tim Covid-19 F-PKS DPR RI Netty Prasetiyani kebijakan yang tumpang tindih ini nantinya akan membingungkan masyarakat. Terutama pernyataan Menhub.  "Masyarakat bingung soal boleh atau tidaknya ke luar daerah. Sebelumnya semua akses transportasi dari Jakarta ditutup. Dilakukan pemeriksaan kendaraan di tol dan di perbatasan kota. Sekarang dibolehkan,  padahal PSBB masih berlanjut, jadi mana yang benar," tegasnya.  Menurut Netty, kebijakan Menhub menjadi ironi dan berpotensi menggagalkan target PSBB di tengah belum adanya penurunan dan pelambatan kasus Covid-19 di Indonesia.  "Bahkan secara akumulatif  nasional, angkanya masih  terus meningkat. Per Senin, 13 Mei saja sudah mencapai 15.438 kasus," tambahnya.  Oleh karena itu, Netty meminta agar relaksasi PSBB dikaji secara matang dan mendalam. Menurutnya, jangan sampai karena alasan sulit keluar, kesehatan dan keselamatan masyarakat banyak dipertaruhkan.  "Dengarkan  pertimbangan dari para ahli kesehatan, epidemiologis. Jangan sampai wabah ini berkepanjangan karena keputusan yang sembrono," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Nl-gcMooCMg  https://www.youtube.com/watch?v=IYQUE7GMpGY  https://www.youtube.com/watch?v=PZkCCZJsDjY

Wacana Relaksasi PSBB, PKS: Ini Ironi, Berisiko, dan Sembrono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/HMS-deui.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari berbagai kalangan. Pasalnya hal itu dianggap, membahayakan dan tidak memiliki dasar yang kuat.  Salah satunya, Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho yang tidak sepakat dengan rencana relaksasi PSBB agar kegiatan perekonomian di masyarakat selama masa pandemi Covid-19 tetap berjalan. Padahal itu justru membahayakan kesehatan.  Karena, lanjutnya, berdasarkan grafik pertumbuhan kasus positif Covid-19 belum ada petunjuk yang dapat membenarkan dilaksananya kebijakan relaksasi. Meski kurva penyebaran virus ini mulai melandai. Namun, kondisi itu malah direspons dengan perubahan kebijakan yang begitu cepat, aksi bantah-bantahan antarlembaga negara atau kementerian, termasuk kebingungan terkait anggaran yang dibutuhkan dalam mengatasi pandemi.  "Wajar jika hal itu membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada keseriusan pemerintah," ujar Hardjuno di sela-sela bakti sosial (baksos) di Kompleks kediaman almarhum Kiai Kholiq Soetardjo alias Aula Eyang Apih di RT 02 RW 10 Desa Cilebut Timur, Kampung Petahunan, Bogor, Rabu (13/5).  Hardjuno menilai, relaksasi ini mengkonfirmasikan kegagapan pemerintah menghadapi wabah virus ini. Apalagi, kebijakan pemerintah ini tanpa dasar yang kuat.  "Jadi, alangkah bijak jika perubahan kebijakan didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesehatan," ungkap dia.  Seharusnya, kata Hardjuno, pemerintah tidak terburu-buru mengumumkan rencana relaksasi PSBB ke publik. Pasalnya, rencana pelonggaran PSBB ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Justru relaksasi ini membuat makin masifnya persebaran virus Korona ke daerah.  "Hal ini menguatkan dugaan bahwa pemerintah tidak mempunyai grand desain penanganan virus corona. Sepertinya, pemerintah sudah kehabisan akal dalam mengatasai wabah Covid-19," jelas Hardjuno.  Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Ormas HMS Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal meminta pemerintah melakukan kajian secara komprehensif terkait rencana relaksasi PSBB. Hal ini penting agar tujuan utama penerapan PSBB, yakni menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud.  "Pelonggaran PSBB harus dikaji secara matang. Jangan grasa grusu. Pertimbangkan keselamatan rakyat," tegas Syamsu.  Selain itu, mantan Kapuspen Kejagung ini mengimbau aparat keamanan yang bertugas di daerah perbatasan bersikap tegas dan ekstra ketat dalam mengawasi arus kendaraan dan orang yang keluar masuk, terutama berasal dari negara pandemi virus Korona.  "Ketegasan aparat sangat penting agar pelaksanaan PSBB berjalan sesuai dengan harapan. Pemerintah juga harusnya membatasi pergerakan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, Jangan diberi ruang kelonggaran sedikitpun," pungkas Syamsu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Nl-gcMooCMg  https://www.youtube.com/watch?v=IYQUE7GMpGY  https://www.youtube.com/watch?v=PZkCCZJsDjY

Dianggap Tak Punya Dasar Kuat, Kelompok Sipil Tolak Relaksasi PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dengar-dimiyati-ppp-jadi-caleg-pks-ini-reaksi-anak-buah-romi_m_177406.jpeg" alt="Wasekjen PPP kubu Romi, Baidowi mengaku kaget mendengar Dimiyati (Sekjen Kubu Djzan Faridz) pndah ke PKS." width="100%">
<figcaption>Wasekjen PPP kubu Romi, Baidowi mengaku kaget mendengar Dimiyati (Sekjen Kubu Djzan Faridz) pndah ke PKS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk menghindari adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemerintah mewacanakan masyarakat yang umurnya di bawah 45 tahun bisa beraktifitas seperti biasanya. Walaupun pandemi wabha virus Korona masih merajalela dan menelan banyak korban jiwa.  Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi menilai, adanya relaksasi tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Hal ini mengingat angka penularan virus Korona di tanah air masih belum mengalami penurunan.  "Relaksasi PSBB bisa dilakukan jika tren penyebaran wabah virus Korona di suatu wilayah itu benar-benar turun drastis‎," ujar pria yang akrab disapa Awiek kepada wartawan, Kamis (14/5).  Awiek juga melihat bahwa banyak masyarakat yang masih menggunakan moda transportasi umum seperti KRL dan Transjakarta. "Jika melihat fakta bahwa ada penumpang KRL yang positif Covid-19, sepertinya bukan waktu yang tepat untuk melakukan relaksasi PSBB," katanya.  Diketahui, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, pemerintah memberikan kesempatan bagi warga yang berusia di bawah 45 tahun bisa kembali beraktifitas di tengah pandemi virus Korona atau Covid-19.  Hal ini menurut Doni, untuk mencegah terjadinya PHK, termasuk juga supaya masyarakat tidak kehilangan pekerjaanya.  "Kelompok ini bisa kita berikan ruang aktivitas lebih banyak. Sehingga potensi terpapar PHK bisa kita kurangi," ujar Doni Monardo.  Doni juga menuturkan, kelompok usia mudah di bawah 45 tahun adalah mereka yang mempunyai mobilitas tinggi. Sehingga jika mereka  terkena virus Korona ‎belum tentu sakit. Sehingga kolompok tersebut bisa melakukan aktifitasnya.  "Mereka adalah secara fisik sehat, mereka punya mobilitas tinggi, dan rata-rata kalau mereka terpapar belum tentu sakit," katanya.  Selain itu pemerintah juga akan melindungi kelompok rentan yang usianya di atas 60 tahun. Kerena mereka memilki risiko kematian sebesar 45 persen.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Nl-gcMooCMg  https://www.youtube.com/watch?v=IYQUE7GMpGY  https://www.youtube.com/watch?v=PZkCCZJsDjY

PPP Tak Setuju Pemerintah Berlakukan Relaksasi PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/imam-masjid-salat.jpg" alt="MENJAGA JARAK: Salat Tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa tidak terbuka untuk umum. Masjid ditutup total selama masa PSBB. (DEWAN PENGURUS MASJID AGUNG SUNDA KELAPA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENJAGA JARAK: Salat Tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa tidak terbuka untuk umum. Masjid ditutup total selama masa PSBB. (DEWAN PENGURUS MASJID AGUNG SUNDA KELAPA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana relaksasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tempat ibadah buyar. Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi membatalkan rencana pengajuan relaksasi itu.  Pengumuman tersebut disampaikan Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin. ’’Ya (dibatalkan, Red), sementara belum ada relaksasi (PSBB di tempat ibadah, Red). Karena Covid-19 masih terus bertambah,’’ katanya. Dia berharap umat Islam mengikhlaskan untuk beribadah di rumah saja bersama keluarga.  Menag Fachrul Razi mengingatkan, sampai saat ini pandemi belum selesai. Karena itu, Fachrul mengimbau umat Islam menyambut Idul Fitri dengan tetap tinggal serta beribadah di rumah. ’’Saya imbau umat Islam menjalankan salat Id di rumah bersama keluarga inti,’’ katanya.  Rekor Tertinggi Kasus Positif  Sementara itu, kemarin (13/5) pertambahan kasus positif Covid-19 mencapai rekor tertinggi dengan jumlah 689 kasus. Pertumbuhan tertinggi disumbang dua provinsi, yakni DKI Jakarta (183 orang) dan Jawa Timur (103 orang).  Pertambahan itu didapatkan setelah hasil uji terhadap 123.572 orang. Pengujian dilakukan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) di 57 laboratorium dan metode tes cepat molekuler (TCM) di tujuh laboratorium. Dari jumlah tersebut, 169.195 spesimen telah diperiksa. Lantas, diperoleh data 15.438 positif dan 108.134 negatif.  Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan, data itu sekaligus melengkapi akumulasi data sebelumnya. Dengan bertambahnya 689 kasus positif, total ada 15.438 kasus. ’’Kemudian, untuk kasus konfirmasi negatif atau sembuh, ada penambahan 224 sehingga total menjadi 3.287 orang,’’ jelas Yuri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Z3U9pAzEW6A  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BpwM98VYQZI&amp;t  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=oNWlNs6Z1FI

Tidak Ada Relaksasi PSBB di Tempat Ibadah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Bandara-Soekarno-Hatta-Kembali-Aktif-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="PENUMPANG PESAWAT: Calon penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (9/5/2020). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PENUMPANG PESAWAT: Calon penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (9/5/2020). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberlakukan relaksasi di sejumlah layanan publik di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Langkah tersebut memicu permintaan agar ada kelonggaran serupa pada kegiatan beribadah di rumah ibadah.  Hal itu muncul dalam rapat Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi kemarin (11/6). Menurut anggota DPR Hidayat Nur Wahid, banyak klaster persebaran yang berasal dari pusat keramaian lain di luar tempat ibadah. Bahkan, itu juga terjadi di pabrik rokok.  Selama ini, kata dia, kegiatan masyarakat di pasar, pusat perbelanjaan, dan transportasi umum seperti KRL dan MRT masih ramai. Namun, aktivitas ibadah di masjid atau rumah ibadah lainnya benar-benar dilarang secara keras.  Merujuk pada standar atau fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hidayat menyebut ada kelompok atau kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, untuk wilayah yang masih berstatus hijau, kegiatan beribadah di masjid atau lainnya sebaiknya tetap diperbolehkan. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan.  Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, relaksasi di masa PSBB seharusnya tidak hanya berlaku untuk transportasi atau pusat perbelanjaan. ’’Tetapi juga untuk tempat ibadah,’’ katanya.  Menurut politikus Partai Golkar itu, perlu ada kajian bersama antara takmir masjid dan gugus tugas Covid-19 setempat. Kajian itu penting untuk memastikan domisili masjid atau rumah ibadah tersebut masuk kategori hijau, kuning, atau merah. Pembuatan kategori yang ideal, kata dia, adalah di lokasi yang spesifik. Misalnya, untuk tingkat kecamatan atau bahkan desa dan kelurahan.  ’’Kemenag harus memperjuangkan ke pemerintah. MUI perlu diajak bicara juga,’’ imbuh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Moekhlas Sidik.  Menag Fachrul Razi mengungkapkan, sejatinya Kemenag berniat mengusulkan relaksasi atau kelonggaran beribadah di rumah ibadah. Ketika saat ini ada relaksasi di bidang transportasi dan mal, akan diajukan juga relaksasi di tempat ibadah. ’’Sudah ada idenya. Tapi belum diusulkan,’’ katanya.  Jajaran di Kemenag akan mengkaji secara detail usulan relaksasi beribadah itu. Yang terpenting, lanjut Fachrul, ketika nanti diterapkan relaksasi beribadah di tempat ibadah, umat beragama harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Misalnya, jumlah jamaah tidak perlu banyak-banyak atau jarak saf lebih jauh sampai 2 meter dan wajib memakai masker.  Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan apresiasi karena umat beragama selama ini patuh terhadap anjuran beribadah dari rumah. Meski begitu, dia menegaskan bahwa tidak boleh juga tempat ibadah digembok.  Zainut yang juga wakil ketua umum MUI mengatakan, aktivitas di tempat ibadah tetap berjalan. ’’Yang tidak boleh adalah adanya kerumunan,’’ tuturnya. Mobilisasi jamaah di tempat ibadah harus diatur.  Sektor Perhubungan  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/cek-suhu-tubuh-psbb-surabaya.jpg" alt="MENURUN: Petugas memeriksa suhu tubuh pengendara di Jalan Merr, Gunung Anyar, Surabaya, Rabu (29/4/2020). Jelang penerapan PSSB hari kedua jumlah kendaraan luar kota yang melintas di Kawasan itu mengalami penurunan. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENURUN: Petugas memeriksa suhu tubuh pengendara di Jalan Merr, Gunung Anyar, Surabaya, Rabu (29/4/2020). Jelang penerapan PSSB hari kedua jumlah kendaraan luar kota yang melintas di Kawasan itu mengalami penurunan. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> PENUMPANG PESAWAT: Calon penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (9/5/2020). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Di sisi lain, relaksasi sudah dilakukan di sektor perhubungan. Moda transportasi boleh melayani mobilitas orang dengan syarat-syarat yang diatur Surat Edaran (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 (SE Gugus Tugas) tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada 6 Mei lalu. Untuk mengatur lebih lanjut, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan surat edaran dari para direktur jenderal di lingkungan Kemenhub tentang petunjuk operasional transportasi untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.  ’’Melalui Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian, Kemenhub fokus mengendalikan transportasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mendukung dan menindaklanjuti SE Gugus Tugas,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kemarin.  SE Dirjen Perkeretaapian yang ditetapkan pada 7 Mei 2020 dan SE Dirjen Perhubungan Darat, Laut, dan Udara yang ditetapkan pada 8 Mei 2020 mulai berlaku pada saat ditetapkan sampai dengan 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang jika diperlukan.  Adita menjelaskan, secara umum SE Dirjen mengatur petunjuk operasional transportasi di setiap moda, baik darat, laut, udara, maupun kereta api, yang menjadi pedoman bagi unsur Kemenhub di lapangan dan seluruh stakeholder. Terkait penyediaan transportasinya, pada moda darat, Kemenhub menyiapkan angkutan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang akan diberi stiker bertanda khusus. ’’Angkutan AKAP Terbatas dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19” yang dilengkapi QR code dari Perusahaan Angkutan Umum untuk menghindari pemalsuan. ’’Setiap pelanggaran akan ditindak dan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Adita.  Setelah relaksasi di angkutan umum, perhatian kepada pengemudi harus ditingkatkan. Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo meminta Kemenhub mengalokasikan anggaran untuk rapid test bagi sopir dan awak bus serta ABK dalam realokasi APBN 2020.  Surabaya Raya dan Malang Raya  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Ibadah-Di-Masjid-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Warga berjalalan keluar masjid usai shalat Isya di Masjid Agung Al-Ittihad, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (25/4/2020). Mentri agama Fachrul Razi menghimbau umat muslim di Indonesia untuk melakukan ibadah Tarawih di rumah guna mencegah risiko penyebaran vi" width="100%">
<figcaption>Warga berjalalan keluar masjid usai shalat Isya di Masjid Agung Al-Ittihad, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (25/4/2020). Mentri agama Fachrul Razi menghimbau umat muslim di Indonesia untuk melakukan ibadah Tarawih di rumah guna mencegah risiko penyebaran vi</figcaption>
</figure> MENURUN: Petugas memeriksa suhu tubuh pengendara di Jalan Merr, Gunung Anyar, Surabaya, Rabu (29/4/2020). Jelang penerapan PSSB hari kedua jumlah kendaraan luar kota yang melintas di Kawasan itu mengalami penurunan. (Robertus Risky/Jawa Pos)  Hari ini PSBB Surabaya Raya tahap II mulai berlaku. Tiap-tiap daerah sepakat PSBB diperketat. Kelurahan dan desa menjadi wilayah yang akan disorot.  Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan, PSBB tahap II melibatkan babinsa dan bhabinkamtibmas. Satuan tersebut akan turun ke lapangan bersama masyarakat. ”Penerapan di wilayah kelurahan dan desa akan diperketat,” katanya.  Heru juga menyatakan bahwa penerapan jam malam akan diperluas. Petugas pun tidak hanya berpatroli malam. ”Selama 24 jam petugas akan berkeliling menertibkan warga,” tegas dia. Tim gabungan akan mengerahkan anggotanya. Mereka terdiri atas personel TNI dan Polri serta relawan. Sebagaimana sebelumnya, tim gabungan tersebar di semua checkpoint.  Sanksi bagi pelanggar juga diperketat. Nanti ada surat edaran gubernur. Beberapa sanksi bisa diterapkan. Misalnya, penyitaan KTP. Langkah tersebut dianggap paling ideal. ”Warga yang tidak memiliki KTP tidak akan bisa mengurus administrasi lain seperti SIM maupun SKCK,” jelas dia. Surat edaran itu dianggap cukup untuk menjadi dasar penindakan pelanggar di lapangan.  Terkait dengan PSBB di Malang Raya, Kementerian Kesehatan telah memberikan persetujuan. Persiapan PSBB di tiga daerah juga sudah matang. Peraturan bupati dan peraturan wali kota sudah selesai. ”Nanti akan dikirim ke provinsi,” katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1pxCF-lRa9U  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FwZZ0oibQEg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo

DPR Usulkan Relaksasi PSBB di Tempat Ibadah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Bamsoet-Bimbo.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak merelaksasi atau melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) meskipun terjadi penurunan angka kasus baru COVID-19 dalam sepekan terakhir.  "Pemerintah tidak melonggarkan aturan PSBB meski terjadi penurunan angka kasus baru dalam sepekan terakhir, mengingat salah satu syarat pelonggaran PSBB bisa dilakukan jika laju kasus baru di suatu daerah menurun dalam 2 pekan berturut-turut atau jika wabah sudah bisa dikendalikan," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Senin.  Hal itu dikatakan Bamsoet terkait dengan pernyataan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bahwa laju kasus baru pasien terjangkit COVID-19 mengalami penurunan hingga 11 persen.  Tren penurunan kasus ini terjadi di sejumlah daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seperti DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat dan Jawa Timur.  Bamsoet meminta pemerintah terus optimistis bahwa kebijakan PSBB yang diterapkan secara ketat akan berpengaruh terhadap perlambatan laju kasus baru COVID-19.  "Pemerintah harus terus mengimbau semua kalangan agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan PSBB karena pandemi ini belum berakhir," ujarnya.  Politikus Partai Golkar itu meminta pemerintah daerah mempertimbangkan untuk mengusulkan memberlakukan PSBB di daerah-daerah yang masih mengalami lonjakan kasus baru pasien terjangkit COVID-19 kepada Menteri Kesehatan, seperti di Makassar yang menjadi salah satu wilayah dengan pertambahan harian kasus yang relatif cukup besar.  Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah pusat perlu meminta kepada para kepala daerah melakukan evaluasi secara terus-menerus untuk mengetahui perkembangan dan mengendalikan penyebaran wabah COVID-19.  "Kepala daerah juga harus mengingatkan kepada warganya masing-masing untuk tetap menjaga kedisiplinan dan mematuhi protokol penjagaan jarak," katanya.  Ia juga meminta pemerintah tetap mengupayakan jumlah alat pelindung diri dan kapasitas rumah sakit untuk terus ditingkatkan mengantisipasi gelombang baru COVID-19.

Ketua MPR Tolak Kebijakan Relaksasi PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Terminal-Pulogebang-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Suasana sepi terlihat di Terminal Pulogebang Jakarta, Kamis (7/5/2020). Operator Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis, masih menutup operasional meski Kementerian Perhubungan memberikan kelonggaran terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PS" width="100%">
<figcaption>Suasana sepi terlihat di Terminal Pulogebang Jakarta, Kamis (7/5/2020). Operator Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis, masih menutup operasional meski Kementerian Perhubungan memberikan kelonggaran terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelonggaran transportasi yang dibuat pemerintah kembali mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Mereka meminta pemerintah tetap memberlakukan larangan perjalanan di masa pandemi. Pelonggaran tersebut dianggap bisa menghambat upaya memutus persebaran virus korona.  Ketua MPR Bambang Soesatyo termasuk salah seorang yang meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meninjau ulang relaksasi transportasi. Menurut dia, kebijakan tersebut bertentangan dengan regulasi pencegahan dan penanganan Covid-19 yang masih diterapkan saat ini.  Bambang menuturkan, dalam mengimplementasikan kebijakan, Kemenhub seharusnya mengedepankan aspek kesehatan. Bukan untuk penyelamatan ekonomi saja. ”Kemenhub harus konsisten memberlakukan kebijakan, terutama berfokus pada pengendalian pandemi Covid-19,” tegas dia.  Keputusan pemerintah memberikan kelonggaran akses transportasi umum di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuai respons negatif dari sejumlah kalangan. Di antaranya disampaikan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) provinsi se-Indonesia. Mereka mengeluarkan lima poin pernyataan sikap.  Ketua Umum DP-MUI Provinsi DKI Jakarta Munahar Muchtar menjelaskan, salah satu yang disorot pihaknya adalah layanan moda transportasi. ”Kami meminta dengan tegas kepada presiden untuk membatalkan kebijakan menteri perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi,” katanya.  Pelonggaran moda transportasi darat, laut, dan udara bisa dilakukan ketika persebaran dan penularan wabah Covid-19 sudah terkendali. Pemerintah juga harus bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan Covid-19 kembali.  DP-MUI provinsi se-Indonesia juga menyoroti akses masuknya kembali tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia. Mereka menolak dibukanya kembali akses masuk TKA, khususnya dari Tiongkok, ke Indonesia. Sebab, Negara Tirai Bambu itu titik pertama persebaran virus korona sampai akhirnya masuk ke Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=B-KBX0ecQqU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DGOLx3aTY6g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=xzG3Tuhs3Bk

Ketua MPR dan DP-MUI Desak Batalkan Aturan Pelonggaran Transportasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Relaksasi PSBB

Berita Terkini