<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/pppk-3803729.jpg" alt="ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan segera dibuka. Rekrutmen CPNS dan PPPK rencananya akan dibuka pada bulan Maret atau April 2024. Pada tahun ini pemerintah telah mengumumkan kebutuhan CPNS dan PPPK. Total ada 2 juta lebih formasi yang siap diisi oleh pelamar.&nbsp; Dibandingkan CPNS, Formasi PPPK menjadi yang tertinggi. Pemerintah menetapkan 1,6 juta formasi yang siap diisi oleh tenaga honorer.&nbsp; Dari 1,6 juta tersebut terbagi menjadi dua yaitu 221.936 untuk instansi pusat dan 1.383.758 untuk pemerintah daerah. Formasi yang cukup jumbo yang wajib dimanfaatkan dengan baik oleh tenaga honorer yang ingin melamar. Pada tahun ini juga ada kabar gembira, pasalnya pemerintah menaikan gaji PPPK sebesar 8 persen dari tahun sebelumnya. Langsung saja kita simak, berikut besaran gaji PPPK tahun 2024: <ul> <li dir="ltr"> Golongan I: Rp1.938.276 - Rp2.901.096 </li> <li dir="ltr"> Golongan II: Rp2.117.016 - Rp3.071.412 </li> <li dir="ltr"> Golongan III: Rp2.206.656 - Rp3.201.336 </li> <li dir="ltr"> Golongan IV: Rp2.299.860 - Rp3.336.768 </li> <li dir="ltr"> Golongan V: Rp2.511.648 - Rp4.190.076 </li> <li dir="ltr"> Golongan VI: Rp2.742.876 - Rp4.367.314 </li> <li dir="ltr"> Golongan VII: Rp2.858.976 - Rp4.552.092 </li> <li dir="ltr"> Golongan VIII: Rp2.979.828 - Rp4.744.548 </li> <li dir="ltr"> Golongan IX: Rp3.203.820 - Rp5.261.760 </li> <li dir="ltr"> Golongan X: Rp3.339.252 - Rp5.484.240 </li> <li dir="ltr"> Golongan XI: Rp3.339.252 - Rp5.484.240 </li> <li dir="ltr"> Golongan XII: Rp3.627.720 - Rp5.958.144 </li> <li dir="ltr"> Golongan XIII: Rp3.781.188 - Rp6.210.108 </li> <li dir="ltr"> Golongan XIV: Rp3.941.136 - Rp6.472.764 </li> <li dir="ltr"> Golongan XV: Rp4.107.780 - Rp6.746.652 </li> <li dir="ltr"> Golongan XVI: Rp4.281.660 - Rp7.031.988 </li> <li dir="ltr"> Golongan XVII: Rp4.462.776 - Rp7.329.420 </li> </ul> Selain mendapatkan gaji pokok, PPPK juga akan mendapat tunjangan meliputi Tunjangan ini yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020.

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan segera dibuka.

Rekrutmen PPPK 2024 Semakin Dekat, Yuk Intip Besaran Gajinya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/PNS-1863394161.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) ke depan tidak lagi diselenggarakan setahun sekali. Kebijakan itu merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang baru disahkan akhir Oktober lalu. Agenda reformasi dan transformasi jadi landasan fleksibilitas rekrutmen calon abdi negara. &rdquo;Jadi, ke depan rekrutmen tidak ritual dua atau satu tahunan. Karena tiap tiga bulan bisa ada rekrutmen ASN,&rdquo; kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas kemarin. Kebijakan itu juga sebagai salah satu upaya menghentikan adanya rekrutmen tenaga honorer. Mengingat, sebelumnya ketika ada pegawai pensiun yang berarti ada kekosongan tidak langsung diisi karena rekrutmen baru dilakukan setahun atau dua tahun kemudian. Nantinya, pihaknya akan mendata siapa saja pegawai ASN yang pensiun. Kemudian, bisa dilanjutkan dengan proses rekrutmen di momen tersebut. &rdquo;Kita akan rekrut tiga bulan sekali. Saat ini kami sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian dan lembaga,&rdquo; ungkapnya. Kendati ada rekrutmen rutin, pemerintah tak lantas menjaring CASN secara besar-besaran sesuai dengan jumlah tenaga yang pensiun. Pemerintah akan mempertimbangkan pertumbuhan kebutuhan di kementerian tersebut, apakah positive growth atau justru negative growth. Sebab, ada faktor digitalisasi yang juga tengah digenjot sehingga diharapkan birokrasi bisa lebih ramping dan efisien. Sementara itu, terkait seleksi CASN tahun depan, Anas mengatakan, hingga 2030 fokus rekrutmen adalah memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Pihaknya telah memetakan proyeksi kebutuhan di sektor tersebut dengan melihat pertumbuhan positif dari kebutuhan ASN. Artinya, di sektor tersebut masih boleh menambah pegawai. Berbeda halnya dengan tenaga teknis fungsional. Menurut dia, pada bagian itu masuk ke dalam skema zero growth. Maksudnya, antara jumlah tenaga yang pensiun dan rekrutmen baru diupayakan seimbang. Sedangkan tenaga teknis pelaksana masuk ke skema negative growth sehingga sangat tidak dipertimbangkan untuk merekrut baru. Karena itu, dia berharap usulan formasi dari pemerintah daerah lebih pada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Bukan tenaga teknis. Bukan hanya itu, pemerintah akan memberikan ruang bagi talenta digital di rekrutmen tahun depan. &rdquo;ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional. Oleh karena itu, tahun depan juga akan dibuka rekrutmen untuk talenta-talenta digital,&rdquo; jelasnya. Terpisah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, Mendikbudristek Nadiem Makarim telah bertemu dengan Men PAN-RB untuk membahas mekanisme seleksi CASN guru pada 2024. Menurut dia, tahun depan penuntasan program 1 juta guru yang belum rampung. &rdquo;Jika tidak ada aral melintang, semua proses berjalan lancar, awal tahun (diproyeksikan) 840 ribu (guru resmi diangkat menjadi PPPK). Jadi, kita tinggal menyelesaikan sedikit lagi,&rdquo; jelasnya. Dengan terpenuhinya kuota 1 juta guru PPPK itu, diharapkan bisa menghentikan masuknya guru-guru honorer baru lagi. (mia/c17/fal)

Seleksi CPNS dan PPPK ke depan tidak lagi diselenggarakan setahun sekali. Kebijakan itu merupakan implementasi UU no 20/2023 tentang ASN.

Mulai 2024, Rekrutmen CPNS-PPPK Digelar 3 Bulan Sekali, Fokus pada Guru dan Nakes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PPPK-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan hasil seleksi administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) tahun anggaran 2022. Dari 224.518 pendaftar, 75.083 peserta dinyatakan lolos.  "Malam ini proses seleksi administrasi selesai. Setelah sidang pleno, ditetapkan ada 75.083 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi," kata Sekjen Kemenag, Nizar di Jakarta, Senin (16/1).  Nizar mengatakan, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah mereka yang memenuhi syarat administrasi sesuai dengan Pengumuman Nomor P-6072/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.  "Kami umumkan daftar nomor registrasi dan nama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Adapun yang tidak tercantum dalam pengumuman, berarti telah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi," jelas Nizar.  "Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan dari tanggal 16 sampai 18 Januari 2023 melalui akun masing-masing pada laman https://sscasn.bkn.go.id," sambungnya.  Nizar mengingatkan, masa sanggah tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dokumen, mengunggah ulang dokumen, dan tidak juga untuk menambah informasi. Masa sanggah juga tidak untuk mengunggah dokumen yang salah dan tidak untuk memperbaharui dokumen apapun atau menambah dokumen apapun.  "Panitia Seleksi CPPPK dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Hasil sanggah akan diumumkan pada 26 Januari 2023," tukasnya.  Sementara itu, Kepal Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Nurudin menambahkan, seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, wajib mengikuti tahapan selanjutnya. Tahapan tersebut adalah Seleksi Kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan Tes Moderasi Beragama dengan CAT. Untuk kartu Tanda Peserta Ujian pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat dicetak melalui laman https://sscasn.bkn.go.id setelah hasil sanggah diumumkan.  "Waktu, lokasi, dan ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan CAT akan diumumkan kemudian pada laman https://kemenag.go.id," kata Nurudin.  Seluruh pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.  Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta/ketentuan atau melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau pelamar diberhentikan sebagai PPPK.  "Keputusan panitia bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat. Seluruh proses pelaksanaan seleksi CPPPK Kementerian Agama tidak dipungut biaya apapun. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar," pungkasnya.

75.083 Peserta Lolos Seleksi Administrasi Calon PPPK Kemenag 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) telah menetapkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) nasional pada tahun ini. Hingga awal September, kebutuhan terdeteksi sebanyak 530.028 formasi.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat dan daerah. Perinciannya, 90.690 formasi untuk instansi pusat dan 439.338 formasi untuk instansi daerah.  ”Kebutuhan daerah terperinci sebanyak 319.716 PPPK guru, 92.014 PPPK tenaga kesehatan, dan 27.608 PPPK tenaga teknis,” ujarnya kemarin (13/9).  Dia menjelaskan, pada rekrutmen kali ini, penataan tenaga non-ASN menjadi salah satu prioritas pemerintah. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional.  ”Arah kebijakan pengadaan ASN 2022, kami berfokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya, keberpihakan kepada eks tenaga honorer kategori II (THK-II),” tegasnya.  Dia menyampaikan, terkait dengan ASN ini, fenomena yang terjadi adalah penyebarannya yang tidak merata dan menumpuk di kota-kota besar. Bukan hanya itu, ketimpangan ini juga dipicu ASN yang suka berpindah-pindah ketika sudah resmi menjadi abdi negara.  Padahal, proses rekrutmen, penyebaran, dan kebutuhan setiap tahun instansi pusat dan daerah pun sudah sangat transparan. ”Setiap tahun akhirnya banyak tempat di luar Pulau Jawa yang kekurangan nakes dan guru,” keluh mantan bupati Banyuwangi tersebut.  Mantan ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu pun telah meminta BKN agar dibuat aturan tegas soal kesiapan ASN untuk tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Diharapkan, upaya itu bisa turut mendukung pemerataan tenaga ASN di seluruh Indonesia sekaligus mencegah munculnya masalah karena ASN berbondong-bondong pindah ke Pulau Jawa.  Dalam mengurai permasalahan tenaga non-ASN ini, Anas pun sudah berkoordinasi intens dengan perwakilan kepala daerah yang terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Termasuk dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk memperkuat akurasi pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan.

Pemerintah Buka 530.028 Lowongan ASN 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/membedah-pp-tentang-pppk-regulasi-era-jokowi-yang-dikeluhkan-honorer_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggap menjadi kado pahit bagi guru honorer." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggap menjadi kado pahit bagi guru honorer.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program perekrutan 1 juta guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai perlu dievaluasi. Sebab, masih ada sejumlah permasalahan yang ditemui, seperti guru swasta bermigrasi ke sekolah negeri yang akan membuat sekolah swasta kekurangan guru.  Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah R. Alpha Amirrachman meminta agar rekrutmen tahap ketiga dapat ditahan pelaksanaannya sambil dilakukan evaluasi. Hal ini juga diamini oleh Komisi X DPR RI.  "Alhamdulillah kami sudah beraudiensi dengan Komisi X dan mereka setuju bahwa ini perlu ditinjau ulang, apalagi ada gelombang 3, itu tolong ditahan dulu," jelas dia secara daring, Senin (7/2).  Disampaikan olehnya bahwa diharapkan Kemendikbudristek dapat melakukan terobosan hukum. Salah satunya untuk mempertahankan guru dari sekolah swasta kembali ke sekolah induknya.  "Tidak perlu mereka migrasi ke sekolah negeri. Pemerintah perlu tidak tergesa-gesa dan prudent (bijak) menyusun kebijakan agar tidak merugikan dan tidak menimbulkan masalah baru," kata dia.  Adapun, Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendukung pemerintah dalam menciptakan SDM unggul. Namun, jangan sampai uang negara ini dihambur-hamburkan tanpa hasil positif yang signifikan.  "Jadi jangan sampai uang negara untuk dunia pendidikan juga harus punya korelasi terhadap pemulihan ekonomi nasional, jadi bukan hanya sekedar pengeluaran, tapi pengeluaran yang membantu untuk berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi," tutup dia.

Gelombang 3 Rekrutmen Guru PPPK Diharapkan Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASN-Honorer-PNS.jpg" alt="BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><h3>Nadiem Usul Guru Honorer Lolos Passing Grade Tidak Tes Lagi</h3> JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berupaya mempermudah jalan para guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dia melobi panitia seleksi nasional (panselnas) calon aparatur sipil negara (CASN). Itu menyusul kabar guru-guru honorer yang lolos passing grade dalam seleksi guru PPPK 2021, tapi tidak mendapatkan formasi.  Nadiem menginginkan agar guru yang sebelumnya lolos passing grade tidak perlu tes lagi saat seleksi PPPK guru kembali dibuka. ”Jadi, pada saat formasinya keluar, dia langsung dapat,” ujarnya saat rapat bersama Komisi X DPR kemarin (19/1).  Lobi itu bukan yang pertama dilakukan Nadiem. Sebelumnya, dia meminta agar ada tambahan nilai afirmasi bagi guru honorer yang sudah mengajar puluhan tahun. Mantan bos Gojek tersebut juga meminta agar passing grade untuk seleksi PPPK guru bisa diturunkan mengingat banyak guru honorer yang sudah sepuh.  ”Kemendikbudristek posisinya jelas. Kami berjuang di samping guru-guru. Meski ini bukan keputusan Kemendikbudristek, tapi panselnas,” tegasnya.  Dia mengakui, dalam seleksi CASN PPPK guru 2021, muncul sejumlah isu. Terutama yang melibatkan pihak swasta. Mulai lolos passing grade tapi kalah oleh beberapa guru swasta dari sisi ranking hingga soal yayasan yang kehilangan guru. Menurut Nadiem, hal itu merupakan mandat dari UU ASN dalam rekrutmen PPPK guru yang memang harus melibatkan guru swasta dalam seleksi. Selain itu, perlu dipahami bahwa pegawai ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintah, bukan swasta.  Namun, di tengah isu tersebut, Nadiem menilai keberhasilan 293 ribu guru menjadi PPPK guru perlu dirayakan. Jumlah tersebut jauh di atas seleksi-seleksi sebelumnya. ”Guru honorer yang sengsara dengan gaji Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribuan sudah jadi PPPK. Kesejahteraannya terjamin,” tuturnya.  Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril menyayangkan adanya formasi yang tidak dilamar sama sekali pada seleksi tahap I dan II. Dari total 506.252 formasi, ada lebih dari 177 ribu formasi yang tidak ada pelamarnya. ”Dan ketika kita buka datanya, ternyata kita lihat sebuah tren bahwa guru-guru kita tidak melamar ke daerah-daerah yang aksesnya terbatas atau terpencil atau di daerah 3T,” bebernya.  Kalimantan Barat, Papua, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur adalah lima provinsi tertinggi yang mengalami ketiadaan pelamar PPPK guru. Padahal, kata Iwan, ketika dianalisis, sebenarnya 34.800 formasi berada di daerah yang sangat mudah diakses. Kemudian, 3.202 formasi di daerah relatif mudah dijangkau. Sementara itu, yang benar-benar berada di wilayah sulit diakses 79.937 formasi. Artinya, tidak seluruh formasi kosong berada di daerah yang sulit dijangkau transportasinya.  ”Misalnya, di DKI Jakarta. Yang berada di Kepulauan Seribu justru melamar di Jakarta Utara,” katanya. Padahal, bila melamar di wilayahnya, kemungkinan persaingan lebih rendah dan bisa mendapatkan formasi tersebut.  Untuk tahun ini, pemerintah bakal kembali membuka seleksi PPPK guru. Ada 758.018 formasi guru PPPK yang disiapkan. Jumlah itu termasuk formasi untuk guru agama.  Pemerintah memang meniadakan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Seleksi CASN 2022 hanya akan difokuskan pada formasi PPPK. ”Di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia,’’ ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo.  Tidak dibukanya formasi CPNS pada seleksi CASN 2022 disebabkan keterbatasan waktu. Menurut Tjahjo, rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan PPPK. Karena itu, dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS tahun ini.  Kendati demikian, tidak berarti formasi CPNS dihilangkan sepenuhnya dalam seleksi CASN 2022. Formasi CPNS masih tetap dibuka melalui skema sekolah kedinasan. Formasi CPNS juga dapat dibuka kembali secara terbatas pada 2023. Tentu mengikuti arah kebijakan tahun depan serta kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun PPPK.  Sementara itu, rekrutmen PPPK tahun ini akan difokuskan untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Pengambilan keputusan itu, menurut Tjahjo, berkaca pada kebijakan yang diimplementasikan beberapa negara maju. Yaitu, jumlah ASN yang merupakan civil servant atau pembuat kebijakan (PNS) lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah government worker atau public services (PPPK). Pemerintah mengikuti langkah yang dilakukan berbagai negara maju tersebut sebagai upaya memodernisasi birokrasi secara cepat.

Fokus PPPK, Tahun Ini Tidak Ada Seleksi CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-t" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-t</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak para guru honorer dalam proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).  "Kami mengambil posisi yang sangat jelas juga, kami sedang memperjuangkan, bahwa seluruh proses rekrutmen ini kami ingin pastikan memaksimalkan afirmasi," tutur dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (19/1).  Adapun, afirmasi yang di maksud adalah berupa kesempatan terbesar untuk memprioritaskan para guru untuk masuk di sekolah induknya. Pasalnya terdapat isu lain terkait hal ini, yakni guru-guru yang lolos passing grade, namun kalah dengan beberapa guru swasta.  "Kita untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan tersbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri di sekolah induknya dia. Sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar," imbuhnya.  Kata Nadiem, pihaknya akan berkoordinasi bersama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk dapat mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi para pendidik. Mengingat bahwa guru honorer masih belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.  "Ini sangat penting, tapi ini adalah keputusan bersama di Panselnas. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini dan Insyaallah kita akan mendapatkan terobosan, kami akan terus berjuang untuk mencapai ini," jelas Nadiem.  Dirinya menegaskan agar proses rekrutmen PPPK guru dapat lebih baik lagi di masa mendatang. Sehingga benar-benar dapat memprioritaskan guru-guru honorer negeri di sekolah induknya dulu.  "Lalu sudah lulus passing grade jangan disuruh ngambil tes lagi. Pada saat formasinya tiba-tiba keluar, dia harusnya diamankan formasi itu untuk mereka. itu adalah posisi Kemendikbusristek," pungkas Nadiem.

Nadiem Upayakan Guru Honorer Dapat yang Terbaik Dalam Rekrutmen PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rekrutmen-pppk-dimulai-februari-150-ribu-guru-honorer-berpeluang_c_266795.jpg" alt="Pemerintah memberi kesempatan kepada 150 ribu guru honorer untuk mengikuti rekrutmen PPPK." width="100%">
<figcaption>Pemerintah memberi kesempatan kepada 150 ribu guru honorer untuk mengikuti rekrutmen PPPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melakukan refleksi akhir tahun terkait dengan pendidikan nasional. Salah satu yang disoroti adalah perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru.  Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi menyampaikan bahwa semestinya skema PPPK diperbaiki. Dia tidak ingin nantinya kondisi guru honorer di sekolah negeri semakin memprihatinkan.  "Awalnya ketika ada niat merekrut satu juta guru itu kita sambut baik. Namun dalam pelaksanaannya kami berharap ada catatan penting. Jadi kami ingin ada perbaikan," ujar Unifah dalam webinar, Jumat (31/12).  Kemudian, dirinya pun tidak menginginkan proses perekrutan PPPK memakan waktu lama. Sebab, dikhawatirkan jika perekrutan tak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan masalah baru bagi guru honorer.  Unifah juga ingin guru honorer yang sudah lolos ini segera langsung dikembalikan ke sekolah asalnya. Hal itu guna memenuhi kebutuhan guru PNS di sekolah negeri.  "Kami berharap nanti bisa didiskusikan bagaimana guru-guru ini dikembalikan ke sekolah asalnya dengan status PNS tadi," tambahnya.  Disebutkan olehnya, pengembalian guru yang lolos PPPK ke sekolah asal itu adalah suara dari sekolah. Diharapkan agar pemerintah turut membantu proses tersebut.  "Karena ini akan menjadi kebijakan publik. Kalau kebijakan publik ini kita wajib mendengar, supaya kebijakan yang dihadirkan tidak diskriminatif," pungkas Unifah.

Rekrutmen PPPK Guru Tahun Depan Perlu Diperbaiki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pengumuman-seleksi-pppk-ditunda-ini-alasan-utamanya_m_.jpg" alt="Ilustrasi seleksi PPPK. Pemerintah menunda pengumuman kelulusan PPPK. Penyebabnya lantaran baru ada 118 daerah yang kirim pernyataan kesanggupan APBD dari seluruhnya 360 instansi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seleksi PPPK. Pemerintah menunda pengumuman kelulusan PPPK. Penyebabnya lantaran baru ada 118 daerah yang kirim pernyataan kesanggupan APBD dari seluruhnya 360 instansi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghadirkan kesempatan bagi guru honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rekrutmen ini sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kekurangan guru.  "Kita berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi ASN PPPK. Status dan kesejahteraan akan lebih baik dari sebelumnya," jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Jumat (20/8).  Sebab, sebanyak 59 persen atau sekitar 437 ribu guru honorer di sekolah negeri telah berusia di atas 35 tahun sehingga tidak bisa mendaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Untuk itu, rekrutmen guru ASN PPPK ini sebagai kebijakan keberpihakan pemerintah terhadap guru honorer.  “Kalau sudah menjadi guru ASN PPPK dia berhak mendapatkan penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi dan penghargaan,” imbuhnya.  Untuk menjaga kualitas guru, kata Nunuk, Undang-undang menggarisbawahi bahwa untuk menjadi ASN PPPK, para guru honorer tetap harus melalui proses seleksi, bukan berdasarkan rekomendasi.  “Undang-undang tidak memperbolehkan kita mengangkat PPPK tanpa seleksi. Pemerintah membuka sampai dengan satu juta formasi. Namun jika yang lulus seleksi hanya 100 ribu, ya 100 ribu yang kita angkat menjadi PPPK. Tidak ada kompromi untuk kualitas pendidikan bagi anak-anak bangsa,” tegas Nunuk.  Sejalan dengan apa yang disampaikan Nunuk, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan proses pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK tidak hanya berada di tangan Kemendikbudristek, tetapi ada di beberapa kementerian termasuk Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Nasional.  “Alhamdulillah koordinasi yang dilakukan Menteri Nadiem bersama beberapa kementerian dan lembaga berhasil, sehingga ada program pengangkatan satu juta guru honorer,” tuturnya.  Agustina berharap mayoritas guru honorer yang mendaftar dapat lulus dan diterima sebagai ASN PPPK. “Kalau sudah diterima, saya berharap jangan melompat ke tempat yang lain dan tetaplah menajdi guru. Guru yang mendedikasikan dirinya untuk pendidikan,” tuturnya.

Rekrutmen Guru PPPK Beri Kesempatan Adil Demi Perbaikan Kesejahteraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Tes-CPNS-Provinsi-Jawa-Timur-261018-Um-2.jpg" alt="Ilustrasi ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemprov Jatim. Umarul Faruq/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemprov Jatim. Umarul Faruq/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Gresik, Jatim, membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) 2021. Ada sebanyak 2.272 formasi sesuai jatah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik Nadlif seperti dilansir dari Antara di Gresik mengatakan, total 2.272 formasi itu rinciannya 440 formasi CPNS dan 1.832 formasi PPPK. ”Masyarakat bisa bersiap-siap mendaftar untuk mengisi formasi tersebut sesuai jadwal seleksi CPNS 2021,” ujar Nadlif pada Rabu (19/5).  Dia mengatakan, jumlah tersebut lebih banyak dari perkiraan. Sebab, sebelumnya jatah untuk Gresik diperkirakan hanya 1.600 formasi, gabungan CPNS dan PPPK.  ”Dengan kepastian 2.272 formasi, artinya peluang masyarakat lebih terbuka lebar,” kata Nadlif.  Nadlif menjelaskan, ada hal penting dalam seleksi CPNS dan PPPK 2021. Seperti PPPK 2021 dibuka untuk umum, sedangkan pada 2020 khusus tenaga honorer. Untuk tenaga pendidik tidak bisa ikut seleksi CPNS, tapi lewat PPPK.  ”Memang di lingkungan Pemkab Gresik masih banyak pegawai yang belum berstatus PNS ataupun PPPK. Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai PPPK, sekitar lima tahun ke depan, pemerintah bakal menghabiskan status honorer bagi pegawai. Sehingga, nanti pegawai pemerintahan hanya ada PNS dan PPPK,” terang Nadlif.  Sementara itu, pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 akan dimulai akhir Mei dan dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia melalui laman yang sudah disediakan.  Pada 2020, seleksi CPNS dan PPPK belum dibuka karena pandemi Covid-19. Tahun ini, seleksi kembali digelar dengan jumlah formasi yang lebih banyak.

Pemkab Gresik Buka Lowongan 2.272 Formasi CPNS dan PPPK 2021

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekrutmen pppk

Berita Terkini