<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ruu-kekerasan-seksual-tidak-kunjung-tuntas_m_.jpg" alt="Ilustrasi RUU Kekerasan Seksual." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi RUU Kekerasan Seksual.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Pencegahan dan Penanganangan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Andalas (Unand) merekomendasikan pemberhentian KC sebagai dosen. KC merupakan terduga pelaku kekerasan seksual terhadap delapan mahasiswi di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unand.  Pemberhentian sebagai dosen adalah salah satu di antara beberapa rekomendasi dari Satgas PPKS. Rekomendasi itu rencananya disampaikan kepada Rektor Unand Yuliandri pada Senin (26/12).  "Rekomendasi ini baru besok kami sampaikan ke Rektor. Nanti pak rektor yang memutuskan sanksi apa yang diberikan," ujar Ketua Satgas PPKS Unand Rika Susanti kepada JawaPos.com, Minggu (25/12).  Rika Susanti menekankan, Satgas hanya bisa merekomendasikan copot KC sebagai dosen di Unand. Sementara untuk statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) akan diputusan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek.  Rika Susanti menceritakan beberapa bentuk upaya pendalaman dan penyelidikan atas kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami delapan mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unand. Selain meminta keterangan dan mendampingi korban, Satgas pun meminta keterangan dari KC sebagai terlapor.  Hasilnya, para korban mengalami kekerasan seksual kategori ringan, seddang, dan berat. Bentuknya, kekerasan seksual dalam bentuk verbal, tindakan melecehkan atau merendahkan kehormatan mahasiswi, dan memaksa satu korban untuk berbuat terlarang. "Hasil keterangan korban itu yang membuat kesimpulan bahwa korban ini melakukan pelanggaran administrasi berat. Konkretnya harus diberhentikan dari dosen," sambung Rika.  Rika yang juga dokter forensik itu melanjutkan, untuk KC, selama dalam pemeriksaan meski sempat berkelit dengan laporan yang dialamatkan kepadanya, akhirnya dia mengakui perbuatannya.  Sementara untuk rekomendasi mempidanakan KC, Satgas PPKS Unand belum bisa memastikan. Sebab, untuk melaporkaan pihak terlapor harus korban. Apalagi korban tidak lagi di bawah umur. Laporan ke polisi oleh korban sebetulnya dapat diwakilkan oleh keluarga. "Tetapi korban dan keluarga memilih belum mau melaporkan ke polisi dengan beragam pertimbangan. Kami dari satgas menghormati keputusan itu," ujarnya.  Sebelumnya, Rektor Unand Yuliandri mengaku sedang menyiapkan langkah hukum terhadap KC. Upaya itu sedang dikaji tim hukum Unand. Pasalnya, secara institusi menjadi korban atas perbuatan oknum dosen yang selama ini bertugas di FIB.  "Kami tunggu hasil kajian hukum, jika bisa maka terlaporkan kami adukan ke polisi," ujar Yuliandri kepada JawaPos.com.  KC semenjak dinonaktifkan sebagai dosen relatif tidak lagi datang ke kampus. Sambungan teleponnya sulit dihubungi. Bahkan hingga berita ini ditayangkan JawaPos.com berusaha mengkonfirmasi KC, ponselnya tetapi tidak aktif.

Rekomendasi Satgas PPKS, Berhentikan KC dari Dosen Unand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perkosa-turis-2-polisi-prancis-divonis-7-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Dua petugas polisi dinyatakan bersalah karena memperkosa seorang perempuan Kanada di markas besar kepolisian Paris pada 2014" width="100%">
<figcaption>Dua petugas polisi dinyatakan bersalah karena memperkosa seorang perempuan Kanada di markas besar kepolisian Paris pada 2014</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Andalas (Unand) Yuliandri menyiapkan langkah hukum terhadap perbuatan cabul oknum dosen berinisial KC. Langkahnya, melaporkan terduga pelaku kekerasan seksual terhadap mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unand, Padang, itu ke kepolisian.  "Kami bersama tim hukum sedang mempelajari langkah-langkah lanjutan atas perbuatan oknum itu. Apakah pihak terkait bisa atau tidak melaporkan terduga pelaku ke polisi terkait perbuatan kekerasan seksual itu," ujar Yuliandri kepada JawaPos.com, Jumat (23/12).  Menurut Yuliandri,perbuatan KC selain berdampak buruk terhadap delapan mahasiswi, juga berimbas pada nama baik Unand. Secara institusi, Unand terganggu atas perbuatan KC yang kini sudah dinonaktifkan sebagai dosen.  "Semoga dengan hasil kajian tim kami menghasilkan rekomendasi yang menyatakan pihak Unand bisa melaporkan KC ke polisi," sambung guru besar hukum Unand tersebut.  Di pihak lain, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unand telah melakukan pendampingan dan pemulihan terhadap korban. Hasilnya, dari delapan mahasiswa itu, satu di antaranya diduga mengalami tindak kekerasan seksual tingkat berat. Sedangkan tujuan lainnya mengalami tindakan kekerasan kategori ringan dan sedang.  "Kalau tindakan terduga pelaku di level ringan dan sedang, maka sanksinya dapat diberikan oleh pimpinan Unand. Jika, kategori berat sanksi untuk terduga pelaku dari Irjen Kemendikbudristek," sebut Yuliandri.  Yuliandri menegaskan bahwa Satgas PPKS sangat merahasiakan identitas korban kekerasan seksual dari KC. Dia juga mengimbau para mahasiswa maupun elemen yang terdapat di Unand untuk tidak ragu melapor jika mengalami tindakan kekerasan seksual. Baik kekerasan seksual antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, atau dosen dengan dosen. "Satgas PPKS bakal menindak dan menjaga kerahasiaan identitas korban," tandasnya.  Di tempat lain, Dirjen Diktiristek Nizam mengatakan bahwa Irjen Kemendikbudristek telah memberikan pendampingan kepada Satgas PPKS Unand. "Irjen telah mendampingi Satgas PPKS Unand," ujar Nizam kepada JawaPos.com, Jumat (23/12).

Rektor Unand Siapkan Langkah Mempolisikan Oknum Dosen Cabul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/empat-rektor-dan-ulama-sumbar-jadi-tim-sukses-jokowi-2019_m_.jpg" alt="Pengukuhan Pengurus dan Penasehat Forum Komunikasi Relawan pemenangan Jokowi (FKRJ) Sumatera Barat 2019 oleh Ketua Dewan Pembina Relawan Jokowi (Rejo), Sidarto Danusubroto di Kota Padang, Kamis (2/8)." width="100%">
<figcaption>Pengukuhan Pengurus dan Penasehat Forum Komunikasi Relawan pemenangan Jokowi (FKRJ) Sumatera Barat 2019 oleh Ketua Dewan Pembina Relawan Jokowi (Rejo), Sidarto Danusubroto di Kota Padang, Kamis (2/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang hari pendaftaran pasangan calon preside-calon wakil presiden (capres-cawapres) relawan yang menjadi tim sukses Jokowi semakin tumbuh di sejumlah daerah. Di Sumatera Barat terdapat Forum Komunikasi Relawan pemenangan Jokowi (FKRJ). Menariknya di komposisi dewan penasihat terdapat empat rektor dan beberapa nama ulama. Mereka dikukuhkan Ketua Dewan Pembina Relawan Jokowi (Rejo) Sidarto Danusubroto di Kota Padang, Kamis (2/8). Keempat rektor tersebut yakni, Tafdil Husni (Rektor Universitas Andalas), Ganefri, (Rektor Universitas Negeri Padang), Eka Putra Wirman (Rektor UIN IB Padang), dan Musliar Kasim (Rektor Universitas Baiturrahmah). Musliar merupakan mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nama-nama mereka tertera di lampiran SK kepengurusan (FKRJ). Selain para rektor terdapat juga sederet nama ulama. Di antaranya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Shofwan Karim Elha; Buya Masoed Abidin; Gusrizal Gazahar; dan Ketua MUI Kota Padang, Duski Samad. Dari nama tokoh ulama itu, baru Ketua MUI Sumbar yang membantah SK tersebut dan menegaskan namanya dicatut <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/08/2018/bukan-jawa-sentris-ini-relawan-pemenangan-jokowi-2019-di-sumbar" target="_blank">tim FKRJ Sumbar 2019</a>. Ketua FKRJ Sumbar 2019 Mayjen (Purn) Hartind Asrin mengatakan, sebelum memutuskan nama-nama tersebut, pihaknya terlebih dahulu sudah melakukan pertemuan pada 25 Juli 2018. "Hampir semua yang datang waktu itu mendukung. Ada juga yang kami hubungi dengan telepon seluler dan mereka mendukung," kata Hartind saat diwawancarai awak media usai pengukuhan FKRJ Sumbar 2019 di Padang. Meski begitu, kata Hartind Asrin, prinsip bergabung dalam FKRJ adalah bebas. Dengan kata lain, kalau tidak setuju dan berkenan, tidak masalah. "Kalau tidak mau, ya ndak apa. Nanti kita bicarakan lagi. Tidak ada paksaan," terangnya. Hartind juga menerangkan soal empat nama Rektor yang masuk dalam Dewan Penasehat FKRJ Sumbar 2019. "Rektor itu sebagai pribadi dan dia (para rektor) tidak punya target. Kita berbuat yang terbaik dan serahkan kepada tokoh-tokoh. Hampir 80 persen tokoh yang datang," klaim Hartind.

Empat Rektor dan Ulama Sumbar Jadi Tim Sukses Jokowi 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tegas-penjelasan-rektor-universitas-andalas-soal-lgbt_m_127454.jpeg" alt="Gedung Rektorat Universitas Andalas" width="100%">
<figcaption>Gedung Rektorat Universitas Andalas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Tafdil Husni akhirnya buka suara soal kebijakan terhadap lesbian gay biseksusal dan transgender (LGBT). Tafdil menjelaskan, bahwa citivitas akademika Unand tidak melarang LGBT untuk kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) tersebut, melainkan melarang kelompok LGBT berkembang di kampus tersebut. "Silakan kuliah di Unand, tapi jangan mengembangkan virus kelainan seks itu kepada mahasiswa lain, karena itu penyakit," tegas Tafdil kepada JawaPos.com, Rabu (3/5). Selama ini, imbuhnya, berdasarkan laporan yang didapatkan akhir-akhir ini sudah ada oknum mahasiswa yang menjadi bagian LGBT. Mereka berkumpul setiap minggu untuk memperkuat komunitas itu sendiri. "Ini sangat membahayakan terhadap mahasiswa lainnya dan masyarakat. Kelompok ini tidak boleh berkembang," tegasnya. Tafdil mengungkapkan, Unand sebagai lembaga institusi pendidikan sangat terbuka kepada siapapun untuk menimba ilmu. Karena pendidikan itu adalah hak semua rakyat Indonesia.&nbsp; Hanya saja para calon mahasiswa yang diduga memang sudah menjadi bagian LGBT harus membuat pernyataan tidak menyebarkan virus itu kepada pihak lain. Begitu pula bagi mahasiswa yang tidak menjadi bagian LGBT untuk menyatakan diri tidak akan masuk ke kelompok itu. "Surat pernyataan itu langkah awal mendeteksi agar mereka (LGBT) tidak menyebarkan virusnya," tandas Tafdil. Sebelumnya website Unand mencantumkan form surat pernyataan yang menyatakan calon mahasiswa bukan bagian dari kelompok LGBT. Lantas kebijakan Unand ini menuai pro kontra dari sejumlah pihak. Akibatnya website yang sempat menampilkan form surat pernyataan itu mencopotnya. Bahkan website Unand sempat tidak bisa diakses. (iil/JPG)

Tegas, Penjelasan Rektor Universitas Andalas Soal LGBT

rektor unand

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rektor unand

Berita Terkini

Rekomendasi Satgas PPKS, Berhentikan KC dari Dosen Unand

Rektor Unand Siapkan Langkah Mempolisikan Oknum Dosen Cabul

Empat Rektor dan Ulama Sumbar Jadi Tim Sukses Jokowi 2019

Tegas, Penjelasan Rektor Universitas Andalas Soal LGBT

Download Aplikasi JawaPos.com