<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/simak-nih-tips-dan-trik-agar-kpr-dp-0-persen-disetujui_m_228030.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan rumah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan rumah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) telah memberi kelonggaran pada Loan To Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Masyarakat bisa membeli rumah tanpa uang muka atau Down Payment (DP) alias DP nol persen untuk pembelian rumah pertama. Mengutip situs resmi Rumah123.com, ada beberapa trik dan trip agar permohonan KPR bisa disetujui. 1. Persiapkan Rekam Jejak Kredit Pihak bank pasti akan menelusuri rekam jejak kredit kamu selama ini. Sebaiknya, sebelum mengajukan KPR, jaga pola pembayaran semua tagihan kamu apakah itu tagihan kartu kredit, KTA, cicilan barang di took online, dan sebagainya. Perbaiki reputasi dan rekor pinjaman kamu dua tahun terakhir sebelum kamu mengajukan KPR. 2. Jaga Alur Rekening Hindari terlalu sering memindahkan uang antar rekening. Pihak bank akan mempertanyakan hal itu. Meski bukan isu besar, tapi bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan akhir. 3. Pertimbangkan Besaran DP Saat ini, pemerintah sudah melonggarkan DP, bahkan untuk pembeli rumah pertama bisa tanpa DP. Sebelumnya, berlaku aturan membayar DP 15 persen dari harga rumah. Sebenarnya, jika memiliki uang lumayan lebih, sebaiknya maksimalkan uang mukanya karena bisa memperkecil nominal cicilan per bulannya. 4. Rekam Jejak Pekerjaan Konsistensi dalam rekam jejak karir juga memengaruhi penilaian pihak bank. Setidaknya saat kamu mengajukan KPR, sudah bekerja selama dua tahun di sebuah perusahaan. Konsisten kerja di satu bidang, dan mendapatkan kenaikan signifikan tentu akan berdampak penilaian positif. Sebaliknya, sering berpindah kerja dengan status karyawan yang tidak menentu, tentu akan memperkecil kemungkinan KPR disetujui 5. Konsultasi Dulu Lebih Baik Nah, sebelum kamu benar-benar mengajukan permohonan KPR, coba diskusikan lebih dulu dengan pihak bank. Hitung dengan saksama berapa besaran DP dan cicilan per bulan yang harus kamu bayar. Jangan lupa soal tenor, Karena hal ini juga memengaruhi besaran cicilan yang harus dibayar.

Simak Nih! Tips dan Trik Agar KPR DP Nol  Persen Disetujui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bri-relaksasi-ltv-tak-buat-npl-bengkak-malah-menggiurkan_m_227435.jpg" alt="Rumah murah tengah digenjot pemerintah melalui relaksasi LTV" width="100%">
<figcaption>Rumah murah tengah digenjot pemerintah melalui relaksasi LTV</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memandang, kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam melonggarkan Loan To Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak akan membuat angka Non Performing Loan (NPL) perbankan membengkak. Direktur Consumer Banking BRI, Handayani mengaku, hingga Juni 2018 NPL KPR BRI tercatat hanya sebesar 2,7 persen angka tersebut masih dibawah angka NPL industri yang sebesar 2,8 persen. "Kalau kita longgarkan LTV nantinya akan berikan relaksasi kebutuhan pembiayaan rumah, namun satu sisi ada konsekuensi terhadap NPL. Namun, nyatanya NPL lebih baik. Bahkan kami dibawah industri," ujarnya di Jakarta, Kamis (12/7). Handayani menyebut, segmen pembeli rumah pertama untuk masyarakat Indonesia masih sangat besar. Sebab, saat ini penghasilan masyarakat relatif terbatas, sehingga sering kesulitan memenuhi DP pembelian rumah. "Bank harus fokus menyasar segmen first-time home buyer secara serius mendalami buying behavior mereka," tuturnya. Handayani menjelaskan, Indonesia sendiri memiliki backlog sebesar 13,5 Juta unit rumah. Dengan asumsi rata-rata harga perumahan nasional sebesar Rp 300 Juta, maka peluang bisnis properti di Indonesia mencapai Rp 4.050 triliun atau dapat menyumbang sekitar 30 persen untuk GDP Indonesia Sebagai informasi, acuan saat ini bisnis properti hanya menyumbang sekitar 2,79 persen atau Rp 379 triliun untuk perekonomian Indonesia. Rata-rata pertumbuhan kredit KPR BRI sendiri dalam lima tahun terakhir sebesar 19,9 persen. Sedangkan, hingga akhir Juni 2018 tercatat outstanding segmen KPR BRI telah mencapai Rp 24,2 triliun atau tumbuh sebesar 9,02 persen dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp 22,5 triliun.

BRI: Relaksasi LTV Tak Buat NPL Bengkak Malah Menggiurkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perkuat-pendanaan-btn-siap-akuisisi-perusahaan-manajemen-investasi_m_227028.jpg" alt="Dirut PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono" width="100%">
<figcaption>Dirut PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berencana membentuk anak usaha baru dalam bentuk manajemen investasi. Aksi korporasi ini digelar guna menggarap potensi pendanaan jangka panjang usai beroperasinya Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) nantinya. Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan perseroan memutuskan untuk membentuk entitas manajemen investasi untuk mengelola dana Tapera secara profesional dan komersial. &ldquo;Pada September tahun ini, kami akan membeli anak usaha dalam bentuk manajemen investasi. Ini sebagai salah satu langkah kami mengamankan sumber pembiayaan jangka menengah panjang termasuk yang bersumber dari Tapera,&rdquo; ujar Maryono di di Jakarta, Rabu (11/7). Maryono menyebut langkah strategis tersebut dilakukan melihat prospek yang semakin cerah usai relaksasi loan-to-value (LTV) di sektor perumahan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI). &ldquo;Kebijakan tersebut menjadi keuntungan bagi Bank BTN dengan core business pembiayaan perumahan,&rdquo; kata Maryono. Dirut BTN juga meyakini dengan adanya relaksasi dari pemerintah tersebut, perseroan akan mampu mencapai target pertumbuhan pembiayaan pada tahun ini. Apalagi, tambah dia, mulai paruh kedua tahun ini, Bank BTN sudah bisa menggunakan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema FLPP pada tahun ini pun dipandang akan menguntungkan posisi Bank BTN. Pasalnya, pada skema baru tersebut, sebanyak 75 persen dananya berasal dari pemerintah, sedangkan 25 persen sisanya bersumber dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Dengan penambahan fasilitas tersebut, emiten bersandi saham BBTN ini juga bisa menggunakan dua sumber pembiayaan yakni Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan FLPP. Untuk memperkokoh sumber pembiayaan, tutur Maryono, Bank BTN juga terus berinovasi mengembangkan produk-produk low-cost fund. Di antaranya, perseroan telah menyiapkan program menarik untuk produk tabungan dan giro. &ldquo;Kami telah menyiapkan program low-cost fund yang menarik untuk mendukung rencana pembiayaan kami yang ekspansif. Semua langkah tersebut kami siapkan agar BTN tetap menjadi leader di bidang perumahan," katanya. Sementara itu, hingga Mei 2018, BBTN telah menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) senilai Rp187,61 triliun. Posisi DPK tersebut tercatat naik 17,15 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp160,14 triliun pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi penyaluran kredit dan pembiayaan pun, BBTN mencatatkan laju kenaikan di atas rata-rata industri perbankan di Tanah Air. Per Mei 2018, Bank BTN telah menyalurkan fungsi intermediasi senilai Rp209,23 triliun atau tumbuh 20,58 persen yoy dari Rp173,52 triliun. Sebaliknya, data OJK menyebutkan kredit perbankan secara nasional hanya tumbuh sebesar 9 persen yoy per April 2018.

Perkuat Pendanaan, BTN Siap Akuisisi Perusahaan Manajemen Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kebijakan-dp-nol-persen-akan-dorong-kinerja-btn_m_1531100559_226260.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah menengah bawah yang banyak diminati konsumen" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah menengah bawah yang banyak diminati konsumen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pelonggaran Loan To Value (LTV) diharapkan bisa mendongkrak kinerja sejumlah bank yang banyak melakukan penyaluran kredit perumahan. Bank Indonesia (BI) berencana menerbitkan aturan uang muka nol persen untuk pembelian rumah pertama buln depan. Pengamat pasar modal, Edwin Sinaga menilai prospek saham perbankan, masih menarik untuk dikoleksi. Pasalnya, fundamental bank secara umum masih solid dan penurunan harga sahamnya di pasar lebih dikarenakan sentimen eksternal. "Penurunan saham yang terjadi saat ini di luar fundamental bank itu sendiri. Jika dilihat secara harga pun sebenarnya sudah sangat menarik," ujar Edwin di Jakarta, Senin (9/7). Edwin menegaskan kebijakan relaksasi aturan uang muka atau loan to value (LTV) yang diterbitkan BI menguntungkan perbankan yang fokus di kredit perumahan seperti BTN. "Pangsa pasar rumah subsidi juga saat ini masih banyak peminatnya. Jadi kinerja BBTN masih ditunjang oleh permintaan yang tinggi dari rumah menengah bawah khususnya KPR bersubsidi," terangnya. Sebelumnya, Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, penurunan harga saham perseroan lebih disebabkan adanya faktor global, dimana ada tiga peristiwa yang terjadi di dunia, yaitu perubahan valuta masing-masing negara, perubahan berpindahnya dana yang dari tujuan ke asal, dan adanya perubahan suku bunga. “Semua ini dalam rangka normalisasi dan ini tidak bisa dihindari disemua negara,” tuturnya. Menurut Maryono, meski dibayangi kondisi global yang bergejolak dan adanya kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), namun perseroan tetap optimistis target kinerja tahun ini bisa tercapai. Optimisme ini didukung oleh masih besarnya permintaan untuk program sejuta rumah diberbagai daerah. Investor, lanjut dia, tidak perlu khawatir dengan kinerja BTN tahun ini. "Kami optimis target akan tercapai sampai dengan akhir tahun 2018," tegasnya.

Kebijakan DP Nol Persen Akan Dorong Kinerja BTN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dp-nol-persen-siap-diberlakukan-begini-pergerakkan-saham-properti_m_226150.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) per 1 Agustus 2018 mendatang membebaskan aturan pembayaran down payment (DP) atau uang muka untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Relaksasi Loan To Value (LTV) dalam bentuk pembebasan yang muka ini akan berlaku untuk pembelian rumah pertama. Sayangnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya direspon positif bagi para pelaku pasar khsuunya investor saham. Tercermin, saham-saham sektor properti masih bergerak stagnan sejak kebijakan tersebut diumumkan. Analis AAEI Reza Priyambada mengatakan, dengan nilai tukar rupiah yang saat ini masih belum menemukan titik stabilnya membuat barang-barang kebutuhan cenderung naik. Hal tersebut berimbas pada kemampuan daya beli masyarakat. &ldquo;Dengan rupiah yang kian melemah, tentunya akan membuat sejumlah barang kebutuhan naik dan berimbas pada kemampuan daya beli.. Termasuk juga daya beli properti..,&rdquo; ujarnya kepada Jawapos.com, Minggu (8/6). Menurutnya, besaran pengaruh LTV untuk sektor properti bergantung dari kemampuan data beli masyarakat. Pasalnya hal tersebut merupakan dampak langsung yang dirasakan untuk mendongkrak pembelian properti. Beberapa saham perusahaan sektor properti kurang merespon positif kebijakan tersebut seperti, PT Modernland Realty Tbk (MDRN) yang masih stagnan di harga Rp 280 per lembar saham. Kemudian, PT Ciputra Development (CTRA) yang akhir pekan lalu turun 5 poin (0,53 persen) di harga Rp 940 per lembar saham. Selain itu, ada PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang akhir pekan lalu juga masih turun 15 poin (1,04 persen) di harga Rp 1.430 per lembar saham. PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) turun 2 poin (0,65 persen) di harga Rp 306 per lembar saham. PT Sentul City Tbk (BKSL) yang stagnan di harga Rp 100 per lembar saham. Namun ada juga saham yang masih bergerak positif seperti PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yg akhir pekan lalu naik 2 poin (0,55 persen) di harga Rp 366 per lembar saham. PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) naik 15 poin (2,75 persen) di harga Rp 560 per lembar saham. Dan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) yang naik 5 poin (0,61 persen) di harga Rp 830 per lembar saham. Reza menyampaikan, kebutuhan rumah memang ada, namun mahalnya harga rumah masih menjadi pertimbang masyarkat untuk membeli rumah. &ldquo;Orang akan menilai, kebutuhan rumah memang ada tapi kalau dia mampu nya sementara sewa atau ngontrak, ya itu yang dipilih... (harga saham properti) Muaranya kan ke daya beli masyarakat.. sekarang rumah baru misalkan harga Rp900jt-1,4 M.. Di kasih keringanan KPR.. Sementara dia punya daya beli di Rp180-250jt.. Gak match laahh,&rdquo; tututnya. Reza menuturkan, dampak realisasi terhadap kebijakan tersebut akan terasa pada perusahaan properti yang berfokus pada segmen hunian menengah dan menengah kebawah. &ldquo;Akhirnya yang nikmati LTV ya.. Orang-orang yang punya uang lebih dimana dia beli rumah untuk di kontrakin lagi.. kalau (perusahaan properti) Mreka kan trgantung dari berapa banyak rumah baru yang terjual. Mungkin yang (berdampak bagus) jual segmen low to mid ya,&rdquo; tandasnya.

DP Nol Persen Siap Diberlakukan, Begini Pergerakkan Saham Properti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/daripada-bebas-dp-masyarakat-lebih-butuh-bunga-cicilan-murah_m_226101.jpg" alt="Ilustrasi: masyarakat lebih membutuhkan KPR dengan cicilan murah daripada bebas DP." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: masyarakat lebih membutuhkan KPR dengan cicilan murah daripada bebas DP.</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Baru-baru ini Bank Indonesia melonggarkan aturan Loan to Value (LTV) menjadi 100 persen bagi pembeli rumah pertama. Hal itu membuat pembeli rumah pertama bebas dari biaya down payment (DP) atau uang muka. Akan tetapi, konsumen lebih banyak memilih mengkredit rumah dengan cicilan rendah alias bunga rendah, ketimbang bebas DP. Dikutip dari website Jual Beli Properti Rumah123.com, dalam risetnya belum lama ini menyatakan, dari 1.922 responden yang diminta pendapatnya, masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta lebih mampu membayar uang muka dibandingkan yang berpenghasilan di atas Rp 10 juta. 43,62 persen konsumen yang berpenghasilan di atas Rp 10 juta mengaku tidak mampu membayar DP. Sementara itu, 43,24 persen konsumen kelompok penghasilan di bawah Rp 10 juta mengaku mampu membayar DP. General Manajer Rumah123.com Ignatius Untung mengatakan, orang-orang berpenghasilan di atas Rp 10 juta mengalami kesulitan mengumpulkan uang muka rumah karena terjebak pada cicilan kartu kredit dan kredit tanpa agunan. Hal itu menggerus penghasilan mereka. &ldquo;Janji jangan mudah tergoda dengan janji manis promo bunga nol persen (kartu kredit),&rdquo; tuturnya. Sementara, masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta punya masalah lain yang lebih besar angkanya, yakni membayar cicilan bulanan. Dari 1.922 responden di Jabodetabek, 33,33 persen masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 10 juta kesulitan membayar cicilan. Sedangkan yang berpenghasilan di atas Rp 10 juta yang mengaku tak mampu bayar cicilan ada 23,34 persen. Perbedaannya sangat jauh. Dengan data tersebut, sebut Ignatius, uang muka bukanlah isu utamanya. Hal yang menjadi poin penting sebetulnya adalah masalah besaran cicilan yang harus ditanggung oleh debitur selama belasan bahkan puluhan tahun. Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran Aldi Garibaldi, Capital Markets &amp; Investment Services Colliers Indonesia menuturkan, pembebasan LTV untuk kepemilikan tak akan banyak membantu pembeli apabila amortisasi atau jangka waktu angsuran tidak ditambah. Idealnya, jangka waktu angsuran yang mesti diberikan apabila tak ada uang muka adalah 30 tahun. Hal ini juga tak akan membuat perbankan menjadi rugi. Justru cara ini dapat membuat Non Performing Loan (NPL) perbankan jadi berkurang. "Kalau dia gak perpanjang angsuran jadi 30 tahun, maka dia (bank) akan tetap dapat NPL sebab pembeli dapat bunganya terlalu tinggi," ujarnya Aldi di Jakarta, Rabu (4/7). Dia meyakini jika amoritasi atau angsuran yang diperpanjang juga minim risiko. Sebab orang yang mencicil rumah dalam jangka waktu lebih panjang tidak akan kabur. Dia mencontohkan data di United Nation bahwa penyumbang kredit macet sesungguhnya bukanlah orang dengan penghasilan rendah karena mereka <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/25/06/2018/sentimen-relaksasi-ltv-bisa-jadi-amunisi-baru-penguatan-rupiah" target="_blank">membeli rumah</a> untuk dijadikan aset. "Waktu saya ke UN dia bilang kalau orang miskin itu tidak pernah nunggak. Dibanding orang kaya, karena orang kaya tuh kadang banyak berkilah misal dia kan punya banyak bisnis yang bermitra dengan bank itu, misal kalau dia mau nunggak terus mengancan nanti saya tarik semua nih dari bank anda. Kemudian bank-nya takut. Sedangkan orang miskin gak mungkin melakukan itu karena itu akan menjadi asetnya," terangnya. Dia berharap adanya kebijakan pelonggaran <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/07/07/2018/pengembang-sesuaikan-strategi-bisnis-dengan-adanya-program-ltv" target="_blank">LTV</a> bukan hanya jadi satu-satunya cara untuk dapat mempermudah masyarakat bisa memiliki properti. Kebijakan moneter juga harus bisa menjaga suku bunga perbankan tetap terjaga.

Daripada Bebas DP, Masyarakat Lebih Butuh Bunga Cicilan Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kebijakan-dp-nol-persen-bisa-dongkrak-pertumbuhan-kpr-hingga-13-persen_m_224497.jpeg" alt="Ilustrasi penjualan rumah baru diprediksi akan tumbuh seiring dengan akan diberlakukannya kebijakan DP Nol Persen" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penjualan rumah baru diprediksi akan tumbuh seiring dengan akan diberlakukannya kebijakan DP Nol Persen</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) per 1 Agustus 2018 akan membebaskan aturan pembayaran down payment (DP) atau uang muka untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah pertama melalui relaksasi kebijakan maksimum nilai kredit atau Loan To Value (LTV). BI menilai, hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 13,46 persen hingga akhir tahun. Dengan demikian bisa berkontribusi 0,04 persen pada pertumbuhan ekonomi. "Kontribusi ke PDB (Produk Domestik Bruto) 0,04 persen tahun ini, dari pertumbuhan KPR 13,46 persen di 2018,&rdquo; kata Asisten Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam diskusi bersama media di Gedung BI, Jakarta, Senin (2/6). Filianingsih menyampaikan, pihaknya mencatat pertumbuhan KPR posisi bulan Mei 12,75 persen. BI berharap, kebijakan ini akan berdampak signifikan pada pertumbuhan kredit dalam 9 bulan atau 3 kuartal ke depan yakni diperkirakan pada pertengahan 2019. "Kalau kita lihat kebijakan LTV kemarin (tahun 2016) hampir satu tahun baru meningkat (pertumbuhan kredit). Tapi kita berharap ini mungkin bisa lebih cepat karena adanya stimulus bagi pembeli tipe investasi," tuturnya. Sementara itu, lanjutnya, target pertumbuhan kredit secara keseluruhan masih sesuai rencana 10 persen-12 persen di akhir tahun. &ldquo;Ini targetnya akan tercapai karena posisi kredit Mei sudah 10,26 persensecara year on year. Semoga bisa tercapai di upper level," tandasnya.

Kebijakan DP Nol Persen Bisa Dongkrak Pertumbuhan KPR Hingga 13 Persen

relaksasi ltv

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#relaksasi ltv

Berita Terkini