<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/11/Screenshot_20250811_121543_YouTube-1-1530360477.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara dalam diskusi di kampus ITB baru-baru ini. (YouTube Lembur Pakuan Channel)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara dalam diskusi di kampus ITB baru-baru ini. (YouTube Lembur Pakuan Channel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat bertemu dengan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara di kampus ITB. Dalam kesempatan itu, Dedi mempertanyakan soal penggunaan AC pada bangunan di Kota Bandung. Momen pertemuan ini diunggah pada akun YouTube Lembur Pakuan Channel, seperti dilihat pada Senin (11/8). &ldquo;Kota Bandung itu dingin. Kenapa pakai AC? Karena bangunannya dibuat menjadi panas. Kemudian di daerah yang panas bangunannya dibuat menjadi pendek. Coba hitung berapa inefisiensi penggunaan pendingin ruangan di seluruh wilayah Jawa Barat yang menggunakan perkantoran,&rdquo; kata Dedi Mulyadi. Bahkan, Dedi menekankan bahwa bangunan di Kota Bandung saat ini tampak tidak menghormati matahari. Padahal dalam kitab suci Alquran sudah dijelaskan bahwa orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat, akan diberikan azab.&nbsp; &ldquo;Azab itu inefisiensi. Nah, kenapa akibat seluruh bangunan itu menutup diri dari sinar matahari bahkan tanpa jendela atau tanpa ventilasi sehingga setiap hari seluruh pegawai, seluruh anak sekolah diperlakukan seperti ayam broiler,&rdquo; jelas dia. Saat berganti kesempatan bicara, Tatacipta pun mencontohkan gedung yang tak perlu menggunakan AC. Salah satunya gedung yang digunakan keduanya berdiskusi, yakni di Kampus ITB.&nbsp; &ldquo;Kalau Bapak lihat gedung ini, gedung ini nggak perlu AC, juga sebetulnya enggak apa-apa, karena lubang anginnya di bawah, kemudian ada lubang angin lagi di atas. Jadi udara dingin itu ngalir dari bawah kemudian nanti keluar dari atas. Nah, 1920 sudah dibikin begini,&rdquo; ungkapnya. Namun, Tatacipta mengungkapkan semua teknologi bangunan yang ada saat ini tak memiliki lubang angin sehingga mengharuskan penggunaan AC. Padahal sudah bisa dilakukan earth cooling untuk menurunkan suhu dengan pemanfaatan suhu tanah. &ldquo;Jadi itu kita bisa naruh pipa lewat bawah kali ya. Jadi didinginkan oleh tanah dulu, masuk ke bangunan di bawah, kemudian kasih lubang di atas itu bisa mendinginkan, secara pasif gitu,&rdquo; jelas dia. Saat Dedi Mulyadi menyinggung soal gambar teknologi tersebut, Tatacipta Dirgantara pun menegaskan bahwa gambar sudah ada. &ldquo;Ada teknologinya dan nggak terlalu susah. Sebetulnya teknologi-teknologi itu sudah tersedia mungkin perlu dikampanyekan,&rdquo; jelasnya.&nbsp;

Diskusi antara Gubernur Dedi Mulyadi dan Rektor ITB mengenai inefisiensi penggunaan AC di bangunan Kota Bandung.

Dedi Mulyadi singgung Penggunaan AC Ruangan ke Rektor ITB Tatacipta Dirgantara: Kota Bandung Itu Dingin, Kenapa Pakai AC?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1659699142159.jpg" alt="Ilustrasi pinjaman online." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pinjaman online.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Institut Teknologi Bandung (ITB) membantah mengarahkan mahasiswanya untuk memanfaatkan pinjaman online (pinjol) Danacita guna mencicil biaya uang kuliah tunggal (UKT). Meski begitu, kerja sama dengan Danacita akan tetap dilanjutkan. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Muhamad Abduh mengatakan, tidak ada yang salah dalam kerja sama antara ITB dan Danacita. Selain itu, opsi peminjaman untuk mencicil UKT melalui pinjol tersebut tidak diwajibkan kepada mahasiswa. &rdquo;Ya, kita akan tetap bekerja sama dengan Danacita karena memang tidak ada masalah. Pasarnya pun bukan untuk semua dan ini bukan kewajiban,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers secara daring kemarin (31/1). ITB bahkan disebutnya membuka peluang kerja sama dengan fintech lainnya karena termasuk salah satu bentuk inovasi. Dengan catatan, harus memenuhi syarat. Di antaranya, terdaftar di OJK dan sesuai regulasi ITB. Abduh kembali menegaskan bahwa dalam kerja sama dengan perusahaan fintech, pihak kampus tidak menerima uang sepeser pun atau mengambil keuntungan sama sekali. ITB juga tidak terlibat dalam proses perjanjian antara Danacita dengan mahasiswa dan orang tua. ITB hanya menerima transfer dari Danacita sebagai pembayaran biaya perkuliahan. Selain itu, tidak semua mahasiswa yang mengajukan pinjaman disetujui oleh pihak Danacita. Sebagai lembaga keuangan bukan bank, Danacita juga mempertimbangkan kemampuan mahasiswa untuk membayar cicilan. Sejauh ini, baru 10 mahasiswa yang telah bekerja sama dengan Danacita untuk pembayaran UKT-nya. Itu pun banyak mahasiswa pascasarjana. Dia menegaskan, sejak awal, pasar Danacita itu bukan untuk mahasiswa atau orang tua yang memiliki masalah ekonomi. Melainkan untuk mahasiswa S-2 yang membutuhkan pendanaan untuk pembayaran UKT. &rdquo;Pembiayaan kuliah lewat Danacita ini pun bukan merupakan pilihan utama, melainkan hanya pilihan saja. Daripada mereka meminjam pinjaman online yang ilegal,&rdquo; paparnya. Dalam kesempatan yang sama, Plh Sekretaris Institut ITB Taufiq Hidayat menyampaikan pesan dari Rektor ITB Reini Wirahadikusumah yang mengaku terkejut atas viralnya isu pinjol dalam pembayaran UKT. Padahal, menurut Reini, Danacita adalah salah satu cara ITB untuk mempermudah pendanaan kuliah. Reini, kata Taufiq, menyampaikan permohonan maaf lantaran kurang sensitif dengan isu pinjol itu. Di sisi lain, problem pembiayaan kuliah yang dihadapi sejumlah mahasiswa mendorong pihak kampus menyiapkan solusi. Universitas Airlangga, misalnya, melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial (Puspas) telah menyiapkan sembilan skema bantuan pendidikan yang bisa diakses mahasiswa. Sembilan skema bantuan tersebut meliputi beasiswa pendidikan, dana talangan pendidikan, bantuan peningkatan prestasi akademik, bantuan riset penelitian, dan beasiswa pengembangan karakter. Kemudian, pembinaan sahabat Puspas, kegiatan pemberdayaan masyarakat, bantuan sarana dan prasarana, serta sambung rasa. Koordinator Humas Puspas Unair Nikmatul menerangkan, di antara sembilan skema tersebut, terdapat dua skema bantuan yang paling banyak dibutuhkan mahasiswa. &rdquo;Yaitu, beasiswa pendidikan dan bantuan peningkatan prestasi akademik,&rdquo; katanya kemarin. Besaran nominal bantuan pendidikan yang diberikan Puspas Unair menyesuaikan dengan pengajuan dari mahasiswa. &rdquo;Jadi, tergantung kebutuhan mereka. Nanti kami review dulu, terus baru disetujui berapa nominalnya,&rdquo; jelasnya. Skema bantuan pendidikan Puspas tidak hanya berupa bantuan UKT. Lebih lanjut Nikmatul menjelaskan, program tersebut bisa berupa bantuan biaya hidup maupun biaya riset penelitian. (mia/leh/c6/fal)

ITB membantah mengarahkan mahasiswanya untuk memanfaatkan pinjol Danacita guna mencicil biaya uang kuliah tunggal (UKT).

ITB Klaim Baru 10 Mahasiswa Manfaatkan Pinjol Danacita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/21_tolak-3019383694.jpg" alt="MENOLAK PINJ0L: Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) berunjuk rasa di depan kantor rektor di Kota Bandung, Senin (29/1)." width="100%">
<figcaption>MENOLAK PINJ0L: Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) berunjuk rasa di depan kantor rektor di Kota Bandung, Senin (29/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) mendatangi kantor rektorat. Mereka mendesak kampus untuk menolak kerja sama dengan aplikasi pinjaman online (pinjol). Pantauan Radar Bandung, ratusan mahasiswa itu melakukan long march dari Taman Ganesha menuju kantor rektorat ITB. Sejumlah perwakilan mahasiswa mencoba bernegosiasi untuk bisa masuk dan bertemu rektor ITB. Adu mulut pun sempat terjadi lantaran petugas keamanan melarang mereka masuk. Mahasiswa yang kesal kemudian melanjutkan aksinya dengan duduk di sisi jalan sembari menyampaikan aspirasi. Mereka meminta pihak rektorat keluar dan menemui massa. Di sela-sela demonstrasi itu, ada beberapa mahasiswa yang menyuarakan kekesalannya. Mereka adalah mahasiswa yang belum bisa membayar uang kuliah tunggal (UKT). &rsquo;&rsquo;Ayah saya baru lepas status pengangguran itu tahun lalu. Jadi, uangnya belum cukup untuk bayar UKT. Kemarin sempat jual motor dan lainnya,&rsquo;&rsquo; kata Dewi, mahasiswi ITB. Dewi mengaku sering mengajukan keringanan UKT. Berbagai syarat telah dipenuhi. Namun, hingga beberapa kali pengajuan, dia tak pernah mendapat penurunan UKT. Setiap harus membayar UKT, dia terpaksa mencicil hingga tiga kali. Dewi sempat ditawari ikut pembiayaan lewat aplikasi Danacita. Namun, Dewi menolak. Dia tak ingin terjerat pinjol dalam bentuk apa pun untuk perkuliahan di ITB. Menurutnya, kampus sebesar ITB seharusnya bisa membantu mahasiswa dengan cara yang benar, tidak lewat aplikasi pinjol berbunga besar. &rsquo;&rsquo;Saya kesal karena banyak fasilitas juga yang dibangun, padahal belum terlalu penting. Seharusnya uang yang ada diperbantukan dulu ke mahasiswa yang membutuhkan,&rsquo;&rsquo; ucap Dewi. Ketua Kabinet KM ITB Muhammad Yogi Syahputra mengatakan, aksi itu adalah bentuk protes mahasiswa terhadap kebijakan pembayaran UKT. Pihaknya berharap ITB bisa memaksimalkan beasiswa dan skema cicilan UKT. Yogi juga meminta ITB menghapus opsi pembayaran UKT dengan cara dicicil lewat pinjol. Hal itu, kata dia, justru semakin menyulitkan mahasiswa. Opsi untuk membayar perkuliahan dengan pinjaman dari Danacita ditolak karena bunga terlampau besar. Jika mengambil pinjaman Rp 12,5 juta, dalam setahun harus mengembalikan Rp 15,5 juta. &rsquo;&rsquo;Bunga kisaran 20 persen dan ini sangat memberatkan,&rsquo;&rsquo; tegasnya. (kus/c18/oni)

Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) mendatangi kantor rektorat. Mereka mendesak kampus untuk menolak pinjol.

Bunga Pinjol 20 Persen untuk Bayar UKT, Mahasiswa ITB Geruduk Rektorat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/20220314_120352.jpg" alt="FD SBM ITB sampaikan hasil pertemuan dengan Rektor ITB di Kampus SBM ITB Jalan Gelap Nyawang Kota Bandung, Senin (14/3). Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption>FD SBM ITB sampaikan hasil pertemuan dengan Rektor ITB di Kampus SBM ITB Jalan Gelap Nyawang Kota Bandung, Senin (14/3). Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kegiatan perkuliahan di Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan kembali dilaksanakan pada Selasa (15/3). Itu setelah Forum Dosen (FD) SBM ITB dan Rektor ITB menyepakati untuk berunding terkait aturan-aturan tentang pengelolaan SBM ITB.  Koordinator Forum Dosen SBM ITB (FD SBM ITB) Jann Hidajat menegaskan, dengan disepakatinya rencana perundingan antara FD SBM ITB dan Rektor ITB, seluruh anggota FD SBM ITB berkomitmen untuk menjalankan proses pembelajaran dan pembimbingan kepada mahasiswa sesuai kondisi normal.  ”Kami tegaskan mulai Selasa (15/3), akan kuliah normal, selama negosiasi kita komitmen kuliah normal, selama sistem yang digunakan sistem lama,” kata Jann Hidajat seperti dilansir dari Antara, Senin (14/3).  Sebelumnya, FD SBM ITB dan Rektor ITB Reini Wirahadikusumah menyepakati untuk berunding terkait aturan-aturan tentang pengelolaan SBM ITB.  Jann Hidajat mengatakan, FD SBM ITB telah bertemu dengan Rektor ITB Reini Wirahadikusumah pada Senin (14/3) di Kota Bandung. Dalam pertemuan itu, disepakati FD SBM ITB dan Rektor akan merundingkan aturan-aturan yang telah dikeluarkan rektor agar menguntungkan bagi kedua belah pihak.  Ada tiga aturan yang telah dikeluarkan rektor, yakni Peraturan Rektor Nomor 1165 Tahun 2021 tentang Standar Biaya, Peraturan Rektor Nomor 1162 Tahun 2021 tentang Pencabutan Swakelola, dan Peraturan Rektor Nomor 25620 Tahun 2021 tentang Tata Kelola. Perundingan tentang aturan-aturan tersebut akan dilaksanakan tim kecil FD SBM ITB dan Rektorat sebagai tim penyusun.  Selain itu, perundingan juga melibatkan perwakilan Forum Orang Tua Mahasiswa SBM ITB (FOM SBM ITB) dan Ikatan Alumni SBM ITB (IA SBM ITB) sebagai penengah. Dalam merundingkan aturan-aturan rektor, tim kecil akan mengacu pada SK Rektor Nomor 203/SK/K01/KP/2003 tentang Pendirian Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Penyusunan aturan akan berlangsung hingga akhir Mei.  ”Selama proses negosiasi, sistem pengelolaan SBM ITB mengacu pada aturan lama yakni SK Rektor Nomor 203/SK/K01/KP/2003,” kata Jann di Kampus SBM ITB Jalan Gelap Nyawang Kota Bandung.  Sementara itu, pendiri SBM ITB Kuntoro Mangkusubroto menambahkan, pada rapat selama 2,5 jam antara SBM ITB dan Rektor ITB, FD SBM ITB menyampaikan hal-hal terkait apa yang dirundingkan. Rektor secara lisan menyetujui perundingan tersebut dan akan dimulai Selasa (15/3).  FD SBM ITB akan kembali bertemu Rektor ITB Reini Wirahadikusumah untuk tindak lanjut perundingan itu.  Ada lima usul negosiasi FD SBM yang disampaikan kepada Rektor ITB. Yakni pertama Rektorat dan FDS menyepakati perlunya penyusunan peraturan pelaksanaan melalui proses negosiasi, yang mengacu pada SK Rektor No. 203/SK/K01/KP/2003 tentang Pendirian Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Kedua, peraturan pelaksanaan akan disusun tim khusus yang terdiri atas perwakilan FDS dan Rektorat sebagai tim penyusun, serta melibatkan perwakilan FOM SBM ITB dan IA SBM ITB sebagai penengah.  Ketiga, penyusunan peraturan pelaksanaan harus diselesaikan paling lambat pada akhir Mei. Keempat, selama proses berlangsung, akan berlaku status quo dengan mengacu pada pemberlakuan aturan lama (sebelum PR 1162/2021 dikeluarkan). Kelima, dengan kesepakatan poin-poin itu, seluruh anggota FDS berkomitmen untuk menjalankan proses pembelajaran dan pembimbingan kepada mahasiswa sesuai kondisi normal.

Perkuliahan di SBM ITB Kembali Dilaksanakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-bambang-raih-penghargaan-ganesa-prajamanggala-bakti-adiutama_m_225566.jpg" alt="Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro" width="100%">
<figcaption>Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro</figcaption>
</figure>JawaPos.cm - Sebagai penghargaan atas kiprahnya dalam mendorong reformasi fiskal dan mengakselerasi pembangunan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meraih penghargaan Ganesa Prajamanggala Bakti Adiutama dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Penghargaan tersebut diberikan dalam Sidang Terbuka Institut Teknologi Bandung bertajuk 'Peringatan 98 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia', di Aula Barat ITB, Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/7). Rektor ITB Kadarsah Suryadi mengungkapkan, sebagai Menteri Keuangan 2014-2016, Menteri Bambang dinilai berjasa sebagai inisiator amnesti pajak dan reformasi pajak. Tak hanya itu Bambang juga berperan sentral dalam peningkatan kesejahteraan ASN, TNI, dan Polri, dengan menetapkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada 2016 yang berlanjut hingga saat ini. Bambang, kata Kadarsah, telah meletakkan dasar pembangunan yang komprehensif, tidak hanya berwawasan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan berbasis pembangunan kewilayahan terintegrasi. "Serta pertumbuhan baru dan inisiator pembiayaan investasi non anggaran pemerintah yang saat ini menjadi inisiatif pembiayaan agar pembangunan tidak semata dilakukan dengan pembiayaan APBN,&rdquo; ujar papar dia. Sebagai kampus terbaik dan tertua dalam pengembangan sains dan keteknikan sejak 98 tahun yang lalu, ITB pun turut memetik manfaat dari inovasi pembiayaan alternatif tersebut. Yakni pembangunan kampus Cirebon dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). &ldquo;Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk menerima penghargaan Ganesa Prajamanggala Bakti Adiutama dari Institut Teknologi Bandung. Penghargaan ini tentu akan membuat saya semakin mengabdi untuk bangsa dan negara, mendorong kemajuan Indonesia melalui percepatan pembangunan dengan menerapkan inovasi berbasis riset,&rdquo; ujar Menteri Bambang. Percepatan pembangunan nasional juga akan didukung oleh pembangunan IPTEK dan pengembangan program studi keteknikan yang mumpuni. Sebagai pioneer pengembangan ilmu keteknikan, ITB diharapkan semakin mampu melahirkan lulusan sarjana teknik yang dapat bersaing secara global. Terkait wirausaha, sesuai data situs pembanding iPrice dan Venturra, ITB menjadi kampus yang paling banyak melahirkan pendiri start-up sukses di Indonesia. Setidaknya, ada 14 alumni ITB yang sukses di bidang start-up, di antaranya CEO Bukalapak Achmad Zaky, CEO Agate Arief Wihiyasa, dan CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra. &ldquo;Start-ups yang sudah dikembangkan atau mulai berkembang di ITB, bisa menjadi yang terdepan, menjadi unicorn sehingga kemudian, di suatu saat di masa depan, ketika bicara perkembangan digital economy, tidak hanya China atau India, tetapi juga Indonesia," ungkap dia. "Untuk itu, pengembangan program studi sains dan keteknikan sangat penting untuk mendorong percepatan Indonesia sebagai negara maju dan kompetitif," lanjut Bambang.

Menteri Bambang Raih Penghargaan Ganesa Prajamanggala Bakti Adiutama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kaya-inovasi-startup-binaan-itb-kesulitan-modal_m_143265.jpeg" alt="Rektor ITB Kadarsyah Suryadi (dua dari kanan/baju coklat) di kantor Kemenristekdikti (10/7)." width="100%">
<figcaption>Rektor ITB Kadarsyah Suryadi (dua dari kanan/baju coklat) di kantor Kemenristekdikti (10/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Iklim pembibitan perusahaan pemula (startup) di Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan respons positif. Saat ini sedikitnya ada 77 unit startup yang masih dibina kampus Ganesha, julukan ITB. Bekerjasama dengan Summarecon, ITB membangun science techno park (STP) untuk pengembangan startup. Rektor ITB Kadarsyah Suryadi mengatakan, STP itu dibangun di atas lahan seluas 1 hektar di Gedebage, Kota Bandung. Tahap pertama sudah disiapkan lahan seluas 6.027 meter. "Berikutnya menyusul lahan 4.013 meter," katanya usai tanda tangan kerjasama dengan Summarecon di Jakarta (10/7). Kadarsyah menyebut, ada beberapa agenda STP yang dibangun di daerah Gedebage itu. Diantaranya mendukung hilirisasi inovasi-inovasi di ITB. Kemudian juga berupaya mempertemukan antara inovator atau pelaku startup dengan investor. Sebab kelemahan startup yang dibina ITB adalah urusan pasar (market) dan sokongan modal. Kadarsyah menilai ada beberapa jenis startup yang potensial. Seperti di sektor animasi, game, radar, smart city, dan perlengkapan medis. Dari 77 unit startup yang dibina ITB, sebagian sudah berhasil masuk fase produksi massal. Kini startup itu terus dibina terlebih dahulu. Sehingga bisa tumbuh kuat, serta siap dilepas menjadi sebuah perusahaan berbasis teknologi. Kadarsyah mengatakan selama ini sudah ada STP mini di ITB. Untuk memperkuatnya, ITB sudah bekerjasama dengan pusat startup di Silicon Valley, Tiongkok, Jepang, dan kalangan industri dari Eropa. Dalam beberapa kesempatan, startup binaan ITB diberi pembekalan oleh pelaku startup yang sudah jalan. Selain itu juga ada pembekalan dari kalangan industri serta pemodal. Adapun beberapa startup ITB yang sudah memiliki mitra komersialisasi adalah T-Files Indonesia (alat pembangkit turbin laut), Labtek Ganesha Utama (alat pemantau kualitas udara), Klungbot (aplikasi angklung robot), dan Nugget Putra (nugget berbahan dasar sayur). (wan/JPK)

Kaya Inovasi, Startup Binaan ITB Kesulitan Modal

rektor itb

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rektor itb