<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/rektor-unj-tidak_kuat.jpg" alt="Rektor UNJ Prof Komarudin (HILMI SETIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Rektor UNJ Prof Komarudin (HILMI SETIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>REKTOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Komarudin begitu antusias mengikuti pertandingan tenis di lapangan Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Minggu (28/8). Dia bahkan melakoni pertandingan persahabatan melawan Rektor UT Ojat Darojat sebanyak dua sesi.  "Kami sangat senang dengan kegiatan Tenis Bahagia ini. Semoga bisa terus berlanjut," katanya.  Komarudin menjelaskan, sejatinya dirinya tidak rutin berlatih tenis. Latihan tenis hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Komarudin juga sudah tidak kuat jika harus main tenis satu lawan satu. Di pertandingan Tenis Bahagia pun, dia bermain ganda.  Meski begitu, dia mengakui bahwa salah satu hobinya adalah memainkan beragam jenis olahraga. "Selain tenis, saya main bulu tangkis dan golf," ungkapnya.  Guru besar bidang evaluasi pembelajaran itu juga sempat bermain bola. Namun, dia sudah kapok karena pernah tiga kali cedera selama bermain sepak bola.

Komarudin Tidak Kuat Satu Lawan Satu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Police Watch (IPW) menilai pelimpahan perkara kasus dugaan pemberian uang Tunjangan Hari Raya (THR) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke instansi Polri merupakan suatu bentuk sinergi KPK dengan penegak hukum lain.  "Dari sini terlihat bahwa sinergi antara KPK dan polri dalam hal pemberantasan korupsi sudah terbangun," kata Ketua Umum Presidium ICW Neta S Pane dalam keterangannya, Senin (25/5).  Neta menyebut, KPK tetap bisa memproses secara hukum siapa saja penyelenggara yang nantinya terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi.  "Yang jelas KPK sudah menindaklanjuti informasi yang diberikan masyarakat. Dan kasus dugaan korupsi atau gratifikasinya tersebut tetap bisa diproses. Meski yang memproses adalah pihak kepolisian," ujarnya.  Dengan adanya koordinasi dan supervisi yang dilakukan lembaga antirasuah dengan instansi Polri, maka ke depan akan semakin solid dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan pihak swasta.  "Diharapkan ke depan makin solid dan makin banyak kasus-kasus korupsi yang dibongkar," ucap Neta.  Neta mengatakan, KPK bisa mengembangkan kasus tersebut untuk menjerat pihak lain apabila nantinya perkara tersebut disidangkan di pengadilan. "Dengan dilimpahkannya kasus OTT Kemendikbud ke Polda Metro Jaya, IPW berharap jajaran kepolisian bisa bekerja cepat untuk melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan Tipikor," tegasnya.  Menurutnya, KPK juga bisa menyelidiki dugaan keterlibatan Rektor UNJ berdasarkan keterangan dan pernyataan terdakwa di persidangan.  "Tujuannya agar kasus itu bisa terungkap dengan jelas, apakah Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terlibat atau tidak. Jika dalam perkembangan di pengadilan, ternyata Rektor UNJ terlibat, KPK harus kembali turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QdiYPEgAoXc  https://www.youtube.com/watch?v=TbX4sFXEGt0  https://www.youtube.com/watch?v=R2lub1C98YA

IPW Sebut KPK Bisa Selidiki Dugaan Keterlibatan Rektor UNJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Vitalia-Sesha-Narkoba-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya berencana menggunakan Pasal 11 tentang pungutan liar terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin. Polisi masih mempelajari aturan hukum tersebut.  "KPK menyerahkan ke polisi dengan pertimbangan pelaku Pasal 11," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dikonfirmasi, Senin (25/5).  Yusri menuturkan, tujuh orang yang diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, dia telah mengimbau agar tujuh orang tersebut dikenakan wajib lapor.  "Perkara yang diserahkan ke kita ini sudah gelar pertama kemarin. Tujuh orang itu wajib lapor dulu," ujar Yusri.  Yusri menyampaikan, hingga kini pihaknya masih mendalami serta mempelajari rekonstruksi kasus tersebut. "Kami pelajari dulu dan dalami. Masih di dalami mencari kontruksi perkaranya seperti apa," jelas Yusri.  Untuk diketahui, KPK dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud menangkap basah Komarudin selaku Rektor UNJ. Pihak yang juga ikut terjaring yakni Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ Sofia Hartati, Analis Kepegawaian Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendikbud Tatik Supartiah, Kepala Biro (Karo) SDM Kemendikbud Diah Ismayanti, serta dua staf SDM Kemendikbud Parjono dan Dinar Suliya.  "Barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 (Rp17,7 juta) dan Rp 27,5 juta," kata Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto di Jakarta, Kamis, (21/5).  Menurut dia, OTT terjadi sekitar pukul 11.09 WIB, Rabu, 20 Mei 2020. Operasi bersama ini berawal dari informasi Itjen Kemendikbud perihal dugaan penyerahan uang dari Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.  Kasus rasuah ini bermula pada Rabu, 13 Mei 2020. Saat itu, Komarudin meminta dekan di UNJ mengumpulkan uang tunjangan hari raya (THR) masing-masing Rp5 juta melalui Dwi. THR itu rencananya diserahkan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan staf SDM Kemendikbud.  Pada Selasa, 19 Mei 2020, uang Rp 55 juta dari urunan delapan fakultas, dua lembaga penelitian, dan pascasarjana UNJ terkumpul. Sehari kemudian, Dwi membawa uang urunan Rp 37 juta ke Kemendikbud. Karo SDM Kemendikbud menerima Rp 5 juta dari Dwi.  "Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud Tatik Supartiah (diberikan uang) sebesar Rp 2,5 juta, serta Parjono dan Tuti (staf SDM Kemendikbud) masing-masing sebesar Rp 1 juta. Setelah itu, Dwi Achmad Noor diamankan tim KPK dan Itjen Kemendikbud," tukas Karyoto.

Polisi Berencana Kenakan Pasal Pungli Terkait OTT Rektor UNJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Konpres-OTT-KPK-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Petugas KPK menunjukkan barang bukti dari OTT terhadap Wahyu Setiawan. OTT itu ditengarai menyeret Harun Masiku. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPK menunjukkan barang bukti dari OTT terhadap Wahyu Setiawan. OTT itu ditengarai menyeret Harun Masiku. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forum Ikatan Alumni (Forluni) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyesalkan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang turut melibatkan Rektor UNJ, Komarudin. Forluni mengharapakan aparat penegak hum mengusut tuntas perkara tersebut.  "Kami menyesalkan UNJ terseret kasus yang membuat namanya menjadi semakin terpuruk. Setelah dua tahun lalu, terseret kasus plagiarisme. Kini lebih buruk lagi, Rektor UNJ diduga melakukan gratifikasi THR kepada pejabat Kemendikbub," kata Juru Bicara Forluni UNJ/IKIP Jakarta, Ide Bagus Arief Setiawan dalam keterangannya, Sabtu (23/5).  Ide Bagus mempertanyakan motif penyerahan gratifikasi kepada pejabat Kemendikbud menjelang Hari Raya Lebaran. Dia meminta kasus gratifikasi tersebut, ditelusuri lebih jauh untuk memastikan dunia perguruan tinggi bersih dari budaya korupsi, termasuk Kemendikbud.  Forluni UNJ, lanjut Ide Bagus, menilai kasus ini harus menjadi momentum bagi kementerian untuk menggali akar persoalan koruptif di lingkungan perguruan tinggi. Ide Bagus mengatakan, keluarga besar alumni UNJ mendesak Kemendikbud beserta aparat penegak hukum dan pemerintah mengusut tuntas dugaan kasus gratifikasi di dunia akademis, khususnya di UNJ.  Tindakan gratifikasi THR oleh oknum pejabat tinggi UNJ jelas melanggar Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 yang berbunyi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.  Forluni UNJ mendukung sikap tegas Kemendikbud kepada Rektor UNJ dan jajarannya apabila ada bukti keterlibatan dan bersalah dalam kasus ini. Tindakan pemecatan dan sanksi akademik layak dijatuhkan karena mencoreng nama UNJ sebagai perguruan tinggi pencetak guru.  “Kami ingin ada perbaikan menyeluruh dan mendalam terhadap tata Kelola UNJ. Tidak boleh lagi kasus memalukan ini terjadi. Karena UNJ adalah lembaga pencetak tenaga Pendidikan yang seharusnya dapat menjadi contoh dan pembentuk karakter,” tegas Ide Bagus.  Oleh karena itu, Ide Bagus mengusulkan perbaikan sistem pengawasan di dalam kampus. Seharusnya, UNJ memiliki Satuan Pengawas Internal yang bekerja independen untuk mengawasi perilaku menyimpang di dalam kampus sekaligus menumbuhkan budaya transparansi pengunaan anggaran. Sehingga dapat diakses oleh publik dan terbuka.  "Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus memperbaiki pola pemilihan rektor perguruan tinggi untuk melihat integritas dan rekam jejaknya sehingga perguruan tinggi benar-benar menjadi ruang akademis berintegritas tinggi," tukas Ide Bagus.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=On7UhQ7fwmE  https://www.youtube.com/watch?v=bx9V4NwY6rY  https://www.youtube.com/watch?v=oylD8JlcTbE

Forluni: Usut Tuntas Praktik Korupsi yang Libatkan Rektor UNJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membela diri terkait kritik kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang diserahkan ke Polri. OTT tersebut melibatkan pegawai Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan salah satunya Rektor UNJ Komarudin. KPK menegaskan, bukan kali ini saja meneyerahkan kasus ke aparat penegak hukum lain, khususnya Polri.  "KPK sudah sering melakukan penyerahan kasus kepada penegak hukum lain, baik ke kepolisian maupun kejaksaan. Karena memang ketika setelah meminta keterangan berbagai pihak ternyata tidak ditemukan perbuatan pelaku penyelenggara negara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (22/5).  Ali menyesalkan penggiringan opini yang dilontarkan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Ali pun tak henti-hentinya menegaskan, yang tertangkap tangan bukan termasuk penyelenggara negara.  "Yang tertangkap tangan ada satu orang yaitu DAN (Dwi Achmad Noor) dengan barang bukti sebagaimana rilis Deputi Penindakan, yang tertangkap menurut UU bukan masuk kategori Penyelenggara Negara," tegas Ali.  "Kita tahu bahwa aparat penegak hukum lain ketika menangani perkara korupsi tidak dibatasi adanya unsur melibatkan PN, berbeda dengan KPK yang ada batasan Pasal 11 UU KPK. Ini perlu kami sampaikan agar Boyamin Saiman juga paham soal ini," sambungnya.  Kendati demikian, jika nanti dalam pendalaman perkara terdapat pihak penyelenggara negara, tak menutup kemungkinan KPK akan mengembangkan perkara tersebut.  "Sangat dimungkinkan, setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan meminta keterangan pihak-pihak lain yang lebih banyak, ternyata sebuah kasus berdasarkan alat bukti yang cukup kemudian ditemukan keterlibatan penyelenggara negara sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum," cetus Ali.  Sebelumnya, OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala bagian kepegawaian Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dwi Achmad Noor dinilai janggal. Pasalnya, dalam giat operasi senyap tersebut KPK turut menyita uang jutaan rupiah yang diduga arahan dari Rektor UNJ, Komarudin.  "OTT KPK ini sungguh mempertontonkan tidak profesional. OTT ini sangat tidak berkelas dan sangat memalukan. Karena KPK saat ini OTT hanya level kampus, hanya uang THR," kata Boyamin dalam keterangannya, Jumat (22/5).  Boyamin pun menyesalkan KPK yang tiba-tiba melimpahkan perkara tersebut ke instansi Polri, dengan alasan tidak ada unsur penyelenggara negara. Dia pun menilai janggal terkait hal tersebut.  "Alasan pelimpahan kepada polisi bahwa tidak ada penyelenggara negara juga sangat janggal. Karena apapun rektor jabatan tinggi di kementerian pendidikan, mestinya KPK tetap lanjut tangani sendiri dan tidak serahkan kepada Polisi," sesal Boyamin.  Boyamin menegaskan, rektor merupakan penyelenggara negara. Karena berkewajiban melapor harta kekayaannya yang tercantum dalam LHKPN. "Kalau KPK menyatakan tidak ada penyelenggara negara, maka berarti telah ada teori baru made in KPK new normal akibat Korona," timpal Boyamin.  Untuk diketahui, KPK melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Kamis (21/5). KPK menduga adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Komarudin selalu Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.  KPK bersama dengan tim Itjen Kemendikbud mengamankan Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ) beserta barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000. Uang tersebut diduga merupakan THR yang akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud. Namun, setelah memeriksa tujuh orang saksi dari giat operasi senyap tersebut, KPK tak menemukan unsur penyelenggara negara.  Mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK, kasus tersebut pun dilimpahkan ke Polri. KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jJcR2i42Qjk  https://www.youtube.com/watch?v=GWEJ5r5i704  https://www.youtube.com/watch?v=A2N2Q3QN-5A

Penyerahan Kasus OTT Pegawai UNJ ke Polri Dikritik, Ini Respons KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbud-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makariem. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makariem. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan akan mendukung penuh proses penegakan hukum terkait giat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala bagian kepegawaian Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dwi Achmad Noor. Diduga ada pemberian gratifikasi berupa uang THR dari Rektor UNJ Komarudin kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud.  “Integritas merupakan hal utama sehingga tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran prinsip tersebut. Setiap pejabat di lingkungan Kemendikbud harus memegang teguh integritas dan menjalankan aktivitas sesuai peraturan dan tata kelola yang baik,” tegas Nadiem dalam keterangannya, Jumat (22/5).  Nadiem menyatakan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan untuk memastikan setiap aktivitas di lingkungannya, agar berjalan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.  “Terkait OTT tersebut tidak ada penyelenggara negara yang terlibat sejauh ini. Kami terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mendalami persoalan ini,” tutur Nadiem.  “Kami akan terapkan sanksi terhadap pihak-pihak di bawah kementerian yang terbukti terlibat dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan integritas sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuh Nadiem.  Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin menjelaskan, operasi tangkap tangan (OTT) KPK tersebut diawali adanya laporan masyarakat kepada KPK dan Itjen tentang dugaan percobaan penyerahan sejumlah uang dari pihak UNJ kepada pejabat di Kemendikbud. Atas dasar informasi itu, dan setelah dilakukan verifikasi validitas laporan tersebut, KPK bersama Itjen Kemendikbud pada Rabu (20/5) melakukan tangkap tangan di kantor Kemendikbud.  “Kami menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Dengan adanya peristiwa ini, kami akan lebih meningkatkan pengawasan kepada seluruh satuan kerja untuk terciptanya good and clean governance di lingkungan Kemendikbud,” terang Muchlis.  Hal senada juga disampaikan Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam. Dia menyampaikan keprihatinannya atas kejadian OTT di lingkungan pendidikan tinggi. Dia berharap kejadian ini menjadi yang pertama dan terakhir.  “Saya selalu ingatkan para pimpinan perguruan tinggi untuk menjadikan kampus sebagai pusat pemberantasan korupsi dan gratifikasi. Selalu berpesan pada seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menjauhi KKN. Jangan pernah berpikir untuk KKN. Berikan layanan prima tanpa pamrih,” tukas Nizam.  Sebelumnya, KPK melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) melakukan giat operasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Kamis (21/5). KPK menduga adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Komarudin selalu Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.  "KPK bersama dengan tim Itjen Kemendikbud mengamankan Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ) beserta barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam keterangannya, Kamis (21/5).  Uang tersebut diduga merupakan THR yang akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud. Namun, setelah memeriksa tujuh orang saksi dari giat operasi senyap tersebut, KPK tak menemukan unsur penyelenggara negara.  Mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK, kasus tersebut pun dilimpahkan ke Polri. "KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," sebut Karyoto.  Hanya saja, tak dijelaskan secara rinci mengapa KPK melimpahkan kasus tersebut ke Polri. Pasalnya, belakangan jika ada operasi tangkap tangan (OTT), KPK secara pribadi menangani kasus tersebut.  "KPK mengimbau kepada penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi dan atau menerima gratifikasi, terlebih dalam situasi prihatin saat ini dengan adanya musibah wabah Covid-19," pungkas Karyoto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jJcR2i42Qjk  https://www.youtube.com/watch?v=GWEJ5r5i704  https://www.youtube.com/watch?v=A2N2Q3QN-5A

Pegawai UNJ Kena OTT KPK, Begini Respons Nadiem Makarim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/dicopot-menristekdikti-begini-pembelaan-mantan-rektor-unj_m_181865.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Profesor Djaali angkat bicara soal kasus yang menimpanya. Ini dilakukan saat sidang perkara pemberhentiannya sebagai Rektor UNJ dan pembebasannya dari jabatan sebagai fungsional dosen sekaligus status pegawai negeri sipil, digelar Senin (8/1) lalu. Sidang yang terbuka untuk umum itu mengagendakan pembacaan keberatan Djaali atas empat alasan yang digunakan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti). Djaali membantah dalil yang menjadi dasar pemberhentiannya. Terkait tuduhan bahwa dirinya melakukan bimbingan, menguji dan meluluskan 112 orang mahasiswa doktor UNJ hanya dalam kurun waktu enam bulan, menurutnya, para mahasiswa telah dibimbing pada rentang akumulasi waktu bimbingan sebelas tahun, sejak 2004 sampai 2016. "Tiga dalil lainnya pada SK Menristekdikti itu juga tidak benar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/1). Menristekdikti dinilai tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang a quo. Sementara keluarnya SK tentang Penetapan Uji Turnitin sebagai Prasyarat Kelulusan, disiapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik yang juga Sekretaris Senat, dan ditetapkan di rapat pimpinan. Karenanya, kata Djaali, tidak ada kesengajaan untuk tidak melibatkan Senat dalam perumusan kebijakan tersebut. Dalam hal pembimbingan yang tidak memadai sehingga terjadi plagiat, Djaali mengatakan tuduhan itu tak berdasar. Karena tidak pernah diumumkan secara terbuka siapa saja dan berapa banyak yang plangiat. "Proses pembuktian plagiarisme sesuai Permendiknas tidak pernah dilakukan namun SK sudah dikeluarkan. Kalaupun benar terjadi plagiat, bukanlah tanggung jawab promotor apalagi rektor karena setiap mahasiswa diwajibkan menandatangani pernyataan bebas plagiat di atas meterai cukup dan bersedia menerima sanksi jika terbukti melakukan plagiat," tandasnya. Diketahui, melalui SK 471/M/KPT. KP/2017 tertanggal 20 November 2017 dan SK 473/M/KPT.KP/2017, tertanggal 24 November 2017, Menristekdikti M Nasir menyebut bahwa Djaali bersalah karena menerbitkan surat keputusan Rektor UNJ No. 1278a/SP/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Penetapan Uji Turnitin sebagai prasyarat kelulusan mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor UNJ yang tidak sesuai dengan dengan perundang-undangan. Kemudian, Djaali juga disebut membimbing, menguji dan meluluskan lebih dari 112 orang mahasiswa program doktor UNJ pada kurun waktu Maret-September 2016, tidak melakukan pembimbingan secara memadai yang mengakibatkan terjadinya perbuatan plagiat dalam penyusunan disertasi mahasiswa program doktor UNJ. Djaali juga dikatakan menyalahgunakan wewenang sebagai Ketua Senat UNJ, dengan tidak melibatkan Senat UNJ dalam perumusan kebijakan akademik. Sementara sidang lanjutan perkara ini rencananya akan digelar pada 22 Januari 2018. Salah satu agendanya mendengarkan jawaban Nasir atas respons Djaali.

Dicopot Menristekdikti, Begini Pembelaan Mantan Rektor UNJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ombudsman-sebut-rektor-unj-lakukan-maladministrasi_m_155150.jpeg" alt="Komisioner Ombudsman La Ode Ida menerima perwakilan dosen UNJ di kantor Ombudsman Jakarta" width="100%">
<figcaption>Komisioner Ombudsman La Ode Ida menerima perwakilan dosen UNJ di kantor Ombudsman Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Laode Ida menyatakan bahwa Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Dr. Djaali, secara terbuka telah melakukan praktik maladministrasi. Hal ini mengacu pada laporan yang diberikan beberapa dosen UNJ kepada ombudsman terkait pengangkatan sejumlah kerabatnya sebagai pegawai UNJ. "Saya kira selesai, tadi kalau dari data yang masuk, sekilas. Ini kan sudah dibuat laporan pemeriksaan dan saya kira itu termasuk ke dalam maladministrasi," kata Laode di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/9). Laode menjelaskan, sesuai laporan yang didapat, dalam hal ini Djaali terbukti mengangkat beberapa anak kandung dan menantunya ketika menjadi Rektor, yakni Nurjannah (anak kandung) sebagai kepala Pusat Studi Wanita dan Perlindungan Anak, Baso Maruddani (anak kandung) sebagai Staf Pengelolaa Keuangan UNJ, Bazzar Ari Mighra (menantu) sebagai dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), dan Wahyuningsih yang juga sebagai dosen di FIK. Menurutnya, maladministrasi yang dilakukan Djaali antara lain penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, atau melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang semua itu merupakan bagian dari maladministrasi. "Laporan dari beberapa dosen UNJ akan segera ditindaklanjuti oleh Ombudsman dalam rapat internal. Namun, masih harus menunggu bukti-bukti lanjutan terkait dugaan maladministrasi," ungkapnya. Selain itu, laporan kepada Ombudsman merupakan tindak lanjut atas kriminalisasi sejumlah dosen UNJ yang dituduh mencemarkan nama baik menyusul viralnya sebuah akun Fanpage Facebook bernama 'SAVE UNJ'. Akun tersebut mengunggah tulisan berjudul 'Potret Kinerja Rektor: Dari KKN hingga Pemasungan Demokrasi' yang satu isinya merupakan dugaan nepotisme Rektor UNJ. Isi dalam fans page itu dianggap memuat fitnah dan mencemarkan nama baik Djaali. Kuasa hukum UNJ, Abdul Rahman Hasibuan lantas melaporkan sejumlah dosen ke polisi karena tuduhan tersebut. Sampai saat ini, sudah 23 dosen yang dipanggil oleh Polres Jakarta Timur sebagai saksi dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Rektor Djaali.

Ombudsman Sebut Rektor UNJ Lakukan Maladministrasi

rektor unj

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rektor unj

Berita Terkini