<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wisuda-toga-sarjana-pixbay.jpg" alt="Iluswtraswi: wisuda. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Iluswtraswi: wisuda. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terkait dengan mundurnya tujuh guru besar (gubes) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin (Unhas) akibat tekanan dekan, Rektor Prof Jamaluddin Jompa meminta semua pihak untuk menahan diri. Kedua pihak pun telah didamaikan secara internal.  FAJAR melansir, tujuh guru besar FEB Unhas memilih mengundurkan diri dari kegiatan mengajar setelah mendapat intervensi dari Dekan FEB Prof Abdul Rahman Kadir. Prof Jamaluddin pun mendudukkan dekan dan tujuh guru besar tersebut serta meminta mereka untuk saling memaafkan.  Meski demikian, pria yang akrab disapa Prof JJ itu enggan berkomentar banyak. Dia memilih tidak memberikan tanggapan karena ingin menyelesaikan secara internal.  Saat dikonfirmasi, Dekan FEB Unhas Prof Abdul Rahman Kadir terkesan menutup diri. Sementara itu, salah seorang guru besar yang mendapat intervensi dekan, Prof Siti Haerani, mengatakan bahwa masalah tersebut telah ditangani rektor. ”Maaf, sudah aman dan damai insya Allah,” katanya kepada FAJAR kemarin (3/11).  Sehari sebelumnya, kepada FAJAR, Prof Siti Haerani menuturkan, dua semester lalu dirinya tidak meluluskan dua mahasiswa karena tidak memenuhi syarat. Kehadiran keduanya nol saat perkuliahan yang dilaksanakan secara daring.  Sesudahnya, oleh Dekan FEB Prof Abdul Rahman Kadir, dia justru tidak dilibatkan dalam pengajaran, pembimbingan, dan pengujian selama dua semester.  Mahasiswa tersebut sebenarnya justru tidak berkeberatan ketika tidak diluluskan. Namun, dekan tetap minta mereka diluluskan.  Prof Siti Haerani tidak tahu alasan dekan yang seolah memasang badan agar mahasiswa tersebut harus lulus. Tapi, demi nama baik Unhas dan profesionalismenya sebagai dosen, dia memilih tetap tidak meluluskan mahasiswa tersebut.  Kemarin tujuh guru besar tersebut mengeluarkan pernyataan berisi lima poin penting. Salah satunya, permasalahan itu akan dibicarakan dalam rapat senat fakultas. Termasuk meminta pertanggungjawaban dekan mengenai pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, tata kelola organisasi, administrasi, akademik, keuangan, kerja sama, dan etika akademik.  Menurut Prof Muhammad Idrus Taba, hasil rapat senat akan disampaikan kepada rektor. Rapat paling lambat dihelat pada pekan kedua November.  ”Sampai saat ini, surat pengunduran diri tujuh guru besar FEB Unhas belum ditarik atau dibatalkan,” ucap Prof Idrus.  ---  7 GURU BESAR FEB UNHAS YANG MUNDUR DARI KEGIATAN MENGAJAR  1. Prof Dr Muhammad Idrus Taba SE MSi  2. Prof Dr Idayanti Nusyamsi SE MSi  3. Prof Dr Siti Haerani SE MSi  4. Prof Dr Cevi Pahlevi SE MSi  5. Prof Dr Haris Maupa SE MSi  6. Prof Dr Muhammad Asdar SE MSi  7. Prof Dr Mahlia Muis SE MSi CIPM  Sumber: FAJAR

Surat Mundur 7 Guru Besar Universitas Hasanuddin Belum Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Unhas-rektor.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MWA Universitas Hasanudin (Unhas) Syafruddin Menyambut Baik Terpilihnya Prof Jamaluddin Jompa Sebagai Rektor Unhas Periode 2022-2026  "Paparan ketiga kandidat tersebut semuanya bagus dan layak untuk menempati kursi rektor Unhas periode 2022-2026," ujar XZZ  Syafruddin menyambut baik para kandidat meski saling bersaing satu sama lain mereka tetap terlihat akrab saat duduk bertiga.  "Karena mereka merupakan teman seangkatan," tegas Syafruddin.  Prof Jamaluddin Jompa yang sebelumnya menjabat sebagai Dekan Sekolah Pasca Sarjana Unhas sendiri terpilih sebagai Rektor Unhas Periode 2022 - 2026. Setiap Anggota Majelis Wali Amanat atau MWA memberikan suara secara tertutup.  Prof Jamaluddin Jompa akan dilantik pada 28 April 2022. Setelah meraih 11 suara MWA. Jumlah suara 25.  Sebelumnya tiga kandidat yakni Prof Farida Patittingi, Prof Budu, dan Prof Jamaluddin Jompa telah menyampaikan kertas kerja di hadapan Anggota MWA.  Hadir dalam acara pemilihan dan penetapan rektor Unhas tersebut Wakil Presiden Indonesia (Wapres) ke-10 dan ke-12 yang juga merupakan Anggota MWA Unhas, Jusuf Kalla (JK).  Selain itu turut hadir dalam pemilihan itu, Anggota MWA Unhas lainya yakni, Prof Dr drg Chairul Tanjung MBA dan juga Sofjan Wanandi.

MWA Senang Jamaluddin Jompa Jadi Rektor Unhas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/150-pamen-tni-polri-dibekali-ilmu-penanganan-konflik_m_224772.jpeg" alt="Rektor Unhas Makassar Prof Dwia saat memberikan materi penanganan konflik kepada 150 Pamen TNI-Polri di Gedung Serasan Sesko TNI, Bandung, Selasa (3/7)." width="100%">
<figcaption>Rektor Unhas Makassar Prof Dwia saat memberikan materi penanganan konflik kepada 150 Pamen TNI-Polri di Gedung Serasan Sesko TNI, Bandung, Selasa (3/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendidikan Reguler Angkatan XLV Sekolah Staf Komando (Sesko) TNI digelar di Gedung Serasan Sesko TNI, Bandung. Kegiatan diikuti 150 perwira menengah (pamen) TNI-Polri. Adapun rincian peserta terdiri atas 59 Pamen TNI AD, 42 Pamen TNI AL, 38 Pamen TNI AU, dan 6 Pamen Polri. Lalu ada 5 perwakilan dari Australia, India, Malaysia, Madagaskar dan Singapura yang berpangkat Kolonel atau sederajat. Sesko TNI adalah pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI. Kegiatan diselenggarakan untuk mencetak calon-calon pimpinan TNI pada level strategis. Pendidikan Reguler Angkatan XLV kali ini terbilang menarik karena diikuti 3 peserta perempuan. Masing-masing 1 Pamen dari setiap Matra darat, laut dan udara. Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu didapuk sebagai pembicara. Dia memberikan materi sebagai bekal bagi para pamen tersebut dalam konteks Penanganan Konflik di Indonesia. Prof Dwia memaparkan tentang konfigurasi konflik sosial di Indonesia serta berbagai alternatif pendekatan untuk mengatasinya. "Para peserta tampak sangat antusias dan banyak mengajukan pertanyaan. terutama terkait konflik-konflik yang terjadi di Tolikara, Poso dan Papua," terang Kepala Unit Humas dan Protokoler Unhas Ishaq Rahman dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com, Selasa (3/7). Sebagai guru besar sosiologi dengan spesialisasi resolusi konflik, Dwia menyebut bahwa Indonesia memiliki tiga faktor sosiologis yang menyebabkan rentan terhadap konflik. Adalah warisan kolonial yang masih berpengaruh hingga kini. Lalu kondisi masyarakat yang plural. Baik secara ekonomi, politik, budaya dan kekuasaan. Selanjutnya aktor geografis kepulauan yang mempengaruhi akses terhadap sumber daya alam. Untuk itu, para pemimpin Indonesia perlu memiliki sensitivitas dalam penanganan konflik. Terutama bagi para pemimpin di institusi militer. Sensitivitas ini harus berbarengan dengan kapasitas lainnya. Sebab penanganan konflik tidak bisa diselesaikan secara represif saja. "Untuk penyelesaian jangka panjang dan permanen, dibutuhkan pendekatan komprehensif. Baik sosiologis, politis, ekonomi, bahkan budaya," ujarnya. Ini adalah kali kedua Dwia diundang pada forum Sesko TNI. Sebelumnya pada 2016, Prof. Dwia juga diundang untuk berbicara membagi ilmu kepada para perwira menengah peserta pendidikan di Seskoad Bandung.

150 Pamen TNI-Polri Dibekali Ilmu Penanganan Konflik

rektor unhas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rektor unhas

Berita Terkini

Surat Mundur 7 Guru Besar Universitas Hasanuddin Belum Dicabut

MWA Senang Jamaluddin Jompa Jadi Rektor Unhas

150 Pamen TNI-Polri Dibekali Ilmu Penanganan Konflik

Download Aplikasi JawaPos.com