<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/WhatsApp-Image-2024-07-18-at-212942-2476040291.jpeg" alt="Fathul Wahid. (Instagram/ fathulwahid_)" width="100%">
<figcaption>Fathul Wahid. (Instagram/ fathulwahid_)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta Fathul Wahid membuat pengumuman mengejutkan. Dia menolak dipanggil dengan sebutan &lsquo;Prof&rsquo; oleh semua kalangan. Lewat akun Instagram pribadinya (@fathulwahid_), Fathul Wahid mengatakan penolakan atas panggilan &lsquo;Prof&rsquo; tersebut didasari karena dirinya telah menghapus gelar yang sudah melekat pada namanya sebagai akademisi. Bukan tanpa alasan, Fathul mengaku menghapus gelar akademik itu untuk memangkas jarak atau kesenjangan sosial. &ldquo;Dengan segala hormat, sebagai upaya desaklarisasi jabatan Profesor, kepada seluruh sahabat, mulai hari ini mohon jangan panggil saya dengan sebutan &lsquo;prof&rsquo;,&rdquo; tulis Fathul seperti dikutip JawaPos.com pada Jumat (19/7). Lepas dari panggilan dan gelar &lsquo;Prof&rsquo;, Fathul mengaku hanya ingin dipanggil sebagaimana namanya yang akrab dikenal rekan sejawatnya selama ini. &ldquo;Panggil saja: Fathul, Dik Fathul. Kang Fathul, Mas Fathul, atau Pal Fathul. Inshaallah akan lebih menentramkan dan membahagiakan. Matur nuwun,&rdquo; imbuhnya. Fathul juga mengajak siapa pun akademisi yang merasa sependapat dengannya. Menurut dia, gelar Profesor seharusnya didapat untuk kepentingan akademisi dan bukan belaka untuk disanjung atau dihormati orang lain. &ldquo;Semoga jabatan Profesor tidak lagi dikejar oleh banyak orang, termasuk para pejabat dan politisi, dengan menghalalkan semua cara,&rdquo; tandasnya. Sementara itu, dilansir dari Jawa Pos Radar Jogja, keputusan Rektor UII untuk menghapus gelar Profesor ini bahkan diterbitkan secara resmi lewat Surat Edaran (SE) tentang Penghapusan Gelar Profersor Pada Jabatan Akademik. Surat Edaran dengan Nomor: 2748/Rek/10/SP/VII/2024 diteken oleh Fathul Wahid sendiri pada Kamis (18/7) kemarin. Dalam surat tersebut, dia mengaku ikhlas dengan penghapusan gelarnya. &ldquo;Pertama, menjaga semangat kolegialitas. Jangan sampai jabatan profesor justru menambah jarak sosial. Kampus seharusnya menjadi salah satu tempat yang paling demokratis di muka bumi," katanya dalam SE tersebut. Selain itu, alasan kedua, jabatan Profesor seharusnya bukan dianggap sebatas pencapaian karir belaka. Melainkan adalah tanggung jawab terhadap publik yang harus diemban. Menurutnya, belakangan ini kian banyak orang-orang bergelar Profesor namun tidak benar-benar Amanah dengan jabatannya. Bahkan tidak sedikit yang melakukan penyelewengan dan tidak berpihak pada kebenaran. &ldquo;Jangan sampai jabatan ini dianggap sebagai status sosial dan bahkan dikejar-kejar, termasuk oleh sebagian pejabat dan politisi, dengan mengabaikan etika,&rdquo; tambahnya. Lebih lanjut, sebagai bentuk keseriusan, penghapusan gelar juga ia lakukan untuk semua hal yang menyematkan gelar &lsquo;prof&rsquo;, seperti seluruh korespondensi surat, dokumen, dan produk hukum selain ijazah, transkrip nilai, dan yang setara itu. &ldquo;Tidak mencantumkan jabatan akademik, bukan berarti posisinya hilang. Saya tetap profesor, dengan atau tanpa mencantumkan jabatan akademik di depan nama,&rdquo; tegasnya.

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta Fathul Wahid membuat pengumuman mengejutkan. Dia menolak dipanggil dengan sebutan ‘Prof’

Umumkan Copot Gelar Akademik, Rektor UII Minta Jangan Dipanggil Prof

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Rektor-UIII-Komarudin-Hidayat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Untuk pertama kalinya pimpinan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), bertatap muka langsung dari mahasiswa yang berasal dari 20 negara. Dalam pertemuan bertajuk Welcome Day Dinner itu, Rektor UIII Komaruddin Hidayat menyebut para mahasiswanya sebagai orang-orang yang spesial.  Seperti diketahui, perkuliahan semester pertama di UIII digelar secara online. Mahasiswa mengikuti perkuliahan secara virtual dari negaranya masing-masing. Memasuki semester kedua, perkuliahan dijalankan secara tatap muka. Rencananya perkuliahan tatap muka perdana dimulai Senin (7/3) besok.  ’’Anda sungguh spesial sebagai mahasiswa yang terpilih di angkatan pertama. Ibaratnya seperti Assabiqunal Awwalun,’’ kata Komaruddin yang juga mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Untuk diketahui Assabiqunal Awwalun adalah sebutan untuk sekelompok orang yang pertama kali menerima ajaran Nabi Muhammad.  Kegiatan Welcome Day Dinner yang digelar Sabtu (5/3) malam itu, Komaruddin menyampaikan sejumlah pesan. Diantaranya adalah kampus sejatinya sudah menyiapkan banyak hal. Termasuk rencana pembangunan kampus yang lengkap. Tetapi karena ada Pandemi Covid-19, harus ada yang diubah dan disesuaikan.  ’’Walaupun demikian, kita patut bersyukur bahwa meskipun banyak sekali tantangan pembangunan kampus dan persiapan akademik serta perkuliahan, akhirnya dapat berjalan lancar,’’ katanya. Sampai akhirnya pihak kampus bisa menyambut para mahasiswa secara langsung atau tatap muka.  Sekretaris UIII Chaider S. Bamualim, mengatakan kegiatan Welcome Day Dinner sangat bersejarah. Sebab untuk pertama kalinya hampir seluruh civitas UIII dari dalam dan luar negeri, berkumpul serta berinteraksi tatap muka. Pada saat itu, dari 98 mahasiswa angkatan pertama, yang sudah hadir berjumlah 69 orang. Mereka adalah mahasiswa dari dalam maupun luar negeri.  Chaider mengatakan, mahasiswa UIII berasal dari 20 negara, termasuk Indonesia. Negara lainnya seperti Afrika Selatan, Aljazair, Afghanistan, Mesir, dan Bangladesh. Kemudian dari India, Gambia, Ghana, serta Yaman. Mereka semua adalah mahasiswa program magister atau S2. Seluruh mahasiswa mendapatkan fasilitas beasiswa penuh dan menghuni asrama di dalam komplek kampus.

Sambut Mahasiswa dari 20 Negara, Rektor UIII: Anda Sungguh Spesial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-jual-beli-jabatan-eks-rektor-uin-jakarta-pilrek-jangan-parpol_m_-scaled.jpg" alt="Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komarudin Hidayat saat ditemui di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Rabu (20/3)." width="100%">
<figcaption>Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komarudin Hidayat saat ditemui di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Rabu (20/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat menjawab dugaan yang menyatakan dirinya melanggar hukum. Sebab diketahui bahwa ia juga merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN, yakni Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BSI).  Adapun dugaan pelanggarannya adalah Pasal 41 di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta UIII yang melarang Rektor UIII memegang jabatan di BUMN/Perusahaan Swasta.  "UIII ini masih masa perintisan, konsolidasi. Ketika jadi komisaris, kampus juga belum beroperasi. Jadi tidak mengganggu (jabatan komisaris). Menurut rencana, UIII ini baru selesai pembangunannya dan konsolidasinya tahun 2024," jelas dia kepada JawaPos.com, Selasa (6/7).  Kebijakan terkait statuta tersebut belum berjalan. Pasalnya, UIII masih dalam tahap pembangunan dan konsolidasi. "Saya ikut merumuskan statuta itu. Saat ini statuta UIII belum bisa dilaksanakan secara sempurna. Mungkin 3 tahun lagi," ucap dia.  Adapun, ketika hendak menjadi komisaris pun, dirinya telah melapor dan meminta izin kepada Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) dan Ketua Wali Amanah UIII. Hal tersebut pun sudah disetujui.  "Saya sudah lapor dan minta izin pada Setwapres dan Ketua Wali Amanah untuk jadi komisaris di BSI, bahkan (rencananya bisa) jadi jembatan dan jaringan untuk mengembangkan program Ekonomi Syariah di UIII," tutur dia.  Karena UIII belum berjalan normal layaknya kampus, ia mengatakan tidak ada lembaga yang dirugikan, baik BSI maupun UIII yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Dirinya pun mengaku siap untuk melepaskan dua jabatan tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/07/2021/rektor-uiii-ternyata-rangkap-jabatan-jadi-komisaris-bank-bumn/">Rektor UIII Ternyata Rangkap Jabatan jadi Komisaris Bank BUMN</a>  "Kalau sudah normal (UIII beroperasi) akan saya lepaskan (jabatannya). Mungkin keduanya, karena umur saya sudah 68 tahun (menjelang masa pensiun). Soal posisi rektor dan komisaris, kapan saja saya bisa lepaskan. Banyak orang yang lebih mampu dari saya. Kapasitas saya independen. Tak punya afiliasi dengan partai politik," pungkasnya.

Rangkap Jabatan, Rektor UIII: Saya Independen, Siap Lepas Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/KAMPUS.jpg" alt="Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang berlokasi di Komplek RRI Cimanggis, Depok, Jawa Barat diharapkan selesai Juni 2021." width="100%">
<figcaption>Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang berlokasi di Komplek RRI Cimanggis, Depok, Jawa Barat diharapkan selesai Juni 2021.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rangkap jabatan yang dilakukan oleh rektor kembali ditemukan. Sebelumnya, terdapat Rektor Universitas Indonesia (UI) yang menjabat sebagai komisaris BUMN, kali ini diketahui Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) rangkap jabatan komisaris di perusahaan BUMN dan swasta.  "Saat ini, Rektor UIII menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BSI), bank hasil merger BNI Syariah, BNI Syariah dan BSM," ujar Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji kepada JawaPos.com, Selasa (6/7).  Ia mengatakan bahwa UIII yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) diduga telah melanggar hukum, persisnya Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang melarang Rektor UIII memegang jabatan di BUMN/Perusahaan Swasta.  "Baik rektor UI maupun rektor UIII diduga kuat melanggar hukum, statuta kampus," tutur dia.  Ia menduga ada banyak kemungkinan rangkap jabatan ini juga dilakukan oleh rektor-rektor di kampus lain. Hanya saja publik tidak tahu dan mereka masih menyembunyikan. Untuk itu, sebagai pertanggung jawaban moral dan menjaga marwah kampus, para rektor tersebut diminta untuk mengundurkan diri.  "Rektor yang rangkap jabatan harus mengundurkan diri. Jika tidak, maka idealisme dan marwah kampus tergadai oleh konflik kepentingan dan kuasa jabatan," imbuhnya.  Adapun, desakan ini didasari dua alasan. Pertama adalah kampus yang merupakan institusi yang berperan sebagai gerakan moral dan pendidikan karakter para pemimpin bangsa ditempa.  "Apa jadinya jika kalangan intelektual di kampus mencontohkan perilaku yang tidak bermoral dengan melakukan tindakan yang jelas dilarang dalam peraturan. Ini tentu hal buruk yang harus dihindari," tegas dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/06/2021/rektor-ui-rangkap-jabatan-wakil-komut-bri-pakar-itu-melanggar-aturan/">Rektor UI Rangkap Jabatan Wakil Komut BRI, Pakar: Itu Melanggar Aturan</a>  Kedua adalah kampus yang juga berperan besar dalam social control. Artinya, ketika terjadi ribut soal politik yang sarat kepentingan, pernyataan rektor akan sangat berpengaruh. Apalagi, dalam perseteruan, para rektor menjadi penengah dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan pada yang lemah.  "Karena itu, peran-peran kampus dan pemimpinnya (rektor) seharusnya tidak tergadai dengan iming-iming jabatan atau kepentingan politik yang mempengaruhinya," tandas dia. <div dir="auto">Menanggapi hal tersebut, Rektor UIII Komaruddin Hidayat mengungkapkan bahwa ketika menjadi komisaris di BUMN, dirinya belum menjabat sebagai rektor. Sebab, saat ini UIII sendiri pun belum beroperasi.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Ketika jadi komisaris, kampus juga belum beroperasi. Jadi tidak mengganggu (jabatan). Menurut rencana, UIII ini baru selesai pembangunannya dan konsolidasinya tahun 2024," terang dia kepada JawaPos.com, Selasa (6/7).</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Saya sudah lapor dan minta izin pada Setwapres dan Ketua Wali Amanah untuk jadi Komisaris di BSI, bahkan jadi jembatan dan jaringan untuk mengembangkan program Ekonomi Syariah di UIII," tandasnya.</div>

Rektor UIII Ternyata Rangkap Jabatan jadi Komisaris Bank BUMN

Rektor UIII

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rektor UIII

Berita Terkini

Umumkan Copot Gelar Akademik, Rektor UII Minta Jangan Dipanggil Prof

Sambut Mahasiswa dari 20 Negara, Rektor UIII: Anda Sungguh Spesial

Rangkap Jabatan, Rektor UIII: Saya Independen, Siap Lepas Jabatan

Rektor UIII Ternyata Rangkap Jabatan jadi Komisaris Bank BUMN

Download Aplikasi JawaPos.com