<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Rektor-UI.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan, pihaknya mendorong agar institusionalisasi partai politik di Indonesia semakin diperkuat agar memberikan solusi atas masalah keadilan dan perdamaian dunia.  Hal itu diungkap Ari Kuncoro saat membuka seminar internasional bertema Partai Politik dan Demokrasi, dengan sub tema Peran Partai Politik Dalam Mempromosikan Keadilan dan Perdamaian Dunia (The Political Parties Roles in Promoting The World Peace Justice) yang digelar di Yogyakarta, Senin (4/7).  Ari juga menuturkan, seminar ini tak sekedar membahas politik dalam negeri, seperti soal manuver elite politik menuju pilpres, atau bicara siapa capres-cawapres yang akan diusung. Namun lebih penting adalah bagaimana peran strategis partai politik mewujudkan keadilan dan perdamaian dunia.  “Parpol seharusnya tak hanya concern dengan masalah internal, tetapi seharusnya lebih bisa terlibat dalam berkontribusi pada penyelesaian konflik dan perdamaian dunia,” kata Ari.  Apalagi, lanjutnya, dunia saat ini berada di tengah kondisi yang penuh konflik dan ambigu, diwarnai dengan perang di Rusia-Ukraina. Dunia selama ini dimanjakan globalisasi dan saling bekerja sama. Namun dihadapkan tiba-tiba dengan kondisi deglobalisasi, yang hasilnya adalah inflasi global mengarah resesi dunia.  “Masyarakat global menantikan peran partai politik melalui tindakan nyata, memberikan kontribusi terhadap solusi yang diperlukan dunia,” kata Ari.  “Presiden Jokowi berusaha memberi contoh dengan bertindak nyata dengan berkunjung ke Rusia Ukraina. Ini salah satu contoh yang pantas diteladani,” tandasnya.  Salah satu narasumber acara itu, Doktor Ilmu Pertahanan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ari. Bagaimana kesadaran Parpol perlu lebih dibangun dalam tanggung jawabnya bagi dunia.  “Rusia dan Ukraina menyadarkan kita bahwa apa yang telah digagas oleh para pendiri bangsa, bahwa salah satu tujuan bernegara adalah kita ikut melibatkan diri secara aktif membangun ketertiban dan Perdamaian dunia. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan ini harus menjadi tanggung jawab sosial parpol,” kata Hasto.  Hasto menilai parpol harus membangun international network bagi upaya mengimplementasikan Pancasila dalam sistem internasional.  “Melalui seminar ini, nilai-nilai keadilan dan bagaimana perdamaian dunia itu diwujudkan oleh parpol, terutama melalui diplomasi internasional, itu penting diangkat kembali,” tandas Hasto.  Seminar tersebut dimoderatori oleh Puspitasari. Narasumber lainnya selain Hasto adalah Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Prof. Satya Arinanto, Ketua KPU Periode 2017-2021 Arief Budiman, dan Pengamat Militer &amp; Politik Dr. Conny Bakri Rahakundini.  Hadir juga sebagai narasumber adalah Dosen Bologna University Italy Prof. Dr. Mult. Mirosław Matyja, Dekan Fak. Ilmu Politik Univ Islam Pakistan Prof. Dr. Amna Mahmood, Dosen Ilmu Politik Univ Australian National Thomas Power, Ph.D, dan Dosen SKSG UI Dr. Polit.Sc. Henny Saptatia Drajati Nugrahani, M.A  Ada juga Rektor Universitas Tanjungpura Prof. Dr. Garuda Wiko, Staf Pengajar Ilmu Politik UKI &amp; Dosen S3 STIK-PTIK Dr. Sidratahta Muchtar, Dosen FISIP SUniversitas Samratulangi Dr. Daud Ferry Liando, S.IP., M.Si, dari National ChengChi University Taiwan Pitut Burhan Magenda, Ph.D (Can), dan Marlon Kansil dari ILUNI SKSG UI.  Rektor Universitas Panca Bhakti, Pontianak Dr. Purwanto, dari Universitas Negeri Manado adalah Dr. Ferol F.Warpuw, S.T., S.H., M.Eng, Mahasiswa S3 SKSG UI Harsen Roy Tampomuri, dan Mahasiswa S3 FIA UI Deasy Indriani.  Ada juga Dosen FISIP Universitas Brawijaya Dr. Abdul Aziz, Dekan Universitas Pertahanan Mayjen TNI Pujo Widodo, dari Universitas Kristen Indonesia hadir Lisna Puspita Zebua, dan Mahasiswa S3 SKSG UI Dr. Edi Sewandono.

Rektor UI Minta Parpol Terlibat Dalam Upaya Perdamaian Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/feb-ui-gandeng-alumni-untuk-ikut-kembangkan-riset-kampus_m_.jpg" alt="Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mendorong kampusnya untuk bisa menjadi entrepreneur universty. Kata dia, itu dilakukan agar bisa menjawab kebutuhan dunia di masa mendatang.  "UI senantiasa berupaya selalu memberi solusi atas permasalahan yang dialami bangsa Indonesia. Hal itu yang mendorong UI bertransformasi menjadi enterprenur university," kata dia dalam webinar Bulan Inovasi UI, Senin (9/8).  Khususnya di bidang riset dan inovasi, lanjut Ari, UI yang akan menjadi alat untuk terbentuknya entrepreneur university tersebut. Adapun riset dan teknologi di UI bukan lagi sekedar revolusi akademi melalui publikasi dan kakayaan intelektual.  "Jadi bisa untuk hal yang berdampak lebih besar, dengan mendorong hilirisasi dan komersialisasi karya UI," tuturnya.  Nantinya, teknologi yang dikembangkan oleh UI akan diberi lisensi dan akan dikembangkan bersama perusahaan-perusahaan BUMN, swasta hingga startup. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri.  UI pun akan terus berperan sebagai mitra terbaik pemerintah dalam menyusun kebijkan. Artinya, apa yang dihasilkan UI bukan hanya produk bernilai ekonomis, tapi juga bisa untuk kepentingan negara.  "Para peneliti dari berbagai bidang keahlian di UI, senantiasi untuk memberikann rekomendasi kebijakan. Peran UI terbukti dari penyusunan pengendalian pandemi, pembatasan sosial, vaksinasi, dan isu penting lainnya," tambahnya.  Adapun, UI akan memamerkan teknologi maupun rancangan arah kebijakan melalui pameran inovasi virtual. Pameran dimulai hari ini dan ditutup pada 30 Agusus mendatang.  "Dari kegiatan kami berharap meningkatkan kapasitas SDM Indonesia, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk riset dan inovasi, kekayaan intelektual maupun tercapainya hilirisasi produk inovasi," pungkas Ari.

Ari Kuncoro Akan Jadikan UI Sebagai Entrepreneur University

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/presiden-jokowi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) yang menggantikan aturan sebelumnya, yakni PP 68/2013. Beleid tersebut pun menjadi kontroversial dan diperbincangkan oleh publik.  Salah satu poin yang mencuri perhatian adalah Pasal 39 huruf C yang mengatakan bahwa hanya melarang rektor, wakil rektor, sekretaris universitas dan kepala badan untuk menduduki jabatan direksi di sebuah perusahaan. Sehingga tidak ada lagi larangan untuk menjabat sebagai komisaris.  Pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan PP sebelumnya, di mana dalam Pasal 35 huruf C dikatakan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.  Apalagi ketika itu, Rektor UI Ari Kuncoro diketahui merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Hal itu semakin membuat geram publik dan membuat Ari Kuncoro mendapatkan perundungan di media sosial yang dinilai mendapatkan hak istimewa.  Dari desakan berbagai pihak itu pun membuat Ari Kuncoro sendiri memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakomut BRI. Surat pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Kementerian BUMN pada 21 Juli lalu.  Meskipun begitu, masalah belum berakhir, PP Statuta UI diminta untuk dicabut. Dewan Guru Besar (DGB) UI juga telah menyampaikan pernyataannya bahwa PP tersebut cacat formil dan diminta untuk tidak diberlakukan.  Lebih lanjut, kini sivitas akademika UI melalui Gerakan Peduli UI pun menyampaikan pernyataan sikap bersama. Mulai dari dosen, BEM UI, BEM fakultas, majelis wali amanat (MWA), dewan perwakilan mahasiswa (DPM) UI serta mahasiswa UI itu sendiri. Adapun berikut Pernyataan Sikap Bersama Gerakan Peduli UI, antara lain:  Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia pada tanggal 2 Juli 2021 yang mengandung cacat formil dan matkeriil, Gerakan Peduli UI yang terdiri atas mahasiswa, guru besar, dosen, dan tenaga kependidikan UI dengan tegas menyatakan sikap sebagai berikut:  1.Menuntut pemerintah mencabut PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitpermas Indonesia.  2. Menuntut pelibatan empat organ (Majelis Wali Amanat, Rektor, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar) dan partisipasi aktif seluruh sivitas akademika UI dalam proses revisi Statuta Universitas Indonesia.

Sivitas Akademika UI Kompak Tuntut PP Statuta UI Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Rektor-UI-form-UI.jpg" alt="dok UI" width="100%">
<figcaption>dok UI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerima surat tersebut pada 21 Juli kemarin.  Memang, nama Ari Kuncoro dalam beberapa waktu terakhir ini sering dibicarakan oleh masyarakat. Hal tersebut lantaran dirinya yang merangkap jabatan sebagai rektor dan komisaris.  Kekagetan publik pun memuncak pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI menjadi PP 75/2021. Pasalnya, rangkap jabatan sebagai komisaris diamini dalam aturan tersebut.  Alhasil para netizen, khususnya di Twitter pun menjadikan Ari Kuncoro sebagai bahan meme. Bahkan, sempat menjadi trending topic dengan alamat pencarian Rektor UI dengan lebih dari 6.000 cuitan.  Pria berusia 59 tahun itu juga disebut sebagai Chuck Norris Indonesia oleh netizen. Chuck Norris sendiri merupakan meme populer yang dianggap sebagai sosok yang ditakuti. "Gantikan Chuck Norris dengan Rektor UI," tutur @charismaul di Twitter.  Mengenai mundurnya Rektor UI, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji melihat bahwa Ari Kuncoro lelah menjadi bahan pembicaraan akibat rangkap jabatan dan tiba-tibanya perubahan aturan tersebut.  "Nggak kuat jadi bahan ledekan se-Indonesia," kata dia kepada JawaPos.com, Kamis (22/7).  Jadi, menurutnya ini sudah sepatutnya untuk dilakukan. Akan keputusan itu, dia pun mengapresiasinya karena lebih memilih tetap berada di dunia pendidikan dibandingkan tetap berada sebagai Wakomut karena adanya kepentingan pribadi.  "Wajar sih kalau mundur. Kita apresiasi saja," ujarnya.  Meskipun begitu, ia menyayangkan akan revisi itu. "Tapi sayang statutanya sudah ternoda. Harusnya (keluar) dilakukan jauh-jauh hari sebelum menodakan statuta UI," pungkasnya.  JawaPos.com pun mencoba menghubungi Rektor UI Ari Kuncoro sejak kabar itu berhembus. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak terkait.

Pilih Jadi Rektor UI, Ari Kuncoro Disebut Tak Kuat Jadi Bahan Ledekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Rektor-UI-form-UI.jpg" alt="dok UI" width="100%">
<figcaption>dok UI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perubahan Statuta Universitas Indonesia (UI) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan kontroversi dan kritik tajam. Pasalnya, hal ini dikhawatirkan akan memunculkan stigma bahwa kebijakan bisa dirubah sesuai kepentingan oleh perguruan tinggi yang lain.  Menurut Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Rakhmat Hidayat, keputusan merubah PP adalah tindakan yang salah. Apalagi, ini dinilai setelah adanya dugaan pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan Rektor UI Ari Kuncoro.  "Jika UI saja bisa melakukan ini, maka tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi yang lain bisa melakukannya di kemudian hari, maka dari itu ini yang seharusnya kita kritik bahwa ini tidak bagus," ujar Rakhmat kepada JawaPos.com, Rabu (21/7).  Apalagi, UI yang notabene dipandang sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia. Tentu ini akan menjadi contoh yang buruk bagi dunia pendidikan di dalam negeri. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> "UI itu seharusnya menjadi role model tata kelola universitas bagi universitas yang lain. Apalagi UI merupakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum," tambahnya.  Sebelumnya, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji juga mengaku kecewa atas keputusan tersebut. Ini merupakan contoh yang buruk bagi masyarakat dari seorang pemimpin.  "Karena rektornya melanggar statuta, maka statutanya yang diubah. Dengan falsafah Ing Ngarso sung Tulodo (di depan menjadi teladan), kira-kira suri tauladan apa yang akan kita berikan ke generasi penerus bangsa?," ungkap dia kepada JawaPos.com, Selasa (20/7).  Sebagai informasi, diketahui bahwa Rektor UI Ari Kuncoro merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan tiba-tiba saja peraturannya dilakukan perubahan.

Statuta UI Diubah Demi Rektor Rangkap Jabatan, P2G: Ini Contoh Buruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Rektor-UI-form-UI.jpg" alt="dok UI" width="100%">
<figcaption>dok UI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah resmi merubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68/2013 menjadi PP Nomor 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). Keputusan yang diambil dan telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli ini pun menjadi kontroversi.  Untuk diketahui, Rektor UI Ari Kuncoro disinyalir merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Banyak yang menduga akan adanya konflik kepentingan dalam rangkap jabatan ini.  Adapun pada awalnya, rangkap jabatan ini bertentangan dengan PP 68/2013 tentang Statuta UI yang di Pasal 35 huruf C dikatakan bahwa Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.  Namun, kini dalam Pasal 39 huruf C mengatakan hanya melarang rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan untuk menduduki jabatan direksi di sebuah perusahaan. Sehingga tidak lagi ada larangan menjabat sebagai komisaris.  Menanggapi hal itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji pun kecewa atas keputusan tersebut. Ini merupakan contoh yang buruk bagi masyarakat dari seorang pemimpin.  "Karena rektornya melanggar statuta, maka statutanya yang diubah. Dengan falsafah Ing Ngarso sung Tulodo (di depan menjadi teladan), kira-kira suri tauladan apa yang akan kita berikan ke generasi penerus bangsa?," ungkap dia kepada JawaPos.com, Selasa (20/7). <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Ia pun menduga bahwa benar ada konflik kepentingan dalam penetapan Ari Kuncoro sebagai Wakil Komut ini. Sebab menurutnya, karena sudah melanggar, seharusnya ada satu jabatan yang dilepas, bukan malah merevisi aturan.  "Ya sudah pasti lah (konflik kepentingan). Nggak ada orang lagi apa yang bisa jadi Wakil Komut BRI? Atau jadi Rektor UI. Kenapa harus rangkap?," tanyanya heran.  Hal ini pun dikhawatirkan akan diikuti oleh rektor-rektor perguruan tinggi negeri (PTN) lain yang masih bersembunyi karena merangkap jabatan. "Rusak deh. Harusnya taat pada hukum (rektor tidak rangkap jabatan)," pungkasnya.

Pengamat Heran Statuta UI Diubah, Rektor Boleh Jabat Komisaris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Rektor-UI-form-UI.jpg" alt="dok UI" width="100%">
<figcaption>dok UI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68/2013 menjadi PP Nomor 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).  Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Tubagus Erif Faturahman mengatakan PP Nomor 75/2021 tentang Statuta UI sudah diundangkan.  "Iya, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, memang sudah diundangkan," ujar Tubagus kepada wartawan, Selasa (20/7).  Adapun, PP Nomor 75/2021 tentang Statuta UI telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 2 Juli 2021.  Merujuk pada PP Nomor 75/2021 yang baru ini itu terdapat revisi soal rangkap jabatan bagi rektor, wakil rektor, sekretaris, dan kepala badan.  Jika PP 68/2013 soal rangkap jabatan diatur dalam Pasal 35. Kini dalam PP 75 Tahun 2021 soal rangkap jabatan diatur dalam Pasal 39.  Pada statuta UI versi lama yakni, PP 68/2013 pasal 35 hufuf c, berbunyi rektor dan wakil rektor UI dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.  Sementara terbaru, dalam PP 75/2021 pasal 39 huruf c berbunyi, rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.  Artinya dalam PP 75 /2021 Pasal 39 c hanya melarang rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan untuk menduduki jabatan direksi di sebuah perusahaan. Sehingga tidak lagi ada larangan menjabat sebagai komisaris.  Berikut PP Nomor 68/2013 Pasal 35 soal pelarangan rangkap jabatan berbunyi rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai:  a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;  b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;  c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;  d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau  e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.  Diubah dalam Pasal 39 PP Nomor 75/2021 yang berbunyi, rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:  a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;  b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;  c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau  d. pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Jokowi Ubah PP Statuta UI, Rektor Boleh Rangkap Jabatan Jadi Komisaris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/feb-ui-gandeng-alumni-untuk-ikut-kembangkan-riset-kampus_m_.jpg" alt="Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan, pihaknya sempat memperingatkan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro untuk tidak merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Independen PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, Ombudsman periode 2016-2021 pernah memeriksa Ari Kuncoro terkait dugaan maladministrasi.  Terlebih Ombudsman menduga, rangkap jabatan Ari Kuncoro sebagai Komisaris di BRI merupakan perbuatan maladministrasi. Hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan dengan jabatannya sebagai Rektor UI.  "Ombudsman melihat hal seperti ini sudah diperingatkan jauh-jauh hari, agar kasus (rangkap jabatan) seperti ini tidak terjadi," kata Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dikonfirmasi, Rabu (30/6).  Rangkap jabatan Ari Kuncoro ini diduga melanggar Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.68/2013 tentang statuta Universitas Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah maupun swasta.  Oleh karena itu, Yeka tak mempermasalahkan jika kemudian publik menafsirkan adanya konflik kepentingan dalam pemanggilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UI terkait kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diberi label The King of Lip Service.  "Karena Rektor UI merangkap jabatan sebagai Wakil Komut Independen BRI, maka publik bisa melihat ini merupakan conflict of interest," cetus Yeka.  Sebelumnya, pakar hukum tata negara Refly Harun menduga, rangkap jabatan Ari Kuncoro sebagai Rektor UI dan Komisaris BRI dinilai menimbulkan konflik kepentingan.  "Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan rangkap jabatan, apalagi yang menduduki adalah pejabat struktural kampus semacam rektor. Saya kira kebangetan, rektor sendiri itu tugasnya sudah luar biasa berat ibaratnya," ujar Refly kepada JawaPos.com, Senin (28/6).  Rangkap jabatan ini juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia. Dalam Pasal 35 huruf C, Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.  "Berati melanggar dong, banyak sekali pejabat publik yang melanggar, rangkap jabatan dilarang sebenarnya. Tapi ya pemerintah begitu, sepanjang memberikan kenikmatan ini tidak dimasalahkan," ungkap Refly.  Menurut Refly konflik kepentingan ini berimbas pada BEM UI yang mengkritik Presiden Jokowi dalam unggahan di media sosial. BEM UI melabelkan Jokowi dengan sebutan 'The King of Lip Service', lantaran pernyataan Jokowi dipandang tidak sesuai dengan kondisi fakta yang terjadi. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/06/2021/ditertawakan-karena-pekik-merdeka-mega-kini-budayakan-salam-pancasila/">Baca Juga: Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila</a> Kritik yang disampaikan BEM UI, lanjut Refly, merupakan hak setiap warga negara. Hal ini pun diatur dalam Undang-Undang.  "Mahasiswa UI mengkritik pemerintah, menurut saya itu adalah hak warga negara. Mahasiswa juga bagian dari warga negara, jangankan mahasiswa kelas intelektual, masyarakat umum saja punya hak untuk mengkritik, kebebasan berpendapat," tegas Refly.  Refly menuturkan, rangkap jabatan juga dipandang melanggar tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga bisa menimbulkan konflik kepentingan, yang berpengaruh pada kebijakan Rektor UI tersebut.  "Rangkap jabatan melanggar, kalau tidak melanggar hukum setidaknya melanggar tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik itu menghindari conflict of interest, bersikap independen, apalagi dengan jabatan rektor yang menggenggam otonomi kampus," pungkas Refly.  Reporter: Ridwan

ORI Sudah Ingatkan Rektor UI Ari Kuncoro Untuk Tak Rangkap Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/78-persen-masyarakat-indonesia-belum-paham-pengertian-maladministrasi_m_.jpg" alt="Ombudsman RI merilis data mengenai Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) tahun 2018. Hasilnya, hanya 22 persen dari responden yang paham pengertian maladministrasi." width="100%">
<figcaption>Ombudsman RI merilis data mengenai Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) tahun 2018. Hasilnya, hanya 22 persen dari responden yang paham pengertian maladministrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menduga Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro telah melakukan maladministrasi. Sebab, pejabat nomor satu di UI itu juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.68/2013 tentang statuta Universitas Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah maupun swasta.  "Intinya berdasarkan PP tersebut, Rektor dan wakil Rektor UI dilarang merangkap sebagai Pejabat di BUMN/BUMD atau swasta. Artinya, Rektor UI telah melakukan maladministrasi, karena jelas-jelas melanggar ketentuan yang berlaku," kata Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika saat dikonfirmasi, Rabu (30/6).  Yeka menjelaskan, Ombudsman RI periode 2016-2021 pernah memeriksa pengangkatan Ari Kuncoro sebagai Komisaris BRI. Hasil pemeriksaan, Ombudsman menyatakan bahwa pengangkatan Ari sebagai komisaris di BRI pelanggaran administrasi.  "Kajian itu bukan hanya terkait Ari Kuncoro saja, melainkan banyak komisaris lainnya yang rangkap jabatan. Setiap rekomendasi ombudsman perlu dilaksankan. Saat ini karena rekomendasinya sudah diberikan, maka kami tinggal melakukan resolusi monitoring, untuk memastikan dijalankan oleh Menteri BUMN," tegas Yeka.  Polemik rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro mencuat setelah pihak rektorat UI memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UI pada Minggu (27/6). Pemanggilan itu, lantaran BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan label The King of Lip Service alias Raja Pembual.  Yeka mengungkapkan, pemanggilan pihak rektorat kepada BEM UI tak dipermasalahkan. Karena untuk mengklarifikasi persoalan unggahan BEM UI tersebut.  "Sebetulnya tidak ada masalah rektor memanggil mahasiswa, ataupun mahasiswa mengundang rektor, terlebih untuk mengklarifikasi duduk persoalan yang sebenarnya," ujar Yeka.  Yeka menegaskan, yang jadi permasalahan pihaknya karena Rektor UI Ari Kuncoro rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Independen BRI. Sehingga banyak publik menilai adanya konflik kepentingan dalam pemanggilan BEM UI oleh pihak rektorat.  "Tapi karena Rektor UI merangkap jabatan sebagai Wakil Komut Independen BRI, maka publik bisa melihat ini merupakan conflict of interest. Makanya Ombudsman melihat hal seperti ini sudah diperingatkan jauh-jauh hari, agar kasus seperti ini tidak terjadi," pungkas Yeka.

Rangkap Jabatan di BRI, Rektor UI Ari Kuncoro Disebut Maladministrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/said-didu-ungkap-kerugian-indonesia-gara-gara-negosiasi-freeport_m_.jpg" alt="Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai Indonesia banyak dirugikan oleh PT Freeport." width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai Indonesia banyak dirugikan oleh PT Freeport.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro diketahui rangkap jabatan menjadi Wakil Komisaris Utama BRI. Posisi itu pun mendapat sorotan dari Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu.  Menurut Said Didu, sebelumnya tidak ada Rektor UI yang mau diangkat menjadi komisaris di BUMN. Baru kali ini ada rektor UI mau jadi komisaris.  "Baru kali ini. Karena tenggak pernah ada yang mau, dia gengsinya tinggi loh,” jelas Said Didu saat berbincang dengan Hersubeno Arief di video yang diunggah akun YouTube MSD, Selasa (29/6).  Menurut Said Didu, posisi rektor itu kalau duduk itu setara dengan menteri.  "Masa mau jadi komisaris. Rektor sekarang gajinya tinggi sekali, Rektor UI mungkin yang tertinggi. Jadi ngejar apalagi,” kata Said Didu.  Said Didu mengaku, saat menjabat sebagai Sekretaris Menteri BUMN pernah mencari rektor yang mau menjadi komisaris BUMN, akan tetapi banyak yang menolak.  “Susah sekali dulu saya ingin mencari rektor yang mau jadi komisaris itu, enggak ada yang mau. Kenapa? Turun derajat, katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/06/2021/ditertawakan-karena-pekik-merdeka-mega-kini-budayakan-salam-pancasila/">Baca Juga: Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila</a> “Jadi saya mohon maaf saja mempertanyakan, bahwa memang Rektor UI nih, berarti dia belum merasa puas, mungkin dengan posisi status yang sangat tinggi sebagai rektor,” ucap Said, Selasa (29/6).  Karena dengan adanya rangkap jabatan, lanjut Said, harus segera diambil tindakan dan tidak bisa dibiarkan karena melanggar salah satu Statuta. Bahkan Rektor UI tidak boleh merangkap jabatan di BUMN, BUMD, maupun Badan Usaha Milik Swasta.  Karena itu, Said menyarankan harus segera diambil tindakan. Bisa saja memberhentikan. Pilih salah satunya, mau memberhentikan sebagai rektor, Wakomut BRI mundur boleh.  "Nah itu harus dipilih, tidak bisa dibiarkan. Nah kalau nanti, karena ini pengangkatannya tidak sah, maka seluruh penghasilan yang dia peroleh harusnya disetor kembali ke BUMN yang mengeluarkan uang untuk itu,” pungkas Said.

Eks Sekretaris Menteri BUMN: Baru Kali Ini Ada Rektor Jadi Komut BRI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rektor UI Ari Kuncoro

Berita Terkini