<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/30/IK6etOXqkoKACKVPgo1fNqTC8y93BgcbIpXxYu4e-1010715526.jpg" alt="Rektor UI Heri Hermansyah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rektor UI Heri Hermansyah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri masih berlangsung di sejumlah kampus. Universitas Indonesia (UI) salah satunya. Sayangnya, dalam proses yang berjalan banyak diwarnai isu perjokian. Perjokian ini ramai ditawarkan untuk Seleksi Masuk (Simak) UI 2025. Di media sosial X, para joki ini terang-terangan menawarkan jasanya untuk bisa tembus Simak UI 2025. Sebagai informasi, Simak diselenggarakan secara online dan dapat dikerjakan dari perangkat elektronik masing-masing. Merespon hal ini, Rektor UI Heri Hermansyah menegaskan, tak akan menolerir praktik perjokian ini. Dia menegaskan, perilaku tersebut melanggar dan merugikan banyak orang. Apabila terbukti, baik pelaku joki maupun yang menyewa jasa perjokian ini akan dikenakan sanksi tegas. &ldquo;Yang joki sama yang dijokiin kalau itu tertangkap basah, jelas kita akan coret dari penerimaan masuk mahasiswa baru di Universitas Indonesia. Yang kedua, kita akan bawa ke ranah hukum. Kita akan pidanakan,&rdquo; tegasnya ditemui usai groundbreaking pembangunan Gedung C-Hub (Connectivity Hub) di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, pada Senin (30/6). Sanksi tegas ini tak akan pandang bulu. Bila ternyata, ada warga UI baik itu mahasiswa maupun dosen yang terlibat dalam praktik perjokian ini maka akan dikeluarkan. Pihaknya pun kini tengah melakukan penelusuran atas dugaan-dugaan perjokian tersebut. Heri mengimbau, bagi masyarakat yang mengetahui praktik tersebut dan memiliki bukti untuk melaporkannya ke pihak kampus. &ldquo;Mahasiswa UI jadi joki? DO. Jelas. Selesai. Kita akan proses, jika terbukti nanti seberapa besar perannya di situ. Berat? Ya selesai udah,&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, Simak ini jadi satu-satunya tes berbasis online yang diterapkan UI. Hal ini untuk membantu calon mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah untuk bisa mengikuti tes tanpa harus datang ke UI. Pihaknya memahami, bahwa perlu adanya penguatan di bidang security. Karenanya, saat ini penguatan kemananan tengah dilaksanakan. UI telah membangun sistem yang memungkinkan untuk mendeteksi adanya serangan atau kecurangan dengan upaya mengakses pusat sistem saat ujian. &ldquo;Jadi yang mengakses sistem secara gelap dan lain-lain akan ketahuan,&rdquo; pungkasnya. (mia)

Rektor UI menegaskan sanksi tegas bagi peserta dan joki yang terlibat dalam praktik perjokian pada Simak 2025, termasuk kemungkinan pidana.

Soal Dugaan Perjokian di Simak UI, Rektor Pastikan Peserta Didiskualifikasi Hingga Terancam Dipidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/27/dbgXEf4JN8TgS4ihXH01ub4Ew0lIqZKTSWWSV1hl-1-3455617060.jpg" alt="Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah (kiri) bersama Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI Retno Kusumastuti Hardjono di kampus UI Depok (26/6). (Humas UI)" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah (kiri) bersama Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI Retno Kusumastuti Hardjono di kampus UI Depok (26/6). (Humas UI)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Lembaga pemeringkatan kampus dunia QS World University Ranking mengumumkan data terbaru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kampus Indonesia akhirnya menembus 200 besar jajaran kampus top dunia. Prestasi tersebut dicatatkan Universitas Indonesia (UI) yang menduduki peringkat 189 dunia.&nbsp; Informasi tersebut disampaikan Rektor UI Heri Hermansyah dalam Stadium Generale dies natalis ke-10 Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) di kampus UI Depok pada Kamis (26/6). Heri mengatakan, untuk mencapai posisi itu, civitas akademika UI menempuh perjalanan yang tidak mudah.&nbsp; "Target kita selanjutnya bisa menembus 100 besar dunia," katanya. Dia mengakui untuk mengejar target tersebut tidak mudah. Butuh perjuangan yang lebih berat lagi. Karena seluruh kampus di dunia juga berlomba-lomba meningkatkan kualitasnya.&nbsp; Menurut Heri, parameter yang dinilai dalam pemeringkatan kampus-kampus itu adalah dampak dan reputasi sebuah perguruan tinggi. "Bagaimana kita terus meningkatkan dampak dan reputasi UI," jelasnya. Reputasi tersebut tidak lepas dari kinerja kampus, dosen, karyawan, mahasiswa, sampai alumni.&nbsp; Untuk faktor dampak, Heri mengatakan UI harus bisa membawa dampak yang lebih besar lagi. Karena menyandang status Indonesia, maka kampus yang dia pimpin harus bisa membawa dampak untuk Indonesia. Salah satunya adalah mahasiswa UI harus mewakili keberadaan daerah-daerah di Indonesia. Seluruh kabupaten atau kota di Indonesia, harus memiliki keterwakilan di keluarga besar mahasiswa UI.&nbsp; Saat ini kampus UI sedang memetakan daerah-daerah mana saja yang putra daerahnya belum pernah tercatat menjadi mahasiswa UI. Setelah itu akan diundang secara khusus untuk jadi mahasiswa UI. "Sekarang tidak usah ngomong jauh-jauh daerah 3T," tandasnya. Ternyata untuk Kabupaten Pangandaran saja yang sama-sama satu provinsi dengan UI, yaitu Jawa Barat, tidak ada putra daerahnya yang jadi mahasiswa UI.&nbsp; Dia menegaskan UI menyandang nama Indonesia. Sehingga harus benar-benar mencerminkan keterwakilan putra-putri daerah seluruh Indonesia.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI Retno Kusumastuti Hardjono mengatakan, salah satu pendongkrak peringkat UI di QS World University Ranking adalah reputasi internasional.&nbsp;Aspek ini bisa diraih melalui kerja sama dengan kampus-kampus besar dunia.&nbsp; Retno mengumumkan kerjasama FIA UI dengan National University of Singapore (NUS), universitas terbaik di Asia yang menduduki peringkat ke-8 dunia versi QS World University Rankings. Selain itu juga kerjasama dengan University of Melbourne, universitas terbaik di Australia yang menempati peringkat ke-19 dunia. "Kami di FIA akan terus mengembangkan sayap kolaborasi di dunia," katanya.

Universitas Indonesia mencapai peringkat 189 dalam QS World University Ranking, rektor targetkan posisi 100 besar dunia selanjutnya.

Catatkan Sejarah! Ranking UI Tembus 200 Besar Dunia, Rektor Heri Hermansyah Targetkan Semua Daerah Punya Mahasiswa di UI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/WhatsApp-Image-2024-12-04-at-164316_45c9471a-BARU-2940060820.jpg" alt="Pelantikan Rektor UI periode 2024-2029 di kampus UI Depok, Jawa Barat (4/12). (Foto: Humas Kemendiktisaintek)" width="100%">
<figcaption>Pelantikan Rektor UI periode 2024-2029 di kampus UI Depok, Jawa Barat (4/12). (Foto: Humas Kemendiktisaintek)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pucuk pimpinan Universitas Indonesia (UI) resmi berganti pada Rabu (4/12). Prof Heri Hermansyah menggantikan posisi Prof Ari Kuncoro. Pergantian itu berlangsung dalam acara pelantikan pada Rabu (4/12). Turut hadir juga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. Dalam kesempatan itu, Satryo Soemantri Brodjonegoro turut menyampaikan wejangan dan pesan. Di antaranya meminta UI ikut berpartisipasi dalam mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi. Yang mana selaras dengan visi Kemendiktisaintek untuk mewujudkan pembangunan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. "Harapan yang tinggi dialamatkan kepada Bapak Heri Hermansyah untuk mendorong kemajuan UI yang signifikan di masa depan," kata Satryo. Mantan Dirjen Pendidikan Tinggi itu mengatakan, UI saat ini menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memberikan dampak terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Kampus UI adalah salah satu perguruan tinggi yang terdepan dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan visi Kemendiktisaintek. Yaitu, mendorong terwujudnya keberdayaan perguruan tinggi yang bertanggung jawab dengan tata kelola yang baik untuk bertumbuh dan berdampak. Kemudian, meningkatnya kemampuan riset dan pengembangan sampai hilirisasi bernilai tambah. Serta berfungsinya sains dan teknologi untuk mempercepat transformasi sosio-ekologi dan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai visi misi tersebut, kata Satryo, diperlukan kerja sama berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu, Mendiktisaintek mendukung upaya Rektor UI untuk turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui kolaborasi multidisiplin berbasis produktivitas. Sejalan dengan itu, Prof. Heri Hermansyah diminta melibatkan semua pemangku kepentingan secara bersama-sama untuk memajukan UI dalam mencapai visi UI. "Sebagaimana disaksikan bersama, Prof. Heri Hermansyah menggariskan tujuan strategis untuk mewujudkan UI melalui kolaborasi multidisiplin berbasis produktivitas," imbuh Satryo. Kolaborasi yang tercipta diharapkan tidak hanya menjadikan UI sebagai universitas terkemuka, tetapi juga menjadi penggerak kemajuan bangsa. Usai pelantikan, Rektor Heri menyampaikan bahwa akan meningkatkan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Dia menegaskan UI tidak hanya menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat semata. "Tetapi harus ada ukurannya. Ukurannya apa? Dampak. Dampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara," tandasnya. Dia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM dosen. Heri menegaskan bahwa di kampus-kampus top dunia, sudah tidak lagi memandang dosen alumni kampus mana. Bahkan juga sudah tidak memandang dosen itu berpaspor mana. Kampus-kampus top dunia melibatkan dosen-dosen terbaik yang datang dari negara manapun.

Satryo Soemantri Brodjonegoro turut menyampaikan wejangan dan pesan. Di antaranya meminta UI ikut berpartisipasi.

Prof Heri Hermansyah Jabat Rektor UI, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro Titip Pesan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/WhatsApp-Image-2023-12-19-at-185535-1-3393047613.jpeg" alt="Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang pimpin demo mahasiswa/ sumber : akun Instagram @shifaanindy" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang pimpin demo mahasiswa/ sumber : akun Instagram @shifaanindy</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua BEM nonaktif Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang tak menerima putusan Rektor UI yang menyebutnya terbukti melakukan kekerasan seksual. Hal itu membuatnya hendak meminta pemeriksaan ulang dalam kasus yang ditangani Satgas PPKS UI tersebut.

Ketua BEM nonaktif UI Melki Sedek Huang tak menerima putusan Rektor UI yang menyebutnya terbukti melakukan kekerasan seksual

Melki Sedek Tak Terima Keputusan Rektor UI, Ajukan Pemeriksaan Ulang atas Kasus Kekerasan Seksual yang Menjeratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/asal_ada_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menerima audiensi Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro. Pertemuan ini membahas sejumlah hal, terutama terkait penjajakan kerjasama Kemenpora dengan UI, baik di bidang kepemudaan maupun di bidang olahraga. “Kami mendiskusikan berbagai hal baik itu untuk bidang kepemudaan maupun bidang olahraga yang bisa dikerjasamakan dan bisa kita kembangkan untuk prestasi olahraga supaya lebih baik ke depan,” ujar dia, Rabu (27/10). Menurutnya, dukungan perguruan tinggi sangat penting dalam pengembangan pemuda dan olahraga. Sebab, kalau perguruan tinggi sudah bergerak, maka bisa dipastikan elemen masyarakat lainnya akan ikut. Menpora pun mengapresiasi dan menyambut baik program yang sudah dicanangkan UI, yakni Kampus Merdeka, Merdeka Belajar terutama terkait penyeimbangan intelektualitas dan tingkat kebugaran. Di sisi lain, juga dicanangkan kurikulum khusus atlet, sehingga pemuda yang beprestasi maka hal tersebut akan dikonversi jadi prestasi akademik. “Program-program yang sudah disiapkan sebagai implementasi dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar di UI apa yang disampaikan pak Rektor tadi tentu sangat bisa kita desain sebagai satu kerja sama antara Kemenpora dan UI,” katanya. Menpora Amali berharap apa yang sudah dirancang UI tersebut menjadi contoh yang baik dan para orang tua tidak lagi khawatir ketinggalan akademik saat anak-anaknya menjadi atlet berprestasi. “Masyarakat yang punya keinginan bagi anak-anaknya untuk menjadi atlet dan olahragawan berprestasi tetapi tanpa ketinggalan dari sisi akademiknya. Nah ini oleh Rektor sudah dirancang, sehingga itu akan bisa dikerjakasamakan dengan Kemenpora,” ujarnya. Sementara itu, Rektor UI Ari Kuncoro menjelaskan bahwa beberapa negara yang olahraganya maju adalah mereka yang melibatkan perguruan tinggi dalam perekrutan atlet-atlet berprestasi. “Sebagai contoh, turnamen basket itu kalau di Amerika Serikat itu NCAA Basketball Collage. Jadi di sana dia kan menjalani kurikulum, tapi dia juga adalah atlet dan beasiswanya adalah sebagai atlet,” ujarnya. Kata dia, para atlet di NCAA tersebut memiliki kurikulum sendiri yang sudah disesuaikan dengan ilmu keolahragaan. “Jadi misalanya dia, mempelajari sejarah, ya sejarah olahraga. Kalau statistik, dia mempelajari bagaimana masuk ke ring basket, berapa kali dari kiri, berapa dari kanan,” ungkapnya. Menurutnya, hal ini akan mengintegrasikan kehidupan orang yang ingin berkarir di bidang olahraga. Dan itu akan dimulai dari sejak dia kecil mulai dari sejak kecil hingga masuk ke Perguruan Tinggi. “Termasuk nanti ketika dia tidak lagi menjadi atlet, dia biasa menjadi analis, atau pelatih atau bahkan manajer Sepakbola misalnya. Jadi semacam ada kesinambungan karir, ini adalah bagaimana karir olahraga dapat dikembangkan secara nasional. Saya rasa kami perguruan tinggi berniat berkontribusi untuk ini,” pungkasnya.

Rektor UI Temui Menpora, Siapkan Rencana Kurikulum untuk Atlet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/rektorat.jpg" alt="Ilustrasi Rektorat UI. Feru Lantara/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Rektorat UI. Feru Lantara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) menuai kontroversi. Sebab, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.  Akan tetapi, menurut Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI) Andre Rahardian, Statuta UI yang baru ini memiliki manfaat tersendiri. Itu adalah mendorong inovasi di perguruan tinggi.  "Dari Iluni UI banyak juga manfaat dari statuta yang baru. Banyak inovasi-inovasi yang ada," ujar dia dalam Forum Diskusi Salemba dikutip, Jumat (30/7).  Adapun adanya kontroversi tersebut, menurut dia hal itu dapat diselesaikan. Publik juga harus mendengarkan banyak penjelasan dari pihak kampus.  "Menurut kami bisa dijelaskan pihak UI, yang menjadi bagian pembuat statuta tersebut," tuturnya.  Seperti diketahui, Dewan Guru Besar (DGB) UI meminta kepada Presiden Joko Widodo (PP) untuk tidak memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Sebab PP tersebut dinilai cacat formil dalam penyusunan revisinya.  "Dalam rangka menjaga martabat dan wibawa UI, DGB UI memohon kepada Presiden melalui Kementerian terkait untuk tidak memberlakukan PP 75/2021, dan kembali pada Statuta UI berdasarkan PP 68/2013," tulis keterangan Ketua DGB UI Harkristuti Harkrisnowo, Rabu (28/7).  Dalam keterangan resmi tersebut pun diceritakan kronologis penyusunan Revisi PP (RPP) Statuta UI tersebut yang terdapat kejanggalan. Pertama adalah DGB UI yang tiba-tiba menerima copy salinan PP 75/2021 pada 19 Juli 2021.  Setelah diamati, DGB UI pun berkesimpulan bahwa penerbitan tersebut tanpa mengikuti proses pembahasan RPP. Baik itu di internal UI bersama 3 organ lainnya, yaitu Rektor, Majelis Wali Amanat, dan Senat Akademik maupun melalui rapat di Kemendikbudristek, Kemkumham dan di Sekretariat Negara antara bulan Oktober 2020 sampai terbitnya PP Juli 2021.

Kontroversi PP 75/2021, Iluni UI Sebut Malah Banyak Manfaatnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/feb-ui-gandeng-alumni-untuk-ikut-kembangkan-riset-kampus_m_.jpg" alt="Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro menjadi bahan diskusi oleh publik. Hal ini terjadi lantaran dirinya yang merangkap jabatan menjadi dewan komisaris di Bank BRI.  Meski telah menyatakan pengunduran dirinya dari dewan komisaris BRI, hal ini masih menjadi perdebatan. Khususnya ketika terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli lalu.  Sosiolog UI Imam B Prasodjo mengatakan, sebenarnya Rektor UI sudah merangkap jabatan sejak 2017 silam ketika menjadi Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi UI.  Ari menjabat posisi tersebut pada 2013-2017 dan pada 2 November 2017 diangkat menjadi Komisaris Utama Bank BNI. Pada saat itu kebijakan yang berlaku adalah PP 68/2013.  "Jadi sebetulnya sudah pada saat menjadi dekan, beliau itu sudah menjadi komisaris utama di BNI," ungkap dia dalam Forum Diskusi Salemba dikutip Kamis (29/7).  Dalam PP tersebut dikatakan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat BUMN, BUMD dan swasta. Meskipun begitu, ada kebijakan juga yang bertentangan dengan Statuta UI tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  "Di sini ada ketentuan dalam undang-undang yang di maksud pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik," terangnya.  Pelaksana, seperti Dekan pun dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. "Kalau di sini (UU 25/2009) ya ada kata-kata pelaksananya, ini termasuk pejabat," tutur Imam.  Berikut rekam jejak Ari Kuncoro selama di UI:  1. 2013-2017: Ari Kuncoro diangkat sebagai Dekan FEB UI 2. 2 November 2017-20 Februari 2020: Ari Kuncoro menjadi Komut BNI pada RUPS Luar Biasa BNI yang selanjutnya digantikan oleh Agus Martowardojo yang kala itu juga menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018. 3. 4 Desember 2019: Ari Kuncoro diangkat menjadi Rektor UI 4. 18 Februari 2020: Ari Kuncoro diangkat menjadi Wakomut Independen BRI

Rektor UI Rangkap Jabatan Sejak 2017, Ini Perjalanannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/ari_mundur.jpg" alt="Ari Kuncoro (WEB BRI.CO.ID)" width="100%">
<figcaption>Ari Kuncoro (WEB BRI.CO.ID)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ari Kuncoro akhirnya memilih tetap menjadi rektor Universitas Indonesia (UI). Dia memutuskan untuk mundur dari kursi wakil komisaris utama BRI yang ramai disorot.  Pengumuman mundurnya Ari tersebut disampaikan secara resmi oleh BRI. Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Aestika Oryza Gunarto menyatakan bahwa surat pengunduran diri Ari Kuncoro sebagai wakil komisaris utama BRI sudah diterima Kementerian BUMN. ”Sehubungan itu, perseroan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan prosedur,” kata Aestika melalui surat keterbukaan informasi kemarin (22/7).  Ari merangkap jabatan saat statuta UI tegas melarang rangkap jabatan. Rangkap jabatan Ari kian menjadi pergunjingan ketika kemudian Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) 75/2001 untuk menggantikan PP 68/2013 tentang Perubahan Statuta UI. Di statuta yang baru itu, rangkap jabatan diizinkan. Toh, perubahan tersebut tetap mengundang polemik. Misalnya, yang disampaikan praktisi hukum Febri Diansyah, apakah Ari akan diangkat lagi berdasar statuta yang baru? Lalu, bagaimana dengan berbagai insentif yang kadung dia terima sebelumnya, padahal jelas pengangkatan itu melanggar statuta?  Di luar Ari, masih ada dua rektor perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) yang sampai sekarang diketahui merangkap jabatan. Yakni, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat yang merangkap komisaris independen Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Pulubuhu yang juga menjabat komisaris independen di PT Vale Indonesia Tbk. Statuta di kedua kampus melarang rangkap jabatan.  Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan, rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) kemarin tidak membahas posisi wakil komisaris utama yang ditanggalkan Ari. Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah menyurati balik BRI untuk menindaklanjutinya secara administratif sesuai dengan ketentuan dan butuh waktu.  ”Karena sesuai dengan prosedur tidak mungkin mengubah agenda RUPSLB dalam waktu hitungan hari. Setidaknya butuh 45 hari. Karena itulah, agenda rapat hanya persetujuan untuk melakukan aksi korporasi penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue,” tegas Sunarso secara virtual seusai RUPSLB.  Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Nizam menyampaikan selamat atas keputusan besar yang diambil Rektor UI Ari Kuncoro itu. ”Semoga bisa lebih fokus lagi membawa kemajuan UI ke depan,” tuturnya.  Masih riuhnya suara keberatan atas rangkap jabatan tersebut diharapkan mulai mereda. Nizam menuturkan, jika ada masalah, sebaiknya diselesaikan bersama secara baik-baik. ”Tidak perlu berpolemik yang menghabiskan energi dan justru memperuncing masalah tanpa solusi,” tuturnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/07/2021/rektor-ui-mundur-dari-jabatan-wakil-komisaris-ini-pernyataan-bri/">Rektor UI Mundur dari Jabatan Wakil Komisaris, Ini Pernyataan BRI</a>  Soal revisi PP 75/2021 tentang Statuta UI, Nizam menjelaskan bahwa inisiatifnya harus datang dari UI terlebih dahulu. Lalu, diusulkan ke Kemendikbudristek untuk dibahas yang nanti bisa berujung pada revisi.  Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyebut pengunduran diri Ari Kuncoro sebagai sikap yang tepat. ”Memang seharusnya mundur,” katanya. Ke depan, kata Herman, rektor semestinya lebih berfokus mengurus kampus. Politikus Partai Demokrat itu meminta kekuasaan tidak lagi menarik-narik rektor dan pejabat kampus agar mereka bisa berfokus menjaga idealisme kampus. ”Rektor harus lebih fokus karena mengurusi sesuatu yang besar. Jaga idealisme,” tegasnya.

Rapat Pemegang Saham BRI Tidak Bahas Mundurnya Ari Kuncoro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/feb-ui-gandeng-alumni-untuk-ikut-kembangkan-riset-kampus_m_.jpg" alt="Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro banyak diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir karena dinilai mendapat privilege untuk merangkap jabatan. Kabar terbaru, dia baru saja menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Komisaris Utama Independen BRI.  Kepala Bidang Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Fauzi Abdillah pun mengatakan bahwa ini hal yang wajar. Sebab, ini bisa saja menjadi polemik yang tidak berkesudahan.  "Pengunduran diri tersebut menjadi sebuah kewajaran, karena respon tersebut adalah langkah strategis sekaligus etis yang perlu ditempuh di kala polemik ini memuncak," ujar dia kepada JawaPos.com, Kamis (22/7).  Hal tersebut merupakan langkah strategis untuk sedikit menurunkan tensi perbincangan dengan tone negatif. Keputusan ini etis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak sesuai dengan kepatutan.  "Polemik ini kan akumulasi dari tindakan beliau selama ini. Saat dilantik menjadi Rektor sampai kemarin, beliau melanggar Statuta UI yang sebelumnya berlaku itu," imbuhnya.  "Mungkin jika tidak tertangkap basah dan jadi parodi sehingga menjadi trending topic, jabatan tersebut akan diemban terus," sambungnya.  Meskipun begitu, ia tetap meminta agar Rektor UI memberikan penjelasan sebagai bentuk tanggung jawab lebih jauh kepada publik. Bisa dengan membuat surat permintaan maaf, mimbar diskusi terbuka, dsb sebagai pertanggungjawaban akademis dan etis.  "Harapan saya, ini dapat menjadi pelajaran bersama bagi dunia pendidikan bangsa ini, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama," tandas Fauzi.

Ari Kuncuro Undur Diri, P2G: Jika Tidak Tertangkap Basah, Lanjut Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Rektor-UI-form-UI.jpg" alt="dok UI" width="100%">
<figcaption>dok UI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerima surat tersebut pada 21 Juli kemarin.  Memang, nama Ari Kuncoro dalam beberapa waktu terakhir ini sering dibicarakan oleh masyarakat. Hal tersebut lantaran dirinya yang merangkap jabatan sebagai rektor dan komisaris.  Kekagetan publik pun memuncak pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI menjadi PP 75/2021. Pasalnya, rangkap jabatan sebagai komisaris diamini dalam aturan tersebut.  Alhasil para netizen, khususnya di Twitter pun menjadikan Ari Kuncoro sebagai bahan meme. Bahkan, sempat menjadi trending topic dengan alamat pencarian Rektor UI dengan lebih dari 6.000 cuitan.  Pria berusia 59 tahun itu juga disebut sebagai Chuck Norris Indonesia oleh netizen. Chuck Norris sendiri merupakan meme populer yang dianggap sebagai sosok yang ditakuti. "Gantikan Chuck Norris dengan Rektor UI," tutur @charismaul di Twitter.  Mengenai mundurnya Rektor UI, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji melihat bahwa Ari Kuncoro lelah menjadi bahan pembicaraan akibat rangkap jabatan dan tiba-tibanya perubahan aturan tersebut.  "Nggak kuat jadi bahan ledekan se-Indonesia," kata dia kepada JawaPos.com, Kamis (22/7).  Jadi, menurutnya ini sudah sepatutnya untuk dilakukan. Akan keputusan itu, dia pun mengapresiasinya karena lebih memilih tetap berada di dunia pendidikan dibandingkan tetap berada sebagai Wakomut karena adanya kepentingan pribadi.  "Wajar sih kalau mundur. Kita apresiasi saja," ujarnya.  Meskipun begitu, ia menyayangkan akan revisi itu. "Tapi sayang statutanya sudah ternoda. Harusnya (keluar) dilakukan jauh-jauh hari sebelum menodakan statuta UI," pungkasnya.  JawaPos.com pun mencoba menghubungi Rektor UI Ari Kuncoro sejak kabar itu berhembus. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak terkait.

Pilih Jadi Rektor UI, Ari Kuncoro Disebut Tak Kuat Jadi Bahan Ledekan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rektor ui

Berita Terkini