<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/BANK-MANDIRI-26-1607852586.jpg" alt="Bank Mandiri terbitkan kebijakan Perlakuan Khusus Kredit/Pembiayaan bagi Korban Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 11 Desember 2025/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Bank Mandiri terbitkan kebijakan Perlakuan Khusus Kredit/Pembiayaan bagi Korban Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 11 Desember 2025/(Istimewa).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Bank Mandiri terus menegaskan komitmennya sebagai lembaga keuangan milik negara yang mengusung fungsi sebagai agen pencipta nilai sosial. Sejalan dengan komitmen tersebut, Bank Mandiri tidak hanya aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan dan pendampingan kepada masyarakat, tetapi juga aktif berkolaborasi dengan regulator dalam pemberian perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Risk Management Bank Mandiri Danis Subyantoro menyampaikan, kebijakan pemberian perlakuan khusus ini merupakan respons cepat dan adaptif perseroan sejalan dengan diterbitkannya kebijakan Perlakuan Khusus Kredit/Pembiayaan bagi Korban Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 11 Desember 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini menjadi landasan bagi perbankan, termasuk Bank Mandiri, untuk memberikan perlakuan khusus kepada debitur terdampak sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Dampak Bencana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, kami telah melakukan pendataan dari kantor wilayah Bank Mandiri yang berpotensi terdampak bencana. Berdasarkan pendataan tersebut, Bank Mandiri memperkirakan jumlah debitur terdampak bencana di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebanyak lebih dari 30.000 debitur. Dari jumlah itu, lalu dilakukan pengkategorian debitur ke dalam klasifikasi berat, sedang, dan ringan berdasarkan tingkat dampak bencana serta kemampuan pemulihan pembayaran kewajiban,&rdquo; ujar Danis dalam keterangan resminya, Rabu (24/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/016981361/bank-mandiri-segarkan-komisaris-pertebal-pengawasan-di-tengah-ekspansi">Bank Mandiri Segarkan Komisaris, Pertebal Pengawasan di Tengah Ekspansi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia melanjutkan bahwa data debitur terdampak tersebut bersifat sementara dan akan terus disesuaikan, tergantung pada hasil pendataan lanjutan dan proses identifikasi lapangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, perlakuan khusus atas kredit maupun pembiayaan diberikan secara menyeluruh kepada debitur yang terdampak bencana. Relaksasi ini mencakup penilaian kualitas kredit yang difokuskan pada ketepatan pembayaran atau satu pilar bagi kredit dengan plafon hingga Rp10 miliar serta program restrukturisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program perlakuan khusus ini akan berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 10 Desember 2025, sebagai upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016969553/hadir-langsung-dirut-dan-jajaran-direksi-bank-mandiri-pastikan-kesiapan-bantuan-bagi-masyarakat-terdampak-bencana-di-sumatera">Hadir Langsung, Dirut dan Jajaran Direksi Bank Mandiri Pastikan Kesiapan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam rangka pelaksanaan hal tersebut, tim Bank Mandiri di wilayah terdampak akan secara aktif berkoordinasi dengan debitur terdampak untuk dapat dilakukan pemberian perlakuan khusus dengan mengutamakan kepentingan kondisi dan kebutuhan debitur,&ldquo; tutup Danis.</div>

Selain menyalurkan bantuan kemanusiaan, Bank Mandiri berkoordinasi dengan Regulator merelksasi kredit bagi debitur terdampak bencana.

Ringankan Beban Nasabah Terdampak Bencana Sumatera, Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/BENCANA-16-A-2875570928.jpg" alt="Korban terdampak banjir tengah membersihkan sisa lumpur akibat banjir. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Korban terdampak banjir tengah membersihkan sisa lumpur akibat banjir. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan relaksasi mulai diberikan perbankan untuk meringankan beban nasabha yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Kebijakan keringanan diberikan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) melalui skema restrukturisasi kredit guna menjaga keberlangsungan kemampuan bayar debitur pascabencana sekaligus mendukung pemulihan ekonomi di daerah terdampak. &ldquo;Kami sangat prihatin atas musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk para nasabah yang menerima kredit konsumer BTN. Dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah memastikan masyarakat memiliki ruang untuk pulih tanpa terbebani tekanan finansial yang berlebihan,&rdquo; ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Ia menegaskan bahwa relaksasi kredit diberikan sebagai bentuk keberpihakan BTN kepada nasabah kredit konsumer yang terdampak langsung bencana, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan. &ldquo;Relaksasi kredit kami berikan secara terukur dan berbasis kondisi riil di lapangan kepada nasabah kredit konsumer. Kami ingin memastikan nasabah terdampak tidak kehilangan kesempatan untuk bangkit, sekaligus tetap dapat menjalankan kewajiban kreditnya secara berkelanjutan,&rdquo; kata Nixon. BTN mencatat 22.879 nasabah kredit konsumer terdampak banjir dan tanah longsor yang tersebar di wilayah kantor BTN di Banda Aceh (BSN), Medan, Padang, dan Pematang Siantar, dengan total nilai baki debet kredit konsumer mencapai Rp1,93 triliun. &ldquo;Data jumlah nasabah terdampak ini masih akan terus bergerak seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan. Karena itu, relaksasi kredit kami berikan secara bertahap dan adaptif, sesuai kondisi terbaru di masing-masing wilayah terdampak,&rdquo; ujar Nixon. Nixon menjelaskan bahwa relaksasi kredit diberikan berdasarkan tingkat dampak bencana yang dialami nasabah kredit konsumer. Nasabah dengan kategori terdampak ringan memperoleh masa tenggang pembayaran angsuran hingga 6 bulan, kategori terdampak sedang hingga 9 bulan, dan kategori terdampak berat hingga 12 bulan. Kebijakan restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi bank. &ldquo;Kami melakukan klasifikasi dampak secara menyeluruh agar kebijakan relaksasi benar-benar tepat sasaran. Setiap nasabah kredit konsumer mendapatkan perlakuan sesuai kondisi yang dialami, bukan disamaratakan,&rdquo; jelas Nixon. Sebagai bagian dari kepedulian sosial perusahaan, BTN juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp8 miliar kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Ke depan, BTN akan terus memantau kondisi nasabah kredit konsumer terdampak serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah daerah guna memastikan kebijakan relaksasi kredit dan upaya pemulihan pascabencana berjalan efektif dan berkelanjutan.

Relaksasi kredit diberikan secara terukur dan berbasis kondisi riil di lapangan kepada nasabah kredit konsumer.

Bantu Konsumer Terdampak Bencana Sumatera, BTN Beri Relaksasi Kredit kepada 22.879 Nasabah Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/AIRLANGGA.jpg" alt="Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar" width="100%">
<figcaption>Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angin segar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih berjuang menggerakan usahanya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan relaksasi kredit UMKM tengah diusulkan diperpanjang hingga April 2024 guna mempercepat pemulihan UMKM dan ekonomi nasional.  Usulan tersebut mengemuka pada saat rapat koordinasi terkait evaluasi pelaksanaan penyaluran KUR pada semester I 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat.  "Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga dalam keterangannya.  UMKM telah menorehkan peran penting sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level terkecil.  Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama pemerintah untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan KUR.  Pada 2022, pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 triliun.  Hingga kini, penyaluran KUR untuk triwulan I 2022 telah mencapai Rp 93,34 triliun dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 2,08 persen dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR pada Juni 2022 sebesar Rp 179,67 triliun.  "Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap PDB menjadi sebesar 2,08 persen terhadap PDB pada triwulan I 2022," ujarnya.  Selain itu, KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja.  Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41 persen (yoy) dibandingkan Juni 2021, sehingga pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp 373,17 triliun. Sedangkan, total outstanding KUR sejak Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp 507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.  Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak 2015 hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 juta debitur atau 39 persen dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.  Peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan capaian terbesar pada skema KUR mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017 dan pada 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72 persen dari total debitur baru pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021.  Adapun guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp 470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp 585 triliun.

Menko: Relaksasi Kredit UMKM Diusulkan Diperpanjang Hingga April 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/KERJASAMA.jpg" alt="Penandatanganan perjanjian kerja sama Direktur Utama Bank DKI, Zainuddin Mappa dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadyanto terkait penempatan dana Rp 2 triliun untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan perjanjian kerja sama Direktur Utama Bank DKI, Zainuddin Mappa dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadyanto terkait penempatan dana Rp 2 triliun untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menempatkan dana senilai Rp 2 triliun di Bank DKI untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Penandatanganan perjanjian kerja sama Direktur Utama Bank DKI, Zainuddin Mappa dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadyanto di Jakarta.  Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/7) mengatakan, sebagai agent of development, Bank DKI memiliki peran dalam pembangunan ekonomi di DKI Jakarta.  "Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat khususnya kementerian keuangan yang telah mempercayakan Bank DKI. Rencananya, dana tersebut akan kita manfaatkan untuk penyaluran kredit kepada sektor produktif sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Herry.  Diungkapkan, Bank DKI telah melakukan sejumlah upaya termasuk memberikan kebijakan relaksasi kredit bagi sektor usaha yang terdampak Covid-19. Relaksasi yang diberikan kepada debitur di antaranya kredit mikro, kecil dan konsumer.  Bank DKI juga melakukan penangguhan terhadap pokok pinjaman dan menurunkan suku bunga. Semua kami tangguhkan pokok pinjaman dalam jangka waktu enam bulan, tapi setiap tiga bulan akan kami review kembali”, tutup Herry.  Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penempatan dana di BPD ini merupakan kelanjutan pemerintah pusat setelah sebelumnya telah menempatkan dana pada 4 Bank Himbara sebesar Rp30 triliun.  Penempatan dana pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang merupakan bagian dari kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah Tempatkan Dana Rp 2 Triliun di Bank DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bos-bca-rezim-bunga-rendah-tak-ada-lagi_m_231159.jpg" alt="Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja" width="100%">
<figcaption>Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menilai bahwa pemerintah bergerak cepat untuk menyelamatkan perekonomian. Salah satunya dilakukan pada industri sektor perbankan. Langkah ini ditempuh dengan memberikan sejumlah arahan mulai dari memberi penundaan cicilan hingga restrukturisasi kredit.  Meskipun begitu, Jahja mengaku pernah merasa khawatir bahwa para nasabah akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunda cicilan mereka. Apalagi, Dana Pihak Ketiga (DPK) dari nasabah juga mempengaruhi kelangsungan hidup industri perbankan.  "Ada positif negatifnya, awalnya kami khawatir, wah, bagaimana kalau semua nasabah nggak mau bayar, kan bank juga menggunakan dana masyarakat," tuturnya melalui diskusi online, Rabu (10/6).  Akan tetapi, di BCA sendiri, dirinya memperkirakan hanya ada 14 persen nasabah yang memakai relaksasi kredit tersebut, di mana didominasi oleh nasabah korporasi yang butuh restrukturisasi hingga akhir tahun nanti. Dengan begitu, berarti terlihat bahwa sebagian besar nasabah tidak mengalami kesulitan dalam membayar cicilan kredit.  "Hingga akhir tahun, hanya 14 persen yang butuh restrukturisasi, dan itu banyak yang nggak masuk kategori, tapi dengan pengurangan bunga 1, 2, 3 persen mereka sudah oke," tambahnya.  Adapun, saat ini pembayaran cicilan kredit nasabah memakai mekanisme tailormade yang menyesuaikan dengan kondisi keuangan  nasabah. Ada yang memperpanjang jangka waktu pembayaran dan cicilannya diringankan, ada juga menghentikan sementara waktu dengan ketentuan bunga.  "Kecuali untuk KPR dan KKB, itu sesuai ketentuan, awalnya memang belum jelas, semua mengharap bisa dapat pengurangan cicilan, apakah kena (dampak) atau enggak," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0B3YaKIPQZ0  https://www.youtube.com/watch?v=RsW-wwi_NxY  https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU

Dirut BCA Ungkap Imbas Pandemi di Sektor Perbankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/baru-mau-bangun-gedung-ketua-ojk-selama-ini-kami-numpang_m_.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebutkan bahwa perbankan telah melakukan restrukturisasi terhadap 5,33 juta debitur akibat melesunya ekonomi akibat terdampak Covid-19. Adapun, data hingga per 26 Mei 2020 mencatatkan total outstanding yang berjumlah Rp 517,2 triliun.  Dari total itu, outstanding restrukturisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 250,6 triliun berasal dari 4,55 juta debitur dan non-UMKM berjumlah Rp 266,5 triliun dari 780 ribu debitur.  “Jadi kita melakukan mapping debitur perbankan menjadi tiga klaster yakni UMKM, BUMN, dan swasta,” ungkapnya melalu video conference, Kamis (4/6).  Kata dia, terkait total outstanding restrukturisasi di perusahaan pembiayaan per 2 Juni 2020 mencapai angka Rp 80,55 triliun dengan 2,6 juta kontrak yang telah disetujui.  “Terdapat 485 ribu kontrak yang masih dalam proses persetujuan,” tutur dia.  Selain itu, Wimboh pun mengaku optimis bahwa likuiditas perbankan akan tetap stabil. Hal itu diyakini sejalan dengan kebijakan Quantitative Easing oleh Bank Indonesia (BI) yang telah menyuntikkan likuiditas sebesar Rp 583,8 triliun.  “Ini yang banyak menikmati bank-bank besar sebagai player atau supplier di pasar uang antarbank sehingga menurut kami dari amunisi secara market tidak ada masalah,” tutur dia.  Pemerintah pun saat ini juga telah menempatkan dana ke bank jangkar sebagai penyangga likuiditas perbankan. Hal tersebut tertuang di dalam PP Nomor 23 Tahun 2020.

Perbankan Restrukturisasi 5,33 Juta Debitur Senilai Rp 517,2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai bahwa kondisi likuiditas di sektor perbankan masih terbilang baik. Melihat kemampuan perbankan yang hingga saat ini masih memberikan relaksasi dunia usaha dan kredit.  Keamanan industri perbankan nasional juga terlihat dari kepemilihan surat berharga negara (SBN), di mana SBN tersebut juga dapat dijaminkan (repo) kepada BI.  "Pendanaan likuiditas untuk relaksasi dunia usaha, relaksasi kredit dan sebagainya sesuai dengan PP Nomor 23 2020 tentu saja bank-bank akan memenuhinya dari repo SBN yang mereka miliki ke BI," ujarnya usai rapat terbatas melalui telekonferensi pers, Rabu (3/6).  Kata dia, menyediakan dana likuiditas merupakan tugas BI sebagai bank sentral kepada para perbankan guna mendukung keberhasilan dari program relaksasi kredit yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN).  Secara keseluruhan, industri perbankan nasional saat ini memiliki SBN sekitar Rp 886 triliun. Di mana, sebesar Rp 520 triliun bisa di-repo-kan kepada BI untuk pendanaan relaksasi dunia usaha dan kredit, sebelum nanti memerlukan penempatan bantuan dana dari pemerintah.  "Bank-bank secara keseluruhan itu memang mempunyai SBN sejumlah sekitar Rp 886  Triliun, di mana di antaranya sejumlah Rp 520-an triliun itu bisa di-repo-kan," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DET88rHiH6Q  https://www.youtube.com/watch?v=RsR1NEdmCys  https://www.youtube.com/watch?v=2ugalnMRAas

Likuiditas Masih Aman, Perbankan Harus Tetap Layani Relaksasi Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ojk-meramalkan-pertumbuhan-ekonomi-tahun-politik-53-persen_m_.jpg" alt="Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengeluarkan kebijakan relaksasi di sektor perbankan untuk memberikan ruang likuditas dan permodalan kepada perbankan sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.  "Kebijakan stimulus lanjutan ini dikeluarkan setelah OJK mencermati dampak  pandemi Covid-19 yang cenderung menurunkan aktivitas perekonomian  sehingga berefek kepada sektor keuangan melalui transmisi pelemahan sektor riil," terang Deputi Komisioner Humas Dan Logistik Anto Prabowo dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5).  Dalam hal ini, paket kebijakan stimulus lanjutan itu berlaku bagi bank umum konvensional dan syariah serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR syariah.  Bagi bank umum konvensional dan syariah adalah penambahan relaksasi pelaporan, perlakuan, governance atas kredit dan pembiayaan yang direstrukturisasi. Untuk pelaporan, OJK memberikan fasilitas untuk melaporkan kredit dan pembiayaan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Bank dapat mengisi kolom Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan diisi “1 = Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi” dan kolom Keterangan diisi “Covid-19”.  Kemudian, untuk perlakuan kredit atau pembiayaan restrukturisasi, OJK mengecualikan perhitungan aset berkualitas rendah atau Loan at Risk (LAR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Lalu, persetujuan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, perbankan dapat melakukan persetujuan restrukturisasi kredit dengan beberapa alternatif governance dengan tetap memperhatikan prinsip obyektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajaran.  Dari segi penyesuaian implementasi selama periode relaksasi, di mana sebelumnya perbankan berkewajiban memenuhi syarat Capital Conservation Buffer dalam komponen modal sebesar 2,5 persen dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi bank BUKU 3 dan BUKU 4 untuk sementara ditiadakan sampai dengan 31 Maret 2021.  Lalu, untuk kewajiban pemenuhan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) bagi bank BUKU 3, BUKU 4, dan Bank Asing harus dipelihara  serendah-rendahnya sebesar 85 persen sampai dengan 31 Maret 2021. Bank juga wajib menyusun rencana tindak untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR menjadi 100 persen paling lambat 30 April 2021.  Dari sisi penilaian Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) berdasarkan jangka waktu kepemilikan juga dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Setelah tenggat waktu tersebut, penilaian kualitas AYDA kembali mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank berdasarkan periode kepemilikan oleh bank sejak AYDA dieksekusi tanpa  memperhitungkan periode relaksasi.  "Keempat, kewajiban penyediaan dana pendidikan oleh bank untuk tahun 2020 dapat kurang dari 5 persen anggaran biaya sumber daya manusia," tuturnya.  Sedangkan kebijakan relaksasi untuk BPR dan BPRS dapat membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) umum kurang dari 0,5 persen atau tidak membentuk PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar berupa penempatan pada bank lain dan kredit atau pembiayaan dengan kualitas Lancar untuk laporan bulanan sejak posisi April 2020.  Kedua, adalah penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana antarbank (PDAB) untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS dikecualikan dari ketentuan BMPK atau BMPD, maksimal 30 persen dari modal BPR dan BPRS, untuk seluruh pihak terkait dan tidak terkait. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.  Dari segi AYDA berdasarkan jangka waktu kepemilikan juga dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Selanjutnya BPR/BPRS dapat menggunakan persentase nilai AYDA posisi 31 Maret 2020 sebagai faktor pengurang modal inti dan diharapkan dapat membantu bank memperkuat  permodalan yang disebabkan kerugian sebagai dampak Covid-19.  Terakhir, bagi BPR dan BPRS pun dapat menyediakan dana pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM tahun 2020 kurang dari 5 persen dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.  Sebagai informasi, sebelumnya OJK sudah menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk perbankan dan restrukturisasi pinjaman di perusahaan pembiayaan. Sampai posisi 18 Mei 2020, 95 bank telah mengimplementasikan restrukturisasi kredit pada 4,9 juta debitur dengan nilai outstanding Rp458,8 triliun.  Sementara untuk perusahaan pembiayaan posisi 26 Mei 2020, dari 183 perusahaan pembiayaan sudah melakukan restrukturisasi sebanyak 2,1 juta kontrak dengan jumlah outstanding Rp 66,78 triliun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0_ocGCVQTnc  https://www.youtube.com/watch?v=WRFlZ-7MPRs  https://www.youtube.com/watch?v=QPAL0hluO6c

OJK Tambah Paket Kebijakan Stimulus Covid-19 Untuk Perbankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/jokowi-ANtara.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan telah menyiapkan stimulus Rp 34 triliun untuk merelaksasi pembayaran cicilan dan mensubsidi bunga kredit bagi petani dan nelayan. Pemberian insentif ini dilakukan untuk meringankan biaya produksi petani dan nelayan selama masa pandemi Covid-19.  "Kita sudah putuskan, sudah berjalan, pemerintah telah menyiapkan Rp 34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit," kata Jokowi dilansir dari Antara, Kamis (28/5).  Hal tersebut dia sampaikan saat membuka Rapat Terbatas (Ratas) Insentif Bagi Petani dan Nelayan Dalam Rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok di Istana Merdeka, Jakarta. Insentif fiskal dari pemerintah ini akan disalurkan melalui program Kredit Usaha Rakyat, PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar), Kredit Ultra Mikro Pegadaian, serta program di perusahaan pembiayaan lainnya.  Selain itu, lanjut Jokowi, terdapat penundaan angsuran dan pemberian subsidi melalui program di Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPM UKP), Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), ataupun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pertanian (Kementan). Sedangkan stimulus dari instrumen nonfiskal, pemerintah akan menjamin kelancaran rantai pasok dengan ketersediaan bibit, pupuk, dan alat produksi bagi petani dan nelayan.  "Kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk, alat-alat produksi," ujarnya.

Presiden Siapkan Rp 34 Triliun untuk Relaksasi Kredit Petani-Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/10-tahun-terakhir-investasi-bodong-keruk-dana-masyarakat-rp-888-t_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkaan bahwa hingga kini masih ada kesalahpahaman terkait program restrukturisasi antara masyarakat atau debitur dengan bank maupun perushaaan leasing. Hal ini pun membuat distorsi (penyimpangan) di lapangan.  Dia menuturkan bahwa saat ini masyarakat masih banyak yang belum paham secara detil mengenai program restrukturisasi. Pasalnya, relaksasi yang diberikan itu berbeda-beda dari setiap bank.  "Masyarakat banyak yang belum paham, terjadi perbedaan antara debitur dengan bank sehingga terjadi distorsi di lapangan," ungkap Wimboh dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5).  Berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020, dikatakan bahwa debitur yang ingin mengajukan restrukturisasi atau kelancaran pembayaran kreditnya itu harus dalam kondisi lancar sebelum periode pandemi Covid-19 atau sebelum Maret 2020.  "Kredit yang bisa direstrukturisasi itu sebelumnya harus tidak macet. Restrukturisasi juga dapat dengan cepat diberikan pada UMKM," tuturnya.  Seperti diketahui, pada POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. Mekanisme restrukturisasi kredit atau pembiayaan bisa dilaksanakan berdasarkan penilaian kualitas aset, yakni dengan cara: a. penurunan suku bunga b. perpanjangan jangka waktu c. pengurangan tunggakan pokok d. pengurangan tunggakan bunga e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

OJK Sebut Banyak Masyarakat yang Masih Belum Paham Relaksasi Kredit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#relaksasi kredit

Berita Terkini