<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASN-Honorer-PNS.jpg" alt="BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tahun ini membuka formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada para guru honorer. Formasi yang tersedia sebesar 1 juta.  Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Ganefri mengatakan bahwa perekrutan yang besar ini memiliki dampak negatif. Sebab, penerimaan satu juta guru PPPK pada tahun ini akan berdampak di masa mendatang.  "Kalau sekarang kita menerima 1 juta orang, nanti ke depan 20 tahun akan pensiun satu juta orang, nah ini akan kolaps nanti," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI, Senin (24/5).  Adapun, saat ini hanya formasi PPPK saja yang dibuka, sementara untuk PNS tidak difasilitasi. Menurut dia, ini akan menyulitkan perekrutan PNS di masa yang akan datang, untuk itu ia mengharapkan agar tetap ada PNS guru tahun ini.  "Jadi proses rekrutmen ini memang harus ada setiap tahun. Jangan ada istilah monatorium ini," tutur dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/24/05/2021/rektor-unp-guru-honorer-yang-lambat-beradaptasi-jangan-diangkat-asn/">Rektor UNP: Guru Honorer yang Lambat Beradaptasi Jangan Diangkat ASN</a>  Meskipun akan berdampak pada ketersediaan guru di masa mendatang, ia berharap rekrutmen PPPK dapat berjalan lancar. Tentunya juga kualitas guru honorer harus terjamin.  "Utamanya menjamin kualitas guru honorer yang direkrut itu sesuai visi pendidikan Indonesia yang ingin pendidik yang kompeten, sesuai tantangan revolusi industri 4.0," pungkas Ganefri.

Rektor UNP Peringatkan Rekrutmen 1 Juta Guru Miliki Dampak Negatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASN-Honorer-PNS.jpg" alt="BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru. Perekrutan ini pun dirasa masih belum ketat untuk dapat menghasilkan guru yang berkualitas.  Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Ganefri mengatakan, terutama pada guru honorer di atas 35 tahun. Meski beberapa pihak mendukung guru honorer di atas 35 tahun diberi afirmasi, sebaiknya tetap ada seleksi untuk mereka.  "Karena dari sisi kompetensi lemah, saya kira dari sisi kemampuan kalau dengan kemajuan teknologi, guru harus cerdas, enggak bisa kita angkat guru yang loadingnya lambat, nggak usah jadi guru," ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI, Senin (24/5).  Maksudnya adalah guru honorer di atas 35 tahun tetap harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Ini sejalan dengan digitalisasi pendidikan dan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi.  "Jadi guru loadingnya harus cepat. Ini yang kita harapkan ke depan, jadi saya kira proses seleksi jadi persyaratan utama ini minimal harus miliki kemampuan intelektual untuk adaptasi teknologi," tuturnya.  Kemudian, bagi guru honorer yang berada di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), mereka juga layak mendapatkan afirmasi. Pasalnya pengabdian mereka sebagai pendidik telah terbukti.  "Mereka punya jiwa yang sangat mempuni sebagai pendidik, mungkin dia agak sulit menembus persyaratan tapi juga perlu afirmasi," pungkasnya.

Rektor UNP: Guru Honorer yang Lambat Beradaptasi Jangan Diangkat ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/empat-rektor-dan-ulama-sumbar-jadi-tim-sukses-jokowi-2019_m_.jpg" alt="Pengukuhan Pengurus dan Penasehat Forum Komunikasi Relawan pemenangan Jokowi (FKRJ) Sumatera Barat 2019 oleh Ketua Dewan Pembina Relawan Jokowi (Rejo), Sidarto Danusubroto di Kota Padang, Kamis (2/8)." width="100%">
<figcaption>Pengukuhan Pengurus dan Penasehat Forum Komunikasi Relawan pemenangan Jokowi (FKRJ) Sumatera Barat 2019 oleh Ketua Dewan Pembina Relawan Jokowi (Rejo), Sidarto Danusubroto di Kota Padang, Kamis (2/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang hari pendaftaran pasangan calon preside-calon wakil presiden (capres-cawapres) relawan yang menjadi tim sukses Jokowi semakin tumbuh di sejumlah daerah. Di Sumatera Barat terdapat Forum Komunikasi Relawan pemenangan Jokowi (FKRJ). Menariknya di komposisi dewan penasihat terdapat empat rektor dan beberapa nama ulama. Mereka dikukuhkan Ketua Dewan Pembina Relawan Jokowi (Rejo) Sidarto Danusubroto di Kota Padang, Kamis (2/8). Keempat rektor tersebut yakni, Tafdil Husni (Rektor Universitas Andalas), Ganefri, (Rektor Universitas Negeri Padang), Eka Putra Wirman (Rektor UIN IB Padang), dan Musliar Kasim (Rektor Universitas Baiturrahmah). Musliar merupakan mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nama-nama mereka tertera di lampiran SK kepengurusan (FKRJ). Selain para rektor terdapat juga sederet nama ulama. Di antaranya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Shofwan Karim Elha; Buya Masoed Abidin; Gusrizal Gazahar; dan Ketua MUI Kota Padang, Duski Samad. Dari nama tokoh ulama itu, baru Ketua MUI Sumbar yang membantah SK tersebut dan menegaskan namanya dicatut <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/08/2018/bukan-jawa-sentris-ini-relawan-pemenangan-jokowi-2019-di-sumbar" target="_blank">tim FKRJ Sumbar 2019</a>. Ketua FKRJ Sumbar 2019 Mayjen (Purn) Hartind Asrin mengatakan, sebelum memutuskan nama-nama tersebut, pihaknya terlebih dahulu sudah melakukan pertemuan pada 25 Juli 2018. "Hampir semua yang datang waktu itu mendukung. Ada juga yang kami hubungi dengan telepon seluler dan mereka mendukung," kata Hartind saat diwawancarai awak media usai pengukuhan FKRJ Sumbar 2019 di Padang. Meski begitu, kata Hartind Asrin, prinsip bergabung dalam FKRJ adalah bebas. Dengan kata lain, kalau tidak setuju dan berkenan, tidak masalah. "Kalau tidak mau, ya ndak apa. Nanti kita bicarakan lagi. Tidak ada paksaan," terangnya. Hartind juga menerangkan soal empat nama Rektor yang masuk dalam Dewan Penasehat FKRJ Sumbar 2019. "Rektor itu sebagai pribadi dan dia (para rektor) tidak punya target. Kita berbuat yang terbaik dan serahkan kepada tokoh-tokoh. Hampir 80 persen tokoh yang datang," klaim Hartind.

Empat Rektor dan Ulama Sumbar Jadi Tim Sukses Jokowi 2019

rektor unp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rektor unp

Berita Terkini

Rektor UNP Peringatkan Rekrutmen 1 Juta Guru Miliki Dampak Negatif

Rektor UNP: Guru Honorer yang Lambat Beradaptasi Jangan Diangkat ASN

Empat Rektor dan Ulama Sumbar Jadi Tim Sukses Jokowi 2019

Download Aplikasi JawaPos.com