<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Nadiem-Makarim-UI.jpeg" alt="Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengumumkan program penyaluran dana abadi pendidikan untuk PTNBH di Jakarta (27/6). Foto : Dokumentasi UI" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengumumkan program penyaluran dana abadi pendidikan untuk PTNBH di Jakarta (27/6). Foto : Dokumentasi UI</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana pelantikan Prof Sajidan sebagai rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo akhirnya batal. Sebab, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membatalkan pelantikan rektor terpilih periode 2023&ndash;2028 itu. Pembatalan tersebut diputuskan melalui Peraturan Mendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret pada 31 Maret 2023. Dalam pasal 5 disebutkan, pembatalan dilakukan karena peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UNS terkait pemilihan rektor (pilrek) bertentangan dengan perundang-undangan. Sebagai informasi, sebelumnya MWA menetapkan Guru Besar UNS Sajidan sebagai rektor terpilih masa bakti 2023&ndash;2028. Sajidan terpilih setelah dilakukan voting dalam rapat pleno MWA secara luring di UNS pada 11 November 2022 lalu. Dalam pemungutan suara, Prof Sajidan mendapatkan 12 suara. Disusul Prof Hartono dengan 11 suara dan Prof I Gusti Ayu Ketut Rachmi dengan 2 suara. Selain membatalkan pelantikan rektor terpilih, Nadiem membekukan anggota MWA periode 2020&ndash;2025. Pembekuan dilakukan sampai dengan adanya kepmendikbudristek yang baru. &rdquo;Hasil pemilihan dan penetapan rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk masa bakti 2023&ndash;2028 dibatalkan karena cacat hukum,&rdquo; tegas Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ristekdikti) Kemendikbudristek Nizam kemarin (3/4). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/dirjen-dikti-nizam.jpg" alt="Dirjen Dikti Kemendikbudristek Nizam. (KEMENDIKBUD)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dikti Kemendikbudristek Nizam. (KEMENDIKBUD)</figcaption>
</figure> Dia menjelaskan, sejak menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) pada 2020, UNS memang berlari cukup pesat. Namun, dari hasil kajian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek dan Biro Hukum Kemendikbudristek serta berdasar berbagai laporan, ditemukan ketidakselarasan pada sejumlah peraturan internal yang dibuat oleh MWA. Hasil kajian tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran dan disharmoni dalam penyusunan peraturan internal UNS, termasuk dalam pemilihan rektor. Nizam menegaskan, pemilihan rektor akan diulang secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan. &rdquo;Adapun proses pemilihan ulang tersebut akan dilakukan segera setelah peraturan-peraturan yang disharmoni tuntas diperbaiki,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Wakil Ketua MWA UNS Hasan Fauzi enggan memberikan keterangan secara detail. &rsquo;&rsquo;Tanya Pak Menteri atau Ketua (MWA) saja,&rdquo; ujar Hasan singkat saat ditemui Jawa Pos Radar Solo. Anggota MWA UNS Mahendra Wijaya membenarkan telah menerima surat pembekuan tersebut dan masih dipelajari lebih lanjut. &rsquo;&rsquo;Baru kami terima pagi ini (kemarin). Nanti kami pahami dulu isi suratnya seperti apa. Saya belum membaca secara detail ya (terkait isi permen),&rdquo; ujarnya. Bila sesuai jadwal, pelantikan rektor terpilih Sajidan seharusnya digelar pada 12 April. Dia akan menggantikan Jamal Wiwoho yang masa jabatannya selesai pada 10 April ini. Undangan pelantikan rektor juga telah beredar. Sajidan sendiri enggan memberikan komentar soal pembatalan pelantikannya. &rsquo;&rsquo;Kita ikuti perkembangan dulu ya. Sudah itu dulu,&rdquo; singkatnya. Pada bagian lain, Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS Sutanto mengatakan, keputusan selanjutnya dikembalikan sesuai dengan permendikbudristek. Disinggung terkait undangan pelantikan rektor terpilih, Sutanto mengaku kurang mengetahui. &rsquo;&rsquo;Saya kurang tahu soal undangan sudah beredar. Tapi setahu saya dengan permendikbudristek ini dengan sendirinya otomatis gugur, tidak berlaku,&rdquo; ungkap Sutanto setelah konferensi pers di gedung rektorat UNS kemarin. Sutanto juga mengaku belum mengetahui apakah pihak Sajidan sudah mengetahui perihal surat dari Mendikbudristek. Sedangkan kewenangan mengangkat pelaksana tugas (Plt) rektor atau pejabat yang ditunjuk menjadi rektor UNS sepenuhnya menjadi kewenangan dari Mendikbudristek. &rsquo;&rsquo;Urusan pengangkatan rektor dan seterusnya itu sepenuhnya tugas dan wewenang MWA. Dan sudah jelas dalam salah satu pasal bahwa tugas dan wewenang MWA UNS selama dibekukan dilaksanakan oleh Mendikbudristek,&rdquo; tegas Sutanto. (mia/ian/bun/c17/oni)

Mendikbudristek Nadiem Makarim membatalkan pelantikan rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo terpilih periode 2023–2028.

Mendikbudristek Nadiem Makarim Batalkan Pelantikan Rektor Baru UNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/MENWA.jpg" alt="SEPI: Kondisi markas Menwa UNS yang kini terkunci dan ditempel poster berisi tuntutan. (M. IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>SEPI: Kondisi markas Menwa UNS yang kini terkunci dan ditempel poster berisi tuntutan. (M. IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof. Dr. Jamal Wiwoho secara resmi membekukan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa UNS atau yang sering disebut resimen mahasiswa (Menwa) UNS.  Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan (SK) Rektor UNS Nomor 2815/UN27/KH/2021 tertanggal 27 Oktober 2021. Berdasarkan SK Rektor UNS tersebut, Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa UNS dilarang melakukan aktivitas apapun.  Pembekuan tersebut ditindaklanjuti dengan pemantauan dan evaluasi lebih lanjut mengenai keberadaan Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNS.  Ketua Tim Evaluasi Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 UNS Sunny Ummul Firdaus mengatakan, keputusan untuk membekukan Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa tersebut diambil setelah rektor UNS menerima rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 UNS.  Dalam rekomendasinya, tim evaluasi menemukan fakta-fakta bahwa telah terjadi pelanggaran aturan di dalam pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar Pra Gladi Patria XXXVI Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa UNS.  “Berdasar hasil pemeriksaan atas fakta-fakta berupa dokumen-dokumen dan keterangan dari beberapa pihak, tim evaluasi menyimpulkan bahwa telah terjadi aktivitas yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Kegiatan (SIK) Pendidikan dan Latihan Dasar Pra Gladi Patria XXXVI Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa UNS,” terang Sunny seperti dikutip Radar Solo, Sabtu (30/10).  Tim Evaluasi Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 UNS sendiri dibentuk oleh rektor UNS, satu hari pasca insiden yang menyebabkan meninggalnya Gilang Endi Saputra, mahasiswa sekaligus peserta diklat menwa tersebut.  Tim Evaluasi UKM Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 UNS dibentuk melalui Surat Tugas Nomor 4461/UN27/KP/2021 tanggal 25 Oktober 2021. Tim ini terdiri atas enam orang dosen dari berbagai fakultas di lingkungan UNS. Meliputi fakultas hukum (FH), fakultas kedokteran (FK), fakultas teknik (FT), fakultas ilmu budaya (FIB), dan fakultas ilmu sosial dan politik (Fisip).

Rektor UNS Resmi Bekukan Menwa, Tim Evaluasi Temukan Pelanggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Tolak-RKUHP-Di-Jakarta-Ricuh-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Mahasiswa memblokade Jl. Gatot Subroto di Depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Aksi menuntut pembatalan RKUHP yang saat ini ditunda pengesahannya oleh DPR itu berujung ricuh. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa memblokade Jl. Gatot Subroto di Depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Aksi menuntut pembatalan RKUHP yang saat ini ditunda pengesahannya oleh DPR itu berujung ricuh. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belum lama ini Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengancam akan memberikan sanksi kepada para rektor yang gagal mencegah mahasiswanya turun ke jalan. Namun, ancaman tersebut ditanggapi dengan santai oleh Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho.  Seperti dilansir dari Jawa Pos Radar Solo, Minggu (29/9), Ia tak mau ambil pusing akan ancaman Menristekdikti. Sebab menurutnya, mahasiswa UNS yang mengikuti aksi pada 24 September lalu tidak dikerahkan oleh pihak kampus.  Hal ini diperkuat dengan surat edaran yang menegaskan kalau kampus tidak terlibat dalam aksi tersebut. Bahkan, ungkap Jalam, surat edaran tersebut telah dikeluarkan pada 23 September, sehari sebelum aksi Bengawan Melawan terjadi.  “Dalam surat itu, kami memerintahkan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan bahwa kegiatan akademik tetap berjalan seperti biasa. Sehingga tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Dalam aksi tersebut, kami juga meminta agar tidak melibatkan UNS dalam bentuk apapun,” terang Jamal pada Jumat (27/9).  Maka dengan adanya surat tersebut, lanjut Jamal, segala hal yang dilakukan atas aksi tersebut menjadi tanggung jawab pribadi. Sebab, aksi tersebut bukan atas nama universitas. Karena itu, ketika menristekdikti memberi warning kepada rektor terhadap aksi tersebut, Jamal tidak khawatir.  Namun, Jamal menyatakan, ia tetap memandang demo itu bisa dilakukan sepanjang sebagai saluran informasi. Ia pun meyakini, mahasiswan UNS yang turun ke jalan tidak akan bersikap anarkistis.  “Kalau sebagai saluran informasi, pada prinsipnya, saya setuju. Tapi yang tidak saya setujui adalah cara-cara anarkistis. Itu tidak bisa kami toleransi. Karena kami tidak mendidik mahasiswa untuk itu,” tukasnya.  Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir meminta para rektor untuk mencegah mahasiswa melakukan demo. Jika gagal, dia mengancam akan memberi sanksi.  Nasir mengatakan, sanksi bagi rektor tergantung pada kondisinya. Jika terbukti melakukan pengerahan, sanksinya akan keras.  “Sanksi keras ada dua, bisa SP (Surat Peringatan) pertama, SP dua. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya ini bisa tindakan hukum,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9).

Rektor UNS Abaikan Ancaman Menristekdikti soal Demo Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/rektor-pertama-uns-diabadikan-sebagai-nama-auditorium_m_.jpg" alt="NAMA AUDITORIUM: Rektor UNS Ravik Karsidi (paling kiri) meresmikan nama gedung baru auditorium menjadi GPH Haryo Mataram." width="100%">
<figcaption>NAMA AUDITORIUM: Rektor UNS Ravik Karsidi (paling kiri) meresmikan nama gedung baru auditorium menjadi GPH Haryo Mataram.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama rektor pertama Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Gusti Pangeran Haryo (GPH) Haryo Mataram diabadikan menjadi nama gedung auditorium UNS. Prosesi pemberian nama dilakukan, Rabu (20/2) dan dipimpin oleh Rektor UNS, Ravik Karsidi.&nbsp; Ravik menjelaskan, pemberian nama tersebut tidak lain karena jasa besar dari GPH Haryo Mataram selama memimpin UNS mulai tahun 1967-1977. Selama kurun waktu tersebut, Haryo Mataram membawa berbagai keberhasilan. Diantaranya, mampu mengkonsolidasikan fakultas dengan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/20/02/2019/ulama-dan-kiai-di-dij-beri-dukungan-ke-jokowi-maruf-amin" target="_blank">universitas lama</a> dengan pejabat eks Universitas Gabungan Surakarta (UGS).&nbsp; "Seperti fakultas kedokteran dengan PTPN dan fakultas pertanian dengan pejabat Universitas Nasional Saraswati, karena masing-masing fakultas ini masih bertempat di lokasi lama," terang Ravik dalam sambutannya. Selain itu, keberhasilan lainnya yakni berhasil membentuk Statuta Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret pada 14 Mei 1976. Pada awal berdirinya, berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret Ps.1 terdapat sembilan (9) Fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan, Fakultas Sastra Budaya, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/20/02/2019/ulama-dan-kiai-di-dij-beri-dukungan-ke-jokowi-maruf-amin" target="_blank">Fakultas Ilmu Politik</a>, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik.&nbsp; "Haryo Mataram juga dikenal sebagai seorang akademisi yang ahli di bidang ilmu hukum humaniter. Beliau pernah menempuh pendidikan hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1956," ungkapnya. Semasa muda, Ravik melanjutkan, putra bangsawan Paku Buwono X ini juga pernah menempuh pendidikan di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/20/02/2019/ulama-dan-kiai-di-dij-beri-dukungan-ke-jokowi-maruf-amin" target="_blank">Akademi Militer</a> pada 1948. Bahkan Haryo Mataram juga sempat menjabat sebagai staf ahli di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Jakarta. Ravik berharap, pemberian nama ini membuat para generasi muda tidak kepaten obor atau tidak buta mengenai sejarah. "Kalau kelak UNS dikelola oleh siapa saja yang tidak paham terhadap sejarah UNS maka akan susah mencari kebanggaan pada dirinya sendiri karena <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/20/02/2019/ulama-dan-kiai-di-dij-beri-dukungan-ke-jokowi-maruf-amin" target="_blank">buta sejarah</a>. Kalau tidak punya kebanggaan diri bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban membawa UNS ke arah yang lebih baik," pungkas Ravik.

Rektor Pertama UNS Diabadikan Sebagai Nama Auditorium

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/panitia-sbmptn-pastikan-tidak-akan-ada-joki-yang-bisa-lolos_m_210683.jpeg" alt="Ketua Panitia Pusat SBMPTN Ravik Karsidi, yang juga Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS)" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Pusat SBMPTN Ravik Karsidi, yang juga Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -- Keberadaan joki dalam pelaksanaan ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN), panitia pelaksana&nbsp;tetap mewaspadainya. Untuk itu sejumlah upaya pengamanan terus dilakukan guna mengantisipasi keberadaan joki dalam pelaksanaan SBMPTN yang akan diadakan, Selasa (8/5) besok. Panitia juga memastikan, dengan pengawasan dan pengamanan super ketar tidak ada satu joki pun yang bisa lolos dari pengawasan petugas. "Kalau ada joki pasi tertangkap, dan kami terus melakukan antisipasi agar hal itu tidak terjadi," ungkap Ketua Panitia Pusat SBMPTN Ravik Karsidi kepada JawaPos.com, Senin (7/5). Ravik menambahkan, selama ini panitia sudah mengembangkan pengamanan dengan sedemikian rupa dan juga sangat canggih. Sehingga, hampir tidak mungkin ada joki yang bisa masuk ke ruangan tes dan melaksanakan ujian.  Hanya saja, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) itu enggan membeberkan sistem yang digunakan untuk pengamanan tersebut. "Kalau untuk itu (pengamanan tidak bisa kami sampaikan, karena memang itu bukan untuk dipublikasikan," ucap Ravik. Untuk pengamanan pelaksanaan ujian SBMPTN nantinya setiap ruang ujian akan dijaga oleh dua petugas. Selain itu, ada juga pengawasan yang dilakukan dengan kamera pengawas atau cctv. Tidak hanya itu, dalam pengawasan ini panitia juga akan melibatkan pihak kepolisian. "Pengamanan tetap melibatkan kepolisian, tetapi kepolisian hanya di luar ruangan untuk pengawasan di dalam hanya petugas saja," katanya. Ravik juga menegaskan, jika nantinya panitia menangkap joki maka akan langsung dilaporkan kepada kepolisian dan dibawa ke meja hijau. Selain pengawasan keberadaan joki, panitia juga akan melakukan antisipasi untuk kebocoran soal. Ravik mengimbau, kepada seluruh peserta untuk tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan mempunyai kunci jawaban SBMPTN.&nbsp;

Panitia SBMPTN Pastikan Tidak Akan Ada Joki yang Bisa Lolos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/mantan-rektor-uns-ke-5-meninggal-dunia_m_169325.jpeg" alt="Mantan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Drs. Haris Mudjiman meninggal dunia" width="100%">
<figcaption>Mantan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Drs. Haris Mudjiman meninggal dunia</figcaption>
</figure>JawaPos.com -- Mantan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Drs. Haris Mudjiman meninggal dunia, Sabtu (18/11). Haris meninggal sekitar pukul 14.30 WIB setelah sebelumnya dirawat di RSUD dr Moewardi, Solo. Rencananya, jenazah mantan rektor UNS ke-5 itu akan dikebumikan di Dusun Buduran, Gabugan Tanon, Sragen. Rektor UNS, Ravik Karsidi kepada JawaPos.com, Sabtu (18/11) mengatakan, jika dirinya tidak mengetahui pasti mengenai kondisi Haris sebelumnya, terlebih mengenai sakitnya. "Saya tidak mengetahui kabar mengenai sakitnya pak Haris, tetapi Sabtu pagi keluarga membawanya ke RSUD dr Moewardi," terang Ravik. Ravik menambahkan, bahwa dirinya punya banyak kenangan bersama Haris. Salah satunya saat bersama-sama kuliah difakultas yang sama. Selain itu, dirinya juga pernah sama-sama saat bekerja di Lembaga Pengabdian dan Penelitian Masyarakat (LPPM). Salah satu yang paling berkesan adalah dedikasi dan loyalitasnya terhadap almamater. "Beliau adalah sosok yang sederhana. Beliau adalah satu-satunya rektor pertama yang dari UNS. Karena keempat lainnya berasal dari luar UNS," tambahnya. Haris Mudjiman menjabat sebagai Rektor UNS selama dua periode. Yakni mulai tahun 1995-2003. Haris meninggal pada usia 74 tahun. Rencananya jenazah Haris akan diberangkatkan dari rumah duka jalan Untung Suropati nomor 112, Pasarkliwon pada pukul 09.30 WIB.&nbsp; "Semoga almarhum diampuni semua dosanya dan diterima seluruh amal kebaikannya, serta husnul khotimah dan keluarga yg ditinggalkan diberi kesabaran, iklas dan tawakkal," tandas Ravik.

Mantan Rektor UNS ke-5 Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/wow-586-mahasiswa-uns-raih-cumlaude_m_163938.jpeg" alt="Wisuda periode V tahun 2017 UNS, Sabtu (21/10)" width="100%">
<figcaption>Wisuda periode V tahun 2017 UNS, Sabtu (21/10)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mewisuda 1.802 mahasiswanya, Sabtu (21/10). Dari jumlah tersebut 586 diantaranya berhasil meraih nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di atas rata-rata atau cumlaude. Pelantikan wisudawan dilakukan langsung oleh Rektor UNS Prof Dr Ravik Karsidi. Dalam sambutannya, Ravik mengajak seluruh wisudawan untuk terus berkarir dan mendarmabaktikan tenaga dan pikiran untuk bangsa dan negara. "Saya minta para wisudawan melaksanakannya dengan kebaikan dan kebanggaan," terang Ravik. Selain itu, Ravik juga memberikan pesan mengedepankan integritas dalam suasana kebatinan bangsa saat ini dan ke depan sebagai konsekuensi logis dalam era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi Asean. "Dan masalah integritas ini menjadi sangat penting," tandasnya. Sementara itu, Wakil Rektor I UNS, Prof Drs Sutarno mengatakan, dari jumlah wisudawan yang dilantik ada 586 wisudawan yang mendapatkan nilai dengan puj1.802 ian. "586 wisudawan berhasil meraih nilai cumlaude atau dengan pujian," terang Sutarno. 1.802 wisudawan yang dilantik diantaranya, 172 lulusan pascasarjana, 24 dari program dokter spesialis, dari program pendidikan profesia ada 8 wisudawan. Selain itu, 863 wisudawan dari program sarjana, program diploma II ada 39 wisudawan, program diploma III ada 661 wisudawan. Lalu untuk program diploma IV ada 35 wisudawan. "Para wisudawan ini berasal dari 10 fakultas dan juga pascasarjana UNS," katanya. Banyaknya jumlah wisudawan yang dilantik membuat gedung Auditorium UNS tidak mampu menampungnya. Akhirnya pelantikan wisudawan dilakukan dalam dua seksi yakni pagi dan siang hari.

Wow, 586 Mahasiswa UNS Raih Cumlaude

rektor uns

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rektor uns

Berita Terkini