<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/bhima-3289316956.jpg" alt="Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara." width="100%">
<figcaption>Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyoroti keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menyesuaikan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dia mengatakan, penyesuaian TKDN pada saat terjadinya perang dagang dunia bisa berujung blunder. "Kalau buru-buru hapus kuota impor (pada TKDN), sementara saat perang dagang Indonesia jadi tujuan impor dari berbagai negara, apa itu tidak blunder?" kata Bhima saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (10/4). Bhima menegaskan, penghapusan kuota impor pada TKDN seolah-olah berkeinginan untuk memberantas rantai impor. Namun, perlindungan bagi industri domestik juga harus diperhatikan. Menurutnya, seharusnya Presiden Prabowo harus mempunyai sejumlah pertimbangan sebelum benar-benar menginstruksikan penyesuaian kebijakan TKDN. Seperti halnya perang dagang yang membuat produsen dan berbagai negara mencari pasar alternatif pakaian jadi dari Vietnam, Kamboja, dan Tiongkok. Hal ini tentu akan membanjiri pasar Indonesia. "Pelaku usaha domestik banyak yang meminta Permendag 8 Tahun 2024 segera direvisi, tapi ini malah tidak dilakukan. Kalau impornya dilonggarkan, bukankah ini sama dengan bunuh diri," jelas dia. Selain itu, ia juga menyoroti program Presiden Prabowo yang berkaitan dengan swasembada pangan. Bhima menekankan bahwa program ini tak relevan lantaran impor pangan yang sudah membengkak akan semakin melonjak. "Buat apa bikin food estate, dan bangun waduk kalau pangan impor makin deras masuk. Prabowo sepertinya tidak paham konsekuensi dari dibukanya keran importasi," tutup Bhima. Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar regulasi mengenai TKDN dibuat dengan fleksibel dan realistis. Hal itu dilakukan guna menjaga daya saing industri Tanah Air di pasar global. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4). "TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau Saudara, mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin," kata Prabowo. "Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," sambungnya.&nbsp; &nbsp;

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengkritik kebijakan TKDN Prabowo Subianto yang berpotensi merugikan industri domestik.

Celios Nilai Kebijakan Prabowo Tak Tepat Timing, Impor Tanpa Kuota saat Perang Dagang Sama Saja Bunuh Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pasar-Swalayan-Sepi-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Suasana sepi salah satu pasar swalayan di Serpong, Tangerang Selatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengklaim pendapatan mal atau pusat perbelanjaan anjlok 90 persen karena penerapan Pembatasan Sosial Berska" width="100%">
<figcaption>Suasana sepi salah satu pasar swalayan di Serpong, Tangerang Selatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengklaim pendapatan mal atau pusat perbelanjaan anjlok 90 persen karena penerapan Pembatasan Sosial Berska</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Peraturan baru ini merevisi Permendag 36/2023 tentang larangan pembatasan (lartas) barang impor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peraturan yang baru dikeluarkan pemerintah itu mendapat sambutan positif.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pengusaha sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Arnes Lukman menyambut baik dengan diterbitkannya Permendag Nomor 8 tahun 2024 tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, para pengusaha mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam aturan impor. Ia mengutarakan, para pelaku usaha di sektor retail sangat terbantu dengan upaya pemerintah mengatasi masalah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah, dengan adanya Permendag Nomor 8 artinya mengubah dan menganulir Permendag Nomor 7 tahun 2024 yang baru dikeluarkan,&nbsp;dimana persyaratan kembali seperti yang lama. Kami pengusaha merasa sangat terbantu dengan itu," kata Arnes kepada wartawan, Senin (20/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arnes menyebut, Permendag 8/2024 ini setelah aturan sebelumnya membuat persyaratan yang lebih kompleks. Sebab, aturan sebelumnya membuat laju perekonomian mendadak melambat di tengah situasi yang juga tidak terlalu baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan terbitnya Permendag 8/2024, setidaknya situasi ini sudah teratasi," ucap Arnes.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal ini Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan yang dengan cepat merespon keluhan para pelaku usaha yang terdampak akibat berlakunya Permendag Nomor 7/2024 dan Permendag Nomor 36/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Langkah pemerintah dalam hal ini melibatkan Kementerian Koordinator bidang perekonomian, Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan Keuangan sangat patut diapresiasi," papar Arnes.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arnes menegaskan, Permendag 8/2024 jangan disalahartikan dengan anggapan bahwa semua barang impor bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Ia meyakini, pemerintah akan tetap membatasi barang-barang impor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Persoalannya bukan mudah, justru barang impor tetap diperiksa dan diperhatikan, tapi kategori barangnya kan beragam, sesuai dengan kebutuhan market, harus menjadi perhatian mana barang yang memang secara global itu ada di pasar dan mana yang memang perlu dihadang supaya bisa juga menjaga stabilitas dalam negeri dan produksi dalam negeri," pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Alhamdulillah, dengan adanya Permendag Nomor 8 artinya mengubah dan menganulir Permendag Nomor 7 tahun 2024 yang baru dikeluarkan," katanya

Pemerintah Dinilai Responsif Berikan Relaksasi Perizinan Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Bawang-Putih-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih" width="100%">
<figcaption>Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak memperpanjang aturan relaksasi impor untuk bawang putih dan bawang bombai. Seperti diketahui relaksasi impor itu berakhir pada 31 Mei 2020. Kebijakan tersebut juga diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019, tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.  Sekretaris Jenderal Kemendag, Oke Nurwan, mengatakan bahwa tidak ada perpanjangan untuk kebijakan relaksasi impor untuk kedua komoditas tersebut. "Saat ini tidak ada rencana memperpanjang. Selanjutnya bisa dengan prosedur normal kembali," katanya kepada JawaPos.com, Senin (1/6).  Di dalam beleid tersebut, dikatakan bahwa ketentuan mengenai impor bawang putih dan bawang bombai dikecualikan dari Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor (LS). Meskipun begitu, para importir tetap harus mengantongi izin Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kementan) sebelum melakukan impor.  Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Induk Kramat Jati, Anas mengatakan bahwa harga bawang putih di Jakarta menjadi stabil. Sebelumnya harganya menlonjak drastis. Stabilnya harga tersebut karena kebijakan relaksasi impor dari pemerintah.  “Kondisi sekarang harga murah dan stabil, bawang putih jenis kating kami jual Rp 15.000 per kg, kalau sudah dikupas Rp 18.000 per kg. Sedangkan jenis banci atau honan lebih murah, kami jual seharga Rp 12.000,” ungkap Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/5).  Anas berharap kebijakan relaksasi impor yang diberlakukan oleh pemerintah ini untuk selamanya, tidak cukup hanya saat pandemi saja. Karena kebijakan relaksasi tersebut terbukti dan berhasil menurunkan harga bawang putih.  “Mudah mudahan seperti ini terus, ini perlu kita kawal terus, jangan sampai pengusaha bikin ulah lagi, selalu membisiki pejabat kita. Sehingga harga mahal dan bikin susah rakyat banyak,” ucapnya.  Pengamat Pertanian Syaiful Bahari juga mengatakan, untuk kasus bawang putih dan bombai, ketika relaksasi diberlakukan terbukti harga turun drastis. Bombai dari Rp 150.000 per kg menjadi Rp 17.000 sampai Rp 20.000 per kg. Sehingga kedua komoditi ini menyumbang deflasi.  "Sekarang tinggal tergantung pemerintah. Apakah tetap membiarkan harga kembali bergejolak dan merugikan jutaan masyarakat sebagai konsumen karena dipaksa menerima harga yang tidak wajar. Atau tetap membuka relaksasi sambil membenahi tata niaga pangan nasional agar masalah gejolak harga tidak selalu terulang,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5SveN4r2daQ  https://www.youtube.com/watch?v=qK-MEHazEaM  https://www.youtube.com/watch?v=0AD3xte3bJg

Kemendag Tak Perpanjang Relaksasi Impor Bawang Putih dan Bombai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Bawang-Putih-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih" width="100%">
<figcaption>Pedagang bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kelangkaan pasokan bawang putih yang diindikasi karena adanya virus Corona yang 95 persen pasokan bawang putih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak sebulan terakhir harga bawang putih dan bawang bombay yang sempat melonjak tinggi akhirnya kembali turun dan stabil di rata-rata Rp 20.000 per kg. Namun, berkah harga murah yang dinikmati masyarakat kembali terusik dengan mulai naiknya harga bawang putih di pasar.  Informasi yang dihimpun, kondisi harga di pasar Beringharjo, Jogjakarta, harga bawang putih H-3 sebelum Idul Fitri mulai naik Rp 1.000. Bawang putih sinco naik dari Rp 18.000 jadi Rp 19.000 per kg. Bawang putih kating naik dari Rp 22.000 jadi Rp 23.000 per kg.  Di Surabaya harga dari importir ke distributor per 16 Mei 2020 masih Rp 10.500 per kg. Tetapi pada tanggal 20 Mei 2020 sudah naik Rp 12.500 per kg. Sementara di Jakarta, menurut salah satu ketua Asosiasi Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Haji Anas, jelang H-1 Idul Fitri harga bawang putih di Jakarta masih stabil. Stabilnya harga tersebut karena kebijakan relaksasi impor dari pemerintah.  "Kondisi sekarang harga murah dan stabil, bawang putih jenis kating kami jual Rp 15.000 per kg, kalau sudah dikupas Rp 18.000 per kilogram, sedangkan jenis banci atau honan lebih murah, kami jual seharga Rp 12.000," ungkap Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/5).  Anas berharap, kebijakan relaksasi impor yang diberlakukan oleh pemerintah ini untuk selamanya, tidak cukup hanya saat pandemi saja. Karena kebijakan relaksasi tersebut terbukti dan berhasil menurunkan harga bawang putih.  "Mudah mudahan seperti ini terus, ini perlu kita kawal terus, jangan sampai pengusaha bikin ulah lagi, selalu membisiki pejabat kita. Sehingga harga mahal dan bikin susah rakyat banyak," ucapnya.  Oleh karena itu, lanjut Anas, dirinya sangat tidak setuju jika pemerintah kembali menghilangkan relaksasi impor tersebut. "Sangat-sangat tidak setuju, karena memicu harga mahal. Buat apa harga mahal tapi barang kami tidak laku. Dan ini yang saya takutkan karena mengganggu keluar masuknya kebutuhan masyarakat, jangan salahkan kami karena di atasnya harga sudah mahal," katanya.  Sementara itu, pemerhati pertanian, Syaiful Bahari, menjelaskan masalah kenaikan harga komoditi yang terkait dengan impor seperti bawang putih, bombay, dan gula selama ini lebih banyak disebabkan oleh kebijakan restriksi atau pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah sendiri.  "Sebagai contoh bawang putih, komoditi ini selalu menuai kasus sejak 2014. Mulai dari gugatan di KPPU sampai operasi tangkap tangan oleh KPK. Sumber masalahnya satu SPI dan RIPH. Regulasi ini yang justru menyuburkan permainan kuota, penimbunan dan sampai rekayasa harga oleh sekelompok mafia pangan," jelasnya.  Untuk kasus bawang putih dan bombay, lanjut Syaiful, ketika relaksasi diberlakukan terbukti harga turun drastis. Bombay dari Rp 150.000 per kg menjadi Rp 17.000 sampai Rp 20.000 per kg. Sehingga kedua komoditi ini menyumbang deflasi.  Dengan demikian, ungkap Syaiful, sekarang tinggal tergantung pemerintah. Apakah tetap membiarkan harga kembali bergejolak dan merugikan jutaan masyarakat sebagai konsumen karena dipaksa menerima harga yang tidak wajar. “Atau tetap membuka relaksasi sambil membenahi tata niaga pangan nasional agar masalah gejolak harga tidak selalu terulang," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=On7UhQ7fwmE  https://www.youtube.com/watch?v=bx9V4NwY6rY  https://www.youtube.com/watch?v=oylD8JlcTbE

Jelang Berakhirnya Relaksasi Impor, Harga Bawang Putih Berpotensi Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/INDUSTRI-SEPATU2.jpg" alt="POTENSI BESAR: Karyawati pabrik alas kaki di Sidoarjo memproduksi sepatu. Industri alas kaki merupakan sektor manufaktur andalan untuk menopang ekspor (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>POTENSI BESAR: Karyawati pabrik alas kaki di Sidoarjo memproduksi sepatu. Industri alas kaki merupakan sektor manufaktur andalan untuk menopang ekspor (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah menerbitkan paket stimulus kedua untuk mendukung kinerja sektor industri yang terdampak wabah Covid-19. Salah satu yang terpenting adalah pembebasan bea masuk impor bahan baku. Kebijakan itu berlaku untuk 19 sektor industri tanah air.  Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pembebasan bea impor bahan baku itu merupakan upaya untuk melancarkan proses produksi pada 19 sektor industri tersebut mengingat sebagian industri masih menggantungkan bahan bakunya dari luar negeri. Sebanyak 30 persen di antaranya bergantung pada Tiongkok. Relaksasi impor itu diharapkan bisa menggerakan roda perekonomian dari sektor industri.  Kendati demikian, Agus sadar kebijakan tersebut rawan disalahgunakan. Karena itu, dia akan memastikan tidak ada penumpang gelap atau free rider. "Tidak boleh ada produk-produk impor barang jadi dalam paket ini. Intinya, kami pemerintah tidak mau ada free rider," ujar menteri 51 tahun itu pada Sabtu (14/3).  Agus mengungkapkan, pemerintah akan benar-benar mengawasi penerapan relaksasi impor tersebut agar tidak mengganggu ketersediaan produk dalam negeri. "Tentu pembebasan bea masuk bahan baku industri ini tidak boleh mengganggu produk-produk yang sudah dihasilkan industri dalam negeri," jelasnya.  Menurut Agus, dari 19 sektor industri tersebut, ada sekitar 1.022 kode harmonized system (HS) barang baku industri. Verifikasi tahap pertama menghasilkan sekitar 313 HS yang menjadi prioritas pemerintah. Kemenperin mengaku mendapatkan masukan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia soal industri-industri yang paling terdampak wabah Covid-19.  "Ini tentu sektor industri perlu melakukan corporate action untuk mencari alternatif negara mana yang bisa didapatkan bahan baku operasionalnya masing-masing," ucapnya. Yang penting, imbuh dia, kebutuhan bahan baku tercukupi dan proses produksi tidak terganggu.  Kemenperin menyadari para pelaku industri dari negara lain pun saat ini sedang susah. Karena itu, negara alternatif pemasok bahan baku industri akan mematok harga yang tinggi di pasar global.  "Sebab, tidak hanya Indonesia yang mau mendapat bahan baku. Industri dari negara-negara lain juga membutuhkan karena mengalami problem yang sama," tuturnya.  Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengapresiasi kebijakan relaksasi impor pemerintah tersebut. Sebab, saat ini pasokan bahan baku dari Tiongkok menipis.  "Tekanan ekonomi memang sedang tinggi. Untuk ekspor dan impor, memang seharusnya ada relaksasi. Terutama untuk impor bahan baku dan penolong," katanya.  POIN-POIN STIMULUS  Potongan pajak PPh pasal 21, 22, 25, dan restitusi PPN  Potongan pajak berlaku periode April–September 2020  Potensi nilai pemotongan pajak diprediksi mencapai Rp 8,15 triliun

Bea Masuk Impor Bahan Baku Dibebaskan untuk 19 Sektor Industri

relaksasi impor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#relaksasi impor

Berita Terkini

Celios Nilai Kebijakan Prabowo Tak Tepat Timing, Impor Tanpa Kuota saat Perang Dagang Sama Saja Bunuh Diri

Pemerintah Dinilai Responsif Berikan Relaksasi Perizinan Impor

Kemendag Tak Perpanjang Relaksasi Impor Bawang Putih dan Bombai

Jelang Berakhirnya Relaksasi Impor, Harga Bawang Putih Berpotensi Naik

Bea Masuk Impor Bahan Baku Dibebaskan untuk 19 Sektor Industri

Download Aplikasi JawaPos.com